Padang, 4 Maret 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (4/3). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi strategis dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Rapat pleno dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPAKD Provinsi Sumatera Barat. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari peran Kementerian Keuangan dalam mendukung penguatan ekosistem keuangan daerah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, otoritas sektor keuangan, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal agar mampu mengelola keuangan secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, petani, dan nelayan, juga menjadi perhatian penting guna mendukung penguatan perekonomian daerah.
Pada rapat pleno tersebut juga dibahas dan ditetapkan sejumlah program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, antara lain Program Nagari Creative Hub, Program Ekosistem Keuangan Inklusif, Program Iktisar Pesantren, Program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir, Program Aksesku Merata, Program Galeri Investasi Pasar Modal, Program Satu Rekening Satu Pelajar, serta Program PUJK Goes to Campus. Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat ekosistem keuangan daerah secara inklusif.
Keikutsertaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan fungsi regional chief economist dan financial advisor kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung analisis fiskal dan ekonomi regional serta pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif. [Tim Kehumasan Kanwil DJPb Sumatera Barat]
