Padang, 27 Februari 2024 – Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan ditengah ketidakpastian ekonomi global serta keadaan kahar yaitu erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Desember lalu. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,30% (yoy). Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan I hingga Triwulan IV-2023 dibandingkan dengan Triwulan I hingga Triwulan IV-2022 tercatat tumbuh sebesar 4,62% (c-to-c). Kinerja ekonomi tahun 2023 menguat dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun belum mencapai level 5% seperti sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada akhir tahun 2023 menunjukan bahwa APBN telah bekerja secara optimal pada tahun 2023 dan dapat menjadi bekal kuat dalam menghadapi risiko perekonomian global di tahun 2024.
Kinerja APBN tahun 2024 tetap tumbuh positif ditengah penyelenggaraan pemilu
Mengawali awal tahun 2024, kinerja penerimaan maupun belanja APBN tercatat mengalami tren positif. Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2024 tercatat sebesar Rp657,76 miliar atau 8,04% terhadap target APBN 2024, tumbuh sebesar 23,53% dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 49,97% atau senilai Rp932,51 miliar. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp517,25 miliar (7,67% dari target), tumbuh sebesar 8,63% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen penerimaan pajak dalam negeri yang tumbuh sebesar 19,50% (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada awal periode tahun 2024 dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik diringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp140,51 miliar (9,76% dari target), tumbuh 149,53%. Peningkatan penerimaan PNBP tersebut sejalan dengan adanya penetapan dua instansi di wilayah Sumatera Barat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) baru.
Lebih lanjut, penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp508,21 miliar atau telah mencapai 8,66% terhadap target pada APBN 2024. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tumbuh sebesar 19,50% (yoy) didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 233,33% (yoy). Secara nominal, jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak dalam negeri di Sumatera Barat yaitu Pajak Penghasilan dengan realisasi sebesar Rp389,73 miliar. Secara sektoral, Sektor Administrasi Pemerintah menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada Januari 2024 yakni sebesar 133,58% (yoy) yang didorong oleh dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp14,04 miliar (1,51% dari target), terkontraksi sebesar 74,50% (yoy). Terkontraksinya realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional didorong oleh penurunan realisasi pada komponen Bea Masuk (BM) sebesar 85,81% (yoy) dan Bea Keluar (BK) sebesar 73,49% (yoy). Penurunan pada komponen bea keluar salah satunya dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
Akselerasi Belanja Negara mengawali tahun 2024
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2024 tercatat mencapai Rp2.798,47 miliar (8,62% dari target APBN 2024), tumbuh sebesar 49,97% dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp419,60 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp2.378,87 miliar.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat tumbuh positif sebesar 41,85% (yoy). Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Januari 2024 terutama didorong oleh pertumbuhan positif pada realisasi belanja pegawai dan belanja barang. Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Januari 2024 tercatat sebesar Rp269,17 miliar atau 5,42% dari pagu, tumbuh 19,45% (yoy). Sementara itu, realisasi Belanja Barang mencapai Rp145,50 miliar atau 2,99% dari pagu, tumbuh 241,07% (yoy). Di sisi lain, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp4,93 miliar atau 0,27% dari pagu, terkontraksi 82,27% (yoy). Sedangkan, untuk Belanja Bantuan Sosial, sampai dengan 31 Januari 2024 belum terdapat realisasi.
Realisasi TKD sampai dengan akhir bulan Januari 2024 tercatat mencapai Rp2.798,46 miliar atau 11,47% dari pagu dan tercatat tumbuh positif sebesar 51,51% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif transfer ke daerah ini didorong oleh telah terdapatnya realisasi pada empat komponen Transfer ke Daerah, yaitu komponen DBH sebesar Rp19,50 miliar, DAU sebesar Rp1.719,59 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp636,68 miliar dan Dana Desa sebesar Rp3,10 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya terdapat realisasi pada komponen DBH sebesar Rp24,72 miliar dan DAU sebesar Rp1.545,43 miliar.
