Padang, 24 Januari 2023 – Kondisi perekonomian global yang mulai pulih mengantarkan kondisi perekonomian Sumatera Barat pada Desember 2023 kembali normal. Sebagai hasil dari stimulus pemerintah yang mendorong akselersi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan pengoptimalan peran APBN sebagai shoock absorber yang menjadi instrumen penting dan memberikan dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.
Dalam mendukung ekonomi dan mengantisipasi kondisi ketidakpastian, arah kebijakan belanja negara yang ada di Sumatera Barat masih difokuskan untuk penguatan spending better. Spending better dalam pelaksanaan APBN bermakna peningkatan kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara effektif,effisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang baik dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat
Realisasi perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 4,30 persen (y-on-y) atau secara kumulatif tumbuh sebesar 4,75 persen dibandingkan triwulan III 2022. Dari sisi lapangan usaha, transportasi adalah sumber pertumbuhan yang tertinggi, yakni sebesar 7,12 persen, sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 9,35 persen.
Perekonomian Sumatera Barat menyumbang 6,86 persen terhadap perekonomian di pulau Sumatra dan hanya 1,52 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat merupakan urutan ke-5 di bandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera, dengan Sumatera Selatan tertinggi dan Aceh terendah.
Pada Desember 2023, secara month to month (m-to-m) terjadi inflasi di Kota Padang sebesar 0,34 persen dan di Kota Bukittinggi terjadi deflasi sebesar 0,14 persen. Secara agregat, inflasi (m-to-m) gabungan 2 kota tercatat sebesar 0,28 persen. Secara mtm, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat Desember 2023 yaitu kelompok transportasi sebesar 0,20 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,08 persen. Andil komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi m-to-m gabungan 2 kota di Sumatera Barat Desember 2023, antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat, emas perhiasan, dan mobil, sedangkan deflasi disumbang oleh cabai merah, bahan bakar rumah tangga, ikan cakalang ikan dencis, dan ikan gembolo.
Kinerja APBN mencatatkan pertumbuhan positif
Realisasi APBN sampai dengan 31 Desember 2023 di Regional Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sampai dengan akhir 31 Desember 2023, realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat tercatat mencapai Rp8,25 triliun atau sebesar 100,86 persen dari target APBN 2023. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,54 triliun (95,51 persen dari target), yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp5,98 triliun dan Penerimaaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp.558,59 miliar, sedangkan Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tereliasasi sebesar Rp1,7 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan di wilayah Sumatera Barat mengalami kontraksi sebesar 16,47 persen (yoy). Penurunan terbesar terjadi pada komponen Pajak Perdagangan Internasional yang terkontraksi 82,36 persen pada Bea Keluar/Pungutan Ekspor.
Pada tahun 2023, PNBP tumbuh 27,11 persen (yoy) disebabkan karena adanya peningkatan realisasi PNBP yang bersumber dari pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Nilai realisasi Pendapatan BLU adalah sebesar Rp1,06 triliun atau tumbuh 20,11 persen, sementara pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp649,92 miliar atau tumbuh 40,44 persen. Guna mengoptimalisasi penerimaan PNBP dari Satker BLU, Kanwil DJPb Sumbar telah menghimbau kepada satker BLU untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan.
Di sisi lain, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp11,57 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,94 persen. Kenaikan angka ini didominasi oleh realisasi Belanja Barang sebesar Rp4,82 triliun atau tumbuh 31,02 persen. Realisasi Belanja Pegawai s.d. Bulan Desember 2023 tumbuh sebesar 2,54% yang ditunjang oleh adanya peningkatan belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai non PNS terutama dosen, guru dan tenaga penyuluh keagamaan serta adanya kenaikan pagu dan belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dibanyak satker karena adanya pengangkatan PPPK di tahun 2023 ini.
Penyaluran TKD s.d. 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp20,07 triliun atau 98,60 persen terhadap total Alokasi TKD 2023. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2022 yang terealisasi sebesar 97,38 persen atau senilai Rp19,29 triliun. Pertumbuhan positif TKD sebesar 4,05 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Dana Insentif Daerah sebesar 113,88 persen (yoy).
Secara nominal, penyaluran TKD tertinggi terdapat pada Pemprov Sumatera Barat (Rp3,42 triliun) dan terendah di Kota Padang Panjang (Rp420,29 miliar). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota (99,55 persen) dan Kota Pariaman (99,55 persen) sementara terendah adalah Kota Sawahlunto (96,42 persen).
APBN Tahun 2024
Tahun Anggaran 2024, Pagu/angaran belanja negara di Sumatera Barat sebesar Rp. 32,53 triliun, mengalami kenaikan 2,28 % dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan terbesar pada sektor belanja TKD dengan persentase kenaikan sebesar 3,22%.
Total anggaran untuk belanja TKD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 20,76 triliun, dengan alokasi kenaikan terbesar terjadi pada Kota Padang (10,61%) dan terendah adalah Kota Payakumbuh (-3,78%).
Kenaikan Belanja TKD tahun 2024 disokong utama dari kenaikan DAU (6,93%), DAK Non Fisik (1,33%) dan Dana Desa (11,73%).
Semoga dengan kenaikan pagu/anggaran belanja negara di Sumatera Barat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
