Tautan Booklet: https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/5EjGE7fGvK8dou2
- Ringkasan Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.1/2016 didalam fungsinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun ringkasan organisasi dapat disajikan sebagai berikut:
Nama Instansi |
: |
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai |
Alamat |
: |
Jalan Ir. P.H.M. Noor, No. 28, Barabai Selatan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan – 71311 |
Telp |
: |
0517-41307 |
Fax |
: |
0517-41307 |
Surat elektronik |
: |
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
Situs |
: |
- Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
Untuk mencapai tujuan organisasi tentunya terdapat nilai-nilai yang harus dipedomani. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:
Integritas |
: |
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral |
Profesionalisme |
: |
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi |
Sinergi |
: |
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas |
Pelayanan |
: |
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman |
Kesempurnaan |
: |
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik |
- Visi dan Misi
Atas dasar organisasi pada ringkasan organisasi dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan di atas Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan visi telah menetapkan visi yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.” Langkah DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efesien, dan produktif) dan no 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimun) melalui:
- Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efesien, efektif, dan akuntabel;
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
- Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
- Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
- Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.
- Sasaran Strategis
Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan di atas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Barabai menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian tujuan tersebut. Setiap sasaran strategis dimaksud disertai dengan alat ukur untuk mengetahui capaian atas sasaran strategis tersebut. Di tahun 2022 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU). Berikut Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai:
- Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel
- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
- Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel
- Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
- Pengelolaan kas yang optimal
- Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
- Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
- Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
- Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
Selanjutnya berikut indikator kinerja utama (IKU) KPPN Barabai tahun 2022:
1a-CP-Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L |
6b-N-Indeks Implementasi Digipay |
1b-N-Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas |
6c-N-Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker |
2a-N-Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |
7a-CP-Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA |
3a-N-Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu |
7b-N-Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu |
4a-CP-Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI |
8a-N-Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |
4b-N-Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |
8b-N-Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |
4c-N-Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |
8c-N-Nilai rata-rata hard competency pegawai |
5a-CP-Persentase akurasi perencanaan kas |
9a-CP-Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |
5b-N-Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas |
9b-N-Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB |
6a-CP-Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
9c-N-Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan |
- Analisis Strategi Organisasi
Agar dapat mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan analisis terkait kondisi organisasi tersebut. Oleh karena itu, saat ini telah dilaksanakan koordinasi secara masif baik antara stakeholder eksternal untuk mencapai sasaran strategis yang berhubungan dengan satuan kerja dan pemerintah daerah serta dengan stakeholder internal yaitu para pejabat dan pegawai KPPN Barabai untuk mencapai sasaran strategis yang berhubungan dengan stakeholder internal sebagai bentuk sinergi. Lebih lanjut untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi Organisasi, dan untuk mengetahui peluang dan ancaman (analisis eksternal), kekuatan dan kelemahan (analisis eksternal) sehingga dapat dikombinasikan menjadi perumusan strategi berikut dijabarkan analisis STEP, SWOT, dan TOWS:
a. Analisis STEP (Sociocultural, Technological, Environmental/Economic, Political/Legal)
Analisis STEP merupakan media analisis untuk melakukan analisis terkait lingkungan eksternal yang dihadapi suatu organisasi. Dalam hal ini sebagai gambaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan letak KPPN Barabai memiliki mitra kerja yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan Kab. Tapin. Kondisi saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya tempat berdirinya kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai sering terjadi bencana banjir sejak tahun 2021 s.d. Januari 2022 terhitung sudah hampir 5 kali bencana banjir yang mengakibatkan pelayanan terhenti sementara. Lebih lanjut kondisi tersebut dapat dirinci lebih dalam lagi menjadi aspek kondisi:
b. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
Dengan kondisi sebagaimana yang terdapat di atas maka perlu membentuk koordinasi seperti yang disebutkan di atas guna mencapai sasaran strategis yang di tetapkan. Selain itu tentunya untuk mengantisipasi ketercapaian target sasaran kinerja, berikut dijabarkan analisis SWOT yang diperlukan:
Berdasarkan analisis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Strength
- Status WBK KPPN Barabai yang diperoleh pada tahun 2019 menjadi kekuatan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna layanan. Oleh karena itu, setiap pegawai dan pejabat KPPN diharapkan akan selalu dapat mempertahankan status tersebut.
- Integrasi layanan berbasis teknologi, pelaksanaan layanan pada KPPN Barabai telah didukung dengan aplikasi OM SPAN, SAKTI, Nadine, e-Rekon LK, DIGIT, dan aplikasi yang terintegrasi pada DIGIT (Gaji KPPN, e-Jafung, Mon SAKTI, PPNPN, SPRINT, Simaspaten, dan sebagainya yang dapat di akses melalui https://digit.kemenkeu.go.id/). Jaringan internet dan intranet sudah memadai serta dipisahkan penggunaanya.
- KPPN Barabai menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin. Dalam melaksanakan tugas KPPN Barabai mencairkan dana atas perintah membayar yang disampaikan Satker selain itu KPPN Barabai juga menyalurkan dana DAK dan Dana Desa ke Pemerintah Daerah.
2) Weakness
- Pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang IT hanya sedikit yaitu hanya 1 orang saja, hal tersebut menjadi kendala ketika pegawai tersebut cuti atau tidak hadir karena sakit ataupun dinas luar sehingga apabila terjadi gangguan jaringan tidak ada penanganan langsung.
- Transportasi umum yang tidak memadai, transportasi di Barabai sangat kurang kebanyakan pegawai berangkat ke kantor menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan umum yang ada hanya kendaraan antar kabupaten kota dan provinsi berupa bus dan travel.
- Fasilitas umum disekitar kantor sangat kurang seperti kuranganya fasilitas olahraga, trotoar, dan hiburan kemudian jauhnya jarak kantor ke bandara yang membutuhkan perjalanan sekitar empat jam dan waktu penerbangan yang tidak sesuai dengan keberangkatan transportasi ke bandara menyebabkan perjalanan pegawai untuk pulang menjadi 1 hari perjalanan hal tersebut menyebabkan kondisi psikologis pegawai yang tidak stabil.
3) Opportunities
- Dengan kreativitas dan semangat pegawai milenial diharapkan dapat meningkatkan kinerja KPPN Barabai.
- Penggunaan teknologi untuk mendukung sarana menyampaikan informasi dan monev pelaksanaan anggaran K/L, termasuk penggunaan media komunikasi (WA Messenger, Instagram, dan media masa digital) untuk mendukung koordinasi dengan satker dan penyampaian capaian yang telah dilakukan KPPN Barabai.
- Jumlah satuan kerja yang cukup dan tidak terlalu banyak memudahkan KPPN Barabai untuk melakukan monev dan koordinasi dengan Satker
4) Threats
- Sering terjadinya gangguan jaringan seperti internet dan jaringan listrik yang biasanya disebabkan adanya kebakaran menyebabkan layanan terhenti sementara sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan stakeholder.
- Ekspektasi pengguna layanan yang semakin tinggi karena berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat.
- Kondisi Geografis KPPN Barabai yang terletak di area aliran sungai yang tidak lurus mengakibatkan sering terjadi bencana banjir sehingga membuat layanan terhenti sementara.
c. Analisis TOWS
Dari analisis STEP dan SWOT yang telah dijabarkan di atas dapat diperoleh analisis TOWS dengan data sebagai berikut:
- Kesimpulan Strategi Organisasi
Berdasarkan hasil analisis TOWS di atas, Pimpinan KPPN Barabai menggunakan opsi-opsi berikut:
- Menerapkan nilai nilai WBK dengan mengoptimalkan para pegawai milenial untuk mendukung kinerja dan layanan yang melebihi ekspektasi stakeholder.
- Meningkatkan kompetensi IT pegawai milenial dengan melaksanakan sharing knowledge dengan narasumber pegawai yg memahami IT.
- Mengunakan prosedur WBK untuk memitigasi risiko apabila terjadi gangguan jaringan.
- Memaksimalkan peran pegawai yg memahami IT untuk berkoordinasi dengan kantor pusat untuk memitigasi gangguan jaringan
Dengan pilihan di atas dengan menggunakan nilai nilai dan prosedur WBK kemudian pegawai milenial diharapkan dapat memitigasi risiko gangguan jaringan untuk meningkatkan performa aplikasi-aplikasi pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan stakeholder sehingga layanan kepada stakeholder dapat maksimal.