coming soon

Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Bank Himbara (BRI, Mandiri, dan BNI). Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan APBN dan vendor/toko/warung/UMKM dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama.

Digital Payment – Marketplace mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu sistem.

Dasar Hukum

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja

Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) antara lain untuk dispensasi sebagai berikut :

1. Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak diajukan jika satker terlambat mengajukan Data Kontrak ke KPPN. Batas akhir pendaftaran kontrak ke KPPN adalah 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
2. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke rekening Bendahara Pengeluaran jika satker ingin mengajukan dispensasi uang makan langsung ke Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (mis : pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)
3. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara Pengeluaran jika satker ingin mengajukan dispensasi tukin langsung ke Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (mis : pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)
4. Dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian/Renkas jika akan mengajukan SPM ke KPPN tanpa RPD Harian (SPM dapat diterima namun SP2D otomatis baru terbit 5 hari kerja setelah SPM diterima oleh petugas FO KPPN)
5. Dispensasi Perpanjangan TUP jika TUP yang telah diberikan oleh KPPN tidak habis dipergunakan dalam 1 bulan sejak terbitnya SP2D TUP (perpanjangan TUP diberikan maksimal 1 bulan saja)

Rencana Penarikan Dana Harian (RPD Harian/APS)

Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya disingkat RPD Harian atau APS adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masuk dalam kategori transaksi besar.
Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.

 Perubahan Nilai Transaksi Besar dan Penyampaian RPD

Berdasarkan RPD Bulanan dalam Halaman III DIPA, Satker menyusun rencana pencairan dana berdasarkan nilai pembayaran serta menyampaikannya ke KPPN:

1. Rp5 miliar s.d. Rp500 miliar, paling lambat 3 hari kerja sebelum pencairan;
2. Di atas Rp500 miliar s.d. 1 triliun, paling lambat 5 hari kerja sebelum pencairan;
3. Di atas Rp1 triliun, paling lambat 7 hari kerja sebelum pencairan;

RPD pada Aplikasi SAS

 RPD dan PPDH pada Aplikasi SAS

1. Pada saat pertama kali membuka menu PPDH, secara otomatis data rencana penarikan dana (PPDH) terbentuk selama satu tahun (per bulan, per tanggal dan per jenis belanja) sesuai formula yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) berdasarkan data halaman 3 DIPA.
2. Data PPDH tersebut dapat disesuaikan oleh PPK sesuai kalender kegiatan masing-masing PPK per bulan, pertanggal dan jenis belanjanya.
3. Total nilai akumulasi PPDH yang dibuat dari Januari /sd Desember 2021, tidak dapat melebihi total jumlah halaman 3 DIPA/Pagu dalam DIPA kecuali akun belanja 51,
4. Sisa pagu per jenis belanja setelah dibuatkan PPDH per bulan, pertanggal dan per jenis belanja pada bulan Desember harus bernilai 0 (nol).
5. Khusus PPDH bulan Januari s/d Maret, saat perekaman PPDH pertama kali agar dilakukan penyesuaian Realisasi dengan catatan bahwa, data SPP/SPM telah dilakukan pencatatan SP2Dnya.
6. Data PPDH menjadi dasar untuk perekaman RPD/Renkas dengan nilai diatas Rp 5 milyar, jika dalam perhitungan PPDH tidak terdapat nilai Rp 5 milyar (kurang), maka dapat dilakukan edit kembali atas PPDH yang telah dibuat.
7. Perekaman data RPD/Renkas, dibuat pada menu tersendiri (menu RPD/Renkas >5 Milyar).
8. Setiap kali perekaman RPD/Renkas dengan nilai Rp 5 milyar atau lebih, maka akan dilakukan cek terhadap PPDHnya per tanggal RPD tersebut. Jika tidak ada/kurang, maka akan ditampilkan pesan ketersedian dana PPDH tersebut.
9. Perubahan terhadap RPD/Renkas yang telah direkam, telah disesuaikan dengan ketentuan dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021.
10. Setiap perubahan PPDH dan RPD, harus dikirimkan hari itu juga ke aplikasi SPRINT agar nilai PPDH dan RPD dapat terupdate pada sistem SPRINT yang nantinya akan menjadi validasi saat pengajuan SPM ke KPPN.

 RUH RPD/Renkas >5 Milyar pada Aplikasi SAS

1. Untuk melakukan perekaman RPD/Renkas harian, pada level PPK menu RPD Harian >> RPD/Renkas > 5 Milyar, sebagaimana pada gambar dibawah ini :
   
   Pada perekaman RPD ini, sudah otomatis membaca data PPDH yang telah dibuat sebelumnya, jika tidak ditemukan PPDH atau RPD hari itu melebihi PPDH yang telah dibuat, maka muncul peringatan jika PPDH melebihi dan akan dilakukan update otomatis. Maka, operator juga harus menyesuaikan kembali PPDHnya.
2. Jika PPK merupakan PPK Konsolidator, maka data RPD dari PPK lain akan terlihat pada menu ini dan dapat dilakukan perubahan oleh PPK Konsolidator.
   Validasi nilai RPD harus minimal 5 milyah rupiah tampilannya seperti di bawah ini :
   
   Validasi nilai RPD melebihi total PPDH hari itu per jenis belanja tampilannya seperti di bawah ini :
   
   Setiap perubahan yang dilakukan terhadap RPD/Renkas harian, harus dilakukan perubahan pada PPDH nya juga, kemudian dikirimkan ulang PPDH/RPD nya hari itu juga, supaya terupdate pada sistem aplikasi SPRINT.

 Pengiriman PPDH dan RPD ke KPPN (melalui SPRINT)

Untuk melakukan perekaman RPD/Renkas harian, pada level PPK menu RPD Harian-> Kirim PPDH/RPD ke KPPN, sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Penjelasan :

1. Pilih bulan Desember untuk pengiriman, hal ini untuk mengetahui Sisa Pagu Total dikurangi PPDHL total sudah 0 (nol), kalau belum 0 (nol), maka tidak bisa dilakukan pengiriman. Khusus akun 51 dikecualikan, meskipun pada bulan Oktober atau Desember telah minus, maka tetap dapat mebuat pengiriman PPDH.
2. Pada text Sisa Pagu, jika pengisian data PPDH dari masing-masing PPK sudah benar, seharunya akan menjadi 0 (nol).
3. Pengirman dapat dilakukan ke media lain, misal ke flaskdisk. Saat ini sudah terdefault ceklist bulan dari 1-12, maka file PPDH juga akan terbentuk sebanyak 12 file.
4. Format file ADK bentukan hasil pengiriman tersebut dengan format :
• rpdh_mm_yyyy_xxxxxx.LLAT
• mm= bulan
• yyyy= tahun
• xxxxxx= kode satker
• 
5. Tombol ini digunakan untuk menerima data PPDH/RPD dari PPK, extensi file yang digunakan adalah .ppk, seperti gambar dibawah ini :
• Pilih file dan klik tombol buka.
6. Tombol Rekap PPK digunakan oleh PPK Konsolidator untuk membantu melihat data-data PPK yang telah mengirimkan data PPDH nya. Jika di klik, akan muncul data PPK sebagimana gambar dibawah ini :

 Alur RPD pada Aplikasi SAS

 Alur RPD pada Aplikasi SAKTI