FGD Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Monev Pelaksanaan Anggaran diselenggarakan pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 09.00 s.d 12.00 secara langsung di Aula KPPN Klaten dengan peserta pengelola keuangan 14 satker Madrasah. Acara dibuka oleh Ragil Panca Komalasari sebagai pembawa acara yang sebelumnya telah menayangkan video pesan antigratifikasi/antikorupsi dari KPK. Selanjutnya disampaikan sambutan sekaligus press rilis Kinerja APBN per-31 Mei 2024 oleh Kepala KPPN Klaten, FGD Akuntasi Pelaporan Keuangan dipandu Ibu Prima Rahmita dan Ibu Rana Winarsih  dan  FGD Monev Pelaksanaan Anggaran yang dipandu Ibu Ismiyati, Ibu Isrini dan Ibu Ragil Panca Komalasari.

KPPN melaksanakan advisory pengelolaan anggaran satuan kerja pemerintah pusat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang meliputi standardisasi Quality Assurance, layanan pengguna, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan langkah yang dilakukan KPPN Klaten untuk memastikan pelaksanaan anggaran pada satker dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi isu dan tantangan yang dihadapi oleh satker dari sisi proses bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola keuangan.

Focus Group Discussion (FGD) Akuntansi Pelaporan Keuangan.

FGD berupa asistensi proses penyusunan Laporan Keuangan dengan monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor Per8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Data Laporan Keuangan, Rekonsilasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Dalam hal asistensi Laporan Keuangan tingkat UAKPA, KPPN Klaten berupaya memberikan pemahaman terkait ketepatan pencatatan transaksi keuangan, transaksi persediaan, serta transaksi BMN. Upaya ini dilakukan dalam rangka meminimalisir kesalahan/kekeliruan data pos-pos laporan keuangan, serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dengan memaksimalkan pengungkapan-pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Karena pelaksaan asistensi berkaitan dengan pencatatan data transaksi periode April 2024 dan transaksi Mei 2024 yang mana periode tersebut adalah langkah awal Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan rekonsliasi secara lengkap untuk semua modul, maka asistensi laporan keuangan berfokus pada data transaksi yang perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian serta transaksi yang belum sempat dilakukan pencatatan.

Pada tahun 2024 dalam hal pelaksanaan Laporan PertanggungJawaban Bendahara yang disampaikan oleh satuan kerja, terpantau masih ada yang memerlukan pendampingan intensif. Hal tersebut lantaran di tahun 2024, penyampaian LPJ mengoptimalkan SAKTI sebagai tools dalam penyampaian LPJ ke KPPN, yang mengakibatkan dalam implementasinya satuan kerja mengalami kendala dalam mengoperasikan SAKTI sebagai pengganti aplikasi SPRINT. Untuk itu dalam kesempatan ini, Ibu Ratna Winarsih memberikan pendampingan teknis terkait kendala dan cara penggunaan aplikasi SAKTI kepada satuan kerja yang hadir.

Selain itu disampaikan pula terkait dasar tugas bendahara dimana bendahara perlu memastikan keberadaan fisik kas, keberadaan rekening bendahara, serta hasil pemeriksaan kas. Hal tersebut disampaikan kembali, selain sebagai tugas dari pengelola keuangan di satuan kerja pemeriksaan kas secara berjenjang juga dapat meminimalisir temuan BPK.

FGD Monev Pelaksanaan Anggaran

Pembahasan FGD Monev Pelaksanaan Anggaran meliputi Evaluasi sertifikasi pejabat perbendaharaan, Monitoring sertifikat digital Signature BSSN, Monitoring digitalisasi pengelolaan keuangan, IKPA Triwulan II, dan Halaman III DIPA.

Monitoring dan Evaluasi Halaman III DIPA

Satker telah melakukan pemutakhiran data RPD bulan April dan Mei 2024. Kinerja RPD bulan April/Halaman III DIPA April mendapatkan hasil maksimal 100. Pada bulan Mei satker yang sudah melakukan revisi Halam III DIPA tetapi tidak mendapatkan nilai maksimal karena adanya rencana yang tidak bisa direalisasikan dan tidak melakukan pemutakhiran data lagi pada tanggal 3 Juni 2024.

Diskusi:

MTsN 2 Boyolali: Kendala dalam hal revisi ialah SDM. Untuk itu, MTsN 2 bersinergi dengan madrasah lain yang dapat mensuport. Pemateri: Mengerjakan secara berkelompok akan lebih efektif bagi satker yang memiliki karakteristik tugas yang sama. Oleh karena itu mohon kesediaan satker madrasah yang sudah kompeten dapat menjadi guru bagi satker lain.

Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Terdapat 4 (empat) satker peserta FGD yang telah mencapai target triwulan penyerapan anggaran. Selanjutnya satker agar memonitor penyerapan anggaran dan dilaksanakan berdasarkan RPD bulanan. Pada sesi ini disampaikan data per satker untuk menjadi perhatian pencairan dana yang harus dipenuhi sampai dengan akhir bulan Juni 2024. Seluruh satker optimis bisa melakukan pencairan dana sesuai RPD Juni 2024.

Diskusi:

MTsN 13 Boyolali: Bulan Juni, ada rencana yang tidak bisa dilaksanakan yaitu sertifikasi tanah (belanja barang) karena proses administrasi belum selesai dan diperkirakan sampai akhir tahun belum selesai prosesnya. Bagaimana solusinya? Pemateri: Satker dapat mengganti dengan belanja barang lain yang tidak terikat misalnya belanja ATK untuk dibelanjakan Bulan Juni. Selanjutnya belanja administrasi sertifikasi tanah bisa direvisi ke belanja lain sesama 523.

Monitoring dan Evaluasi Digitalisasi Pembayaran

Seluruh satker peserta belum mengimplementasikan KKP/KKPD (bukan kategori satker wajib). Seluruh satker juga belum transaksi menggunakan digipay satu meskipun telah dilakukan bimtek sampai dengan perekaman vendor dan user pejabat satker. Selanjutnya, hasil monitoring menunjukkan sebagian peserta belum menggunakan CMS.

Terdapat 7 Satker Madrasah Belum Menggunakan CMS s.d.Triwulan I Tahun 2024. Dihimbau agar peserta dapat segera mengimplementasikan cms karena telah dilakukan bimtek pendampingan dari BRI.

Diskusi:

MTsN 7 Klaten: KPA satker belum menerima sms notifikasi sistem dari BRI dan sudah dikoordinasikan dengan BRI Cabang Klaten tetapi belum ada tindak lanjut. Pemateri: KPPN akan bantu koordinasi dengan pihak perbankan.

Monitoring dan Evaluasi Pejabat Perbendaharaan

Dari 14 Satker peserta FGD terdapat 6 satker PPSPM Yang Belum Tersertifikasi, 1 satker PPK Yang Belum Tersertifikasi, 5 satker KPA merangkap PPK yang belum PNT. KPA yang merangkap PPK agar segera menyiapkan kader sebagai PPK dan mendorong untuk mengikuti pelatihan PPK. Tahap selanjutnya setelah PPK lulus mengikuti ujian pelatihan PPK ialah mengikuti konversi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK atau PPK yang tersertifikasi (PNT).

Diskusi:

MTsN 4 Boyolali: Berdasarkan surat dari Kemenag Boyolali, PPK terdaftar mengikuti pelatihan PPK yang diselenggarakan BPPK. Bagaimana cara mendaftar di Semantik? Pemateri: Peserta mendaftar menggunakan user Digit, mengikuti pelatihan dan ujian. Ragil Panca Komalasari membantu satker membuatkan satker user digit.

Monitoring dan Evaluasi Sertifikat Digital Signature (DS) pada SAKTI

Terdapat 4 satker yang belum selesai proses Sertifikasi Digital Signature (DS) pada SAKTI.

Diskusi:

MTs N 6 Boyolali: Bagi satker yang bendahara pengeluaran dijabat dari satker lain apakah bendahara tersebut harus memiliki DS yang berbeda dengan DS satker asal? Pemateri: Kode DS atas nama satu bendahara bisa digunakan untuk dua satker yang dikelola.

Peserta mengapresiasi adanya forum diskusi terbatas yang hanya menghadirkan peserta yang sejenis untuk memudahkan diskusi dan saling bertukar informasi/pengalaman. Satker akan lebih meningkatkan komitmen dalam pencairan dana sesuai dengan RPD. Satker optimis dapat melakukan pencairan dana sesuai dengan RPD Juni 2024. Satker juga diminta agar tetap meningkatkan transaksi menggunakan digipay satu dan CMS, percepatan sertifikasi pejabat perbendaharaan, dan implementasi DS BSSN.

Penulis : Prima Rahmita, Ismiyati, Isrini dan Ragil Panca Komalasari

Editor : Sumadi

Press Release APBN sebagai pelaksanaan ALCo regional dimaksudkan sebagai sarana pengambilan kebijakan fiskal nasional yang optimal berdasarkan data yang terintegrasi antar unit organisasi Kemenkeu dengan mengakomodasi berbagai indikator fiskal serta untuk mewujudkan tercapainya program pemberdayaan masyarakat pada tingkat regional.

Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per 31 Mei 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu, tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aula KPPN Klaten bersamaan dengan Kegiatan FGD Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Monev Pelaksanaan Anggaran.

Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana sebagai narasumber, dalam paparannya menyampaikan  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal TA 2025 dan Kinerja Realisasi APBN per-31 Mei 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah.

Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat.

• Pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.
• Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yieldSBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%.
• Nilai Tukar Rupiah terhadap USD di rentang Rp15.300 - Rp16.000 per USD.
• Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%.
• Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; 
• liftingminyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
• Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
• Kebijakan belanja negara diarahkan melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59% s.d. 15,18% PDB.
• Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45% - 2,82% PDB.
• Rasio utang dalam batas manageabledi kisaran 37,98% - 38,71% PDB.
• Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. 
• Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%.
• Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382.
• Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. 
• Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Paparan selanjutnya yaitu Kinerja realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per-31 Mei 2024. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 72 Satker Kementerian Lembaga dan 3 satker penyaluaran dana TKD. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,17 triliun lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp.5,18 triliun atau turun sebesar 0,07%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang masih lebih rendah dari tahun 2023.

Pendapatan Negara per-31 Mei 2024 sebesar Rp. 1,41  Triliun naik sebesar 7,08% Y to Y atau terjadi kenaikan sebesar Rp.92,95 milyar dibandingkan periode per-31 Mei 2023. Hal ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang naik sebesar 75,39 milyar atau 6,83%, dan penerimaan PNBP yang naik sebesar Rp. 17,56 milyar atau 8,42%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 14,06% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.284,97 milyar dibandingkan periode per-31 Mei 2023.

Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,17 triliun per-31 Mei 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 2,31 triliun atau sebesar 44,69%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,38 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 594,08 milyar atau sebesar 42,92%, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 619,59 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 260,11 milyar atau sebesar 41,98%; tumbuh year to year sebesar 11,85%. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan tarif gaji pokok PNS.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 678,76 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 319,04 milyar atau sebesar 47,00%; tumbuh year to year sebesar 66,19%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka Pemilu 2024. Kenaikan penyerapan belanja barang cukup tinggi juga  terjadi di RSUP Soeradji Tirtonegoro.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 85,91 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.14,92 milyar atau sebesar 17,37%; mengalami kenaikan year to year sebesar 93,00%. Hal ini terutama disebabkan satker RSUP Soeradji Tirtonegoro yang memiliki pagu belanja modal terbesar telah melakukan realisasi cukup signifikan.
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 22.500.000 rupiah telah direalisasikan sebesar Rp.9.675.000 atau sebesar 43,00%; mengalami penurunan year to year sebesar 14,00%.;

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,79 Triliun telah terealisasi sebesar Rp. 1,72 triliun atau sebesar 45,33% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp. 2,24 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.1,1 Triliun atau sebesar 47,84%; Tumbuh year to year sebesar 12,42%.
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp. 87,86 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.17,43 milyar atau sebesar 19,83%; Mengalami penurunan year to year sebesar 12,33%
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp. 103,84 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.1,9 milyar atau sebesar 1,83%; Mengalami penurunan year to year sebesar 82,44%.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp. 697,87 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 258,50 milyar atau sebesar 37,04%; Mengalami penurunan year to year sebesar 3,64%.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp. 636,17 milyar telah direalisasikan sebesar 364,14 Milyar atau sebesar 57,24%; mengalami kenaikan year to year sebesar 7,70%.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 24,00 milyar, telah direalisasikan sebesar 4,32 Milyar atau sebesar 17,99%; mengalami penurunan year to year sebesar 2,65%.

Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2024 adalah sebesar 3,79 triliun, s.d. 31 Mei 2024 telah direalisasikan untuk Kab Klaten sebesar 970,66 milyar dan untuk kab Boyolali sebesar 747,68 milyar.

Informasi Penyaluran Dana dari KPPN baik ke instansi pemerintah pusat didaerah maupun penyaluran Dana Transfer ke daerah ke Pemda merupakan Informasi menarik, yang menggambarkan gerak pemerintah dalam pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mensejahterkan masyarakat.

Sumber Data :

• Om Span per-31 Mei 2024 data 3 Mei 2024
• Siaran Pers Kemenkeu Nomor SP – 25/KLI/2024

Penulis : Sumadi KPPN Klaten

KPPN Klaten mengadakan kegiatan Bintal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 pukul 15.00 s.d. selesai di Mushola Sholahuddin KPPN Klaten. Bintal mengambil tema ”Mempertahankan Konsistensi Beramal Pasca Ramadhan”  yang bertujuan mengistiqomahkan amal ibadah pasca Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Nanang Usman Salim (Badan Amalan Islam KPPN Klaten). Kegiatan diikuti oleh para pejabat/pegawai KPPN Klaten dan pegawai PPNPN dan Mahasiswa Magang secara offline.

Muqoddimah Ceramah dimulai dari Memberi salam kepada Jamaah , Puji syukur kepada Allah swt dan sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Ustadz mengajak semua jamaah untuk bersyukur atas semua nikmat Allah swt, nikmat iman dan nikmat sehat, nikmat bisa hadir sholat berjamaah, dan nikmat hadir dalam majlis taklim.

Sholawat dan salam teruntuk manusia Agung, penghulu mujahid, Rasulullah Muhammad saw, yang kita semua menunggu syafaatnya, yang teruntuk ummatnya yang melaksanakan ajarannya. Walaupun ustadz, mengaku belum sempurna tetap memberikan nasehat, agar kita semua bisa saling mengingatkan, sebagaimana nasehat ulama muqoddimin.

Imam Hasan al Bashri mengatakan "Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasihati kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik diantara kalian, bukan pula orang yang paling shalih di antara kalian. Sungguh, aku pun telah banyak melampaui batas terhadap diriku. Aku tidak sanggup mengekangnya dengan sempurna, tidak pula membawanya sesuai dengan kewajiban dalam menaati Rabb-nya.

Andaikata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi orang yang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Akan menjadi sedikit jumlah orang yang mau memberi peringatan dan tidak akan ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah 'Azza wa Jalla, tidak ada yang mengajak untuk mentaati-Nya, tidak pula melarang dari bermaksiat kepada-Nya.

Namun dengan berkumpulnya ulama dan kaum mukminin, sebagian memperingatkan kepada sebagian yang lain, niscaya hati-hati orang-orang yang bertakwa akan hidup dan mendapat peringatan dari kelalaian serta rasa aman dari lupa dan kekhilafan.

Maka terus meneruslah -semoga Allah mengampuni kalian- engkau berada pada majelis-majelis dzikir (majelis ilmu), bisa jadi satu kata yang terdengar merendahkan diri kita sangat bermanfaat bagi kita. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim."

Kondisi iman seseorang juga naik turun, tidak semua amal bisa sempurna. Hanya saja hendaknya kita semua berusaha istiqomah dalam beramal, mempertahankan amal seperti Ketika Ramadhan. Sebagaimana dicontohkan para sahabat dahulu, mereka menangis Ketika Ramadhan meninggalkan mereka, berharap segera bertemu dengan Ramadhan berikutnya.

Banyak Membaca al Quran

Diantara  amalan  agar kita Istiqomah pasca Ramadhan adalah banyak membaca alQuran. Silakan meluangkan waktu, boleh pagi atau sore hari, sebelum sholat atau setelah sholat. Setiap membaca silakan satu lembar ataupun dua lembar,seperempat juz ataupun satu juz. Jika dilakukan Istimror atau kontinyumaka iman akan terjaga dan meningkat.

Berbuat baik terus menerus

Berbuat baik terus menerus, walaupun kelihatan seperti hal yang kecil. Berbuat baik dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun, sehingga tidak ada celah ketidakbaikan. Banyak ladang kebaikan, seperti menolong orang kelaparan, anak yatim dan yang terkena bencana. Rasulullah berbuat kebaikan ketika Ramadhan sangat cepat, lebih cepat dari angin. Pasca Ramadhan hendaknya kontinyu tidak putus dalam berbuat kebaikan.

Amalan Sunnah

Memperbanyak amalan sunnah, misalnya sholat sunnah. Silakan istiqomahkan sholat dhuha, sholat rawatib, sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya. Tanyakan pada diri sendiri, kapankah aku tahajud terakhir, sudahkah istiqomah, sudahkah seminggu sekali.

Amalan sunnah yang lain adalah mengamalkan adab makan dan minum. Silakan makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya”. Makan dan minum dengan mengucap basmallah, agar tak terputus rahmat, agar menjadi barokah. Makan dan minum dengan duduk, jangan sambal berdiri. Memakai baju dengan tangan kanan dan melepas dengan tangan kiri. Kesehariannya kit ajika mengikuti sunnah makan akan mendatangkan pahala, rahmat dan barokah.

Berdoa selalu

Berdoa selalu setiap hari setiap saat. Jika mau makan berdoa selepas makan berdoa. Jika masuk WC berdoa, keluar WC berdoa. Jika masuk masjid berdoa, jika keluar masjid berdoa. Setiap gerak kita dimulai dengan berdoa.

Seseorang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Seakan tidak lagi membutuhkan yang membuatnya hidup dan diberikan banyak nikmat. Dengan doa menunjukkan kita adalah hamba Allah.

Tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, termasuk tak mau sholat, adalah orang yang sombong. Dan akan dimasukkan ke neraka saqqor. “Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. (Al Mudastir :42-43)

Menjaga Sholat

Hendaknya kita sebagai mukmin menjaga sholat lima waktu. Sholat adalah pokok amal, jika baik sholatnya maka amal lainnya kan menjadi baik. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: "Yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika shalatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya."

Hendaknya kita mempebaiki sholat kita, bagi laki laki silakan menjaga sholat berjamaah, Telah dicontohkan sahabat Rasulullah Abdullah Ummi Maktoum, kendati buta tetap mendatangi sholat berjamaah. Lebih bagus lagi berlomaba untuk mendapatkan shof pertama.

Bersegeralah dan Berlombalah dalam amal kebaikan. Allah akan melihat amalan kita, apakah kita menjadi orang yang terbaik. “yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun” (Al Mulk:2).

Ceramah diakhiri dengan Doa.

Penulis : Sumadi KPPN Klaten

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia suatu Organisasi di dunia yang berubah dan berkembang secara cepat adalah suatu keniscayaan. Bertempat di Soko Alas, satu dari banyak destinasi wisata andalan Klaten, KPPN Klaten di Triwulan II 2024 mengadakan Capacity Building (CB) dengan tiga materi sekaligus. Data Analitik : Sharing Session Perkembangan Ekonomi Regional dan kebijakan Satu Data dengan Narasumber Kepala BPS Kabupaten Klaten; Implementasi Budaya Egaliter dan Penyebaran pesan dan kisah inspiartif sejarah Bangsa-Ratu Shima dengan Narasumber Bapak Sugiyana Kepala KPPN Klaten. CB Mengusung tema “Tingkatkan Kualitas Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Yang Lebih Baik”.

Implementasi Budaya Egaliter

Penerapan prinsip kesetaraan dalam semua aspek dikenal sebagai egaliter. Penerapan sifat egaliter secara terus-menerus dalam tatanan kehidupan bermasyarakat akan membentuk budaya egaliter Tujuan Penerapan Budaya Egaliter di DJPB adalah Membentuk sikap dan kebiasaan memperlakukan dan diperlakukan orang lain secara setara dan sepadan dalam hal pelaksanaan tugas, kewajiban, dan hak setiap pegawai DJPb.

Penyebaran pesan dan kisah inspiartif sejarah Bangsa-Ratu Shima

Kerajaan Kalingga mempunyai pemimpin perempuan yang termasyhur bernama Ratu Shima. Di bawah pemerintahan Ratu Shima, yang berkuasa antara 674-695, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Ratu Shima adalah raja yang paling terkenal keadilannya dan kejujurannya di Kerajaan Kalingga. Ia memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, dan teratur.

   Inspirasi/Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Ratu Shima

      Kejujuran dan Keadilan

1. Kejujuran dan Keadilan telah dicontohkan leluhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
2. Kejujuran dan Keadilan akan membawa kehidupan yang aman, tertib dan teratur.
3. Pada Hakekatnya semua manusia mencintai kejujuran dan keadilan, siapapun yang berlaku jujur, tegas dan adil akan dicintai dan dihormati baik oleh rakyat sendiri, dihormati dan disegani negeri yang lain.
4. Dengan Kejujuran dan keadilan maka hukum akan diberlakukan dengan tidak pandang bulu, kendatipun kepada anggota keluarga.(Walaupun anak, tetap dikenakan potong jari kaki)
5. Dengan Kejujuran dan keadilan akan diberikan keberkahan yang membawa kepada kesejahteraan dan kejayaan.

     Toleransi/Tasamuh

6. Toleransi beragama telah dicontohkan leluhur bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
7. Tidak ada paksaan dalam beragama, semua orang bebas berpikir untuk memilih agama yang dikehendakinya.
8. Dengan Toleransi menjamin setiap orang mengamalkan agama yang diyakininya dan mencapai kemajuan yang tertinggi (banyak orang negeri lain datang belajar dan menerjemahkan karangan).

     Kerjasama

9. Membuka diri terhadap dunia, baik dengan negeri di nusantara maupun negeri di seberang benua, sehingga membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

     Emansipasi

10. Wanita tidak terhalangi berperan dalam kepemimpinan tinggi, asalkan mempunyai sifat dan kemampuan sesuai yang diperlukan.

Sharing Session Perkembangan Ekonomi Regional

Dari Paparan Kepala BPS Klaten, Bapak Rudi Cahyono, Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Wilayah lain se Solo Raya dengan angka 5,7% di Tahun 2023, sedangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) mencapai angka 51,27 triliun Atas Dasar Harga Berlaku.

Lapangan Usaha yang berkontribusi paling besar mendorong PDRB Tahun 2023 adalah Industri Pengolahan 37,93%; disusul Perdagangan 14,86%; Pertanian 9,8%; Kontruksi 8,44% dan Jasa Pendidikan 6,24%. Tahun 2021 Sektor Manufaktur memberikan kontribusi PDRB sebesar 47,93%; Jasa 41,58% dan Pertanian 10,48%. Hal ini menunjukkan Klaten merupakan suatu daerah yang telah maju. Dari sisi PDRB Pengeluaran Tahun 2023, kontribusi terbesar disumbangkan Konsumsi Rumah Tangga  sebesar 74,52% disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan adanya pembangunan Jalan Tol berhasil menyumbangkan 22,43%, sedangkan konsumsi Pemerintah hanya menyumbangkan 5,87%.

Sedangkan Kondisi sosial, utamanya Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Klaten  termasuk kategori tinggi mencapai 77,59. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar/ basic capabilities penduduk yaitu lama hidup, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Usia Harapan hidup mencapai 77,7 tahun; Rata-rata lama sekolah mencapai 9,27 Tahun dan pengeluaran perkapita mencapai Rp.12.968.000 per tahun.

Dengan nilai-nilai budaya yang terus dibangun dilingkungan Kementerian Keuangan dan nilai-nilai luhur sejarah bangsa, Pegawai KPPN Klaten terus meningkatkan kapasitas diri sehingga memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan di wilayah kerjanya, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

Penulis : Sumadi

Sumber : Materi Capacity Building Triwulan II 2024

Kegiatan Press Release Pelakasanaan APBN per-30 April 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2024 pukul 09.00 WIB s.d. Selesai secara Luring di Aula KPPN Klaten, diikuti oleh para KPA/pejabat/bendahara/pegawai Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten Kegiatan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2024 dan Digitalisasi Pembayaran.

Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Ibu Ismiyati sebagai Pembawa Acara. Dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta dan sambutan oleh Kepala KPPN Klaten Bapak Sugiyana. Dalam Press Release ini, disampaikan dua hal, yaitu Kinerja Manufaktur dan Inflasi Awal Tahun 2024 dan Kinerja Realisasi APBN per-30 April 2024 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Klaten.

Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada April 2024 Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih berada di level ekspansif 52,9 (Maret: 54,2). Hal ini menandai kelanjutan tren ekspansif PMI Manufaktur Indonesia selama 32 bulan berturut-turut. Laju ekspansif ini didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input seiring momen Ramadan dan Idulfitri di bulan April 2024.

Tingkat output manufaktur pada bulan April tercatat ekspansif ke level 55,4 (Maret: 57,7), sejalan dengan tingkat permintaan yang tercatat ekspansif ke level 54,4 (Maret: 55,5). Beberapa negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan aktivitas manufaktur yang ekspansif diantaranya adalah Tiongkok (51,4) dan India (59,1), sedangkan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand tercatat masih terkontraksi, masing-masing ke level 49,0 dan 47,5. “

Di tengah gejolak geopolitik global yang masih terus berlangsung, aktivitas manufaktur Indonesia masih bisa kita jaga dengan baik. Terbukti dari indeks PMI manufaktur kita yang masih terus melanjutkan tren ekspansif. Meskipun demikian, Pemerintah akan tetap mengupayakan berbagai dukungan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional ke depan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Sementara itu, pada bulan April yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri, tingkat inflasi Indonesia tetap berada dalam rentang sasaran. Tingkat inflasi mengalami penurunan dari 3,05% di bulan Maret, menjadi 3,00 persen (yoy) di bulan April yang didukung oleh melandainya harga pangan. Inflasi bulanan sebesar 0,25 persen pada April 2024 menjadi salah satu yang terendah dibandingkan pada masa Ramadan dan Idulfitri tiga tahun ke belakang.

Saudara saudara sekalian, akan kami sampaikan Kinerja realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per-30 April 2024. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah Satker mitra kerja adalah 72 Satker Kementerian Lembaga dan 3 satker penyaluaran dana TKD. Pagu Dana yang dikelola adalah sebesar Rp. 5,13 triliun lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp.5,18 triliun atau turun sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan oleh Pagu Dana Transfer ke daerah yang masih lebih rendah dari tahun 2023.

Pendapatan Negara per-30 April 2024 sebesar Rp. 1,11  Triliun naik sebesar 8,74% Y to Y atau terjadi kenaikan sebesar Rp.89,09 milyar dibandingkan periode per-30 April 2023. Hal ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang naik sebesar 69,95 milyar atau 7,95%, dan penerimaan PNBP yang naik sebesar Rp. 19,14 milyar atau 13,78%. Sedangkan Belanja Negara tumbuh sebesar 13,71% Y to Y atau terjadi peningkatan sebesar Rp.223,86 milyar dibandingkan periode per-30 April 2023.

Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp. 5,13 triliun per-30 April 2024 telah direalisasikan sebesar Rp. 1,86 triliun atau sebesar 36,20%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1,38 triliun telah direalisasikan sebesar Rp. 493,01 milyar atau sebesar 36,86%, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 619,59 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 211,69 milyar atau sebesar 34,17%; tumbuh year to year sebesar 13,34%. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan tarif gaji pokok PNS.
2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 610,04 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 662,75 milyar atau sebesar 34,17%; tumbuh year to year sebesar 93,34%. Hal ini terutama didorong penyerapan belanja barang cukup tinggi di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka Pemilu 2024. Kenaikan penyerapan belanja barang cukup tinggi juga  terjadi di RSUP Soeradji Tirtonegoro.
3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 55,31 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.9,11 milyar atau sebesar 16,48%; mengalami kenaikan year to year sebesar 104,31%. Hal ini terutama disebabkan satker RSUP Soeradji Tirtonegoro yang memiliki pagu belanja modal terbesar telah melakukan realisasi cukup signifikan.
4. Belanja Bantuan Sosial dengan pagu sebesar 22.500.000 rupiah belum ada realisasi;

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp. 3,79 Triliun telah terealisasi sebesar Rp. 1,36 triliun atau sebesar 35,97% yang terdiri dari :

1. Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp. 2,24 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.876,90 milyar atau sebesar 39,13%; Tumbuh year to year sebesar 13,59%.
2. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp. 87,86 milyar telah direalisasikan sebesar Rp.17,38 milyar atau sebesar 19,78%; Mengalami penurunan year to year sebesar 12,24%
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp. 103,84 milyar belum ada realisasi.
4. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp. 697,87 milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 155,88 milyar atau sebesar 22,34%; Mengalami penurunan year to year sebesar 39,77%.
5. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp. 636,17 milyar telah direalisasikan sebesar 313,18 Milyar atau sebesar 49,23%; mengalami kenaikan year to year sebesar 29,16%.
6. Belanja transfer Dana Insentif Fiskal dengan pagu sebesar 24,00 milyar, belum ada realisasi.

Dana Transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2024 adalah sebesar 3,79 triliun, s.d. 30 April 2024 telah direalisasikan untuk Kab Klaten sebesar 761,601 milyar dan untuk kab Boyolali sebesar 601,74 milyar.

Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Klaten per-30 April 2024, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sumber Data :

• Om Span per-30 April 2024 data 3 Mei 2024
• Pres Rilis BKF Nomor SP-09/BKF/2024
• https://tradingeconomics.com/indonesia/manufacturing-pmi
• Siaran Per BI : Inflasi April 2024 Terjagaan Pers

KPPN Klaten Kembali mengundang seluruh Pengelola Keuangan satker lingkup KPPN Klaten untuk mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi Pembayaran yang diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 09.00 sd. 12.00 WIB melalui zoom meeting.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Digitalisasi Pembayaran bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran pada satuan kerja. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pencairan dana dimulai rencana penarikan dana sampai dengan realisasi anggaran di sampaikan kepada satuan kerja agar dapat menjadi bahan pembelajaran dan koreksi untuk pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Diharapkan kedepannya satuan kerja mampu meminimalisir kesalahan dalam realisasi anggaran serta dapat mengoptimalkan seluruh pagu yang ada pada DIPA.

Digitalisasi pembayaran juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan realisasi anggaran dimana satuan kerja dapat melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang pembayarannya dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maupun CMS VA. KKP saat ini telah berkembang pesat penggunaannya oleh satuan kerja   ditandai dengan meningkatnya jumlah transaksi KKP dari tahun ke tahun. KPPN Klaten mendorong satuan kerja yang memiliki proporsi UP KKP untuk segera melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak perbankan penerbit KKP sehingga kedepannya target penggunaan KKP pada satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Klaten dapat meningkatkan dan mendukung gerakan digitalisasi pembayaran.

Kegiatan dibuka oleh Ragil Panca Komalasari sebagai pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia  Raya.  Sebagai  upaya meningkatkan pemahaman seluruh satker, pada kesempatan itu diputarkan video Kode Etik Pegawai Kementerian Keuangan. Pesan dari konten tersebut ialah bahwa Kementerian Keuangan termasuk KPPN Klaten dalam menjalankan tugas layanan kepada stakeholder dilandaskan pada kode etik nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berikutnya disampaikan sambutan oleh Kepala KPPN Klaten yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya evaluasi pelaksanaan anggaran dan digitalisasi pembayaran dan dilanjutkan dengan Press Release APBN.  Acara inti penyampaian materi oleh Ismiyati dan Tedi Hendriyanto.

Ibu Ismiyati menyampaikan materi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Bapak Tedi Hendrianto menyampaikan materi evaluasi digitalisasi Pembayaran. Materi pertama disampaikan dengan menampilkan tabel Capaian IKPA Maret, IKPA April Tahun 2024 dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel I : IKPA April 2024

Tabel II : IKPA Maret 2024

Tabel III : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024, Cut Off Data 18 April 2024

Antisipasi ketidaktercapaian target Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 :

Dari Realisasi s.d. 18 April 2024 diatas ada beberapa jenis belanja yang belum mencapai target, diperlukan beberapa langkah monitoring. Monitoring realisasi secara berkala dari sisi kesesuaian dengan target dan kesesuaian dengan rencana kegiatan :

1. Perhatikan batas waktu revisi anggaran
2. Perhatikan schedul Payment Date
3. Koordinasi dengan Kanwil satker/Eselon I

Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA

Dari beberapa Indikator IKPA, Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA memeproleh nilai terendah sehingga harus mendapatkan perhatian lebih.

1. Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.
2. RPD bulanan merupakan RPD yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan. Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran RPD bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh:
3. 15 Februari untuk triwulan I;
4. 22 April untuk triwulan II;
5. 12 Juli triwulan III;dan
6. 14 Oktober untuk triwulan IV

Yang perlu diperhatikan dalam rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA :

 Sesuaikan RPD bulan Januari s.d Maret 2024 berdasarkan realisasi anggaran belanja riil/SP2D sesuai data OMSPAN

1. Sesuaikan RPD bulan April s.d Juni 2024 berpedoman pada rencana kegiatan satker dengan mempertimbangkan target penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja
2. Satker agar berkomitmen melakukan belanja sesuai RPD per jenis belanja yang telah ditetapkan dan menjaga deviasi maksimal -5% s.d 5%
3. Lakukan monitoring mandiri terhadap revisi yang diajukan melalui SAKTI dan segera mengirimkan perbaikan revisi apabila terdapat penolakan sebelum batas akhir penyampaian revisi.

Nilai Deviasi Halaman III Triwulan I 2024

Nilai Deviasi Halaman III Triwulan I 2024, terdapat 35 satker yang belum maksimal nilainya dengan rincian 16 satker dengan nilai dibawah 80 dan 19 satker dengan nilai diatas 80 tetapi belum mencapai maksimal 100.

SPM-SP2D Akhir Bulan dengan Schedule Payment

Untuk menjaga konsistensi antara Realisasi Anggaran (SP2D) dengan RPD Bulanan, maka pastikan SP2D yang direncanakan dapat terbit/dicairkan pada bulan berkenaan sesuai RPD Halaman III DIPA. Perhatikan batas tanggal-tanggal tiap bulan.

Tebel IV.

Pastikan total SP2D tidak lebih/kurang dari RPD bulanan atau usahakan deviasi dibawah 5%

Evaluasi Belanja Kontraktual

Sampai dengan tgl 17 April 2024 terdapat 63 pendaftaran data kontrak dengan nilai kinerja 98,39%. Terdapat 4 data kontrak yang terlambat didaftarkan

Strategi Peningkatan Nilai Belanja Kontraktual

Pengadaan barang/jasa yang tidak perlu syarat khusus agar dilaksanakan di TW I (ttd kontrak dan pembayarannya)

1. Sampaikan data kontrak 5 HK setelah ttd Jika terlambat, kontrak dibawah 200 pembayaran sekaligus, agar dibayarkan melalui TUP (tidak perlu daftar data kontrak);
2. Jika terdapat tambahan anggaran setelah TW I dan ada pekerjaan yang dikontrakkan
3. dibawah 200 juta pembayaran sekaligus bisa dibayarkan dengan UP/TUP.

Evaluasi Penyelesaian Tagihan

Sampai dengan 17 April 2024 terdapat 102 SPM Kontraktual dengan tingkat ketepatan waktu penyelesaian tagihan 96,23%. Terdapat 4 SPM kontraktual yang terlambat dalam pengajuan SPM/penyelesaian tagihan

Ketentuan Penyelesaian Tagihan :

SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN Paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP

Evaluasi Pengelolaan UP/TUP Tahun 2024

62 Satker telah melakukan transaksi UP/TUP/GUP/PTUP. Semua GUP/PTUP dilakukan tepat waktu. Terdapat 21 Satker %nilai GUP tidak sesuai dengan % selisih hari.

Ketentuan GUP :

1. Paling lambat disampaikan satu bulan dari UP/GUP sebelumnya. misal SP2D UP tgl 16 Januari 2024. Jatuh tempo GUP 16 Feb 2024 (tanggal sama, beda bulan).
2. Nilai minimal GUP 50% dari UP

Semua GUP/PTUP dilakukan tepat waktu. Terdapat 20 Satker %nilai GUP tidak sesuai dengan % selisih hari.

Ketentuan GUP :

1. Paling lambat disampaikan satu bulan dari UP/GUP sebelumnya. misal SP2D UP tgl 6 Januari 2024. Jatuh tempo GUP 16 Feb 2024 (tanggal sama, beda bulan).
2. Nilai minimal GUP 50% dari UP.

Cara Hitung % Selisih Hari :

1. Hari dalam sebulan(30 Jan 24 – 29 Feb 24) = 30. Jatuh tempo 29 Feb 2024
2. Selisih hari dari GUP sebelumnya dengan GUP yang diajukan= 24 (30 Jan 24 sampai 23 Feb 24)
3. Hitung % selisih hari. 24 dibagi 30 = 80%
4. Maka, SPM GUP yang akan diterbitkan pada tgl.23 Feb 2024 minimal sebesar 80% x 9.000.000 = 7.200.000.
5. Satker hanya menyampaikan GUP pada tgl tersebut sebesar 5.194.300 atau sebesar 57,71% (5.194.000/9.000.000). Sehingga nilai kinerja pengelolaan UP = 57,71%/80% = 72,14

Strategi Peningkatan Kinerja UP/TUP

1. Buat Perhitungan manual seperti di atas jika akan mengajukan GUP
2. Evaluasi UP. Jika kesulitan memenuhi besaran GUP sesuai dengan % selisih hari, lakukan pemotongan besaran UP tunai
3. Permintaan TUP agar dihitung secara cermat shg PTUP sama dengan permintaan TUP

Input Target dan Capaian Output Tahun 2024

Ketentuan Penginputan Target dan Realisasi Capaian Output:

1. Proyeksi target capaian output Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 diinput sampai dengan 30 April 2024.
2. Realisasi data capaian output bulan Januari s.d Maret 2024 diinput mulai tanggal 4 s.d 30 April 2024.

Evaluasi Penolakan SPM

Terdapat 59 SPM yang dikembalikan, terbayak dari satker Kemenag Klaten kode satker 417445 sebanyak 12 SPM

Penyebab Penolakan SPM

1. Supplier belum terdaftar
2. Nama/nomor rekening penerima pada SPM berbeda dengan data supplier, dan
3. Dokumen tidak lengkap

Tindaklanjut Penolakan SPM

1. Melakukan verifikasi supplier
2. Memastikan kebenaran nama/nomor rekening penerima, dan
3. Memastikan kelengkapan dokumen sebelum pengajuan SPM

Materi Digitalisasi Pembayaran

Monitoring/Evaluasi Transaksi KKP/KKPD s.d. 17 April 2024 terdapat 9 satker yang melakukan transanksi dengan nilai mencapai Rp.80.472.588,-

Langkah percepatan transaksi KKP/KKPD:

1. Satker yang belum terima kartu agar segera koordinasi dengan Bank penerbit
2. Satker yang kesulitan mencari merchant tanpa biaya bisa menggunakan QRIS
3. Biasakan untuk transaksi digital

Monitoring/Evaluasi Transaksi Digipay Satu

Monitoring/Evaluasi Transaksi Digipay Satu Triwulan I 2024 terdapat 8 satker yang melakukan transanksi dengan nilai Rp. 28.339.007,-

Langkah percepatan transaksi Digipay Satu:

1. Tiap Satker yang sudah daftar admin dan melakukan perekaman user pengguna Digipay Satu agar segera melakukan transaksi
2. Panduan transaksi  ada  di  web  Digipay  Satu.  Jika  diperlukan  asistensi  dapat menghubungi CSO KPPN
3. Jika terdapat pergantian user admin agar sebera mengajukan perubahan ke KPPN
4. Biasakan untuk transaksi digital

Monitoring/Evaluasi Transaksi CMS

Monitoring/Evaluasi Transaksi CMS Triwulan I Tahun 2024, terdapat 37 satker yang memanfaatkan fasilitas CMS dengan nilai transanksi Rp.113.655.262.794,- dengan nilai transanksi terbesar pada satker KPU Klaten dan KPU Boyolali lebih dari 104 milyar.

Langkah percepatan transaksi CMS:

1. Satker yang belum melakukan pendaftaran dan aktivasi CMS agar segera koordinasi dengan Bank
2. Satker yang  kesulitan  dalam  proses  transaksi  menggunakan  CMS  agar  segera berkonsultasi dengan pihak Bank.
3. Biasakan untuk transaksi digital

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sangat penting dilakukan agar bukan saja nilai IKPA terjaga, akan tetapi target dari tujuan bernegara tercapai, memajukan kesejahteraan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. Digitalisasi Pembayaran pada dasarnya bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam belanja negara, menjaga integritas dan profesialisme ASN, yang dalam bahasa sederhana mengharap kita semua berlaku Jujur dan mampu melaksnakan pembukuan yang benar.

Penulis : Tedi Hendrianto

Editor : Sumadi