Klaten, 21 Agustus 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten merilis laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Juli 2025 untuk wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali. Kegiatan press release ini dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 di Aula KPPN Klaten, bersamaan dengan Forum Komunikasi Publik Kementerian Keuangan, dengan narasumber Kepala KPPN Klaten, Bp. Tukima. Tujuannya adalah memberikan informasi transparan mengenai kondisi ekonomi regional, realisasi APBN, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta update Program Strategis Nasional.
Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh 4,96% (yoy), di atas nasional 4,87%. Inflasi Juni 2,20% (di bawah nasional), kemiskinan turun ke 9,58% (September 2024), dan Rasio Gini membaik ke 0,364. Namun, serapan belanja K/L rendah akibat blokir anggaran Rp4,46 triliun, menghambat PSN seperti bendungan dan kereta api. Penyaluran KUR turun 8,05% menjadi Rp22,18 triliun, UMi turun 25,24%. Sektor pertanian positif dengan NTP 115,59 dan NTN 99,07. Pendapatan negara Rp53,40 triliun (41,21% target), APBD surplus Rp14,14 triliun.
Kondisi Perekonomian Kabupaten Klaten
Kinerja APBD turun dibanding 2024, dengan pendapatan daerah menurun terutama dari TKD (Rp218,24 miliar atau 94% total penurunan), menunjukkan ketergantungan tinggi. Namun, PAD naik Rp39,42 miliar. Struktur belanja didominasi pegawai, dengan potensi optimalisasi belanja produktif. Indikator sosial membaik: kemiskinan turun sejak 2022, TPT menurun bertahap, SiLPA konsisten sebagai peluang efisiensi. Secara keseluruhan, fiskal dan ekonomi adaptif terhadap tantangan, didukung belanja negara dan basis penerimaan daerah.
Kondisi Perekonomian Kabupaten Boyolali
Kinerja APBD menurun, dengan penurunan terbesar dari TKD (Rp108,59 miliar atau 85% total). Namun, PAD maju pesat dari Rp464 miliar (2023) ke >Rp603 miliar (2025), mencerminkan optimalisasi penerimaan lokal. Efisiensi terlihat dari penurunan SiLPA sejak 2024, mendukung pembangunan efektif. Indikator sosial positif: kemiskinan turun sejak 2022 meski penduduk naik, TPT menurun. Boyolali di jalur pertumbuhan berkelanjutan dengan fiskal kuat.
Perkembangan Pelaksanaan APBN di KPPN Klaten
Hingga Juli 2025, realisasi belanja APBN (K/L + TKD) Rp2,90 triliun (56,49% dari pagu), turun 5,23% YoY.
- Belanja K/L: Rp676,39 miliar (56,50% dari pagu Rp1,197 triliun), turun 18,02% YoY.
- Pegawai: Rp410,74 miliar (61,96%), naik 4,14%.
- Barang: Rp259,37 miliar (52,16%), turun 36,21% (efisiensi 25% per Inpres No.1/2025).
- Modal: Rp5,56 miliar (15,71%), turun 76,88%.
- Bansos: Rp720 juta (44,58%), termasuk untuk mahasiswa STAHN via KIP.
- TKD: Rp2,22 triliun (56,48% dari pagu Rp3,93 triliun), turun 0,51% YoY.
- DAU: Rp1,276 triliun (55,52%).
- Dana Desa: Rp525,93 miliar (82,76%).
- DAK Nonfisik: Rp375,85 miliar (47,40%).
- DBH: Rp43,65 miliar (40,44%).
- Dana Insentif Fiskal: Rp11,48 miliar (50%).
- DAK Fisik: Rp3,85 miliar (3,67%). Efisiensi belanja jangka pendek melambatkan realisasi, tapi tingkatkan kualitas; satker sesuaikan dengan pemotongan UP dan prioritas kegiatan.
Simpulan
APBN merespons dinamika ekonomi dengan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Realisasi belanja pusat Rp676,39 miliar (56,5%), TKD Rp2,22 triliun (56,48%). KPPN Klaten dorong percepatan serapan via komunikasi intensif, revolving GU, dan koordinasi daerah. Pemerintah dukung PSN untuk wujudkan Asta Cita: pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan. Informasi lebih lanjut hubungi KPPN Klaten di email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau laman: www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten.
Laporan ini disusun berdasarkan data per 31 Juli 2025. Materi press rilis dapat diunduh disini. Tetap ikuti update untuk perkembangan terkini.
Dipublikasi oleh: Habiby Asify (Pelaksana KPPN Klaten)
