Klaten, 26 September 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Klaten menggelar Press Release mengenai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode September 2025 secara daring melalui MS Teams pada Kamis (25/9/2025). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan gambaran terkini tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Klaten, yang mencakup Kabupaten Klaten dan Boyolali. Narasumber utama, Kepala KPPN Klaten Bapak Tukima, memaparkan realisasi belanja negara mencapai Rp3,52 triliun atau 67,94% dari pagu anggaran hingga 31 Agustus 2025.
Press release ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mendukung peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan meningkatkan kualitas Cash Planning Information Network (CPIN). Kegiatan ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Sosialisasi Survei Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPB Tahun 2025, diikuti oleh berbagai satuan kerja di wilayah Jawa Tengah.
Kondisi Perekonomian Jawa Tengah Tetap Solid
Perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada triwulan II 2025 sebesar 5,28% (year on year/yoy) dengan pertumbuhan kuartalan 1,87%. Inflasi bulan Agustus tercatat 2,48% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,56, menandakan daya beli masyarakat masih terjaga. Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,48% pada triwulan II 2025, lebih rendah dari 9,58% pada September 2024.
Dari sisi fiskal, APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2025 menetapkan pendapatan daerah Rp24,57 triliun dan belanja Rp25,15 triliun, dengan defisit Rp577 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Meski demikian, tantangan seperti tekanan defisit, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan risiko pengurangan transfer pusat masih perlu diantisipasi. Beberapa daerah bahkan menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk memperkuat penerimaan, meskipun kebijakan ini memunculkan dinamika sosial.
Secara keseluruhan, kondisi fiskal dan ekonomi Jawa Tengah hingga Agustus 2025 dinilai terjaga baik, didukung pertumbuhan solid, inflasi terkendali, dan penurunan kemiskinan.
Ekonomi Kabupaten Klaten Didorong Konsumsi Rumah Tangga dan Pertanian
Kabupaten Klaten memiliki struktur ekonomi yang bergantung pada konsumsi rumah tangga dan sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam "Kabupaten Klaten Dalam Angka 2025", jumlah penduduk mencapai 1.302.648 jiwa pada pertengahan 2024, menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pertumbuhan ekonomi Klaten tercatat positif 5,7%, sejalan dengan tren regional Jawa Tengah. Inflasi terkendali mendukung daya beli masyarakat, sementara Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 naik 6,5% menjadi Rp2.389.872. Dari aspek fiskal, Perubahan APBD 2025 memproyeksikan pendapatan Rp2,83 triliun dan belanja Rp3,11 triliun, dengan defisit Rp281,28 miliar.
Hingga Agustus 2025, kondisi ekonomi dan fiskal Klaten stabil, dengan pertumbuhan positif dan kebijakan fiskal adaptif.
Boyolali Mirip Klaten: Pertanian Jadi Penopang Utama
Kabupaten Boyolali memiliki karakter ekonomi serupa dengan Klaten, di mana pertanian mendominasi sebagai penopang kesejahteraan. Data BPS "Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2025" memperkirakan penduduk 1.099.850 jiwa pada pertengahan 2024.
Pertumbuhan ekonomi Boyolali pada 2024 mencapai 4,64%, ditopang sektor pertanian, industri pengolahan skala kecil-menengah, dan perdagangan lokal. Inflasi mengikuti tren provinsi di 2,48%, menjaga stabilitas harga. Secara keseluruhan, ekonomi Boyolali tetap stabil meski menghadapi tantangan serupa dengan daerah tetangga.
Realisasi Belanja APBN: Efisiensi Jadi Kunci, Transfer ke Daerah Capai 69,37%
Realisasi belanja negara di wilayah KPPN Klaten mencapai Rp3,52 triliun atau 67,94% dari pagu, naik 7,8% dari bulan sebelumnya meski kontraksi tahunan 7,22%. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp786,13 miliar (63,40% pagu), dengan belanja pegawai Rp466,61 miliar (70,44% pagu, tumbuh 6,9% yoy). Namun, belanja barang Rp312,25 miliar (57,12% pagu, kontraksi 34,47%) dan belanja modal Rp6,56 miliar (22,45% pagu, kontraksi 80,42%) rendah akibat kebijakan efisiensi dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas pagu belanja modal 70% dan barang 25%.
Belanja sosial naik menjadi Rp720 juta (44,58%), termasuk bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa STAHN. Sementara itu, Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) terealisasi Rp2,73 triliun (69,37% pagu, turun 4% yoy). Komponen terbesar: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,66 triliun (72,34%), Dana Desa Rp580,25 miliar (91,30%), DAK Non-Fisik Rp414,24 miliar (52,25%), DBH Rp67,95 miliar (61,19%), Insentif Fiskal Rp11,48 miliar (50%), dan DAK Fisik Rp9,85 miliar (9,38%).
Kabupaten Klaten menerima Rp1,51 triliun (pertumbuhan -0,039%), sementara Boyolali Rp1,23 triliun (-0,041%). Kebijakan efisiensi Inpres No. 1/2025 mendorong penyesuaian seperti pemotongan Uang Persediaan (UP) dan penundaan kegiatan non-prioritas.
Simpulan: Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran
Press release menekankan bahwa penyusunan APBN harus merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan melalui fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. KPPN Klaten berkomitmen mendorong percepatan penyerapan anggaran melalui komunikasi intensif dengan satuan kerja, percepatan proses revolving GU, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah juga terus mendukung Program Strategis Nasional guna merealisasikan Asta Cita, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan lengkap kegiatan ini dapat diakses melalui situs resmi DJPB Kemenkeu di www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi KPPN Klaten di (0272) 3392418 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..
Dipublikasi oleh: Habiby Asify (Pelaksana KPPN Klaten)
