Pada hari Kamis (21/05/2026), KPPN Padang Sidempuan melaksanakan kegiatan Refreshment Aplikasi SAKTI, Sosialisasi Anti Korupsi/ZI WBK WBBM/ISO SMAP 37001:2016, Sosialisasi Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 dan Sosialisasi Treasury Connect. Bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan, kegiatan dihadiri oleh bendahara pengeluaran atau operator SAKTI dari satker lingkup kerja KPPN Padang Sidempuan.

Acara dibuka oleh MC dengan menyapa seluruh peserta sosialisasi, dilanjutkan dengan penyampaian oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, yang menyampaikan larangan pemberian gratifikasi kepada seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Padang Sidempuan terkait layanan yang diberikan kepada stakeholder (satuan kerja) lingkup wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Jika satuan kerja mendapati adanya pegawai/PPNPN yang melanggar ketentuan di atas silahkan melakukan pengaduan pada kanal yang tersedia. Beliau juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019 KPPN Padang Sidempuan berhasil meraih predikat WBK dengan keberlanjutan predikat yang sama di tahun 2022.  Selanjutnya KPPN Padang Sidempuan berkomitmen dan bersiap meraih WBBM pada tahun 2026. Beliau meminta dukungan kepada seluruh stakeholder KPPN Padang Sidempuan untuk mendukung kegiatan Island of Integrity. 

Refreshment SAKTI Bimtek Modul Admin - PKIPA

Saudari Nurlina Sari Sarumpaet selaku Pejabat PTPN Padang Sidempuan. Pada modul ini narasumber menjelaskan dasar hukum PKIPA (Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran), pengertian PKIPA dan komponen PKIPA serta alur proses PKIPA. Adapun hal yang perlu diperhatikan PKIPA sebagai berikut:

1. Apabila dokumen PKIPA belum di TTE s.d. KPA, maka akan dilakukan lock transaksi setiap menu sesuai kewenangan pada Aplikasi SAKTI di masing-masing pejabat perbendaharaan.
2. Lock menu transaksi masing-masing pejabat perbendaharaan:
   1. PPK -> block transaksi dilakukan pada saat akses menu pembayaran dan komitmen
   2. PPSPM -> block transaksi dilakukan pada saat akses menu pembayaran
   3. Bendahara - > blok transaksi dilakukan pada saat akses menu bendahara
3. Barcode bukan sebagai tanda dokumen telah ditandatangani pejabat secara elektronik, silahkan melakukan pengecekan di verifikasi dokumen.
4. User dan password SAKTI menjadi tanggung jawab pribadi.

Bimtek SAKTI Modul Komitmen - Laporan Capaian Output

Masih dibawakan oleh Saudari Nurlina, disampaikan mengenai alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output. Input dari Aplikasi SAKTI menjadi sumber data bagi laporan yang disajikan pada Aplikasi MyIntress. Adapun input Aplikasi SAKTI meliputi PCRO, RVRO, Referensi, Keterangan, Data Lainnya, Referensi Gap PCRO dan PPA, serta hasil konfimrasi satker atas validasi data capaian output. Selanjutnya pada Aplikasi MyIntress diproses melalui kertas kerja capaian output meliputi konfirmasi dan validasi data sehingga diperoleh hasil terkonfirmasi dan tervalidasi. Konfirmasi lanjutan oleh KPPN sehingga menghasilkan database MyIntress sebagai komponen IKPA pada indikator capaian output.

Adapun pada tahun 2026 terjadi perubahan proses bisnins pelaporan capaian output dimana terdapat pemindahan validasi 6 variabel kualitas data ke aplikasi SAKTI, terdapat penambahan validasi PPK pada Aplikasi SAKTI dimana data capaian output baru bisa dikirim oleh operator apabila telah disetujui PPK, serta KPPN tetap melakukan konfirmasi atas data capaian output yang telah dikonfirmasi oleh satker di Aplikasi SAKTI.

Kewenangan masing-masing user/role pada Aplikasi SAKTI seperti kewenangan user operator komitmen, user pejabat pembuat komitmen, dan user kuasa pengguna anggaran. Tahap selanjutnya narasumber mengoperasikan cara perekeman capaian output melalui Aplikasi SAKTI terkait: menu realisasi kinerja satuan kerja; penyesuaian interace menu realisasi kinerja satker baik user operator komitmen, PPK, maupun KPA; komponen pengisian data capaian output; periode pengisian dan pengiriman capaian output; jadwal open periode reguler tahun 2026; proses bisnis pelaporan realisasi kinerja satker.

Bimtek SAKTI Modul GLP - Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester I Tahun 2026 dan Rekonsiliasi Eksternal

Materi dibawakan oleh Saudara Mhd. Zaid, pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Pada tahap awal, narasumber menjelaskan proses rekonsiliasi pada Aplikasi MyIntress, serta fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Adapun dasar pelaksanaan rekonsiliasi adalah PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Rekonsiliasi eksternal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN Daerah, dilakukan setiap bulan, dan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berjalan serta periode laporan keuangan unaudited dan audited. Pada kesempatan terakhir narasumber menjelaskan isi dari Laporan Keuangan sebagai berikut: ketentuan umum penyusunan LK K/L Semester I 2026, ketentuan umum, ketentuan rekonsiliasi, penyusunan, penyampaian LK serta pedoman kualitas LK K/L Semester I 2026, pengungkapan informasi kinerja pada LK K/L dan pengungkapan capaian rincian output per fungsi APBN pada CaLK dan pengungkapan prioritas nasional pada CaLK.

Sosialisasi Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026

Materi dibawakan oleh Saudara Urip Sanyoto, PTPN KPPN Padang Sidempuan. Dasar hukum pembayaran gaji ke-13 yaitu PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksananaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Penjelasan meliputi pokok-pokok pemberian gaji ke-13 Tahun 2026, tata cara pembayaran gaji ke-13.

Sosialisasi Treasury Connect (TC)

Masih dibawakan oleh Saudara Urip Sanyoto, dijelaskan bahwa TC merupakan layanan baru DJPb dengan fitur dan tujuan layanan sebagai berikut:

1. Tujuan utama adalah memperluas cakupan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepada satker, peningkatan kualitas layanan DJPb kepada satker, dan mendukung transformasi digital layanan DJPb dan modernisasi Treasury.
2. Fitur utama yakni layanan dapat dilakukan pada KPPN non mitra kerja, pelaksanaan layanan konsultasi dan asistensi, layanan treasury connect sejalan dan medukung konsep FO layanan bersama DJPb, serta layanan terintegrasi melalui Aplikasi MyIntress

Highlights Layanan Treasury Connect meliputi:

1. Penjadawalan layanan: dilakukan melalui Aplikasi MyIntress oleh satuan kerja, paling cepat dilakukan 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan layanan, paling lambat dilakukan jam 15.00 pada hari H pelaksanaan layanan
2. Pelaksanaan layanan: penyampaian kode booking oleh petugas satker kepada petugas CSO, layanan dilaksanakan setelah proses verifikasi selesai dilakukan, petugas satker dapat melakukan konsultasi dan/atau asistensi dengan petugas CSO sesuai dengan permasalah dan kendala yang dihadapi, dan dalam hal dibutuhkan petugas CSO dapat melakukan analisis secara lebih mendalam atas data pelaksanaan anggaran satker terkait.
3. Dokumentasi layanan: petugas satker dapat melihat kembali summary atas pelaksanaan konsultasi dan/atau asistensi yang telah dilaksanakan melalui transcript pada tiket yang otomatis terbentuk pada modul HaiCSO, petugas satker dapat memberikan feedback melalui modul HAI CSO pada Aplikasi MyIntress satker.

Acara ditutup oleh Kepala KPPN Padang Siempuan dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan penuh seluruh peserta pada kegiatan bimtek ini dan diharapkan seluruh stakeholder mendukung secara penuh atas target KPPN Padang Sidempuan untuk meraih predikat WBBM pada tahun 2027 dan mendorong satuan kerja untuk secara maksimal mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

InTress KPPN Padang Sidempuan melaksanakan Press Conference Kinerja APBN Maret 2026, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran April 2026, Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi serta Lapor Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi, Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK Menuju WBBM, Monitoring dan Evaluasi Retur Triwulan I Tahun 2026, dan Sosialisasi Revisi Halaman III DIPA 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 9 April 2026 melalui Microsoft Teams dan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan dan petugas pengelola keuangan atau yang mewakili.

Acara dibuka oleh Saudari Enjelika Odelia L.R. Sihombing yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kementerian Keuangan, dan pembacaan dola olah Agus Sedayu. Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, kemudian menyampaikan pembukaan dengan mengucapkan terima kasih kepada para peserta kegiatan baik KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Operator Satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan dan para narasumber yang telah menghadiri kegiatan ini secara daring. Tidak lupa beliau menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H serta menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama satker dalam pembayaran THR yang berjalan lancar sehingga dapat terselesaikan sebelum hari raya. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa di periode Triwulan II 2026 terdapat kewajiban sebagai pengelola keuangan untuk melakukan revisi halaman III DIPA. Pada perdioe sebelumnya, terdapat satker yang tidak melakukan revisi sehingga disimulasikan akan terlihat pengaruhnya pada deviasi yang cukup tinggi. Untuk itu, diharapkan revisi halaman III DIPA dapat dilaksanakan dan diikuti dengan penyampaian SPM sesuai rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun. Ini dimaksudkan agar nilai IKPA dapat menjadi lebih baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang capaian output yaitu pengiriman pelaporan data target atau proyeksi capaian output. Di akhir sambutan, Bapak IENG mengajak seluruh pengelola keuangan agar merawat tali silaturahmi dan menjaga komitmen kita untuk memberikan yang terbaik melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi di tahun 2026 ini.

Press Conference Kinerja APBN

1. Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Maret 2026 yaitu sebesar Rp207,22 Miliar yang terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp177,89 Miliar dan PNBP sebesar Rp29 Miliar
2. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2026 yaitu sebesar Rp1,9 Triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp214 Miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp1,7 Triliun.
3. Total pendapatan perpajakan sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp177,89 Miliar terdiri atas PPh sebesar Rp46,58 Miliar, PPN sebesar Rp82,16 Miliar, PBB sebesar Rp0,02 Miliar dan pajak lainnya sebesar Rp49,14 Miliar. 
4. Realisasi Penerimaan Pajak 31 Maret 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025 atau terkontraksi sebesar 3,92% (yoy). Terdapat penurunan akibat implementasi coretax dimana WP yang selama ini diadministrasikan di KPP Padang Sidempuan dipindahkan ke KPP pusat, sehingga realisasi penerimaan pajak yaitu 85,85% dari total pendapatan negara sebesar Rp207,23 Miliar.
5. Realisasi belanja K/L sampai dengan periode 28 Februari 2026 adalah sebesar Rp94,08 Miliar atau sebesar 9,98% dari total Pagu Belanja sebesar Rp942,76 Miliar.
6. Realisasi TKD untuk wilayah Tabagsel terbesar disumbang dari realisasi Dana Alokasi Umum dengan porsi sebesar 60,24% dari total realisasi. Realisasi dari 4 jenis TKD yaitu DBH, DAU, DAK Non Fisik serta Dana Desa megnalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Bulan Maret 2026

1. Terdapat pemberian ambang batas (treshold) target penyerapan anggaran tahun 2026 pada jenis belanja 51 sebesar 10% untuk mengakomodir satker K/L dengan mekanisme pembayaran gaji terpusat
2. Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
3. Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Modal telah terrealisasi sebesar 100% dari target penyerapan Triwulan I 2026.

Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi serta Lapor Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi dan Sosialisasi Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM

Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Padang Sidempuan Bapak IENG menyampaikan pesan-pesan integritas, anti korupsi dan gratifikasi. Bahwa dalam pelayanan seluruh pegawai KPPN Padang Sidempuan tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Sebagaimana diketahui bahwa KPPN Padang Sidempuan meraih predikat WBK pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 kembali bisa mempertahankan dan sekarang di tahun 2026 KPPN Padang Sidempuan berkomitmen meraih WBBM untuk tahun 2027. Oleh karena itu peraihan predikat ini akan memerlukan dukungan dan support seluruh mitra kerja KPPN Padang Sidempuan untuk tetap menjaga agar seluruh proses layanan mematuhi ketentuan dan tidak menawarkan atau memberikan pemberian dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, diharapkan seluruh satker dan Pemda mitra kerja KPPN Padang Sidempuan bisa tetap menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bilamana terdapat gratifikasi, korupsi, dan pungli di lingkungan KPPN Padang Sidempuan maka pengaduan dapat disampaikan melalui sarana pengaduan yaitu: email pengaduan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., handphone/whatsapp: 081264289695, dan melalui wise.kemenkeu.go.id.

Monitoring dan Evaluasi Retur Triwulan I TA. 2026

Materi disampaikan oleh Sdri. Nurlina Sari Sarumpaet, yang menjelaskan terkait evaluasi Retur SP2D. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim. Retur SP2D terjadi karena beberapa hal:

1. kesalahan penulisan nama pemilik rekening
2. kesalahan input nomor rekening oleh satker
3. rekening belum terdaftar
4. rekening dinonaktifkan oleh bank, atau
5. kesalahan bank pusat yang mengakibatkan kegagalan bank dalam mentransfer dana ke rekening penerima.

KPPN selalu melakukan monitoring adanya retur melalui Aplikasi SPAN Extension. Bila ada retur SP2D, maka KPPN akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada KPA Satuan Kerja maksimal 3 hari kerja setelah muncul di aplikasi.

Penyelesaian retur SP2D diatur melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada KPA Satuan Kerja paling lambat 3 hari kerja setelah muncul di Aplikasi SPAN Extension
2. Atas pemberitahuan retur dari KPPN maka KPA Satuan Kerja melakukan konfirmasi kepada penerima.
3. Setelah itu KPA Satuan Kerja wajib menyampaikan surat ralat ke KPPN Paling lambat 5 ahri kerja setelah pemberitahuan.
4. Atas dasar surat ralat ini maka KPPN akan memproses SPP dan SPM Retur sampai dengan penerbitan SP2D Retur (SP2D-R)
5. Sampai dengan saat ini masih terdapat 9 satker yang terdapat SPM retur.

Gerakan zero retur merupakan tagline/jargon/semangat mitigasi keterjadian retur SP2D guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas. Efektivitas pengelolaan pengeluran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang. Dampak dari retur ini sangat signifikan yaitu:

1. menyebabkan realisasi anggaran menjadi tidak optimal dan tertunda, karena dana yang seharusnya masuk ke rekening penerima menjadi tertunda
2. meningkatkan beban administrasi dan pekerjaan ulang dengan dilakukannya penelusuran penyebab retur, perbaikan data rekening atau identitas penerima, serta pengajuan kembali proses pembayaran ke KPPN
3. menurunkan kualitas pengelolaan keuangan dan kepercayaan pihak terkait karena tingginya angka retur mencerminkan kurangnya ketelitian dalam penginputan data serta lemahnya pengendalian internal.

Maka langkah mitigasi terjadi retur SP2D sebagai berikut:

1. melakukan pengecekan kebenaran nomor rekening dengan memintakan salinan rekening koran atau salinan buku tabungan dan mencocokkan dengan dokumen tagihan,
2. memastikan status rekening tersebut aktif dengan meminta surat keterangan aktif dari pihak bank
3. melakukan pengecekan melalui internet banking apakah nomor rekening tersebut sudah benar dan statusnya aktif
4. memastikan lagi data rekening yang tercantum pada SPP/SPM adalah data pada rekening yang benar, valid, dan aktif, serta sesuai dengan data pada perbankan, dan
5. melakukan penatausahaan data supplier di SAKTI dengan menghapus data rekening supplier yang sudah tidak aktif lagi.

Sosialisasi Revisi Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2026

Narasumber Sdr. Urip Sanyoto menjelaskan bahwa di bulan April telah dibuka pemutakhiran halaman III DIPA untuk Triwulan II dan penyesuaian untuk realisasi Triwulan I. Terkait Deviasi Halaman III DIPA adalah sebagai berikut:

1. Bobot nilai IKPA untuk deviasi Halaman III DIPA: 15%
2. Deviasi adalah selisih antara RPD pada Halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satker.
3. Deviasi bisa berupa deviasi minus maupun deviasi plus.
4. Batas toleransi deviasi jika nilai deviasi masih di bawah 5%
5. Nilai IKPA Deviasi Halaman III akan diakumulasikan setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan berjalan.

Isu yang terkait dengan halaman III DIPA adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran yang belum ideal, dimana tidak dilakukan penyesuaian RPD atas informasi DIPA awal tahun ketika RDP masih dibagi rata 12 bulan
2. Koordinasi internal antar bagian masih lemah, dimana data rencana kegiatan belum disusun secara akurat oleh penanggung jawab kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dalam mengajukan tagihan tidak memperhatikan perencanaan yang telah dibuat, serta tidak ada monitoring dan evaluasi.
3. Kompetensi SDM kurang memadai, dimana terjadi pergantian pejabat tanpa transfer knowledge, kurangnya pemahaman atas pentingnya konsistensi realisasi terhadap perencanaan, serta kurangnya kepedulian bahwa kegiatan teknis berkaitan erat dengan pendanaan/pencairan.

Langkah optimalisasi nilai Deviasi Halaman III DIPA:

1. Menyusun dan mereviu rencana kegiatan, yakni dilaksankan rapat pengelola keuangan dan tim teknis terkait jadwal kegiatan dan RPD Bulanan yang dipimpin oleh KPA.
2. Mengatur prioritas belanja dan mengendalikan realisasi serta deviasi RPD
3. Koordinasi intens antar pengelola keuangan dengan penanggungjawab kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan
4. memperhatikan sisa pagu efektif (di luar blokir pagu/pagu minus/revisi yang menyebabkan bertambah/berkurangnya pagu/SPM yang sedang diajukan) dalam menghitung RPD.
5. Koordinasi dengan eselon I/kanwil di provinsi terkat revisi pusat

 Langkah teknis optimalisasi nilai Deviasi Halaman III DIPA yakni:

1. pengelolan keuangan menyampaikan posisi realisasi dan target triwulanan TAYL. Data trend TAYL merupakan data presentase penyerapan anggaran per jenis belanja mulai dari Januari s.d. Des TAYL.
2. KPA menyelenggarakan rapat bersama tim pengelola keuangan dan tim teknis dan menyepakati target bersama
3. KPA dan tim pengelola keuangan melakukan monitoring deviasi antara RPD dan realisasi anggaran. Monitoring bisa dilakukan secara mandiri melalui Aplikasi MyIntress.
4. Tim Teknis menyusun rencana kerja dan perkiraan kebutuhan dana per bulan.
5. Evaluasi terkait kendala-kendala pencapaian target dan koordinasi dengan KPPN terkait penyelesaian kendala-kendala.

Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) merupakan salah satu kondisi dalam pengelolaan kas negara yang kerap terjadi ketika dana yang diajukan oleh satuan kerja melalui SPM untuk ditransfer ke rekening penerima justru kembali ke kas negara. Retur ini umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian data antara sistem perbankan dan data yang diajukan oleh satuan kerja, seperti kesalahan penulisan nama pemilik rekening, kekeliruan nomor rekening, kesalahan kode bank, rekening yang sudah dinonaktifkan, maupun gangguan pada bank yang menyebabkan proses transfer gagal.

Retur SP2D bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja anggaran. Salah satunya adalah keterlambatan penerimaan hak, di mana pegawai, pihak ketiga, atau penerima lainnya tidak menerima pembayaran tepat waktu. Selain itu, retur juga menimbulkan tambahan beban administrasi karena satuan kerja dan KPPN harus melakukan proses perbaikan data dari awal.

Penyelesaian retur SP2D diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. Prosesnya diawali dengan pemberitahuan dari KPPN kepada satuan kerja, yang disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak retur terdeteksi dalam aplikasi. Selanjutnya, satuan kerja melakukan konfirmasi kepada penerima dengan meminta data pendukung yang valid, memperbaiki data supplier pada aplikasi SAKTI, serta mengajukan perbaikan data disertai surat ralat kepada KPPN agar dapat segera diproses lebih lanjut.

Lihat selengkapnya....

Bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan, InTress KPPN Padang Sidempuan pada hari Rabu, 20 Mei 2026 melaksanakan kegiatan Press Conference Kinerja APBN Bulan Maret 2026. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Bulan April 2026, Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi serta lapor Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi, Sosialisasi Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM, Stakeholder Day 2026, dan Pemberian Apriesiasi atas Kinerja A.A 2026. Kegiatan dibuka oleh MC Sdri. Nabila Salma Marito kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kementerian Keuangan. Pembacaan doa dipimpin oleh Sdr. Agus Sedayu.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Padang Sidempuan Bapak IENG mengucapkan terima kasih kepada para peserta kegiatan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan dan para narasumber dari KPPN Padang Sidempuan yang telah menghadiri kegiatan ini. Di akhir sambutannya, Bapak IENG mengajak seluruh pengelola keuangan agar merawat tali silaturahim kita dan menjaga komitmen kita untuk memberikan yang terbaik melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi di tahun 2026 ini.

Press Conference Kinerja APBN Bulan April 2026

1. Realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 April 2026 yaitu sebesar Rp305,99 Miliar yang terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp270,99 Miliar dan PNBP sebesar Rp35Miliar.
2. Realisasi belanja negara sampai dengan 30 April 2026 yaitu sebesar Rp2,5 Triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp288,42 Miliar dan Transfer ke Daerah sebesar RP2,23 Triliun.
3. Total pendapatan negara sampai dengan 30 April 2026 sebesar Rp270,99 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   1. PPh sebesar Rp79,83 Miliar
   2. PPN sebesar Rp121,46 Miliar
   3. PBB sebesar Rp1,27 Miliar, dan
   4. Pajak Lainnya sebesar Rp68,54 Miliar
4. Realisasi penerimaan pajak Januari-April 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025 atau terkontraksi sebesar 3,36% (yoy). Terdapat penurunan akibat implementasi core tax dimana WP yang selama ini diadministrasikan di KPP Padang Sidempuan dipindahkan ke KPP pusat.
5. Realisasi penerimaan pajak yaitu 88,56% dari total Pendapatan Negara sebesar Rp305,99 Miliar:
   1. realilsasi PNBP Januari-April 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025 atau terkontraksi 0,60% (yoy)
   2. realisasi PNBP yaitu 11,44% dari total pendapatan negara sebesar Rp305,99 Miliar.
6. Realisasi belanaj K/L sampai dengan periode 30 April 2026 adalah sebesar Rp288,42 Miliar atau sebesar 29,51% dari total Pagu Belanja sebesar Rp977,45 Miliar.
7. Realisasi Belanja K/L untuk wilayah Tabagsel terbesar disumbang dari realisasi belanja pegawai dengan porsi sebesar 71,04% dari total realisasi. Dengan rincian sebagai berikut:
   1. belanja pegawai dari pagu sebesar Rp615,77 miliar dengan realisasi Rp204,89 Miliar atau 33,27%
   2. belanja barang dari pagu sebesar Rp248,94 Miliar dengan realisoasi Rp68,08 Miliar atau 27,35%
   3. belanja modal dari pagu sebesar Rp112,73 Miliar dengan realisasi sebesar Rp15,45 Miliar atau 13,70%
8. Realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan periode 30 April 2026 sebesar Rp2,23 Triliun atau sebesar 43,49% dari total Pagu Belanja sebesar Rp5,14 Triliun.
9. Realisasi Transfer ke Daerah untuk wilayah Tabagsel terbesar disumbang dari realisasi DAU dengan porsi sebesar 59,28% dari total pagu realisasi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Bulan Mei 2026

1. Satker yang mendapatkan nilai capaiaan output 100 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.
2. Perbandingan nilai IKPA s.d. Triwulan I 2023, 2024, 2025, dan 2026 sebagai Kuasa BUN dilihat sebagai berikut:
   1. Tahun 2023: 28 dari 116 satker
   2. Tahun 2024: 83 dari 115 satker
   3. Tahun 2025: 87 dari 115 satker
   4. Tahun 2026: 109 dari 121 satker
3. Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan 100% dari target penyerapan Triwulan I 2026.
4. Terdapat penyesuaian perhitungan data dan penilaian IKPA untuk Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP pada Mei 2026 sehingga IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN bernilai 100.
5. Untuk target penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut: Akun 51 dengan capaian 97,89%, akun 52 dengan capaian 65,67%, akun 53 dengan capaian 42,49%.

Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM, dan Implementasi SMAP ISO 37001:2016

Kepala KPPN Padang Sidempuan Bapak IENG menyampaikan pesan-pesan integritas, anti korupsi, dan gratifikasi. Bahwa dalam pelayanan seluruh pegawai KPPN Padang Sidempuan tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Sebagai diketahui bahwa KPPN Padang Sidempuan meraih predikat WBK pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 kembali bisa mempertahankan dan sekarang di tahun 2026 KPPN Padang Sidempuan berkomitmen untuk meraih WBBM untuk tahun 2027. Oleh karena itu, peraihan predikat ini akan memerlukan dukungan dan support seluruh mitra kerja KPPN Padang Sidempuan untuk tetap menjaga agar seluruh proses layanan mematuhi ketentuan dan tidak menawarkan atau memberikan memberikan pemberian dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu diharapkan seluruh satker dan pemda mitra kerja KPPN Padang Sidempuan bisa tetap menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bapak IENG menyampaikan paparan terkait sosialisasi antri korupsi dan anti gratifikasi bahwa KPPN Padang Sidempuan yang merupakan unit dengan predikat WBK telah berkomitmen dalam penguatan budaya integritas pegawai secara terus menerus dan menerapkan seluruh layanan KPPN Padang Sidempuan adalah gratis. Dalam paparan implementasi SMAP ISO 37001:2016, Bapak IENG menyampaikan bahwa KPPN Padang Sidempuan juga telah menerapkan SMAP SIO37001:2016 sebagai bentuk komitmen mewujudkan layanan yang bersih. transparan, dan bebas korupsi serta gratifikasi dengan prinsip Zero Tolerance terhadap penyuapan. SMAP ISO 37001: 2016 adalah standar internasional sistem manajemen anti penyuapan yang membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan anti penyuapan. Adapun tujuan dari ISO SMAP adalah: mencegah, dan mendeteksi praktik penyuapan, meningkatkan integritas dan budaya anti suap, memperkuat pengendalian dan pengelolaan risiko organisasi, mendukung pelayanan yang efektif, efisien, dan bebas biaya/gratifikasi

Pemaparan Materi Pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan

Bapak Urip Sanyoto menyampaikan beberapa hal yakni:

1. Sosialisasi E-SKPL Tahun 2026
   SKPL merupakan suatu kegiatan pengukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh suatu organisasi/instansi. SKPL di KPPN Padang Sidempuan dilakukan secara digital menggunakan instrumen e-SKPL melalui metode survei lengkap (full form) sepanjang tahun. Hasil survei diumumkan secara berkala secara triwulanan melalui media sosial dan website.
2. Layanan Treasury Connect
   Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepada satker, DJPb telah mengimplementasikan layanan Treasury Connect berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-74/PB/2025 tentang Layanan Treasury Connect pada KPPN terhitung mulai tanggal 18 Mei 2026. Implementasi Treasury Connect secara penuh memungkinkan KPPN agar memberikan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepada satuan kerja yang bukan merupakan mitra kerjanya, serta memberikan fleksibiltas bagi satuan kerja untuk mengakses layanan konsultasi dan/atau asistensi pada KPPN di mana saja. Highlights layanan treasury connect melipui tahapan: 1) penjadwalan layanan, 2) pelaksanaan layanan, dan 3) dokumentasi layanan.
3. Refreshment Aplikasi SAKTI User KPA (Tanda Tangan PKIPA)
   PKIPA merupakan dokumen yang wajib ditandatangani seluruh pejabat perbendaharaan aktif di tingkat satuan kerja secara periodik (semesteran). Masing-masing pejabat perbendaharaan yang belum menandatangani PKIPA s.d. KPA tidak dapat melakukan/melanjutkan transaksi di Aplikasi SAKTI (lock transaksi). Lock transaksi dilakukan pada menu di Aplikasi SAKTI sesuai dengan kewenangan masing-masing pejabat perbendaharaan. PKIPA ditandatangani terlebih dahulu oleh pejabat perbendaharaan, kemudian dilanjutkan ditandatangani KPA. PKIPA yang belum ditandatangani s.d. KPA masih dapat dilakukan penghapusan, dan sebaliknya PKIPA yang telah ditandatangani s.d. KPA otomatis tersimpan dan tidak dapat dilakukan penghapusan. Penambahan dan perubahan daftar nama pejabat perbendaharaan di menu PKIPA, dilakukan oleh admin satker di menu tabel pejabat. 
4. Sosialisasi Pembayaran Gaji-13
   Dasar hukum pembayaran gaji ke-13 adalah Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 sebagai petunjuk teknisnya. Tata cara meliputi: dasar pembayaran yang dicantumkan dalam SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2026 yakni UU APBN 2026 dan DIPA satker berkenaan, uraian SPM Gaji Ketiga Belas, dan pengajuan SPM ke KPPN dapat dilakukan mulai tanggal 22 Mei 2026. Adapun SP2D diterbitkan paling cepat tanggal 2 Juni 2026.
5. Mitigasi Retur SP2D
   Retur SP2D merupakan penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim. Beberapa penyebab retur yakni: nomor rekening salah/tidak ditemukan, nama rekening salah, virtual account error, rekening pasif/tidak aktif/diblokir, kode SWIFT invalid, dokumen SP2D swift tidak lengkap, system error perbankan, dan kode bank SKN/RTGS invalid. Oleh sebab itu, mitigasi yang harus dilakukan oleh satker adalah: melakukan pengecakan kebenaran nama/nomor rekening penerima sesuai rekening koran, memastikan status rekening penerima aktif dari bank, melakukan pengecekan melalui internet banking, menghapus data rekening supplier yang sudah tidak aktif, memisahkan tagihan sesuai dengan bank penerima (overbooking/RTGS)

Pemaparan Inovasi SIPIROK dan Pairing System

Nurlina menyampaikan beberapa hal terkait inovasi yang dimiliki KPPN Padang Sidempuan yakni:

1. SIPIROK (Sharing dan Pendampingan Reguler Operator Keuangan) merupakan inovasi KPPN Padang Sidempuan berupa pendampingan dan bimbingan teknis rutin kepada operator keuangan satker. Inovasi ini mendukung peningkatan capaian output melalui pendampinran reguler dan lebih terarah kepada satker serta peningkatan kompetensi operator satker.
2. Pairing System merupakan inovasi KPPN Padang Sidempuan merupakan inovasi KPPN Padang Sidempuan tahun 2026 berupa asistensi, koordinasi, dan monitoring rutin antara KPPN dan satker untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, penyelesaian tagihan, dan belanja kontraktual. Inovasi ini berupa akselerasi koordinasi dan asistensi satker secara rutin dan komprehensif antara petugas koordinator IKPA satker dengan petugas pairing system KPPN.

Stakeholders Day dan Pemberian Apresiasi atas Kinerja T.A. 2025

Berdasarkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan satker T.A. 2025 yang tercantum dalam Nilai Capaian IKPA Tahun 2025 dan kinerja pengelolaan digitalisasi keuangan, KPPN Padang Sdiempuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satuan kerja sebagai berikut:

1. Kategori Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Sempurna: MTsNPadang Sidempuan, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, BPS Kab. Padang Lawas, BPS Kab. Mandailing Natal, Kantor Kemenag Kab. Mandailing Natal, MAN 3 Mandailing Natal, MTsN 3 Tapanuli Selatan, MTsN 4 Mandailing Natal, MAN 2 Padang Lawas, Rutan Kelas II B Natal, MAN 1 Padang Sidimpuan, KPP Pratama Padang Sidempuan, MAN 2 Mandailing Natal.
2. Kategori Penghargaan untuk Satuan Kerja dengan penggunaan transaksi KKP terbanyak: Kantor UPBU Aek Godang
3. Kategori penghargaan untuk satuan kerja dengan penggunaan transkasi Digipay terbanyak: Kantor Kemenag Kabupaten Mandailing Natal
4. Kategori Penghargaan untuk Satuan Kerja dengan Penggunaan Transaksi CMS Terbanyak: BPS Kota Padang Sidempuan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, penilaian IKPA tidak lagi hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta capaian output.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak cukup hanya sekadar terealisasi, tetapi harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan tepat waktu, dan menghasilkan kinerja yang optimal. IKPA yang tinggi mencerminkan satker yang mampu mengelola anggaran secara profesional dan akuntabel, sedangkan nilai yang rendah umumnya disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan yang tidak disiplin.

Awal tahun menjadi fase yang sangat menentukan dalam pencapaian IKPA. Sebagian besar indikator IKPA dihitung secara kumulatif dan berbasis kinerja bulanan maupun triwulanan, sehingga kualitas pelaksanaan di awal tahun akan sangat memengaruhi capaian di akhir tahun. Tanpa perencanaan dan langkah yang tepat sejak awal, nilai IKPA akan sulit untuk diperbaiki di kemudian hari.

 Memahami Komponen IKPA

Secara umum, IKPA menilai tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator seperti revisi DIPA, deviasi RPD, penyerapan anggaran, pengelolaan kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, capaian output, dan dispensasi SPM.

Seluruh indikator tersebut saling berkaitan dan membutuhkan peran aktif seluruh pengelola keuangan pada satuan kerja.

Lihat selengkapnya....