
KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Hari Kamis, 22 Agustus 2024 bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan tersebut disertai dengan Press Release APBN sd Bulan Juli 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Pemberdayaan UMKM, Refreshment Cash Management, dan Sosialisasi Anti Korupsi. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Stakeholders Pengguna Layanan, Perangkat Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan, Pelaku UMKM/Pelaku Bisnis Mitra Digipay Lingkup KPPN Padang Sidempuan, Akademisi UIN SYAHADA, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkup Kota Padang Sidempuan, dan Perwakilan Perbankan Kota Padang Sidempuan. Kegiatan dibuka oleh MC, Ismaini Fitri. Sebelum melaksanakan kegiatan, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan Mars Kemenkeu, dan setelah itu berdoa bersama yang dipimpin oleh pelaksana Seksi Bank, Agus Sedayu. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN dengan menyapa para audiens yang hadir dalam kegiatan dimaksud.
Selanjutnya Kepala KPPN Padang Sidempuan, IENG memaparkan materi sebagai berikut:
1. Press Release APBN
Pada kesempatan tersebut, Bapak IENG menyampaian data realisasi penyaluran APBN pada wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan per jenis belanja dengan total realisasi sebesar Rp734.917.238.357,- dengan data penerimaan mencapai 729,593,820.309 pada aplikasi OM SPAN dan 723,261,982,928 pada aplikasi MPN G3 per tanggal 31 Juli 2024. Perbedaan nilai tersebut disebabkan karena waktu pemostingan pada aplikasi yang berbeda. Selain belanja Kementerian/Lembaga, KPPN juga menyalurkan dana Transfer ke daerah yang terdiri dari Dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah. Hingga Juli 2024, total penyaluran transfer ke daerah adalah sebesar Rp3,2 Triliun dari total pagu Rp5,7 Triliun atau 48,22% dari total pagu. Selain itu KPPN juga menyalurkan dana bantuan ultra mikro untuk UMKM di daerah dengan realisasi penyaluran sebesar Rp62,6 Miliar yang disalurkan oleh beberapa LKBB seperti pegadaian dan PNM dengan total debitur sebanyak 10.832 debitur.
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Agustus tahun 2024, Kepala KPPN Padang Sidempuan menyampaikan data bahwa sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 realisasi penyaluran secara persentase sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Namun perlu digaris bawahi bahwa realisasi penyaluran triwulan III 2024 memiliki target yang cukup tinggi dan masih terdapat jenis belanja yang belum mencapai target di triwulan III 2024 sehingga masih diperlukan kerja sama yang baik untuk mencapai target penyaluran.
3. Sosialisasi Anti Korupsi
Dalam kegiatan ini KPPN Padang Sidempuan memutar video pendek antikorupsi. Menanggapi video antikorupsi tersebut, Bapak IENG mengajak seluruh undangan untuk menghindari Korupsi dan Gratifikasi. Beliau menyampaikan bahwa Korupsi dan Gratifikasi adalah permasalahan yang serius yang dapat merusak bangsa ini dan dapat membuat layanan publik menjadi kacau. Korupsi menyebabkan dampak yang sangat merugikan
seperti akses pendidikan menjadi tidak merata, merusak iklim investasi, menyebabkan ekonomi melemah dan biaya hidup menjadi tinggi. Kepala KPPN Padang Sidempuan mengajak seluruh undangan untuk bersatu memutus mata rantai Korupsi dan Gratifikasi karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, adil dan sejahtera.
4. Refreshment Cash Management
Materi ini disampaikan oleh Ibu Rini yang merupakan tim dari Bank Syariah Indonesia Padang Sidempuan. Dalam kesempatan ini, Ibu Rini menjelaskan terkait user Transaksi New Cash Management BSI, bagaimana cara login di New CMS BSI dan juga fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi dimaksud. Disampaikan oleh narasumber terkait penyelesaian masalah apabila nasabah lupa terhadap password atau belum terima email aktivasi. Pada halaman login New Cash Management BSI, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu Fitur Quick Access & Widget, Customer Care, Bahasa, dan fitur logout. Sementara menu yang muncul di “Pending Task” menandakan layer user yang masih aktif. Terdapat 4 user pada New CMS BSI yaitu Maker, Reviewer, Approver dan Releaser. Dan juga dijelaskan kegunaan beberapa tombol, seperti account information, cash distribution, cash pooling, range balance, dan sebagainya.
5. Pemberdayaan UMKM
Kegiatan Focus Group Discussion Forum Konsultasi Publik (FKP) yang disertai dengan kegiatan Press release APBN, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Pemberdayaan UMKM, Refreshment Cash Management, dan Sosialisasi Antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPPN Padang Sidempuan turut didukung oleh UMKM Binaan KPPN Padang Sidempuan. Melalui surat Kepala KPPN Padang Sidempuan nomor S-561/KPN.0205/2024 tanggal 20 Agustus 2024 hal Pemberdayaan UMKM, para UMKM binaan KPPN Padang Sidempuan berpartisipasi dalam penyediaan snack box dan nasi kotak. UMKM Binaan KPPN Padang Sidempuan yang juga hadir dalam kegiatan ini mendapatkan pencerahan terkait pendanaan Ultra Mikro yang ditawarkan oleh BSI Padang Sidempuan serta mendapatkan pemahaman terkait Refreshment Cash Management.
6. Forum Konsultasi Publik
Forum konsultansi publik meliputi:
a. Standar Pelayanan
Kepala KPPN Padang Sidempuan menjelaskan bahwa terselenggaranya Forum Konsultasi Publik didasari oleh nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-2390/PB.1/2024 tentang Implementasi Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan ini melibatkan 6 unsur/elemen sesuai Permenpan RB No. 16 Tahun 2017 dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik (Meaningful Participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Standar pelayanan KPPN Padang Sidempuan memiliki Moto Layanan “Ketabo” yakni Kerja, Efisien, Transparan, Akuntabel, Berintegritas, dan Optimis" juga seluruh layanan KPPN Padang Sidempuan bebas biaya atau ”Rp0”. Layanan ini dilaksanakan setiap hari kerja selain hari libur nasional. dari pukul 08.00-17.00 WIB.
b. Layanan yang ada pada KPPN Padang Sidempuan
Sementara itu, disampaikan oleh narasumber bahwa pelayanan yang ada di KPPN Padang Sidempuan meliputi: Penerbitan SP2D, SP2B BLU, SPHL dan SP3HL, MPHL BJS, Layanan Konsultasi Stakeholder, Pendaftaran Data Supplier dan Kontrak, Pengesahan SKPP, Perubahan Data Supplier dan Kontrak, Persetujuan/Penolakan Permintaan UP/TUP, Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi, Penyelesaian Retur SP2D, Penerbitan Nota Konfirmasi, Persetujuan Pembukaan rekening, dan Penerbitan SKTB.
c. Kompensasi Layanan
Kompensasi layanan yang diberikan KPPN kepada stakeholder berupa kunjungan asistensi/ konsultasi ke kantor/ tempat pengguna layanan.
d. Anti korupsi dan sarana pengaduan
Integritas merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki manusia (priceless), tidak bisa diperjualbelikan, dan harus dijaga terus menerus keberadaannya. Oleh karena itu, seluruh pegawai kemenkeu harus berkolaborasi dan saling mengingatkan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dengan mengedepankan integritas dan kualitas layanan. Indeks Integritas merupakan indeks yang berasal dari indeks pengolahan data primer hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang yang dikalibrasi dengan faktor koreksi dan faktor apresiasi oleh Inspektorat Jenderal. Capaian Indeks Integritas DJPb mengalami Kenaikan 2022-2023 sebesar 6,73.
e. Manajemen Pelayanan Publik
KPPN Padang Sidempuan berkomitmen untuk terus menjadi Unit Kerja yang Pro Rakyat. Kepala KPPN Padang Sidempuan juga mengajak para undangan untuk terus meningkatkan integritas karena membangun integritas adalah tugas kita bersama.
f. Office Tour
Dipimpin oleh Bapak Urip Sanyoto, para tamu undangan diajak berkeliling KPPN Padang Sidempuan untuk melihat ruang layanan serta sarana/prasarana yang dimiliki KPPN Padang Sidempuan. Hal ini dilakukan agar para undangan mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan jelas terkait kondisi gedung maupun prosedur layanan pada KPPN Padang Sidempuan dalam melayani para Stakeholders.