Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Bulan Agustus 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan September 2025, Rilis Buku Angkola (Rangkuman Indikator Kinerja dan Profil Satker) Edisi Pertama 2025, dan Monitoring To Do List Periode September 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa, 23 September 2025 melalui Ms. Teams dan dihadiri oleh satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan dibuka oleh MC, Bapak Urip Sanyoto yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pembukaan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG yang mengucapkan terima kasih kepada para peserta kegiatan yang telah menghadiri kegiatan secaea daring. Sesuai dengan judul acara, kegiatan ini meliputi beberapa agenda yang perlu disimak dengan baik oleh para peserta. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN juga menyampaikan reminder kepada para pengelola keuangan bahwa saat ini sudah memasuki penghujung triwulan III dan akan segera memasuki Triwulan IV yang berarti sudah memasuki langkah-langkah akhir tahun. Oleh sebab itu, diharapkan penyerapan anggaran untuk satker yang masih kurang agar dapat diakselerasi. Selain itu diharapkan pengisian capaian output (caput) juga bisa maksimal 25 sehingga nanti nilai IKPA KPPN sebagai BUN dapat memperoleh nilai 98. Selanjutnya juga disampaikan pesan-pesan integritas, anti korupsi dan gratifikasi. Seluruh pegawai KPPN Padang Sidempuan tidak menerima segala bentuk pemberian atau anti gratifikasi. Diharapkan seluruh mitra kerja KPPN Padang Sidempuan juga tetap menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Mitra kerja dapat melakukan pengaduan melalui kanal yang tersedia apabila terdapat gratifikasi, korupsi, dan pungli di lingkunan KPPN Padang Sidempuan.

Press Conference Kinerja APBN Bulan Agustus 2025

Materi dibawakan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan negara sampai dengan bulan Agustus 2025 yaitu sebesar Rp669,40 Miliar yang terdiri atas pajak dalam negeri sebesar Rp594,09 Miliar dan PNBP sebesar Rp75,03 Miliar. Pajak dalam negeri tersebut meliputi PPh sebesar Rp129,06 Miliar, PPN sebesar Rp340,1 Miliar, PBB sebesar Rp10,06 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp114,87 Miliar. PNBP tersebut meliputi PNBP umum sebesar Rp44,22 Miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp31,08 Miliar.
2. Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Agustus 2025 yaitu sebesar Rp4.271,25 Miliar yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp638,09 Miliar (66,27% dari pagu Rp962,93 Miliar) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3.633,15 Miliar (60,74% dari pagu sebesar Rp5.981,66 Miliar).

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d. 19 September 2025

Masih dibawakan oleh KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi kontraksi atau penurunan realisasi periode s.d. 19 September 2025 pada sebagian besar jenis belanja selain Belanja Pegawai dan Belanja Barang jika dibandingkan dengan realisasi bulan September 2024. Hal ini disebabkan penurunan pagu TA 2025 dibandingkan pagu TA 2024 dan adanya kebijakan efisiensi belanja APBN.
2. Sampai dengan 19 September 2025 kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang telah mencapai target penyerapan Triwulan III dengan masing-masing capaian sebesar 100%. Untuk belanja modal dan belanja bansos diharapkan dapat terrealisasi sesuai target penyerapan. Berdasarkan ketentuan, satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran, sehingga data realisasi IKPA berdasarkan K/L selain satker BLU.
3. Sampai dengan 19 September 2025 persentase deviasi seluruh jenis belanja sebesar 27,61% dengan persentase rata-rata deviasi kumulatif sebesar 11,58 sehingga nilai IKPA halaman III DIPA yaitu sebesar 88,42 dengan rincian deviasi 51 sebesar 19,20%, deviasi 52 sebesar 39%, deviasi belanja modal sebesar 72,37%, dan devasi bansos sebesar 100%.
4. Pada triwulan II 2025 terdapat 29 satker yang tidak mengajukan revisi halaman III DIPA. Diharapkan pada triwulan IV, seluruh satker dapat mengajukan revisi untuk menempatkan dana akan ditarik pada bulan Oktober dan November 2025.  Sekiranya ada dana yang belum diketahui alokasinya maka tempatkan dananya di bulan Desember 2025 sehingga nilai IKPA Halaman III DIPA bisa maksimal. Bulan Desember tidak masuk perhitungan IKPA.

Rilis Buku Angkola (Rangkuman Indikator Kienrja dan Profil Satker) Edisi Pertama 2025

Materi disampaikan oleh pelaksana KPPN Padang Sidempuan, Nabilah Salma Marito. Buku Angkola merupakan inovasi terbaru KPPN Padang Sidempuan yang berisi rangkuman indikator kinerja dan juga profil satuan kerja. Buku ini menyediakan berbagai indikator-indikator pengelolaan anggaran satuan kerja, mulai dari nilai IKPA, capaian digitalisasi keuangan sampai dengan indikator kinerja kewajiban rekonsiliasi dalam format yang mudah dipahami. Buku Angkoal ini hadir sebagai inovasi digital yang menyajikan informasi all in one mengenai kinerja satuan kerja dan dapat menjadi early warning system bagi satuan kerja. Diharapkan nantinya inovasi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik untuk satker maupun KPPN. Dalam buku ini terdapat catatan dan juga saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Buku ini dirilis setiap pertengahan triwulan dalam bentuk digital, sehingga mudah untuk diakses oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola keuangan satker. Melalui buku ini, diharapkan dapat meningkatkan layanan dan kolaborasi dengan satuan kerja, sehingga akan membawa peningkatan pengelolaan anggaran menjadi semakin optimal dan tepercaya. Buku Angkola dapat diakses pada website KPPN Padang Sidempuan.

Monitoring To Do List bulan September 2025

Materi disampaikan oleh Ibu Sri Wahyu Ningsih selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, sebagai berikut:

1. Jadwal rekonsiliasi eksternal periode April s.d. November 2025 sesuai Surat Direktur Jenderal Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025. Kewajiban rekonsiliasi dianggap selesai jika SHR terbit atau SP3S terbit (sanksi dicabut). SHR terbit hanya sampai batas yang telah ditentukan dengan catatan satker telah menyelesaikan rekonsilasi (TDK, To Do List, Tutup Periode Permanen) dengan tepat waktu. Satker yang terlambat menyelesaikan rekonsiliasi tidak akan memperoleh SHR dan akan dikenakan SP2S. Pengenaan SP2S tidak membatalkan kewajiban satker untuk menyelesaikan rekonsiliasinya. Atas penyelesaian kewajiban tersebut, KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S). Penerbitan SP3S tidak akan membentuk SHR.
2. Alur pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada PER-8/PB.2023. Dilakukan pada tanggal 1 bulan berkenaan s.d. tanggal 15 bulan berikutnya atau sesuai kebijakan pengaturan lebih lanjut. Data rekonsilasi bersifat kumulatif.
3. Terdapat beberapa permasalahan umum TDK dan tindak lanjutnya, sebagai berikut:
   • Selisih rekon pagu: biasanya disebabkan adanya perbedaan tanggal buku dan tanggal posting antar SAKTI dan SAKTI (lintas bulan). Dapat diabaikan dan disetujui dengan catatan
   • Terdapat selisih rekonsiliasi disebabkan adanya koreksi SP2D/Void SP2D. SPAN sudah berubah, SAKTI belum berubah: Catat SP2D Koreksi di SAKTI modul pembayaran. Catat void SP2D di user PPSPM (Apr. Pembayaran)
   • Selisih rekonsiliasi PNBP (data SPAN belum terposting, NTPN ganda belum terkoreksi, Koreksi PNBP belum dicatat di SAKTI): Agar mencatatkan sesuai detil dokumen sumber. Koreksi penerimaan agar dilakukan hapus setoran awal dan catat setoran baru di SAKTI. Satker melakukan konfirmasi ke KPPN dan agar KPPN mengecek validitas dokumen tersebut -> rekon tersebut dapat disetujui dengan catatan.
4. Sampai dengan 22 September 2025 pukul 17.30 masih terdapat to do list pada KPPN Padang Sidempuan yang diharapkan dapat segera diselesaikan.
5. Adapun periode to do list dibagi menjadi lima yaitu to do list bulanan, triwulanan (I dan III), Semester I, tahunan, dan lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan telah terlaksana dengan baik dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kinerja satker di wilayah KPPN. Keseluruhan kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan melaksanakan sosialisasi kegiatan pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 di aula KPPN Padang Sidemuan dengan agenda:

1. Sosialisasi Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Maksimal Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Bimbingan Teknis Modul Aplikasi SAKTI
3. Rekonsiliasi SPAN dan Penyelesaian To Do List
4. Sosialisasi Antikorupsi

dengan menghadirkan narasumber dari Tim Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, di samping narasumber dari KPPN Padang Sidempuan.

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang sebanyak 14 (empat belas) satuan kerja yakni KPKNL Padangsidimpuan, Pengadilan Agama Panyabungan, Kantor UPBU Aek Godang, Stasiun Meteorologi Aek Godang, KPU Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, Polres Tapanuli Selatan, Pengadilan negari Mandailing Natal, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Selatan, Balai Taman Nasional Batang Gadis, Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, Lapas Kelas II B Padang Sidempuan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan dibuka oleh Saudari Rizki Fadlina Harahap selaku MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Bapak IENG selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan mendorong satker untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggarannya, seperti memperhatikan Deviasi Halaman III DIPA, meningkatkan penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, beserta pengisian capaian output untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran satker wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kepala KPPN Padang Sidempuan juga mendorong satker untuk segera bertransaksi pada Digipay serta menggunakan KKP dan CMS guna mendukung cashless society di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Bapak IENG juga menyampaikan pesan-pesan integritas, anti korupsi dan gratifikasi, bahwa seluruh pegawai KPPN Padang Sidempuan tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan seluruh satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan juga tetap menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Satuan kerja dapat melakukan aduan apabila terdapat gratifikasi, korupsi, dan pungli dalam pelayanan yang diberikan KPPN Padang Sidempuan melalui sarana pengaduan yang tersedia, yakni email pengaduan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., HP (whatsapp) di nomor 0812-6428-9695, atau melalui wise.kemenkeu.go.id. Selanjutnya dilakukan penayangan video integritas anti korupsi dan anti gratifikasi yang disaksikan oleh seluruh peserta kegiatan. KPPN Padang Sidempuan telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional anti penyuapan. Kementerian Keuangan menegaskan komitmen kuat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Rekonsiliasi SPAN dan Penyelesaian To Do List

Saudara Muhammad Zaid selaku pelaksana Seksi Vera menyampaikan pokok materi sebagai berikut:

1.  Berdasarkan Opini Audit LKPP dan LKBUN, terdapat temuan BPK pada LKKL 2024 sebagai berikut:
   • Revisi Anggaran Tidak Tertib: penyelesaian revisi DIPA belum optimal
   • Belanja Pegawai Kurang Terkendali: tidak memperhitungkan formasi dan tunjangan
   • BDDM & Persediaan Belum Selesai: penanganan berlarut-larut dan pengelolaan tidak memadai
   • Aset Tanah Tidak Bersertifikat: masih banyak tanah yang belum memiliki bukti sah milik pemerintah
2. Ketentuan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025:
   • Seluruh satker harus menyusun laporan keuangan Semester I
   • Menyusun kertas kerja analisis
   • Unggah dokumen melalui MONSAKTI sebelum 31 Juli 2025
   • Laporan keuangan agar dikirimkan juga melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau unggah dokumen melalui bit.ly/UNGGAH-LK006.
3. Batas akhri rekonsiliasi SAKTI-SPAN dan Pennyelesaian To Do List tanggal 15 Agustus 2025 (Surat Ditjen Perbendaharaan nomor S-147/PB/2025). Berdasarkan hasil monitoring penerbitan SHR, masih terdapat 16 satker yang belum menyelesaikan pencatatan setoran PNBP atau pengembalian belanja. Adapun kendalanya adalah sebagai berikut:
   • terdapat selisih rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Juli sebanyak 16 satker dikarenakan belum mencatat setoran PNBP/Pengembalian Belanja
   • periode penutupan buku GLP dimulai pada 5 Agustus untuk penerbitan SHR bulan Juli 2025.
4. Berdasarkan data dari Aplikasi MONSAKTI per 5 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB terdapat 907 temuan. Jenis temuan dalam to do list adalah sebagai berikut:
   • persediaan belum detail: 806 satker (44 satker)
   • aset belum detail: 52 transaksi (12 satker)
   • persediaan belum approve: 28 transaksi (8 satker)
   • aset belum validasi approve: 21 transaksi (1 satker)

Sosialisasi Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan MP PNBP

Materi sosialisasi dibawakan oleh Pelaksana Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. Sesi diawali dengan pelaksanaan pre-test yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan maksimum pencairan PNBP Tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 pasal 120 yang mengamanatkan bahwa penciaran atas penggunaan sebagian dana PNBP untuk membiayai kegiatan tertentu dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan yang dihitung berdasarkan proporsi pengeluaran terhadap penerimaan. Aturan turunannya adalah PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan MP PNBP, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Noor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MP PNBP Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan MP PNBP Secara Elektronik.
2. MP PNBP Tahap I diberikan secara prefinancing karena satker belum banyak yang menerima setoran PNBP pada semester I. Akan tetapi, prinsip prefinancing tetap dibatasi/dikontrol dengan memperhatikan data historis setoran PNBP 3 tahun terakhir.
3. MP PNBP Tahap II menggunakan prinsip gabungan antara prefinancing dengan setoran PNBP tahun anggaran berjalan. Pemberian persentase penetapan MP PNBP Tahap II mempertimbangkan jumlah setoran yang masuk ke Kas Negara.
4. MP PNBP Tahap III berdasarkan MP PNBP Riil, yaitu melihat realisasi setoran PNBP dikalikan ijin yang diberikan Menteri Keuangan. Tahap III merupakan tahap akhir, dimana pengendalian belanja sumber dana PNBP harus diakukan terlebih dahulu agar lebih ketat sehingga tidak terjadi kelebihan belanja.
5. Berdasarkan data, satker yang memiliki jumlah transaksi KKP paling tinggi di KPPN Padang Sidempuan adalah satker Balai Taman Nasional Batang Gadis, Kantor UPBU Aek Godang, KPPN Padang Sidempuan, dan Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan.
6. Nilai IKPA KPPN Padang Sidempuan Triwulan I 2024-Triwulan IV 2024 relatif stabil di kisaran 96, dengan penurunan kecil pada Triwulan IV 2024 (96.25). Pada triwulan I 2025 terjadi lonjakan signifikan ke nilai 100, kemudian pada triwulan II 2025 mengalami penurunan menjadi 97,78. Adapun data sementara Triwulan III 2025 menunjukkan nilai 88,12 untuk Juli (masih menunggu nilai final setelah perekaman capaian output).
7. Target perekaman capaian output periode bulan Juli paling lambat 7 Agustus 2025. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi capaian output adalah sebagai berikut:
   • menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola
   • secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
   • Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
   • Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
   • Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.
8. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor 100/PB/2025, langkah-langkah strategis dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   • Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, melalui peningkatan kualitas rencana/program berbasis prioritas nasional, optimalkan revisi anggaran sesuai kebutuhan nyata, integrasikan RKA K/L dengan DIPA secara akurat dan konsisten, sinkronisasi belanja pusat-daerah untuk hindari duplikasi.
   • Peningkatan pelaksanaan anggaran yang berkualitas (spending better) melalui percepatan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun (minimal 50% pada Triwulan I 2025), gunakan kontrak payung atau e-katalog, implementasi manajemen kas dan fleksibilitas belanja, dan optimalkan output belanja: tepat sasaran dan hasil.
   • Akselerasi program/kegiatan pemerintah baru, melalui percepatan pelaksanaan program prioritas baru dan susun roadmap implementasi, fokus pada ASTA CITA dan Quick Wins Presiden 2025, hindari stagnasi program akibat perubahan organisasi (SOTK).
   • Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, melalui perkuat pengawasan internal berbasis risiko, tingkatkan transparansi dan pemantauan berbasis data real-time. Evaluasi capaian output dan outcome belanja, lakukan pembenahan struktural pada satker jika ditemukan kendala signifikan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan satuan kerja mitra KPPN Padang Sidempuan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Satuan kerja KPPN Padang Sidempuan juga dihimbau berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di TA 2025 dan optimis akan mencapai target Realisasi Belanja Triwulan III TA 2025.

Bertepatan dengan hari libur sekolah, KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan Kegiatan Family Day Kemenkeu Tahun 2025 pada hari Jumat, 4 Juli 2025. Kegiatan diikuti oleh pegawai, PPNPN, keluarga pegawai dan PPNPN, serta mahasiswa magang. Adapun agenda kegiatan meliputi:

1. Jelajah Kantor

Jelajah kantor merupakan rangkaian kegiatan pertama yang dilakukan oleh peserta Family Day. Jelajah kantor dipimpin oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG dan Ibu Ismaini Fitri dengan membawa peserta berkeliling dan menjelaskan bagian-bagian kantor seperti ruang kepala kantor, ruangan front office, middle office, mini TLC, ruang bermain anak, dan ruang aula.

2. Fun Activity

Setelah melakukan kegiatan jelajah kantor, peserta melakukan senam bersama di lapangan. Kegiatan dilanjutkan di aula, yakni melakukan permainan mencari bola dengan mata tertutup untuk dimasukkan ke dalam keranjang. 

3. Penyampaian Materi

Masih di aula KPPN Padang Sidempuan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi Kepala KPPN Padang Sidempuan. Materi yang disampaikan merujuk pada tema "Integritas dimulai dari Keluarga".

4. Setelah sesi penyampaian materi, seluruh peserta mendapatkan sertifikat. Tidak lupa juga pemberian hadiah bagi pemenang pada sesi permainan.

Bagi peserta, familiy day merupakan hal yang positif sehingga menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan bagi semua peserta, menciptakan momen kebersamaan, kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi dan menghilangkan kejenuhan dari rutinitas sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga pegawai semakin mengenal lingkungan pekerjaan di Kementerian Keuangan, serta mampu menjaga integritas di tingkat keluarga sehingga dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain.

InTress KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN, FGD Monev DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Rapat Koordinasi Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah, Sosialisasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Sosialisasi Security Awareness Eksternal pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan dihadiri oleh kepala dinas kabupaten/kota mitra kerja KPPN Padang Sidempuan atau yang mewakili.

Kegiatan dibuka oleh MC, Enjelika Odelia L. R. Sihombing, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan penyampaian kata sambutan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan. Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Padang Sidempuan mengingatkan kembali agar pemerintah daerah dapat mengajukan penyaluran DAK Fisik paling lambat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB. Beliau juga menekankan bahwa tuas KPPN sebagai Financial Advisor (FA) seringkali memerlukan banyak dukungan data dan informasi dari Pemda, khususnya terkait program-program prioritas nasional, seperti informasi mengenai MBG, SR, likuiditas perumahan, serta proyeksi penyaluran DAK Fisik sebelum tanggal 4 setiap bulannya. Agar proses koordinasi dapat berjalan lebih efektif, diharapkan Pemda dapat menunjuk PIC (Person In Charge) yang khusus menangani komunikasi dan pemenuhan data dimaksud. Hal ini akan sangat membantu terciptanya pola kerja yang lebih kolaboratif, lebih bersinergi, dan lebih akrab antara KPPN dan Pemda, demi mendukung kelancaran penyaluran DAK Fisik serta pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, beilau juga menyampaikan bahwa KPPN memiliki kewajiban melaksanakan Press Conference Kinerja APBN yang bertujuan untuk menyampaikan secara transparan realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan setiap bulan sebagai bentuk akuntabilitas dan edukasi publik. Lanjutnya, beliau menyampaikan bahwa seluruh pegawai KPPN Padang Sidempuan tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan seluruh pemda mitra kerja KPPN Padang Sidempuan juga tetap menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemda dapat melakukan aduan apabila terdapat gratifikasi, korupsi, dan pungli di lingkungan KPPN Padang Sidempuan melalui sarara pengaduan.

Press Conference Kinerja APBN

Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi APBN sampai dengan bulan Juli 2025 meliputi:
   1. Realisasi pendapatan negara s.d. Juli 2025 yaitu Rp575,64 Miliar yang terdiri atas pajak dalam negeri sebesar Rp519,14 Miliar dan PNBP sebesar Rp56,5 Miliar.
   2. Realisasi belanja negara s.d. Bulan Juli 2025 yaitu sebesar Rp3.752,53 Miliar yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp564,89 Miliar (58,73% dari total pagu sebesar 961,78 Miliar) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3.187,64 Miliar (53,29% dari total pagu Rp5.981,66 Miliar)
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2025
   1. Terjadi kontraksi atau penurunan realisasi s.d. bulan Agustus 2025 pada sebagian besar jenis belanja selain Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan realisasi bulan Agustus 2024, hal ini disebabkan penurunan pagu TA 2025, dibandingkan pagu TA 2024 dan adanya kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBN tahun 2025.
   2. Sampai dengan 15 Agustus 2025 kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang telah mencapai target penyerapan Triwulan III dengan masing-masing capaian sebesar 100%. Untuk belanja modal dan belanja bansos diharapkan dapat terrealisasi sesuai target penyerapan. Berdasarkan ketentuan, satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian IKPA.

Sosialisasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025

Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana Desa

   Syarat salur Dana Desa Tahap II yaitu:

   • Laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2024 (disertai kunci data 2024)
   • Laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran minimal 40% dari Dana Desa Tahap I.
   • Akta pendirian badan hukum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
   • Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk modal awal pembentukan KDMP.
   • Surat Pengantar dan Daftar Desa.
2. DAK Fisik

Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD setelah Pemda memenuhi persyaratan salur untuk setiap tahapannya. Dokumen persyaratan salur harus telah mendapatkan reviu dari APIP. Jenis penyaluran DAK Fisik ada 2 yaitu sekaligus dan bertahap.

Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa

1. Monitoring Penyaluran Dana Desa

   Realisasi penyaluran dana desa sampai dengan 20 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp522,53 Miliar atau sebesar 52,23% dari total pagu sebesar Rp1 Triliun. Adapun evaluasi penyaluran dana desa yaitu:

   • Terdapat satu Pemda yang telah menyalurkan Dana Desa Tahap II TA 2025 yaitu Pemda Kab. Tapanuli Selatan sebanyak 36 desa dari 211 desa.
   • Desa tidak salur Tahap I sebanyak 3 (tiga) desa pada Pemda Tapanuli Selatan serta 1 (satu) desa pada Pemda Padang Lawas Utara.
   • Diharapkan Pemda segera mengupload dokumen Akta Pendirian KDMP dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk pembentukan KDMP, yang merupakan bagian dari syarat salur tahap II.
2. Monitoring Penyaluran DAK Fisik

Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan 20 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp11 Miliar atau sebesar 11,72% dari total pagu sebesar Rp97 Miliar. Ada 4 (empat) Pemda yang belum melakukan input kontrak. Selain itu, masih terdapat satu retur TPG Triwulan II pada Pemda Padang Lawas Utara serta retur TKG Triwulan II pada Pemda Padang Lawas Utara. Proses penyelesaian retur tunjangan guru bisa dilaksanakan oleh KPPN Padang Sidempuan setelah Dinas Pendidikan Daerah melakukan perbaikan data rekening guru penerima dan disampaikan ke Kemendikdasmen, untuk selanjutnya Kemendikdasmen merekan perubahan data supplier (rekening penerima) pada Aplikasi OM SPAN TKD.

Monitoring Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2025

Pemda Kab. Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan telah menyampaikan BAR Rekon sebelum tanggal 31 Juli 2025. Kepada Pemda Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawaas, serta Kab. Padang Lawas Utara agar dapat segera menyampaikan BAR Rekon Semester I 2025 ke KPPN.

Usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 oleh Pemda

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-22/MK/PK/2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 dengan tahapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian menu kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK.

Penyampaian Isu Strategis Implementasi Program Pemerintah

Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah, KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan isu strategis terkait perkembangan implementasi program pemerintah yang disampaikan setiap pekan dalam bentuk weekly report sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat pusat.

Sosialisasi Perpajakan Pemerintah Daerah

Materi disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Padang Sidempuan, Bapak Akhmad Akhsan Kholiek, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perpajakan Dana Desa
   • Persentase pembayaran pajak atas penggunaan dana desa 2025 s.d. Agustus 2025 masih sangat rendah.
   • Realisasi pembayaran pajak atas penggunaan dana desa 2024 juga masih di bawah realisasi pembayaran pajak dana desa 2023, padahal pagu anggaran 2024 masih lebih tinggi dibanding pagu anggaran 2024.
   • Masih terdapat sejumlah desa di beberapa kabupaten yang belum melakukan penyetoran pajak atas Dana Desa tahun 2025.
2. Kepatuhan SPT

   Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang lapor SPT Tahun Pajak 2024 SPT Tahunan PPh per Kota/Kabupaten jika dibandingkan dengan wajib lapor SPT Tahunan 2024, adalah sebagai berikut:

   • Mandailing Natal sebesar 41,94%
   • Padang Lawas sebesar 47,21%
   • Padang Lawas Utara sebesar 39,50%
   • Tapanuli Selatan sebesar 53,17%
   • Padangsidimpuan sebesar 59,81%
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) x Data ILAP x Dana Bagi Hasil (DBH)
   • Perhitungan capaian nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak untuk setiap daerah dihitung oleh DJP
   • Kriteria kinerja optimalisasi penerimaan pajak:
     • Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
     • Dukungan Penyediaan Data
     • Perjanjian Kerjasama (PKS)
   • Berdasarkan penilaian tersebut, DJPK menghitung nilai rupiah Alokasi Kinerja (AK) sesuai persentase terhadap AK untuk setiap daerah.
   • Maksimal AK yang dialokasikan adalah 10%.
4. Setoran Deposit Pajak

Terdapat setoran pajak dengan kode akun pajak berupa deposit pajak oleh bendaharawan pemerintah tahun 2025, namun belum disertai dengan pelaporan SPT Masa.

Sosialisasi Security Awareness Eksternal

Materi disampaikan oleh Saudari Rizki Fadlina Harahap, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Security Awareness adalah kesadaran akan keamanan, khususnya keamanan informasi, yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Hal ini penting karena manusia sering menjadi titik lemah dalam sistem keamanan, sehingga perlu dijadikan sebagai lapisan pertahanan pertama dalam melindungi data dan aset informasi.
2. Ruang lingkup security awareness meliputi pemahaman terhadap berbagai risiko seperti serangan siber, pencurian data, maupun pelanggaran fisik. Selain itu, peserta diingatkan untuk mampu mengenali ancaman seperti email phishing, tautan mencurigakan, dan perilaku sistem yang abnormal. Security awareness juga mencakup tindakan pencegahan dengan menggunakan password yang kuat, menjaga kerahasiaan informasi, serta berhati-hati dalam membuka tautan atau lampiran. Tidak kalah penting, kesadaran untuk segera melaporkan insiden kepada pihak berwenang seperti tim IT atau manajemen juga ditekankan.
3. Fakta Gangguan Cyber Security Nasional, yang meliputi insiden pada PT PII (April 2021), gangguan pada PDN Kominfo (20 Juni 2024) akibat compromise akun dan password sehingga memunculkan indikasi kebocoran data di darkweb, serta peretasan website BKN (10 Agustus 2024) yang berdampak pada geopolitik. Pada 23 Agustus 2025 juga terjadi deface pada website K/L/D. Ancaman phishing melalui aplikasi whatsapp turut menjadi perhatian.
4. Dari sisi pengguna, gangguan keamanan sering terjadi karena tidak melakukan update patch atau versi sistem operasi, tidak menggunakan antivirus dengan signature terbaru, serta masih banyak yang menginstall software bajakan. Selain itu, password yang digunakan cenderung lemah dan jarang direset, penggunaan akun kedinasan untuk media sosial maupun kepentingan komersial, serta kebiasaan berbagi akun dan password juga menjadi penyebab utama.
5. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, peserta diingatkan agar melakukan cek dan ricek rutin terhadap perangkat dan sistem yang digunakan. Update sistem operasi dan antivirus harus dilakukan secara berkala, serta penggunaan password yang kuat dan diganti secara periodik sangat dianjurkan. Penggunaan software ilegal harus dihindari, akun kedinasan dipisahkan dari akun pribadi, dan setiap indikasi insiden keamanan harus segera dilaporkan kepada pihak terkait.

Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025, Press Conference Kinerja APBN, Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan IKPA, Sosialisasi Anti Korupsi dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2025 pada hari Rabu, 30 Juli 2025 bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan ini dihadiri oleh undangan yang terdiri dari 5 (lima) elemen/unsur pentahelix yakni:

Kegiatan FKP Tahun 2025 kali ini mengambil tema "Mewujudkan Sinergi Pelayanan Menuju Kesempurnaan". Dipandu oleh MC, Ismaini Fitri, kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama oleh Rinaldi. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, yang menyapa para audiens yang hadir, sekaligus membuka penyampaian materi.

Kebijakan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Press Conference Kinerja APBN s.d. Bulan Juni 2025

Materi dibawakan langsung oleh Bapak IENG, sebagai berikut:

1. Review Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (IKPA)

• Nilai IKPA s.d. bulan Juni 2025 yaitu 97,74, dipengaruhi oleh capaian IKPA satker karena formula kinerja triwulan II diubah dan disesuaikan sehingga harapannya kita dapat meningkatkan nilai IKPA menjadi lebih baik.
• Target UP KKP triwulan III 2025 adalah sebesar 9%, mohon agar diperhatikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
• Setiap triwulan berakhir, satker harus melakukan revisi halaman III DIPA dan saat ini revisi triwulan II sudah berakhir dan terdapat 31 satker yang belum melakukan revisi di bulan Juli sehingga hal ini kemungkinan akan berpengaruh pada deviasih halaman III DIPA.
• Satker agar memperhatikan pengisian Capaian Output bulan Juli 2025.
• Saat ini, terdapat 34 PPK dan 38 PPSPM yang belum bersertifikat. Bagi PPK dan PPSPM yang tidak mempunyai sertifikat di tahun ini mohon agar segera didaftarkan dan ditindaklanjuti karena di tahun depan semua satker, PPK, PPSPM dan bendahara wajib bersertifikat. Jika tidak ada, maka harus menggunakan bantuan dari satker lain sehingga nantinya proses pekerjaan akan sedikit terganggu.
• Dalam satu bulan, satker belanja digipay minimal 2 transaksi, mohon untuk diupayakan memenuhi target minimal walaupun dengan belanja yang kecil.

2. Press Conference Kinerja APBN

• Total pendapatan negara s.d. Bulan Juni 2025 yaitu sebesar Rp534,06 Miliar, turun sebesar 62,2% dari tahun 2024 (yoy) karena efisiensi.
• Total belanja s.d. bulan Juni 2025 yaitu Rp3.210,52 Miliar dengan belanja K/L Rp485,21 Miliar dan belanja TKD sebesar Rp2.725,31 Miliar.
• Berikut rincian pendapatan s.d. Juni 2025: Pajak Dalam Negeri Rp479,89 Miliar, PNBP sebesar Rp54,16 Miliar. 
• Pemda yang mendapat alokasi dana insentif fiskal yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kebijakan Keuangan Negara: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan IKPA s.d. Tanggal 25 Juli 2025

• Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga berpedoman ke Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024
• Penyerapan belanja s.d. bulan Juli 2025 terhadap target triwulan, untuk belanja pegawai sudah sebesar 84,73% (menurun sedikit dibandingkan dengan tahun 2024 yoy) untuk belanja barang sebesar 79,76%, belanja modal sebesar 53,08% dan belanja bansos sebesar 59,96% (menurun jauh dibandingkan dengan tahun 2024 yoy).
• Terjadi kontraksi atau penurunan realisasi periode s.d. bulan Juli 2025 pada seluruh jenis belanja jika dibandingkan dengan realisasi bulan Juli 2024, hal ini disebabkan penurunan pagu TA 2025 jika dibandingkan pagu TA 2024 dan adanya kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.
• Berdasarkan data aplikasi OMSPAN, persentase target penyerapan telah disesuaikan dengan batas toleransi (treshold) sehingga target penyerapan per jenis belanja mengalami penyesuaian sebagai berikut: Belanja Pegawai 75% menjadi 65%, Belanja Barang 70% menjadi 65%, Belanja Modal 70% menjadi 60%.
• Belana Pegawai dan Belanja Barang telah terrealisasi sebesar 98% dan 92% dari target penyerapan Triwulan III, diproyeksikan realisasi s.d. akhir September akan mencapai target penyerapan.
• Penyerapan Belanja Pegawai melebihi rencana sebesar 5,88% (lebih dari batas toleransi). Untuk belanja barang dan modal, penyerapan kurang dari yang sudah direncanakan sehingga ini akan berdampak pada nilai deviasi hal III DIPA sehingga ini salah satu faktor yang menyebabkab rendahnya nilai IKPA. 
• Nilai IKPA triwulan I dan triwulan II dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
• Tren IKPA Sempurna dan Sangat Baik periode Triwulan II tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami tren kenaikan dengan rincian satker IKPA Sempurna dari 1 satker menjadi sebanyak 24 satker, dan IKPA sangat baik dari 32 satker menjadi sebanyak 58 satker. IKPA baik, cukup, dan kurang periode Triwulan II tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pemutaran Video Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

• Agenda pemutaran video anti korupsi/anti gratifikasi melalui pemutaran video yang berisi tolak gratifikasi berjudul "CUMA" dan "Perilaku Anti Korupsi Dalam Kehidupan Sehari-hari".
• Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran, untuk itu kira harus menerapkan perilaku anti korupsi mulai dari kehidupan sehari-hari. KPPN Padang Sidempuan terus menjalankan prinsip Menolak Gratifikasi dan Suap, Transparansi dalam bekerja, Berani berkata tidak terhadap penyalahgunaan wewenang, dan Menjadi teladan dalam setiap tindakan.

Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2025

• Kewajiban penyusunan laporan keuangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Menteri Keuangan selaku BUN menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal. Laporan Keuangan ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
• Permasalahan pada LKKL sesuai LHP BPK atas LKPP Tahun 2024 yaitu satker tidak tertib menyelesaikan revisi DIPA, pengendalian atas penganggaran dan realisasi belanja pegawai belum sepenuhnya memadai, penyelesaian Belanja Dibayar di Muka (BDDM) dan persediaan untuk diserahkan berlarut-larut dan Aset Tetap Tanah belum sepenuhnya didukung dokumen kepemilikian berupa sertifikat sesuai ketentuan.
• Seluruh K/L agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, menyampaikan progres tindak lanjut dan mengkomunikasikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK RI agar temuan tersebut dapat ditetapkan statusnya menjadi selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan tidak menjadi temuan berulang.
• Bagi satker yang belum meyampaikan Laporan Keuangan perlu segera mengirimkan LK agar SPM GUP dapat diproses dan direncanakan akan dilaksanakan bimtek terkait penyusunan LK pada kesempatan berikutnya.

Pemberdayaan UMKM

Kegiatan ini turut didukung oleh UMKM Binaan KPPN Padang Sidempuan yang berpartisipasi dalam penyediaan snack box dan nasi kotak untuk seluruh peserta kegiatan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025

Kegiatan FKP dimulai dengan penyampaian materi oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, selaku narasumber dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

• Latar belakang pelaksanaan FKP yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PMK Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Sekretaris /PB.DJPb nomor ND-1068/PB.1/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.
• FKP diselenggarakan dengan melibatkan 5 (lima) unsur/elemen sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 dengan tujuan: sebagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik (Meaningful Participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan melalui Kegiatan Dialog, Diskusi serta pertukaran opini secara partisipatif dengan pembahasan yaitu: Peningkatan Kualitas Layanan KPPN Padang Sidempuan, Pelayanan Publik yang inklusif, partisipasi KPPN Padang Sidempuan dalam mendukung budaya kearifan lokal dan Keterbukaan Informasi Publik.
• Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu unit kerja yang bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, serta untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan, dimana KemenPAN RB telah merumuskan 6 komponen utama, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme, SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi Pengaduan dan Inovasi.
• Struktur organisasi KPPN Padang Sidempuan terdiri dari 19 orang pegawai, 1 Kepala Kantor, 5 Pejabat Pengawas (Subbagian Umum, Seksi MSKI, Seksi Bank, Seksi Pencairan Dana, serta Seksi Verifikasi & Akuntansi), 3 pejabat fungsional (PTPN/CSO) dan pelaksana. Formasi tersebut terdiri dari 9 perempuan dan 10 laki-laki didominasi usia 20-29 tahun dan rata-rata pendidikan S1.
• Kebijakan mutu KPPN Padang Sidempuan yaitu KETABO, dimana siap beKerja memberikan pelayanan terbaik, Efisien dalam melaksanakan operasional kantor, Transparan dalam setiap informasi pelayanan dan memberikan data yang Akuntabel kepada pemangku kepentingan, senantiasa Berintegritas dalam setiap tindakan serta selalu Optimis mencapai setiap target IKU dan berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 serta melakukan perbaikan terus menerus.
• Memiliki maklumat layanan, janji layanan, dengan tarif layanan sebesar Rp0,- (Tanpa Biaya)
• Jam pelayanan pukul 08.00 -17.00 waktu setempat pada hari kerja selain hari libur (Sabtu-Minggu) dan Hari Libur Nasional, atau dapat ditentukan lain dengan persetujuan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
• Kompensasi layanan yang diberikan KPPN Padang Sidempuan berupa: kunjungan asistensi/konsultasi ke kantor/setempat pengguna layanan.
• Prestasi dan penghargaan: Predikat WBK KPPN Padang Sidempuan serta penghargaan dari Bupati Tapanuli Selatan dan Bupati Mandailing Natal.
• Pegawai/Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi. 
• Peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu yaitu dengan melaporkan pegawai yang menerima/meminta gratifikasi atau melakukan dugaan pelanggaran lainnya melalui wise.kemenkeu.go.id atau saluran pengaduan KPPN Padang Sidempuan dengan format pengaduan yang mengandung unsur 5W + 1H dan diharapkan pengaduan tidak melalui media sosial.
• KPPN Padang Sidempuan sudah melakukan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Setelah dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Layanan Pemberitahuan Informasi Layanan Publik oleh seluruh peserta FKP yang berasal dari lima unsur masyarakat. Kemudian ditutup dengan foto bersama dan office tour untuk melihat langsung ruangan layanan dan ruangan sarana pendukung di gedung KPPN Padang Sidempuan dimana ditunjukkan juga fasilitas ramah kelompok rentan seperti parkir khusus, toilet untuk disabilitas serta ruang anak dan ruang laktasi.

Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan melaksanakan kegiatan Press Release APBN s.d 31 Mei 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Refreshment Aplikasi SAKTI, Data Analytics Triwulan II Tahun 2025, Sosialisasi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2025, dan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025 pada hari Kamis, 19 Juni 2025 mulai pukul 08.30 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan dihadiri oleh pengelola keuangan satuan kerja di lingkup wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan.

Press Release APBN s.d. 31 Mei 2025

Press Release APBN bulan Mei 2025 dipaparkan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG dengan menyampaikan nilai kinerja penyerapan belanja K/L sampai dengan Bulan Mei 2025 sebesar 39,43% dengan realisasi Rp379,69 Miliar (dari pagu sebesar RP962,99 Miliar). Rinciannya adalah realisasi belanja pegawai sebesar 42,23% dari pagu, realisasi belanja barang sebesar 35,88% dari pagu, realisasi belanja modal sebesar 19,14% dari pagu, dan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 46,39% dari pagu.

Nilai penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) adalah sebesar 34,05% dengan realisasi sebesar Rp2,02 Triliun (dari pagu sebesar Rp 5,96 Triliun). Dengan rincian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 28,74% dari pagu, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 38,82% dari pagu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0% dari pagu, realisasi DAK Non Fisik sebesar 19,14% dari pagu, realisasi Dana Desa sebesar 33,57% dari pagu, dan realisasi Insentif Fiskal sebesar 50,02% dari pagu. Adapun pemerintah daerah (pemda) yang mendapat alokasi dana insentif fiskal adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, serta Kabupaten Padang Lawas Utara.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) s.d. 17 Juni 2025

Bapak IENG kemudian melanjutkan pemaparan mengenai EPA. Dijelaskan bahwa nilai penyerapan pos belanja pegawai mengalami kenaikan, sementara pos belanja barang, modal, dan bansos mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Sesuai dengan target triwulan II Tahun 2025, pos belanja pegawai dan belanja barang telah mencapai target. Sementara itu pos belanja modal dan bansos belum mencapai target. Belanja modal baru terrealisasi sebesar Rp7,46 Miliar atau 69% dari target Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp10,83 Miliar. Belanja bansos baru terrealisasi sebesar Rp4,6 Miliar atau 90% dari total target triwulan II sebesar Rp5,11 Miliar. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran. Adapun dari aspek deviasi halaman III DIPA, persentase deviasi halaman III DIPA belanja pegawai sebesar 2,7%, belanja barang sebesar 10,91%, dan belanja bansos sebesar 10,62%.

Refreshment Aplikasi SAKTI beserta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Materi ini disampaikan oleh Elvia Labora Tinambunan dan Urip Sanyoto, selaku Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, sebagai berikut:

• Strategi optimalisasi capaian output:
  1. Menetapkan target dan metode  perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola
  2. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran
  3. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir)
  4. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam -melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
  5. Memonitor status data pada Aplikasi OM SPAN dan memastikan status data terlah terkonfirmasi
• Penjelasan mengenai alur pelaporan dan validasi data capaian output serta alur proses validasi data capaian output. Proses validasi data dilakukan dengan menilai kualitas data realisasi capaian output berdasarkan 8 (delapan) variabel kualitas data yang diterapkan pada Aplikasi OM SPAN.

Data Analytics Triwulan II Tahun 2025 dan Sosialisasi Antikorupsi Triwulan II Tahun 2025

Selanjutnya pemaparan materi oleh Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas, Bapak Oliver Bobby Reynold Simarmata, SST., M.Si dengan tema "Peran Penting Statistik Dalam Pembangunan" sebagai berikut:

• Peranan BPS dalam pembangunan, yaitu:
  1. Program listrik desa, dimana berdasarkan data BPS Tahun 2015 sebanyak 12.000 desa belum dialiri listrik. Berdasarkan data BPS tersebut, pemerintah mengambil kebijakan pengaliran listrik sehingga di tahun 2020 hanya tinggal 500 desa yang belum (berkat data Potensi Desa)
  2. Kenaikan UMR, data inflasi dan kebutuhan hidup BPS jadi acuan kenaikan UMR 2024.
  3. Pencegahan stunting, data BPS menunjukkan daerah A prevalensi stunting 40% sehingga intervensi gizi difokuskan di daerah tersebut
• Dampak apabila tidak ada statistik:
  1. Sering salah keputusan
  2. Boros waktu dan uang
  3. Hidup dalam ketidakpastian

Selanjutnya dipaparkan mengenai pengelompokkan kelas pengeluaran masyarakat, dimana kelas pengeluaran meliputi kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan miskin, dan miskin dengan rentang waktu 2019-2024.

Sensus Ekonomi merupakan salah satu sensus yang dilakukan BPS sepuluh tahun sekali untuk mendata para pelaku usaha di Indonesia, dimana BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Diperlukan kolaborasi seluruh stakeholders untuk menyukseskan SE2026. Dukungan Pemerintah Daerah melalui upaya koordinasi dan fasilitasi administratif, serta sosialisasi dan kampanye publik.

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025

Materi ke-4 disampaikan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Padang Sidempuan selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Hal ini berangkat dari budaya organisasi pembelajaran (learning organization) baik sebagai institusi maupun bagi pegawai di dalamnya. Upaya lebih baik tentunya harus sesuai dengan core business KPPN yang bergerak di bidang pelayanan. Melalui berbagai upaya yang dilakukan dengan menyesuaikan dinamika lingkungan, KPPN Padang Sidempuan menelurkan berbagai inovasi sebagai produk akhir, agar dapat memudahkan identifikasi perubahan yang lebih baik (dibandingkan dengan upaya terdahulu) dan juga memudahkan dokumentasi secara berkelanjutan.
2. Secara keseluruhan, terdapat 20 (dua puluh) inovasi KPPN Padang Sidempuan, sebagaimana tersaji dalam Buku Profil Inovasi KPPN Padang Sidempuan Tahun 2025.

Evaluasi Layanan KPPN Padang Sidempuan

Materi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Sumarsono sebagai berikut:

1. KPPN Padang Sidempuan meraih Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode Triwulan I 2025 sebesar 4,86 dari skala 5.  Ada 9 (sembilan) indikator yang menjadi tolok ukur yakni pengaduan (4,79), prosedur (4,80), sarpras (4,84), persyaratan (4,85), jangka waktu (4,86), produk (4,87), kompetensi (4,88), perilaku (4,90), dan tarif (4,99).
2. Sesuai hasil rekap pengajuan SPM ke KPPN pada bulan Januari s.d. Bulan Mei 2025, terdapat 8.258 SPM yang disampaikan oleh satker dimana sebanyak 6.980 SPM atau 85% menjadi SP2D dan 1.278 atau 15% ditolak KPPN. 
3. Kejadian retur SP2D sepanjang Januari-Juni 2025 adalah sebanyak 2 kali di bulan Februari, 7 kali di bulan Maret, 1 kali di bulan April, 3 kali di bulan Mei, dan 1 kali di bulan Juni.

Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan satuan kerja dapat lebih memaksimalkan penyerapan anggaran pada akhir Bulan Juni 2025. Satuan Kerja juga dihimbau untuk selalu berkomitmen menjaga integritas dan mengimplementasikan sikap anti korupsi. Para pengelola keuangan satker agar dapat lebih memahami fungsi SAKTI dalam pelaksanaan pembayaran.