Dalam rangka publikasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, Sosialisasi HAKORDIA 2024, dan Sharing Session Data Analytic Ekonomi Regional Periode Triwulan IV TA. 2024 serta Sosialisasi Kalender Kegiatan Akhir Tahun Anggaran 2024 pada bulan Desember, KPPN Padang Sidempuan melaksanakan kegiatan secara daring melalu MS Teams pada tanggal 28 November 2024, pukul 08.30 WIB s.d. 11.30 WIB yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau yang mewakili. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana evaluasi kinerja pelaporan keuangan satuan kerja tahun 2024 dan memberikan update informasi pelaksanaan anggaran.

Agenda pertama yakni terkait Press Release Bulan Oktober dan Evaluasi  Pelaksanaan Anggaran. Pemaparan dilakukan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG, yang menyampaikan  bahwa nilai kinerja penyerapan anggaran belanja K/L s.d. Bulan Oktober 2024 sebesar 75,05% dengan realisasi Rp1,02 Triliun dari pagu sebesar Rp1,36 Triliun. Sedangkan nilai penyerapan TKD sebesar 85,47% dengan realisasi Rp5,02 Triliun dari pagu sebesar RP5,87 Triliun.  Dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran bulan November 2024, bahwa nilai penyerapan anggarTriwulan IV dikarenakan masih dalam progres penyerapan s.d bulan Desember. Selanjutnya, penyerapan anggaran s.d. tanggal 25 November 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar 81,35% per 25 November 2024 dan 87,81% per November 2023.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HAKORDIA Tahun 2024, juga ddilakukan sosialisasi anti Korupsi Sedunia. Masih dibawakan oleh Bapak IENG, kegiatan dimulai dengan terlebih dahulu memutar video anti korupsi dengan judul "Kita VS Korupsi". Dalam penjelasan beliau, terdapat hal-hal penting yang dijelaskan antara lain:

1. Dampak korupsi, meliputi dampak ekonomi, dampak sosial, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak kerusakan lingkungan.
2. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan

Terakhir, beliau mengingatkan seluruh pengelola keuangan satker untuk selalu menjunjung tinggi integritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sharing Session Data Analytics Ekonomi Reginal Periode Triwulan IV Tahun 2024, yang mengangkat tema Analisis Ekonomi Regional Kab. Padang Lawas Utara oleh Statistisi Ahli Pratama, Ibu Sri Indriyani Siregar, S.TR.Stat. Beliau menyampaikan informasi umum wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi aspek astronomis, dengan jumlah kecamatan sebanyak 12. Jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 275.448. Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,42 persen. Adapun jumlah sekolah sebanyak 449, dimana 62 diantaranya adalah sekolah SMA/sederajat. Melihat laju pertumbuhan ekonomi Padang Lawas Utara, terjadi pertumbuhan dari sebesar 4,12% di tahun 2022 menjadi 4,92% di tahun 2023. Sektor yang diunggulkan yakni pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan dengan kontribusi keempat sektor tersebut sebesar 85,63%. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 41,07%. Dari sisi lapangan usaha, jasa akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 9,29%. Jika melihat pertumbuhan penduduk miskin, maka pada tahun 2021 sebanyak 9,92% penduduk dikategorikan miskin, menurun di tahun 2022 sebesar 8,94% dan di tahun 2023 sebesar 8,79%.

Materi terakhir disampaikan oleh Bapak Urip Sanyoto selaku Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Padang Sidempuan mengenai Batas-Batas Akhir Tahun Anggaran 2024 di Bulan Desember. Selain tanggal-tanggal penting sesuai dengan kalender LLAT 2023, disampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran, yakni untuk pekerjaan kontraktual dan non kontraktual darurat bencana dengan BAST tanggal 23-31 Desember 2024 dengan mekanisme RPATA. SPM Penampungan untuk mengisi RPATA diajukan tanggal 17 s.d. 23 Desember 2024 sebesar perkiraan oekerjaan yang akan diselesaikan s.d 31 Desember 2024. Adapun tindak lanjut RPATA adalah sebagai berikut:

1. Selesai 100% sampai dengan akhir tahun anggaran: diterbitkan SPM Pembayaran untuk memindahbukukan ke rekening penyedia barang/jasa.
2. Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya: diterbitkan SPM pembayaran sebesar prestasi dan/atau SPM Penihilan untuk mengembalikan ke RKUN sebesar sisa pekerjaan yang tidak selesai.
3. Tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria: pemberian kesempatan paling alam 90 hari kalender.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah satuan kerja diharapkan akan lebih memperhatikan batas-batas waktu yang telah ditentukan dalam kalender LLAT 2024, satuan kerja terus didorong untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS, dan Digipay, dan satuan kerja terus berkomitmen menjaga sikap anti korupsi.

Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman serta bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) Satker Periode Triwulan III 2024, jabatan fungsional perbendaharaan, pengelolaan kas dan rekening satuan kerja, Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan mengundang bendahara/operator satuan kerja untuk hadir pada acara sosialisasi yang diselenggarakan hari Kamis, 10 Oktober 2024 bertempat di aula KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan dibuka oleh Mhd. Arif Maulana, sebagai pembawa acara yang dilanjutkan dengan doa oleh Saudara Rinaldi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Setelah itu,  Bapak IENG, Kepala KPPN Padang Sidempuan menyampaikan sambutan kepada para tamu undangan dan terima kasih karena telah menghadiiri kegiatan.

Materi pertama disampaikan oleh Saudara Muhammad Zaid Al Faqih terkait penyusunan  LK K/L Satker Triwulan III 2024. Adapun poin penting yang perlu menjadi perhatian satker yaiitu untuk mengoptimalkan penggunaan fitur monitoring, daftar/rincian, serta menindaklanjuti TDK satker inaktif; mengakselerasi penyelesaian likuidasi satker antara lain dengan menyelesaikan hak dan kewajiban serta menyampaikan LK terakhir yang telah bersaldo nihil; memastikan LK K/L Triwulan III 2024 telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan lembar muka (on the face) setiap komponen LK yang telah ditandatangani setidaknya oleh pejabat setingkat lebih rendah dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran yang membidangi kesekretariatan; menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan LK K/L tahun 2023 sesuai dengan rencana aksi; mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan keandalan penyajian LK. Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan tips dan trik penyusunan LK pada Aplikasi SAKTI yaitu secara umum dan khusus. Secara umum: pahami alur transaski dan penjurnalan pada Aplikasi SAKTI, proses transaksi secara lengkap, tepat waktu, dan tepat menu, tingkatkan fungsi verifikasi, tingkatkan edukasi, dan tingkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi. Secara  khusus: pastikan semua transaksi sudah lengkap dibukukan termasuk transaksi opname fisik persediaan, transaksi BMN non APBN; segera tindaklanjuti to do list SAKTI/MonSAKTI; pastikan rekon internal berstatus "Aman"; pastikan rekon eksternal berstatus "Aman"; tidak ada saldo Akun Tak Wajar; dan manfaatkan fitur Monitoring & Daftar/Rincian untuk penjelasan LK yang memadai.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Arif Maulana terkait Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan. Terkait mekanisme pengangkatan Jabatan Fungsional (JF), dikenal jenis pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Pengangkatan JF (Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian K/L. Pengangkatan JF (Ahli Utama) ditetapkan oleh Presiden. Pengangkatan pertama merupakan mekanisme pengisian kebutuhan JF dari calon PNS. Lowongan ini meliputi JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Pemula, atau JF Terampil. Pada SK CPNS harus sudah tercantum nomenklatur JF-nya, dan diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya. Persyaratannya yaknii bertatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S-1/D-4 untuk JF Keahlian dan D-3 untuk JF Keterampilan. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam satu tahun terakhir dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk pengembangan karir dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan Kebutuhan Unit Organisasi. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Promosi ke dalam atau dari JF merupakan perpindahan diagonal. Syaratnya yaitu mengikuti dan lulus Ujian Kompetensi sesuai standar yang telah disusun oleh IP, memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Materi terakhir dibawakan oleh Urip Sanyoto, PTPN/CSO KPPN Padang Sidempuan, yakni FGD Refreshment Bendahara: Pengelolaan Kas dan Rekening pada Satker Kementerian/Lembaga. Pada kesempatan tersebut dijelaskan mengenai pembayaran tagihan melalui mekanisme Uang Persediaan ((UP). Pada prinsipnya, UP digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari satker dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS dengan besaran 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta. Jenis belanja UP untuk Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain dan bentuknya UP Tunai dan UP KKP. Maksimal pembayaran sebesar Rp200 juta per penerima, apabila melebihi harus mendapatkan izin Dirjen Perbendaharaan. Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal 1 kali per bulan. Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN. Pada pengelolaan kas bendahara, asas umumnya meliputi penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas, dan penyampaian LPJ Bendahara. Pada pengelolaan rekening satker, kewenangan pengelolaan rekening milik K/L untuk pengguna anggaran (dilaksanakan oleh KPA): Pembukuan Rekening, Pengoperasian Rekening, Penutupan Rekening, dan Pelaporan Rekening. Adapun Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki kewenangan: persetujuan pembukaan rekening, blokir rekening, menutup rekening dan memperoleh infoarmasi atas rekening.

Sebagai mitigasi atas temuan BPK, satker perlu memperhatikan:

• kepatuhan terhadap norma waktu dalam penyetoran pajak, PNBP, sisa dana UP/TUP, sisa dana LS-Bendahara ke Kas Negara dan penyampaian LPJ
• kepatuhan dalam membuat Berita Acara Keadaan kas pada setiap akhir hari kerja dalam hal kas tunai di brankas (dari UP/TUP) melebihi Rp50 juta.
• kepatuhan dalam mencatat/membukukan transaksi kas masuk dan kas keluar sesuai dokumen sumber dan optimalisasi pembayaran nontunai melalui CMS/KKP
• pemeriksaan kas oleh KPA/PPK atas KPA dilakukan dengan sebenarnya minimal sekali dalam sebulan dan dilakukan tidak sekedar formalitas
• melaporkan pembukaan rekening yang sebelumnya telah disetujui KPPN dan melaporkan penutupan rekening kepada KPPN.

InTress KPPN Padang Sidempuan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah, Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa serta Pemberdayaan UMKM pada hari Kamis, 26 September 2024 bertempat di Aula KPPN. Peserta FGD tersebut yakni:

• Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG sebagai narasumber evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa
• Kepala BPKAD Kab. Tapanuli Selatan, Bapak M. Frananda sebagai narasumber refreshment pengelolaan keuangan daerah
• Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kota Padang Sidempuan, Bapak Gustomy Hamonangan Siregar sebagai narasumber pemberdayaan UMKM.
• BPKAD dan Dinas PMD se-Tabagsel (Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan)
• Pelaku UMKM dan para pegawai KPPN Padang Sidempuan.

Kegiatan dibuka oleh MC Ibu Ismaini Fitri dan dilanjutkan dengan sambutan Bapak IENG selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan sekaligus membuka acara FGD. Pada sambutannya, Kepala KPPN berharap acara FGD ini dapat membawa dampak berupa peningkatan kinerja khususnya kepada para Pemda untuk memperhatikan batasan akhir pengajuan DAK Fisik dan Dana Desa ke KPPN Padang Sidempuan.

Materi pertama yakni Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan oleh Bapak IENG dengan menyampaikan progres realisasi belanja transfer ke daerah lingkup kerja KPPN Padang Sidempuan per tanggal 26 September 2024. DAK Fisik telah terealisasi sebesar 32,92%, DAK Non Fisik telah terrealisasi sebesar 70,55%, DAU sebesar 75,11%, Insentif Fiskal sebesar 55,19%, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 52,43%, Dana Desa sebesar 91,67%. Secara total penyerapan belanja transfer ke daerah adalah sebesar 72,4% dari total pagu sebesar Rp5,8 Triliun. Disampaikan juga progres penyaluran Dana Desa per kabupaten/kota dimana Kab. Tapanuli Selatan sudah mencapai 95,08%, Kab. Mandailing Natal sebesar 86,02%, Kab. Padang Lawas sebesar 89,57%, Kab. Padang Lawas Utara sebesar 98,30%, Kota Padang Sidempuan sebesar 82,03%. Desa tidak salur di tahun 2024 adalah Desa Situmbaga, Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara. Sebagaimana telah diatur dalam PMK 146 Tahun 2023, batas waktu pengajuan dana desa tahap I paling lambat 15 Juni 2024, sedangkan tahap II mengikuti ketentuan mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun.

Selanjutnya disampaikan juga mengenai monitoring penyaluran DAK Fisik per Pemda dimana Kab. Tapanuli Selatan baru berhasil menyalurkan sebesar 17,16%, Kab. Mandailing Natal sebesar 30,32%, Kab. Padang Lawas sebesar 58,01%, Kab. Padang Lawas Utara sebesar 41,15%, dan Kota Padangsidimpuan sebesar 25,35%. Sebagaimana diketahui, batas waktu penyampaian dokumen DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 25 Tahun 2024 pada tahap I adalah 22 Juli 2024, Tahap II adalah 22 Oktober 2024, dan Tahap II adalah tanggal 16 Desember 2024.

Selanjutnya materi mengenai Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah dengan topik Dana Insentif Daerah (DID)/Dana Insentif Fiskal (DIF) dibawakan oleh Bapak M. Frananda. Beliau menyatakan bahwa untuk mendapatkan DID/DIF, terdapat ukuran kinerja utama yang diukur yakni 1) opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2) penetapan Perda APBN tepat waktu, dan 3) melaksanakan e-government (e-budgeting dan e-planning). Kinerja tersebut harus melewati passing grade B, yang menggambarkan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang ditandai dengan local taxing power, quality of spending, quality of budget planning, fiscal space, dan perbandingan antara realisasi SILPA dengan total belanja. Indikator lain yang menentukan adalah tingkat pelayanan dasar publik di bidang pendidikan (angka partisipasi murni, peta mutu pendidkan, dan rata-rata nilai UN), tingkat pelayanan dasar publik di bidang kesehatan (persentase penanganan stunting, persentase balita mendapatkan imunisasi lengkap, dan persentase persalinan ditolong tenaga medis), tingkat kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia dan penurunan penduduk miskin), serta mendapatkan penilaian dan penghargaan dari Kementerian Teknis untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan daerah, inovasi daerah, kemudahan usaha, dan pengelolaan sampah.

Materi terakhir yang tak kalah penting adalah FGD mengenai Pemberdayaan UMKM yang disampaikan oleh Bapak Gustomy. Beliau menjelaskan bahwa di Kota Padangsidimpuan terdapat 59 UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Untuk meningkatkan layanan, telah dihasilkan inovasi berupa Aplikasi D'jempol (Dijamin Efektif, Mudah, Pengurusan, Legalitas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan kepada para UMKM yakni pelatihan e-commerce, kekaryaan usaha, packaging, dan lain-lain. Beberapa kelompok UMKM juga diberikan bantuan berupa bahan peralatan usaha sesuai dengan jenis kegiatannya. Pada akhir penyampaian materi, narasumber mengharapkan partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun swasta termasuk para pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan sinergi dan kolaborasi agar pelaku UMKM bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya demi menciptakan kekuatan ekonomi dari masyarakat paling bawah.

Pada sesi penutup, Kepala KPPN memberikan arahan agar Pemerintah Daerah memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM TKD dengan memperhatikan Langkah-Langkah Tutup Tahun Anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2024 tanggal 26 September 2024 dan jika Pemda mengalami kendala dalam tahap pencairan agar selalu berkoordinasi dengan KPPN Padang Sidempuan dengan harapan tidak ada lagi SPM yang terlambat diajukan ke KPPN. Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber, foto bersama, dan makan siang bersama di Gazebo KPPN Padang Sidempuan.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait ditemukannya Rekening Satuan Kerja milik Kementerian/Lembaga yang memiliki penamaan tidak sesuai dengan PMK 182/PMK/05/2017, ketidaksesuaian jenis dan kelompok rekening pada Aplikasi SRPINT, dan terdapat rekening pengeluaran (BPG) yang masih berbentuk giro, InTress KPPN Padang Sidempuan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Refreshment Cash Management pada hari Kamis, 24 Oktober 2024. Kegiatan diikuti oleh 15 satuan kerja sebagaimana tertuan dalam LHP BPK Nomor 52/LHP/XXV/06/2024, yakni:

1. KPKNL Padangsidempuan
2. KPP Padang Sidempuan
3. KPPN Padang Sidempuan
4. Pengadilan Agama Panyabungan
5. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
6. Pengadilan Agama Padang Sidempuan
7. Pengadilan Negeri Mandailing Natal
8. Pengadilan Negari Padang Sidempuan
9. Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Lawas
10. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
11. KPU Kab. Padang Lawas
12. KPU Kab. Mandailing Natal
13. KPU Kota Padang Sidempuan
14. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
15. MAN 4 Mandailing Natal

Sebagamana diatur dalam PMK dimaksud, penamaan rekening milik satker diatur sebagai berikut:

1. Rekening penerimaan: BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
2. Rekening pengeluaran: BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
3. Rekening pengeluaran pembantu: BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
4. Rekening milik BLU: RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)
5. Rekening milik perwakilan RI: RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
6. Rekening penyaluran dana bantuan: RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan kerja) untuk ...
7. Rekening penampungan sementara: RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerja) untuk ...
8. Rekening penampungan dana jaminan: RPL (kode KPPN mitra kerja) PDI (nama satuan kerja) untuk ...
9. Rekening penampungan dana titipan: RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja) untuk ...
10. Rekening penampungan dana hibah langsung: RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah)
11. Rekening penyaluran dana hibah: RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah)
12. Rekening penampungan dana kerjasama/kemitraan: RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja) untuk ...

Sebagaimana telah diatur dalam PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga, Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Rekening Pengeluaran) adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara. Rekening induk adalah rekening giro pemerintah yang mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual yang dibuka pada bank umum. Adapun rekening satker adalah rekening virtual berupa nomor identifikasi rekening pengeluaran satker dan rekening pengeluaran pembantu satker.

Format rekening induk dan rekening satker adalah sebagai berikut:

1. Rekening Induk dengan format penamaan: RKK (Singkatan Eselon I) (singkatan nama K/L) (OPS/KTJ/DSP/ nama tujuan penggunaan dana)
2. Rekening satker:
   1. Format penomoran: YYYYYY XXXXXX A BBB, dimana Y: kode bank yang terhubung dengan rekening induk, X: kode satker, A: kode jenis rekening, dan B: kode urut bendahara
   2. Format penamaan: BPG (kode KPPN mitra satker) (singkatan nama satker) (OPS/KTJ/DSP/nama tujuan penggunaan dana)

Dari hasil FGD tersebut, dihasilkan kesimpulan bahwa rekening pengeluaran yang masih berbentuk giro ada 5 (lima) rekening, dimana 1 (satu) rekening telah ditutup sementara 4 (empat) rekening masih dalam proses penutupan. Terdapat 5 (lima) rekening yang salah jenis dan kelompok rekeningnya, dimana 4 (empat) rekening telah diperbaiki, dan 1 (satu) rekening masih dalam proses. Terdapat 11 (sebelas) rekening yang masih salah dalam penamaan rekening, dimana seluruhnya masih dalam proses perbaikan.

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan anggaran akhiir tahun 2024, InTress KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan sosialisasi pada Hari Rabu, 9 Oktober 2024 di Aula KPPN Padang Sidempuan dengan agenda:

1. Sosialisasi PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024,
2. Sharing Session Data Analytics-Analisis Ekonomi Bersama Local Expert
3. Press Release APBN
4. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
5. Pemberdayaan UMKM

Kegiatan yang mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh satuan kerja lingkup KPPN Padang Sidempuan ini, diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024, meningkatkan sinergi KPPN dengan satker mitra kerja, mempublikasikan berita realisasi anggaran s.d. bulan September 2024 dan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran s.d. bulan Oktober 2024, menambah wawasan pengetahuan terkait data analytic ekonomi regional, serta merangkul dan mendukung para UMKM untuk meningkatkan produktivitas. Acara dibuka oleh Ibu Ismaini Fitri selaku pembawa acara yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Saudara Mhd. Rinaldi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG. Pada kesempatan tersebut, beliau menyapa para tamu undangan dan mengucapkan terima kasih kepada para peerwakilan satker yang telah menghadiri kegiatan ini.

Saudara Urip Sanyoto, PTPN/CSO KPPN Padang Sidempuan, menyampaikan materi pertama terkait PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 mencakup ketentuan umum, penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan, percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2025, pengajuan di luar batas waktu serta sanksi, ketentuan lain, dan penutup. Ketentuan mengenai batas-batas waktu perlu menjadi perhatian seluruh satker di bulan Oktober, November, Desember 2024, serta Januari 2025. Materi dilanjutkan dengan sharing session data analytics dengan mengundang narasumber Bapak Prima Candra Barus, SST selaku Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Padang Lawas. Beliau menyampaikan pokok bahawan terkait deflasi yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas tahun 2024, dimana deflasi disebabkan oleh peningkatan pasokan di pasar dan penurunan daya beli masyarakat. Beberapa indikator seperti penjualan mobil, PMI, dan jumlah kelas menengah juga dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi ekonomi saat ini. Tingkat deflasi m to m bulan September 204 sebesar 0,47 persen dan tingkat inflasi year to date Kota Padangsidimpuan bulan September sebesar 1,25%. Komoditas yang dominan emberikan andil/sumbangan inflasi m to m tersebut antara lain uang sekolah SMA, beras, emas perbankan, ikan sereal, jeruk, mainan anak, bensin, blus wanita, cabai rawit, pepaya, dan belut. Adapun komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, cabai merah, ikan sale/salai, tomat, rimbang/tekokak, petai, jeruk nipis/limau, daun bawang, telur ayam ras, jahe, kentang, jengkol, salak, cat tembok, shampoo, dan gula pasir. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada September 2024 mengalami persentase penurunan perubahan di beberapa subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang menunjukkan variasi dallam indeksnya. PMI Manufaktur Indonesia di bawah 50 menjelaskan terjadinya kontraksi yang merupakan indikasi adanya proteksi yang dilakukan pengusaha dengan menurunkan produksinya sehingga menurunkan biaya produksi yang juga dengan melakukan PHK. Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah (kredit menganggur/Undisbursed Loan) terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha menahan diri untuk menarik kredit yang sudah disetujui oleh bank.

Materi selanjutnya mengenai Press Release APBN s.d. September 2024 disampaikan oleh Bapak IENG, Kepala KPPN Padang Sidempuan. Beliau menyampaikan bahwa total penyerapan anggaran belanja K/L s.d. September 2024 adalah Rp899,92 Miliar atau sebesar 66,30 % dari total pagu sebesar Rp1.357,35 Miliar. Total penyerapan belanja transfer ke daerah s.d. Septembre 2024 adalah sebesar Rp4.470,02 Miliar atau sekitar 76,09% dari total pagu sebesar Rp5.874,65 Miliar. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) periode Januari s.d Septemmber 2024 yaitu sebesar Rp633,06 Miliar dengan total 10.891 debitur. Selanjutnya Bapak IENG juga menyampaikan terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) s.d. Oktober 2024 yakni terkait nilai penyerapan anggaran seluruh satker pada setiap triwulan di tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Penyerapan anggaran s.d bulan Oktober 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, dengan realisasi di 2024 sebesar 72,25% dan 2023 sebesar 79,32%. Nilai RPD Halaman III DIPA Kuasa BUN Triwulan III 2024 sebesar 12,96 mengalami penurunan dari Triwulan II 2024 dengan nilai 13,32. Nilai IKPA Kuasa BUN Triwulan III 2024 yaitu sebesar 97,08 mengalami penurunan dari Triwulan II 2024 dengan nilai 97,31. Di Triwulan III 2024 sebanyak 14 satker meraih nilai IKPA sempurna, mengalami penurunan dari Triwulan II 2024 yaitu sebanyak 21 satker.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemberdayaan UMKM dengan mengundang beberapa UMKM lokal binaan KPPN Padang Sidempuan sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian di daerah dan mendukung UMKM lokal. Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan kerja dapat mengimplementasikan dan mulai membuat strategi dan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 sehingga satker akan lebih berhati-hati dalam merealisasikan anggaran karena ada target penyerapan yang harus ditepati.

Sehubungan dengan penguatan kapasitas perbendaharaan dalam rangka implementasi Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor (TREFA) Tahun 2024 di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah, Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 hal Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-2595/PB.1/2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN, InTress KPPN Padang Sidempuan menyelenggarakan kegiatan pada tanggal 25 September 2024 di Aula KPPN dengan mengundang 1 (satu) orang operator di masing-masing satker lingkup KPPN Padang Sidempuan. Adapun agenda kegiatan meliputi:

1. Press Release Periode Agustus 2024
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode September 2024
3. Budaya Organisasi Kementerian Keuangan
4. Sosialisasi Zero Retur
5. Pemberdayaan UMKM
6. Sosialisasi Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah
7. Data Analytics Ekonomi Regional Triwulan III Tahun 2024, dan
8. Sosialisasi SPAN Ext.

Pada sesi pertama dan kedua, dilakukan pemaparan Press Release APBN bulan Agustus 2024 oleh Bapak IENG selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan, dimana diberitahukan kepada seluruh peserta bahwa nilai kinerja penyerapan belanja K/L sampai dengan bulan Agustus 2024 sebesar 60,27% dengan realilsasi sebesar Rp817,63 miliar dari pagu sebesar Rp1,36 Triliun. Sedangkan nilai penyerapan TKD sebesar 66,99% dengan realisasi Rp3,91 Triliun dari pagu sebesar Rp5,84 Triliun. Dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran bulan September 2024, bahwa nilai penyerapan anggaran seluruh satker pada setiap triwulan terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, penyerapan anggaran s.d. bulan September 2024 juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan realisasi sebesar 64,68% per 20 September 2024.

Selanjutnya, Bapak IENG juga memaparkan terkait organisasi kemenkeu dengan tema shadow organization, dimana sedang dikembangkan dan diimplementasikan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tujuan meningkatkan kontribusi instansi vertikal DJPB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan di daerah melalui penguatan peran kanwil DJPb dan KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor. Latar belakang adanya Shadow Organization adalah mengakomodasi tugas baru dari instansi vertikal DJPb, mendukung kebijakan pengelolaan SDM, menyelaraskan organisasi untuk menjawab tantangan, memetakan tusi yang bersifat supporting-operasional-advisory serta meningkatkan output melalui pola kerja baru.

Sesi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Agus Sedayu selaku Pelaksana Seksi Bank yang memaparkan zero retur dimana beliau mengingatkan kepada seluruh satker mitra kerja untuk ikut berkomitmen dalam gerakan zero retur demi kelancaran pembayaran SP2D kepada supplier bersangkutan. Dipaparkan pula bahwa seluruh retur SP2D s.d. bulan Agustus 2024 telah diselesaikan tepat waktu di bawah 8 hari kerja.

Selanjutnya, dilaksanakan pemaparan materi implementasi platform pembayaran pemerintah oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Sumarsono, bahwa dalam rangka meningkatkan digitalisasi pelaksanaan, DJPb berkomitmen untuk terus bereformasi khususnya dalam proses pelaksanaan pembayaran pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). PPP merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai sistem elektronik pendukung pelaksanaan anggaran agar ekosistem pembayaran dapat dilakukan secara digital dan mudah diakses oleh pejabat yang berwenang dari berbagai channel yang memungkinkan. Untuk saat ini, kita berfokus pada pembayaran common expense (telkom dan PLN) melalui PPP. Diharapkan dengan diberlakukannya PPP ini maka dokumentasi pembayaran listrik dan telekomunikasi pada satker berupa digital serta tergaransi otentifikasi dan validasinya.

Setelah itu, dilaksanakan pemaparan materi Data Analytic Ekonomi Regional Triwulan III Tahun 2024 dengan tema Gambaran Kemiskinan Kab. Mandailing Natal oleh Statistisi Ahli Pratama, Ibu Harjuni Ariska, SST. Beliau menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut konseptual terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Dalam menghitung tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

Kemudian, dilanjutkan pemaparan materi terakhir yaitu Sosialisasi SPAN Ext oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Padang Sidempuan, Bapak Urip Sanyoto, dengan menjelaskan latar belakang dibentuknya SPAN Ext, antara lain:

1. OM SPAN tidak terbatas pada fungsi monitoring saja, namun memiliki fungsi untuk transaksi yang berhubungan dengan SPAN.
2. Hasil Vulnerability Assessment oleh Pusintek, versi PHP OMSPAN sudah dianggap obsolete dan perlu dilakukan update teknologi terkini.
3. Pengembangan Aplikasi SPAN Next Generation.
4. Pengembangan OMSPAN dengan memisahkan menu-menu OM SPAN yang bersifat transaksional menjadi aplikasi tersendiri bernama SPAN EXT sebagai pendukung SPAN Next Generation.
5. Aplikasi SPAN Ext akan menggunakan teknologi Javascript NodeJS yaitu Angular berbasis Container.

Berdasarkan kegiatan tersebut, diharapkan Satuan Kerja dapat mengimplementasikan pembayaran tagihan listrik, air, dll yang telah ditentukan cara pembayarannya melalui platform pembayaran pemerintah dengan baik. Selain itu, satker diharapkan dapat lebih berkomitmen dalam menjaga program zero retur