Dalam rangka penyamaan persepsi dan sebagai sarana evaluasi mekanisme pengajuan SPM oleh Satker, KPPN Pati menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Peraturan Tentang Pengajuan SPM ke KPPN”, pada tanggal 7 April 2021 di Ruang Rapat Lt II KPPN Pati.

Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya DJPb dalam mewujudkan Visi organisasi yang selalu berorientasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang semakin modern dan berstandard internasional untuk memberikan validitas dan akurasi data informasi keuangan yang lebih akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

“Amanah ini (mewujudkan KPPN Pati sebagai unit berpredikat WBK/WBBM) harus disambut dengan penuh antusias, dengan berpegang teguh dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Integritas yang tinggi, profesional, sinergitas tim yang solid dan semangat melayani serta kemauan untuk membangun berbagai inovasi menuju kesempurnaan pelaksanaan tugas di KPPN Pati”, begitu pesan pembukaan Plt. Kepala KPPN Pati, Sumarjaka pada Rapat Persiapan TIM Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KPPN Pati Tahun 2021.

“Secara umum implementasi kinerja pada KPPN Pati sampai dengan Triwulan I 2021 telah dilaksanakan secara optimal, diindikasikan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Inisiatif Strategis (IS) yang menjadi target pada Kontrak Kinerja Kepala KPPN Pati tahun 2021, progress sampai dengan akhir Maret 2021 masih berstatus on-track”, demikian pemaparan Plt. Kepala KPPN Pati, Sumarjaka pada kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) periode Triwulan I 2021, tanggal 5 April 2021.

Penilaian kinerja organisasi dan individu di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk KPPN Pati diharapkan sebagai “early warning system” bagi pimpinan dan seluruh komponen organisasi, atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan untuk terus antisipatif dan proaktif terhadap berbagai tantangan, kesempatan, dan dinamika proses bisnis yang terjadi demi tercapaianya target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.