KPPN Pelaihari menyelenggarakan Kick Off Meeting Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Stakeholders Day, Press Conference Kinerja APBN Periode Desember Tahun Anggaran 2025, serta Sosialisasi Antikorupsi pada Senin (9/2) pukul 08.30–12.00 WITA di Algoritma Café & Resto, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Mengusung tema “Kolaborasi Nyata Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Sejahtera”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan APBN 2026 melalui tata kelola anggaran yang baik, transparan, serta bersih dari korupsi dan bebas dari gratifikasi. Forum ini mempertemukan mitra strategis KPPN Pelaihari, mulai dari KPA dan PPSPM satuan kerja Kementerian/Lembaga, unsur pemerintah daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut, hingga perwakilan perbankan BRI Kantor Cabang Pelaihari, dan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pelaihari.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto, yang dilanjutkan dengan Press Conference Kinerja APBN Periode Desember 2025.
Pada sesi ini dipaparkan gambaran makro mengenai kinerja APBN secara nasional dan regional sebagai konteks pelaksanaan APBN di daerah, termasuk perkembangan indikator ekonomi regional Kalimantan Selatan serta dinamika pendapatan dan belanja dalam kerangka fiskal. Selanjutnya disampaikan perkembangan tren penyerapan belanja sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Tahun Anggaran 2025, termasuk penguatan komitmen untuk menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar semakin baik pada TA 2026, serta kinerja kredit program (antara lain KUR dan UMi) sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang mendukung aktivitas ekonomi di wilayah.

Sesi berikutnya adalah Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Werdha Candratrilaksita. Materi menekankan penguatan kualitas pengelolaan anggaran dari hulu ke hilir, antara lain penguatan perencanaan, reviu dan optimalisasi revisi, kedisiplinan menjalankan rencana kegiatan, akselerasi program/proyek dan PBJ, validitas pelaporan output, peningkatan efisiensi belanja (value for money), serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal. Selain strategi, materi turut memuat penegasan teknis pelaksanaan anggaran, termasuk prinsip pembayaran tagihan kepada negara yang mengutamakan pembayaran langsung (LS) kepada yang berhak, penguatan ketertiban pengelolaan UP dan TUP, pembatasan LS Bendahara, serta optimalisasi digitalisasi pembayaran.

Sebagai agenda yang menutup rangkaian materi, KPPN Pelaihari menegaskan komitmen integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi yang disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Pelaihari. Mengangkat tema besar peran masyarakat dalam penguatan budaya integritas, Beliau menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja KPPN Pelaihari dan masyarakat untuk menjaga layanan publik yang bersih serta mencegah praktik korupsi dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Materi juga memuat penguatan sistem integritas layanan melalui implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta penerapan SMM ISO 9001:2015 untuk konsistensi mutu layanan dan SMAP ISO 37001:2016 untuk pencegahan penyuapan.

Rangkaian Stakeholders Day ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga atas kinerja pada Tahun Anggaran 2025. Kategori penghargaan meliputi Digitalisasi Pembayaran Pemerintah (penggunaan CMS, penggunaan KKP, dan implementasi Digipay Satu), Ketepatan Waktu Penyampaian SPM Gaji Induk, Penyampaian LPJ Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran), Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi, serta Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Selain itu, KPPN Pelaihari turut memberikan apresiasi atas sinergi dalam pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) kepada BPKAD dan DPMD Kabupaten Tanah Laut yang mewakili Pemerintah Daerah, serta apresiasi atas dukungan digitalisasi pembayaran pemerintah kepada perwakilan perbankan BRI dan Bank Mandiri. Penyerahan penghargaan dan apresiasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi membangun ekosistem pelaksanaan anggaran yang sehat: mendorong konsistensi kepatuhan, memperkuat budaya tepat waktu, serta memperluas praktik digital yang mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas.

Sepanjang Tahun 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp105,72 Miliar atau sebesar 93,12% dari alokasi pagu Dana Desa dalam APBN 2025 sebesar Rp113,54 Miliar. Realisasi penyaluran Dana Desa disalurkan dalam 2 tahap baik untuk alokasi Earmark (sudah ditentukan penggunaannya) ataupun non-earmark (tidak ditentukan penggunaanya). Pada tahap I, seluruh Dana Desa di Kab. Tanah Laut berhasil disalurkan seluruhnya sebesar Rp65,17 Miliar kepada 130 Desa. Namun dikarenakan adanya kebijakan pengendalian Dana Desa pada akhir TA 2025, untuk penyaluran Dana Desa tahap II, telah disalurkan dana desa earmark sebesar Rp32,53 miliar untuk 130 desa dan dana desa non-earmark sebesar Rp7,75 miliar pada untuk 61 Desa (69 desa tidak salur dana desa non-earmark).

Kebijakan pengendalian penyaluran Dana Desa, sesuai regulasi PMK Nomor 81 Tahun 2025 diatur bahwa Dana Desa Tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark) tidak disalurkan kembali dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa TA 2026, pada hari Kamis, 22 Januari 2025 Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto dan Kepala Seksi Bank selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BA BUN Dana Desa dan Insentif Fiskal, Muhammad Aji Wibowo melakukan kegiatan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Muhammad Syahid, S.STP., M.AP untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan salur Dana Desa TA 2026 dari 130 Desa di wilayah Kab. Tanah Laut.

Alokasi Dana Desa di Tanah Laut TA 2026 teralokasi sebesar Rp97,77 Miliar, alokasi tersebut lebih rendah 13,9% dari alokasi TA 2025. Nantinya alokasi tersebut akan dirinci ke dalam Dana Desa regular dan Dana Desa dalam rangka dukungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana Desa Reguler TA 2026 tetap disalurkan dalam 2 tahap, dengan ketentuan yang lebih fleksibel dan saat ini masih dalam proses penetapan regulasi tata cara penyalurannya.

Dalam Audiensi tersebut Kepala KPPN Pelaihari juga senantiasa menyampaikan bahwa semua layanan yang diberikan KPPN adalah gratis atau Rp0,- dan Pihak DPMD agar selalu berkoordinasi dengan KPPN jika terdapat pihak yang mengatasnamakan KPPN meminta imbalan ataupun permintaan gratifikasi dengan mengatasnamakan KPPN atas layanan yang telah diberikan.

Halo SobatKeu 168! 👋

KPPN Pelaihari telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan KPPN untuk Periode Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, KPPN Pelaihari memperoleh nilai 4,88 dari skala 5 dengan predikat “Sangat Baik”.

Capaian ini merupakan hasil dari dukungan, partisipasi, serta masukan konstruktif dari seluruh stakeholder. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kontribusi yang telah diberikan, khususnya kepada para pengguna layanan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.

Ke depan, KPPN Pelaihari terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pelayanan terbaik dengan semangat CERIA (Cerdas, Efektif, Ramah, Ikhlas, dan Akurat). Mari terus bersinergi untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan lebih baik lagi.

Kinerja belanja APBN di Tanah Laut sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp195,86 Miliar dari pagu belanja negara sebesar Rp1.579,05 Miliar. Realisasi belanja negara tersebut telah mencapai 12,40 persen dan tumbuh signifikan mencapai 64,32 persen dibandingkan kinerja realisasi bulan Januari 2025. Pada TA 2025 diperiode yang sama realisasi APBN baru mencapai 7,55%, dikarenakan pelaksanaan anggaran yang masih tertunda dikarenakan satuan kerja K/L masih melakukan pemetaan belanja yang tidak prioritas untuk dilakukan self blocking pagu anggaran. Pertumbuhan kinerja realisasi belanja negara pada TA 2026 dikontribusi oleh beberapa jenis belanja Transfer Ke Daerah (TKD), serta belanja pemerintah pusat khususnya belanja belanja barang.

Untuk kinerja belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) juga mengalami akselerasi sebesar 1,66 persen dibandingkan TAYL. Percepatan belanja tersebut dikarenakan pelaksanaan kebijakan reprioritasi belanja untuk memenuhi kebutuhan program prioritas direktif Presiden telah diimplementasikan sebelum DIPA TA 2026 dijalankan. Pada bulan Desember 2025, K/L dan Satker telah diminta untuk melakukan blokir mandiri atas beberapa kegiatan yang dianggap bukan prioritas.

Akselerasi belanja K/L dikontribusi oleh Barang mencapai 2,13 persen, menunjukan Satker dalam melaksanakan pencairan anggaran di TA 2026 telah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan, serta alokasi yang tersedia telah disesuaikan dengan kebijakan reprioritasi anggaran.  Pada awal TA 2026 tidak terdapat kegiatan yang dilakukan blokir pagu secara mandiri ataupun penundaaan dalam pelaksanaannya kegiatannya.

Di sisi lain, s.d akhir Januari 2026, Belanja pegawai masih mengalami kontraksi sebesar -17,44 persen. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja pegawai baru sebesar Rp8,1 Miliar dari alokasi pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp168,20 Miliar. Kontraksi tersebut dikarenakan perubahan mekanisme pembayaran gaji pegawai Kemenag yang dialihkan ke Kanwil Kemenag Provinsi, serta proses pengajuan uang makan pegawai dan uang makan lembur pegawai bulan Januari yang baru bisa dibayarkan pada bulan Februari 2026. Selain itu, s.d akhir Januari belanja modal belum terdapat realisasi disebabkan satuan kerja masih melakukan persiapan pengadaan, dan adanya beberapa alokasi yang masih terblokir secara terpusat, ataupun alokasi belanja modal yang berasal dari PNBP yang memerlukan penetapan maksiumum pencairan (MP) PNBP terlebih dahulu.

Dana Transfer ke Daerah (TKD) s.d 31 Januari 2026 mampu menunjukan akselerasi penyaluran dengan realisasi penyaluran sebesar Rp185,65 Miliar atau 14,18 persen. Realisasi penyaluran tersebut meningkat signifikan sebesar 74,92 persen dibandingkan TAYL, walaupun masih terdapat jenis TKD yang sampai dengan saat ini belum terdapat penyaluran, seperti DAK Fisik dan Dana Desa.

Secara aggregate, pertumbuhan Belanja APBN, mayoritas dikontribusi oleh jenis belanja TKD. Beberapa jenis TKD seperti DAU dan DAK Non Fisik mengalami akselerasi yang signifikan menunjukan kepatuhan Pemda dalam pemenuhan dan penyampaian dokumen syarat salur ke DJPK dan Kemendikdasmen. Selain itu, adanya perubahan alokasi DAU dan DBH yang cukup signifikan juga membawa pengaruh dalam kinerja realisasi TKD.  Kebijakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan setiap bulan juga memberikan komntribusi dalam percepatan penyaluran DAK Non Fisik mencapai 14,28 persen s.d akhir Januari 2026.   

Kinerja penyaluran Dana Desa belum terdapat progress penyaluran dikarenakan juknis penyaluran Dana Desa dan pedoman pengelolaan dana desa belum tersedia sampai akhir bulan Januari 2026. Sama halnya untuk DAK Fisik s.d saat ini belum terdapat permohonan penyaluran dikarenakan juknis DAK Fisik belum ditetapkan. Pada TA 2026, hanya terdapat 1 bidang Kesehatan Subbidang Sanitasi yang memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp3,18 Miliar.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari terus berkomitmen mengawal penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor penggerak ekonomi di daerah. Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan, KPPN Pelaihari memainkan peran vital dalam memastikan setiap rupiah dana Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan dengan cepat, akurat, dan akuntabel ke wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Hingga penghujung Desember 2025, sinergi yang kuat antara KPPN Pelaihari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut membuahkan hasil yang menggembirakan. Kinerja penyaluran TKD di Tanah Laut berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp1,977 triliun atau mencapai 98,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp2,005 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di "Bumi Tuntung Pandang".

Salah satu kontributor terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah terealisasi sepenuhnya sebesar Rp546,88 miliar (100% dari pagu setelah pencadangan). DAU digunakan untuk menunjang percepatan pelayanan dasar kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. DAU juga secara dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah senilai Rp17,56 miliar, serta pendanaan kelurahan sebesar Rp1 miliar untuk optimalisasi pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi mencapai Rp1,11 triliun atau 99,11% dari pagu sebesar Rp1,12 triliun. Penyaluran dana yang bersumber dari pajak dan kekayaan alam ini menjadi instrumen krusial bagi Tanah Laut untuk mendanai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal. Capaian ini didorong oleh realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai 100% di berbagai sektor, termasuk Minerba (Royalti), Kehutanan (PSDH), Perikanan, hingga DBH Sawit yang seluruhnya tersalurkan penuh untuk mendukung pembangunan di Bumi Tuntung Pandang. Sementara itu, DBH Pajak juga telah disalurkan secara optimal untuk memastikan ketersediaan dana bagi program-program strategis pemerintah daerah.

Di sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah disalurkan sebesar Rp14,91 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai bidang yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan (PAUD, SD, SMP), layanan kesehatan, hingga penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi warga Tanah Laut. KPPN Pelaihari memberikan apresiasi tinggi kepada Pemda Kabupaten Tanah Laut atas akselerasi penyaluran DAK Fisik yang berhasil tuntas 100% dari nilai kontrak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp186,71 miliar atau 96,03%. Penyaluran ini mencakup Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang sangat membantu kesejahteraan para pendidik, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjamin kelangsungan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan dari desa ke desa pun tak luput dari perhatian dengan penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp105,72 miliar (93,12%). Dana Desa menjadi instrumen penting bagi 130 desa di Tanah Laut untuk program penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta penanganan stunting dengan penyaluran BLT Desa untuk keluarga miskin ekstrem, serta membiayai program-program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan fasilitas desa yang lebih mandiri. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat desa secara merata.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut juga menerima Insentif Fiskal sebesar Rp7,59 miliar yang telah tersalurkan 100%. Dana penghargaan atas kinerja daerah ini dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat, yang menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal di tengah dinamika global.

Tidak hanya melalui transfer ke daerah, dukungan APBN juga hadir untuk mendukung UMKM naik kelas melalui Kredit Program bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Tanah Laut. Penyaluran KUR mencapai Rp499,43 miliar bagi 8.056 debitur, didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp6,36 miliar untuk 1.199 debitur yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan. Inisiatif ini terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM. 

Realisasi TKD yang optimal di tahun 2025 ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendistribusikan keadilan sosial melalui APBN. Melalui setiap rupiah yang disalurkan oleh KPPN Pelaihari, APBN bekerja keras untuk membangun sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih prima, serta infrastruktur yang lebih kuat demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Mari kita terus kawal bersama penggunaan dana APBN ini agar manfaatnya terus berlanjut dan semakin luas dirasakan. KPPN Pelaihari akan selalu siap menjadi mitra andal pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. APBN Kita, Manfaatnya Nyata bagi Bangsa.

Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, pada hari Rabu, 17 Desember 2025 diselenggarakan kegiatan rapat koordinasi teknis antara KPPN Pelaihari dengan 7 (tujuh) collecting agent baik dari Perbankan dan PT. Pos Indonesia. Perbankan yang telah ditetapkan sebagai collecting agent penerimaan negara tersebut adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, BSI dan BPD Kalsel. Kegiatan ini dilaksanakan rutin menjelang penutupan akhir tahun untuk menyampaikan informasi pembagian waktu pelimpahan penerimaan negara baik dengan mata uang Rupiah dan/atau Valas. Pembagian tahapannya yaitu seluruh setoran penerimaan negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 (LLAT). Regulasi tersebut merupakan pedoman dalam menutup tahun anggaran, mulai dari penatausahaan penerimaan negara, pengeluaran negara, pengelolaan kas, hingga akuntansi dan pelaporan.

Untuk penerimaan negara, dalam ketentuan LLAT tersebut berfokus pada pengaturan percepatan pelimpahan penerimaan negara oleh collecting agent untuk mendukung pengeluaran negara yang menunjukan trend peningkatan pada akhir tahun. Tanggal – tanggal Penting dalam proses pelimpahan penerimaan negara dibagi dalam 3 periode pelimpahan yaitu penerimaan negara sampai dengan tanggal 18 Desember, penerimaan negara yang disetorkan pada tanggal 19 - 30 Desember, dan peneimaan negara yang disetorkan pada tanggal 31 Desember

Kegiatan rapat koordinasi dibuka oleh Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Seksi Bank, Muhammad Aji Wibowo yang menyampaikan materi mengenai percepatan pelimpahan penerimaan negara oleh collecting agent, ketepatan waktu penyetoran, serta konsekuensi sanksi apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan pelimpahan. Dalam pemaparannya disampaikan juga peran strategis collection agent dalam mendukung pengelolaan kas negara agar tetap optimal menjelang penutupan tahun anggaran.

Selain membahas mengenai pengamanan penerimaan di akhir tahun, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan salah satu program prioritas nasional di wilayah Kab. Tanah Laut yaitu penyaluran Program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA. Adapun ketentuan FLPP, diantara suku bunga 5% tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, Cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta Uang muka mulai dari 1% dan Bebas PPN.

Gambaran umum pelaksanaan FLPP serta hasil monitoring realisasi FLPP di Kab. Tanah Laut berdasarkan data BP Tapera Tahun 2025 menunjukan bahwa realisasi FLPP di Kab. Tanah Laut sepanjang tahun 2025 telah mencapai 401 unit rumah/Debitur, tersebar pada 54 lokasi perumahan dengan total nominal pembiayaan mencapai Rp52,5 Miliar. Penyaluran FLPP tersebut dilaksanakan oleh 7 (tujuh) bank penyalur, yaitu Bank BTN sebanyak 190 unit, Bank BRI sebanyak 68 unit, BPD Bank Kalsel Syariah sebanyak 55 unit, Bank Mandiri sebanyak 50 unit, BTN Syariah sebanyak 27 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit,dan BPD Bank Kalsel sebanyak 4 unit.

Selanjutnya masing-masing Bank Penyalur mengkonfirmasi jumlah pembiayaan dan debitur, serta menyampaikan berbagai kendala, masukan dan saran dalam pelaksanaan penyaluran FLPP agar lebih efisien didukung dengan system informasi yang memadai.