Latar Belakang

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, diperlukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketentuan ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang  Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 81 yang menjelaskan tentang dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sebelumnya, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sampai dengan perubahan kedua dengan PMK 225/PMK.07/2017 belum mensyaratkan reviu APIP pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik pada setiap tahapan penyaluran.

Pada pelaksanaannya, reviu oleh  APIP atau Inspektorat Daerah terhadap Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik.

Satu langkah strategis suatu organisasi menuju organisasi yang modern adalah dengan menetapkan suatu standar kualitas layanan yang dapat diakui secara internasional, salah satu standar layanan internasional adalah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO yang merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization. ISO merupakan asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional dari tidak kurang 140 negara di dunia, didirikan untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan terkait lainnya dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Salah satu standar internasional yang populer digunakan untuk untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya sesuai persyaratan perundangan, hukum dan peraturan yang terkait adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Work life balance adalah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini khususnya di dunia pekerjaan termasuk di Kementerian Keuangan, ada banyak definisi akademis dari istilah Work life balance, namun secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang pegawai bisa mengatur waktu yang baik dan seimbang antara pekerjaan di tempat kerjanya dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Dengan work life balance pegawai diharapkan bisa menetapkan prioritas secara tepat antara karir pada pekerjaannya pada satu sisi dan juga kehidupan (kebahagiaan, keluarga, waktu luang, dan pengembangan spiritual) pada sisi lainnya. Dengan pendekatan work life balance yang tepat diharapkan mampu menciptakan etos kerja pegawai yang unggul, pegawai yang memiliki work life balance yang baik adalah pegawai yang produktif dan berkinerja tinggi, selain itu, ia juga lebih bahagia dan kreatif karena lingkungan luar kantor seperti rumah dan pertemanan mendukung pertumbuhannya, sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki work life balance yang baik kinerjanya cenderung merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya, hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan pada zaman sekarang ini.