Buku Saku Dana Desa KPPN Sidikalang Tahun 2022

Momentum pemulihan ekonomi yang diraih pada tahun 2021 terus dilanjutkan tahun ini. Salah satu kunci penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia adalah terus mendorong UMKM melalui dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada debitur dan pemanfaatan teknologi digital, Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Seminar “Digitalisasi UMKM Perempuan Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Kamis (17/2).

“Kita terus memberikan dukungan APBN bagi UMKM, dan salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menugaskan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjalankan berbagai macam program UMi kepada masyarakat, saya ingin angka 5,5 juta debitur bisa terus ditingkatkan melalui inovasi pada aspek digitalisasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto menyampaikan bahwa seminar ini merupakan salah satu insiatif dalam mendukung agenda Presidensi G20 Indonesia, khususnya pada tema “Financial Inclusion: Digital & Small Medimum Enterprise (SME)”. Namun lebih dari itu, seminar ini juga diselenggarakan sebagai ajang koordinasi dan knowledge sharing bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi perempuan di UMKM. 

“Pembiayaan UMi hingga saat ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta debitur, yang sebagian besar nya (95%) adalah perempuan. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan UMi merupakan program inklusif yang sekaligus responsif gender,” terangnya.

Di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, penyaluran pembiayaan UMi terus menunjukkan capaian yang positif. Di tahun 2021, realisasi penyaluran pembiayaan UMi mencapai 1,95 juta debitur dari target 1,8 juta debitur atau mencapai 109 persen dari target, dengan nilai penyaluran mencapai Rp7,03 triliun. Secara akumulasi sejak Tahun 2017 s.d. 2021, Pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 5,39 juta pelaku usaha ultra mikro dengan nilai penyaluran mencapai 18,08 triliun. Capaian ini jauh lebih tinggi dan dapat dicapai lebih cepat dibandingkan target penyaluran Pembiayaan UMi yang diamanatkan di dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 4,5 juta debitur di akhir tahun 2024. 

Pada acara tersebut  juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah dan Kemenkop UKM tentang pembinaan/pengawasan koperasi dan identifikasi koperasi potensial dan optimalisasi peran PPKL. Acara dilanjutkan dengan Seminar yang diisi oleh narasumber Yustinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Neneng Goenadi Country Managing Director Grab Indonesia

dan Agnes Salyanty Research Lead for Southeast Asia – Women’s World Banking. (BU/DK)

Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementrian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi, Kementrian Keuangan menetapkan IKPA (Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran). Adapun tujuan penilaian IKPA adalah : Kelancaran Pelaksanaan Anggaran Mendukukung Manajemen Kas Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKK/LKPP). Salah satu aspek pengukuran dan indicator kinerja adalah menilai efektivitas pelaksanaan anggaran dengan meninjau penyerapan anggaran. Setiap tahun Kementrian Keuangan akan menetapkan pagu untuk setiap jenis belanja negara pada setiap satker. Pada KPPN Sidikalang, pagu yang tersedia adalah pagu untuk belanja pegawai, barang, modal, transfer dan belanja lain-lain. Informasi realisasi belanja dapat diperoleh dari aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN).  Peninjauan terhadap realisasi belanja ini sangat penting untuk mengetahui pola penyerapan anggaran yang terjadi sehingga dapat dimitigasi risiko-risiko jika polanya menunjukkan penyerapan anggaran yang tidak ideal. Pada dasarnya penyerapan anggaran ideal adalah penyerapan anggaran yang tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. KPPN Sidikalang melakukan mitigasi seperti melakukan sosialisasi kepada satker-satker dalam naungan KPPN Sidikalang, melakukan revisi jika terdapat rencana yang kurang sesuai dalam pelaksanaannya, serta membentuk tools dalam bentuk mitigasi risiko dan aplikasi pendukung sebagai early warning system yang dapat berupa reminder melalui media sosial  KPPN Sidikalang.

 Sampai dengan tanggal 14 Februari 2022, realisasi belanja pada KPPN Sidikalang telah mencapai 4,11% dengan total anggaran sebesar Rp48.492.751.477. Adapun rincian belanja dan penyerapannnya adalah belanja pegawai sebesar Rp24.391.165.574 (10,09%), belanja barang Rp4.374.601.903 (4,12%), belanja modal sebesar Rp69.100.000 (2,52%) dan belanja transfer sebesar Rp19.657.884.000 (2,37%). 

KATA PENGANTAR

 Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran,  dan akuntabilitas,  telah dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas lni dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance basedbudgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah   satu   implementasi   atas   azas   penyelenggaraan  pemerintahan   yang   baik  (good governance)  sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Presiden  nomor 29 Tahun  2014 dan Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  53 Tahun 2014, setiap instansi  pemerintah  diwajibkan  menyusun Laporan  Kinerja  sebagai pertanggungjawaban  atas pencapaian tujuan/sasaran  strategis  instansi.  Dikaitkan dengan pendekatan  penganggaran berbasis kinerja   (performance    based   budgeting),    setiap   unit    penyelenggara    negara    harus    dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang   dialokasikan    serta   pencapaian  visi    misi   organisasi   dalam   penyelenggaraan   kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui  Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan  tugas dan fungsi KPPN  Sidikalang  sebagai  salah satu  unit eselon III di lingkungan Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab untuk merumuskan  serta  melaksanakan kebijakan  dan  standardisasi  teknis  di  bidang  perbendaharaan negara. LAKIN KPPN Sidikalang tahun  2021 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  Selain itu,  LAKIN KPPN Sidikalang tahun 2021 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh pegawai KPPN Sidikalang  untuk memperbaiki dan meningkatkan  kinerja seiring dengan bertambahnya  tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPPN Sidikalang Tahun  2021 disusun untuk  menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja KPPN Sidikalang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator   kinerja   utama  organisasi,   penjelasan   yang    memadai   atas  pencapaian   kinerja   dan perbandingan capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja diawali dengan Penetapan Kinerja sesuai Rencana  Strategis  dan   Rencana  Kinerja  Tahunan,  dilengkapi  data  pengukuran Indikator  Kinerja Kegiatan dan  pengukuran pencapaian sasarannya. Realisasi Keuangan KPPN Sidikalang merupakan sumber data penyusunan Laporan Kinerja KPPN Sidikalang. Laporan Kinerja KPPN Sidikalang tertuang dalam indikator  kinerja.  Analisis  Kinerja  yang   digunakan  yaitu  analisis  kinerja  dari  tiap  sasaran strategis, bermaksud untuk  mengetahui kinerja kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis baik parsial maupun komprehensif.

Pencapaian kinerja KPPN Sidikalang pada  tahun 2021  dapat dilihat dari pencapaian indikator- indikator sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama  (IKU) yang  telah mencapai target antara lain:

1. Nilai LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 98,54  dari target 94;

2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,84  dari target 4,64;

3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 99,40%;

4. Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 97,71 dari target 87,50;

5. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi  sebesar 40% dari target 30%;

6. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi  sebesar  100% dari target 100%;

7. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 100% dari target 82%;

8. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar indeks 4 dari target indeks 3,15

9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 95,94 dari target 89;

10. Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa terealisasi sebesar 99,16 dari Target 90

11. Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker terealisasi  sebesar 100 dari target 89;

12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98,10%;

13. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 98%; 

14. Nilai kualitas  pelaksanaan   pengelolaan  kinerja   berbasis  Strategy Focused Organization terealisasi sebesar 94,98  dari target 84;

15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 97,04 dari target 83;

16. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 92,44 dari target 78;

17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 95,52% dari target 95,50%;

18. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 90,90 dari target 82;

19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN terealisasi sebesar 110 dari target 100;

20. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi terealisasi sebesar 100% dari target 80%.

 B. Indikator Kinerja yang  tidak mencapai target adalah: (N I H I L)

Berbagai  keberhasilan  kinerja  yang   telah  dicapai  diatas  kiranya  dapat  dipertahankan  bahkan ditingkatkan   pada    tahun-tahun   selanjutnya.   Sementara   untuk    kinerja  yang    belum   tercapai sebagaimana   yang    diharapkan,   selanjutnya   dapat   ditingkatkan   sehingga   mencapai   kinerja sebagaimana diharapkan.

Adapun Laporan Kinerja KPPN Sidikalang Tahun 2020 secara utuh dapat diakses melalui link berikut: 

LAKIN KPPN SIDIKALANG TAHUN 2021

KPPN Sidikalang memulai penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Gelombang I Tahun 2022 pada hari Senin (14/2/2022) untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp1.910.232.000. Berdasarkan data aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), telah tersalurkan Dana BOS Tahap I Gelombang I Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Rp1.910.232.000 ke rekening masing-masing 59 sekolah dengan total 6.085 orang siswa di Kabupaten Pakpak Bharat.  Dilanjutkan dengan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Gelombang I Tahun 2022 pada hari Rabu (16/2/2022) sejumlah Rp17.747.652.000 ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dairi, yaitu 319 Sekolah dengan total 57.782 siswa. Realisasi penyaluran Dana Bos Tahap I Gelombang I di Lingkup KPPN Sidikalang telah mencapai 100% dengan total realisasi Rp19.657.884.000 ke 378 Sekolah dengan jumlah 63.867 siswa.

Adapun Penyaluran Dana BOS di Kabupaten Karo merupakan golongan II. Oleh karena itu, sebagai langkah mitigasi resiko, KPPN Sidikalang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kab. Karo pada Senin (14 Februari 2022).

Pada kesempatan ini, Ibu Nova Juliana Sianturi (Kepala Kantor KPPN Sidikalang) dan Ibu Meirina Vitriani Dinata (Kepala Seksi Bank KPPN Sidikalang) menyampaikan Petunjuk Penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo beserta jajaran. Dengan adanya penyampaian petunjuk ini, diharapkan kedepannya tidak terdapat kendala yang menghambat penyaluran Dana BOS, terkhusus di Kabupaten Karo.

Keynote Speech disampaikan oleh Kepala KPPN Sidikalang, Ibu Nova Juliana Sianturi. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan setiap awal tahun. Tahun 2022 terdapat pelimpahan tugas ke daerah yaitu pengelolaan DAK Non Fisik. Covid-19 sangat berdampak terhadap seluruh aspek di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam pandemic Covid-19 ini baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlinsos. Selain itu, pemerintah juga melakukan refocusing baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Sidikalang oleh 3 Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sangat memuaskan. Penyaluran DAK Fisik yang disalurkan oleh KPPN Sidikalang pada tahun 2021 sebesar 99,74% dari total kontrak yang telah diinput. Terjadi peningkatan dari tahun 2020. Terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran DAK Fisik yaitu gagal lelang dan perencanaan yang tidak sesuai dengan lapangan. Penyaluran Dana Desa yang disalurkan oleh KPPN Sidikalang sebesar 99,64% dari Pagu Dana Desa yang disalurkan. Terjadi penurunan sebesar 0,29% akibat pemotongan Tahap 3 pada tahun 2021 dan terdapat desa yang tidak mengupload dokumen persyaratan. Beliau mengucapkan terimakasih atas kinerja Pemda lingkup KPPN Sidikalang.

Penyaluran DAK Fisik pada tahun 2022 sebesar 330,71 M terdapat peningkatan pagu dari tahun 2021, penyaluran Dana Desa sebesar 351,54 M dan penyaluran DAK Non Fisik sebesar 146,73 M. Beliau berharap DPMD, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat dapat melakukan percepatan penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Terdapat beberapa penyempurnaan kebijakan juga untuk Dana Desa serta beberapa kategori dan indikator tambahan alokasi kinerja.

Materi terkait DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Seksi Bank, Ibu Meirina Vitriani Dinata.

Kebijakan DAK Fisik TA 2022 terdapat penambahan 2 bidang yaitu perdagangan dan UMKM.

• Jenis Penyaluran DAK Fisik

1. Sekaligus Pagu s.d. Rp 1 Miliar

• DAK Fisik disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli
• Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli
• Dokumen Persyaratan: Perda APBD TA 2022; Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik TA 2021; LHR APIP TA 2021; Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis; Laporan Sisa DAK Fisik; dan Daftar Kontrak Kegiatan.

Bertahap

Tahap I : Penyaluran paling cepat Februari dan peyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli.

Dokumen persyaratan

1. Perda APBD TA 2022;
2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik TA 2021;
3. LHR APIP TA 2021;
4. Foto dan titik koordinat;
5. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis;
6. Daftar Kontrak Kegiatan; dan
7. Laporan Sisa DAK Fisik.

Tahap II : Penyaluran paling cepat April dan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Oktober.

Dokumen persyaratan

1. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD;
2. LHR APIP Tahap I;
3. Foto dengan titik koordinat;
4. Updating Data Kontrak (Final);
5. Updating Laporan Sisa DAK Fisik.

Tahap III : Penyaluran paling cepat September dan penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember

Dokumen persyaratan

1. Laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit 90% dan capaian output paling sedikit 70%
2. LHR APIP s.d. Tahap II
3. Foto dan titik koordinat
4. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%
5. Updating Laporan Sisa DAK Fisik
6. Bertahap+Sekaligus Rekomendasi

• Alokasi Subbidang > Rp 1 Miliar
• Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Januari
• DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L kepada KPPN melalui Koordinator KPA
• DAK Fisik disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember
• Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember

Dokumen persyaratan

1. Perda APBD TA 2022;
2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik TA 2021;
3. LHR APIP TA 2021;
4. Sebagian dan/atau seluruh daftar BAST;
5. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis;
6. Daftar Kontrak Kegiatan; dan
7. Laporan Sisa DAK Fisik.

• Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik yang tidak terpenuhi
• Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus tidak disalurkan.
• Pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
• Langkah- langkah Strategis
• Percepatan pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa
• Segera melakukan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik

1. Pelaksanaan reviu APIP atas pelaksanaan DAK Fisik TA 2021
2. Segera melakukan penginputan data kontrak pada aplikasi OMSPAN atas DAK Fisik
3. OPD agar memastikan bahwa data yag direkam dan di upload di OMSPAN telah lengkap dan benar
4. Pelaksanaan reviu APIP atas data-data yang telah di upload di OMSPAN oleh OPD
5. Upload foto atas kontrak yang mendapatkan penyaluran SP2D BUN

• Segera mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN

2. Kebijakan Dana Desa TA 2022

• Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa

Kriteria Penerima Manfaat

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
4. Keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

• Kebijakan Penyaluran Dana Desa TA 2022
• BLT Desa bersifat wajib
• KPM yang diinput berdasarkan Perkades atau Keputusan Kepala Desa
• Penyaluran Dana Desa tidak mempersyaratkan Perkada mengenai Rincian dana desa per desa
• Persyaratan APBDesa yang semula syarat penyaluran dana desa tahap II menjadi syarat penyaluran tahap I
• Telah diatur kembali ketentuan paling lambat penyampaian syarat penyaluran dana desa
• Mekanisme Penyaluran Dana Desa TA 2022
• Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
• Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT maksimal sebesar 60% dari total pagu
• Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa dengan Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.
• Penyaluran Dana Desa-Reguler
• Tahap I (40%)

Persyaratan:

1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan DD (dilampiri daftar rekening desa)
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN

Periode: Paling cepat Januari paling lambat Juni 5 HK sebelum akhir bulan Juni (23 Juni 2022).

• Tahap II (40%)

Persyaratan:

1. Lap realisasi dan cap keluaran TA 2021
2. Lap realisasi penyerapan tahap I min 50% dan cap keluaran min 35%
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN

Periode: Paling cepat Maret paling lambat Agustus 5 HK sebelum akhir bulan Agustus

• Tahap III (20%)

Persyaratan:

1. Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 90% dan capaian keluaran min 75%;
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 2021
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN

• Penyaluran BLT Desa
• Penyaluran dilakukan secara triwulanan
• Jumlah KPM wajib diinput sebelum penyaluran bulan kesatu untuk penyaluran blt desa 12 bulan
• Input jumlah KPM sesuai dengan jumlah KPM peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa
• Perekaman data KPM pada bulan kesatu dilakukan paling lambat 13 Mei 2022
• Persyaratan penyaluran dana desa non BLT desa tahap I harus dipenuhi

3. Kebijakan DAK Non Fisik TA 2022

DAK Non Fisik terdiri dari:

1. BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BOP PAUD

adalah dana yang digunakan untuk biaya operasioanal nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia Dini.

3. BOP Pendidikan Kesetaraan

adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket a, paket b, dan paket c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemaparan Materi oleh Pelaksana Seksi Bank, Lonaveanti Laurentina Nainggolan

• Terdapat penambahan fitur baru yaitu menu kertas kerja Desa Minus, kertas kerja Realokasi pagu, penolakan dokumen, notifikasi di user KPPN ketika terdapat penguploadan oleh Pemda dan notifikasi di user Pemda bahwa terdapat dokumen yang ditolak oleh KPPN.
• Menyampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT.