Buku saku ini berisikan Peran dan Tugas Bendahara Pengeluaran. Simak selengkapnya...

KPPN Sidikalang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 telah menerima kunjungan virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka Pelaksanaan Penilaian Virtual Office Tour dalam rangka Seleksi Internal Tahap Akhir Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021. Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1724/PB.1/2021 tanggal 28 April 2021 hal Pelaksanaan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, telah ditetapkan 4 (empat) KPPN yang akan mengikuti kegiatan seleksi internal tahap akhir KPT tingkat DJPb tahun 2021, yaitu KPPN Tarakan, KPPN Sidikalang, KPPN Medan II, dan KPPN Benteng. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang berasal dari Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Kepatuhan Internal, Bagian Keuangan dan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Proses penilaian diawali dengan pemaparan materi terkait gambaran umum, organisasi dan wilayah kerja, kinerja, serta inovasi dan prestasi oleh Kepala KPPN Sidikalang, Nova Juliana Sianturi. Diikuti dengan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai.

KPPN Sidikalang dipersilahkan untuk melakukan presentasi kondisi sarana dan prasarana melalui virtual office tour secara langsung yang dimulai dengan menampilkan kondisi kantor tampak depan, Lady’s Parking , Parkir Disabilitas, bidang miring akses Disabilitas, Kursi Roda, Wastafel Cuci Tangan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Thermogun untuk mengukur suhu tubuh stakeholder sebelum masuk KPPN Sidikalang, Kotak Kritik Dan Saran, Sistem Antrean, Ruangan Podcast, Ruang Bermain Anak, Mini Tlc, Ruang Literasi, Njuah-Njuah Lounge (Ibu Hamil, Disabilitas dan Executive Lounge), Charging Station, Ruangan Front Office, Loket Layanan Konsultasi dan Pengaduan, Loket Konfirmasi Penerimaan Negara, Loket DAK Fisik dan Dana Desa, Loket Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara, Loket Penerimaan SPM. Dalam mendukung program Go Green, KPPN Sidikalang menyajikan banner-banner yang ada ditampilkan di Digital Banner.

Kepala KPPN Sidikalang juga menampilkan beberapa prestasi andalan yang telah diraih KPPN Sidikalang seperti Penghargaan kepada KPPN Tipe A2 Sidikalang atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari MENPAN RB pada tahun 2019, Penghargaan kepada KPPN Sidikalang sebagai Unit Kerja Memenuhi Kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019, Peringkat ke-2 (Dua) Hasil Penilaian Tugas Kepatuhan Internal Lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara Semester II Tahun 2020, Peringkat I Hasil Penilaian Kinerja KPPN Tipe A2 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2020, KPPN Sidikalang juga telah memiliki Standar Pelayanan yang telah terverifikasi oleh PT. TUV Rheinland, sehingga KPPN Sidikalang memperleh sertifikat ISO 9001:2015 dan Peringkat I Hasil Penilaian Kinerja KPPN Tipe A2 Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara.

KPPN Sidikalang juga menampilkan Mini TLC, Ruang Literasi, Ruang Podcast, Jadwal Satpam, Ruang Rapat, Ruangan Kepala KPPN, Ruang Sekretaris Kepala Kantor, Middle Office, Ruang Kerja seluruh kepala seksi/subbagian. Pada area middle office  aplikasi yang di tonjolkan saat virtual office tour yaitu aplikasi KOPI (Konfirmasi Online Pemerimaan Negara), TURANG (Tutorial Rekan KPPN Sidikalang), dan SIMAMORA (Sistem Informasi dan Monitoring Kinerja Pegawai KPPN Sidikalang). Diliput pula Office Center, Flexible Working Space (FWS), Mushalla Pegawai, Toilet Pegawai, Ruang Arsip, Ruang Istirahat Pegawai, Sekretariat Pembangunan Zona Integritas, Aula, Rumah Dinas Kepala Kantor, 4 Rumah Kepala Seksi, Lapangan Olahraga, Parkir sepeda motor, Musholla Satuan Kerja, Toilet Tamu, Toilet Khusus Disabilitas, Parkir sepeda motor khusus wanita, Smoking Area, loker helm, dan halaman depan KPPN Sidikalang. Acara Virtual Office Tour diakhiri pengan Yel-Yel KPPN Sidikalang.

KPPN Sidikalang bersinergi dengan Bank BRI Cabang Sidikalang, menggelar kegiatan Pelatihan Service Exchellence bagi Pegawai KPPN Sidikalang dan Pegawai Pemerintah Non PNS (satpam, sopir, pramubakti, tenaga kebersihan). Kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 bertempat di Aula KPPN Sidikalang. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Sidikalang kepada pengguna layanan (stake holder) dan juga untuk meningkatkan motivasi dan sinergi internal antar pegawai KPPN Sidikalang.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Sidikalang, Nova Juliana Sianturi. “Meskipun KPPN Sidikalang telah memperoleh predikat sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB, namun ekspektasi stake holder selalu tinggi. Oleh karena itu kita selalu harus terus meningkatkan diri secara internal demi kepuasan pengguna layanan yang kita layani. Hal ini sejalan dengan arahan dari pimpinan di Kementerian Keuangan bahwa instansi pelayanan publik agar melakukan upaya penguatan pelayanan publik dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan”.

Bertindak sebagai narasumber kegiatan ini adalah dari Customer Service Bank BRI Cabang Sidikalang yang sharing tentang implementasi Service Excellence pada Bank BRI. Materi yang disampaikan antara lain pengertian pelayanan/service, sikap/perilaku petugas layanan yang baik, pengaruh perubahan teknologi yang pesat, kesigapan dalam pelayanan. Kegiatan berlangsung sangat menarik, inspiratif, dan berlangsung secara interaktif sehingga membuat peserta sangat antusias mengikuti sampai selesai. Melalui kegiatan Service Excellence ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder KPPN Sidikalang.

“Semoga melalui pelatihan service excellent ini, KPPN Sidikalang sebagai institusi pemerintah yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menpan RB, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” Ucap Nova Juliana Sianturi.

Sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada seluruh Aparatur Negara dan Pensiunan yang telah berperan dalam pembangunan nasional. Gaji Ketiga Belas ini juga ditujukan untuk membantu biaya pendidikan dan keperluan sekolah sehingga dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah.Pemberian Gaji Ketiga Belas ini juga bertujuan untuk meningkatan konsumsi masyarakat dan mendorong daya ungkit ekonomi sehingga tercipta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 pada tanggal 28 April 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
K/L atau Satuan Kerja Kppn Sidikalang dapat mulai mengajukan Pembayaran Gaji Ketiga Belas sudah mulai tanggal 2 Juni 2021 ke KPPN Sidikalang melalui ESPM.
KPPN SIDIKALANG selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk 3 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, telah melaksanakan pencairan Gaji Ketiga Belas mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Demi tercapainya optimalisasi realisasi Gaji Ketiga Belas ini, KPPN Sidikalang juga membuka layanan khusus untuk pengajuan SPM Gaji Ketiga Belas pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 dan Minggu, tanggal 6 Juni 2021.
Total SPM Gaji Ketiga Belas yang diterima KPPN Sidikalang sampai dengan 11 Juni 2021 sebanyak 67 SPM untuk 2046 penerima yang terdiri dari PNS, anggota POLRI dan LNS, dengan nilai Rp9.036.936.200,-.
Seluruh dana untuk keperluan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.
Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari seluruh pihak yang turut andil dalam pencairan SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 khususnya di tengah kondisi Pandemi Covid-19, KPPN Sidikalang tetap dapat memberikan pelayanan penyaluran seluruh Gaji Ketiga Belas secara tepat waktu.

HORAS, MEJUAH-JUAH, NJUAH-JUAH

Pada tanggal 28 April 2021, Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pemberian THR ini bertujuan untuk meningkatan konsumsi masyarakat dan mendorong daya ungkit ekonomi sehingga tercipta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
KPPN SIDIKALANG selaku kuasa BUN untuk 3 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, telah melaksanakan pencairan THR mulai tanggal 29 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Demi tercapainya optimalisasi realisasi THR ini, KPPN Sidikalang juga membuka layanan khusus untuk pengajuan SPM THR pada hari Sabtu dan Minggu yaitu tanggal 1 dan 2 Mei 2021.
Total SPM THR yang diterima KPPN Sidikalang sebanyak 76 SPM untuk 1736 penerima yang terdiri dari PNS, anggota POLRI dan LNS, dengan nilai Rp9.104.509.000,-.
Seluruh dana untuk keperluan pembayaran THR telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari seluruh pihak yang turut andil dalam pencairan SPM THR khususnya di tengah kondisi Pandemi Covid-19, KPPN Sidikalang tetap dapat memberikan pelayanan penyaluran seluruh THR secara tepat waktu.

LIAS ATE

Gugus Kendali Mutu Internalisasi Pedoman Mutu ISO 9001:2015 dibuka oleh Pelaksana Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang, Maya Bina Br Barus. Dilanjutkan Sosialisasi mengenai Information Security Awarness (ISA) oleh Reni Wahyu Ningsih dan ditutup dengan kegiatan AYO NGOPI oleh Sisca Panjaitan.

Kegiatan Gugus Kendali Mutu dipresentasikan oleh Pelaksana Subbagian Umum, Maya Bina Br Barus dan Plt. Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Reni Wahyu Ningsih dengan materi refresment terkait Pedoman Mutu ISO 9001:2015 kepada seluruh pejabat dan pegawai Kantor Peayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang. Dilanjutkan dengan Sosialisasi mengenai Information Security Awarness (ISA) sebagai bagian dari Sistem Managemen Keamanan Infomasi oleh Plt. Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuha Internal, Reni Wahyu Ningsih dan ditutup dengan kegiatan AYO NGOPI “Ayo Ngobrolin Perkara Korupsi bersama KPPN Sidikalang” oleh Sisca Panjaitan.

Refresment terkait Pedoman Mutu ISO 9001:2015

Maya Bina Br Barus menyampaikan bahwa Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilakukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ketentuan lainnya.

Sistem Manajemen merupakan integrasi dari keseluruhan system manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, prosedur dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, pencapaian dan pemeliharaan kebijakan atau arah organisasi.

Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dikeluarkan oleh organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization (ISO) yang dirancang untuk membantu memastikan organisasi dapat memenuhi kebutuhan stakeholders, produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari Sejarah ISO di DJPb, KPPN Sidikalang telah memenuhi SMM ISO 9001:2015 pada tanggal 12 april 2018. Pada tahun 2021, akan dilakukan re-sertifikasi SMM ISO 9001:2015.

Dalam hal ini, KPPN melengkapi dokumen terutama implementasi dari 10 klausul SMM ISO 9001:2015 yaitu :

1. Ruang Lingkup
2. Rujukan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi : visi, misi, Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Budaya Organisasi DJPb.
5. Kepemimpinan : kebijakan mutu dan sasaran mutu (IKU)
6. Perencanaan : mengenali risiko dan peluang, meraih peluang, mencegah dan mengurangi risiko.
7. Supporting / Pendukung : dokumen, infrastruktur, SDM, kompetensi, sosialisasi, komunikasi,dll.
8. Operasional : penyediaan layanan, dispensasi, dan penanganan ketidaksesuaian.
9. Evaluasi Kinerja : pengujian kepatuhan, pengukuran dan pemantauan proses dan kepuasan mitra kerja, analisis dan evaluasi proses, sampai dengan rapat tinjauan manajemen.
10. Perbaikan: dengan pendekatan manajemen risiko.

Dalam hal kelengkapan dokumen SMM ISO 9001:2015, harus diterapkan 7 prinsip SMM ISO 9001:2015 yaitu :

1. Fokus pada pelanggan/ stakeholders
2. Kepemimpinan
3. Pelibatan orang
4. Pendekatan proses
5. Peningkatan
6. Bukti berdasarkan keputusan yang dibuat
7. Manajemen relasi

Adapun dokumen ini di update dengan kondisi terkini, seperti IKU yang mengikuti IKU 2021, visi dan misi mengikuti Renstra DJPb sesuai KEP-193/PB/2020, dan menyesuaikan dengan keadaan saat Pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan, masker, handsanitizer, face shield, vitamin, thermogun, disinfektan dll. Dalam pelaksanaan layanan juga telah digunakan e-SPM, dan aplikasi inovasi lainnya. Penerapan ini kemudian di Analisa, sehingga muncul SWOT yang baru. Disampaikan pula dokumen yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dan keadaan terkini.

Reni Wahyu Ningsih kemudian menyampaikan materi terkait Teknik Audit/ Pengujian Kepatuhan. Pada pelaksanaan pengujian kepatuhan, ada Opening Meeting, Pelaksanaan Audit, dan Closing Meeting.

Pada saat Opening Meeting, tim audit diperkenalkan, ruang lingkup audit juga dijelaskan (prosedur, dokumen, lokasi yang akan dilihat dan siapa yang akan diajak berbicara), memastikan seluruh personil didalam ruang lingkup audit berada di tempatnya, pastikan auditee mengerti Ketika auditor sedang melakukan audit, klarifikasi segala sesuatu yang masih meragukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan yaitu :

1. Perkenalan diri
2. Sampaikan apa yang ingin dilihat dan tujuan kegiatan
3. Periksa dokumentasi Sistem Mutu terhadap aktual pelaksanaanya (Compliance Audit)
4. Minta bukti objektif  ( Catatan Mutu / arsip ) mengenai  pelaksanaan  suatu aktifitas
5. Lakukan pemeriksaan secara “Sampling” untuk menghemat waktu
6. Buat catatan kecil mengenai sesuatu hal yang akan dilihat di tempat /dokumen lain, bila perlu oleh Auditor lainnya.
7. Periksa keterkaitan satu level dokumen dan level dokumen lainnya, juga pada teknis pelaksanaannya
8. Gunakan Check List sebagai panduan (pastikan ruang lingkup audit terpenuhi)
9. Dengarkan informasi yang diberikan
10. Periksa secara  teliti
11. Kumpulkan bukti  obyektif

-  kondisi  pengamatan

-  dimana,  apa,  mengapa  dianggap  menyimpang

-  siapa  ( jika sesuai )

12. Konfirmasikan dengan Auditee atas hasil temuan, tindakan perbaikan serta batas waktu  penyelesaian 
13. Susun laporan ketidak sesuaian  secara  jelas  dan  tepat,  didasari Bukti  Objective
14. Periksa terhadap akifitas-aktifitas yang bersifat “General” ( misal ; sasaran mutu, training, catatan mutu )
15. Hindarkan kegiatan  yang  percuma  dan  atur  waktu  dengan bijaksana.

Adapun metode audit yang dapat dilakukan yaitu verification, observation, interview, dan sampling.

Saat Closing Meeting ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama auditee, ruang lingkup audit yang dilakukan, nyatakan temuan baik aspek positif, penyempurnaan yang perlu, dan ketidaksesuaian yang ditemukan. Ajukan pertanyaan klarifikasi, tekankan perlunya Tindakan perbaikan, Analisa data, dan waktu penyerahan laporan. Adapun laporan ini dapat menjadi pendukung dan penunjang program Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sosialisasi mengenai Information Security Awarness (ISA)

Sistem Managemen Keamanan Informasi berdasarkan ISO 27001 yang diatur dalam KMK nomor 695/KMK.01/2017, ISO 27001:2013 merupakan standar sistem manajemen yang dikeluarkan oleh suatu   lembaga yang bernama International Organization for Standardization (ISO) bekerja  sama dengan IEC (International Electrotechnical Commision) dengan fokus pada sistem keamanan informasi.  SMKI dilaksanakan berdasarkan SE-19/MK.01/2018 Tentang Implementasi Join Domain Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang Lingkup SMKI yaitu Ketentuan pokok Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Pengendalian SMKI, Organisasi Keamanan Informasi dan Sertifikasi Pelaksanaan SMKI dengan ruang lingkup:

1. Setiap unit/pegawai dalam pelaksanaan join domain yang meliputi :

• Perangkat TIK dan perangkat pengguna dengan status BMN Kementerian Keuangan;
• Perangkat pengguna milik pribadi;
• Perangkat TIK dan perangkat pengguna dengan status sewa.

2. Perangkat TIK dapat berupa:

• Perangkat keras;
• Perangkat jaringan;
• Perangkat lunak.

3. Perangkat pengguna dapat berupa computer, laptop, tablet, printer, dan scanner.

Manfaat dari implementasi SMKI, yaitu Meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Efektivitas pengelolaan perangkat TIK dan perangkat pengguna secara terpusat. Meningkatkan ketersediaan layanan TIK. Meningkatkan keamanan sistem informasi dan Mengurangi risiko gangguan keamanan informasi dan gangguan layanan TIK.

Dalam implementasi ISO 27001:2013 berdasarkan ketentuan Setiap perangkat TIK dan perangkat pengguna yang terhubung LAN/WAN harus menggunakan jaringan Kemenkeu. Mengikuti struktur domain kemenkeu.go.id, Pengelola domain adalah Pusintek, Penggunaan perangkat pribadi harus mendapatkan ijin dari pejabat setingkat eselon III, Perangkat pribadi harus didaftarkan pada domain kemenkeu.go.id, Perangkat TIK dan perangkat pengguna dengan status sewa harus compatible dengan implementasi join domain, Perangkat TIK dan perangkat pengguna yang tidak dapat menerapkan join domain harus sepengetahuan pejabat setingkat eselon III. Perangkat pribadi yang mendukung layanan TIK dan pelaksanaan tugas harus memperhatikan keamanan informasi. Penggunaan akun kemenkeu.go.id untuk login ke perangkat TIK dan perangkat pengguna. Instalasi aplikasi hanya dapat diajukan kepada penanggung jawab join domain pad unit masing-masing dan Login menggunakan akun local dibatasi maksimal 6 bulan dengan mengajukan pengaktifkan akun local pada penanggung jawab join domain

Sanksi apabila tidak menerapkan ISO 27001:2013 yaitu Perangkat TIK dan perangkat pengguna tidak akan mendapatkan Fitur SSO dan Remote assistance. Perangkat TIK dilarang terhubung dengan jaringan Kemenkeu (persetujuan Unit TIK Pusat). Perangkat pengguna dilarang terhubung dengan jaringan Kemenkeu (persetujuan pejabat eselon III msing-masing). Hak akses pegawai yang terindikasi/berpotensi membahayakan aset informasi akan dibekukan/dicabut dan Dimungkinkan untuk melaporkan unit/pegawai dimaksud ke Itjen.

Seluruh Pegawai bertanggung jawab untuk Proaktif melakukan join domain. Menyampaikan surat permohonan ijin dalam penggunaan perangkat pengguna pribadi. Menjaga keamanan informasi perangkat pengguna sesuai tanggung jawabnya dan Melaporkan gangguan terkait join domain ke unit TIK masing-masing

AYO NGOPI “Ayo Ngobrolin Perkara Korupsi”

Kegiatan Ayo Ngopi dilaksanakan dengan menonton bersama film FISCUS. FISCUS adalah iklan layanan masyarakat yang berkisah tentang sosok pegawai DJP sederhana yang merepresentasikan institusi DJP secara keseluruhan untuk menepis anggapan masyarakat awam yang kerap meng"identik"kan pegawai pajak dengan korupsi dengan aksi nyata yang heroik dan humanis.