KPPN Surakarta, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, KPPN Surakarta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo atas realisasi penyaluran dana desa tahun 2022 lingkup KPPN Surakarta. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dalam pencapaian 100% penyaluran dana desa tahun 2022 pada bulan Oktober 2022. Sigit Nugroho, Kabid Pemerintahan Desa, menyampaikan kisah sukses penyaluran dana desa di Kabupaten Sukoharjo. Koordinasi intensif dengan Kepala Desa, penyelenggaraan pertemuan (desk) dengan desa-desa per kecamatan dalam rangka pengecekan data syarat salur yang akan diajukan, serta pemberian batas waktu kepada desa-desa menjadi kunci kesuksesan Beliau.

KPPN Surakarta, Kamis, 12 Januari 2023, KPPN Surakarta pro aktif ikut serta dalam mengawal Pelaksanaan Program Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pajak agar tepat, cepat dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Surakarta pada FGD Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah. FGD Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah ini dihadiri oleh Kabid Perbendaharaan BPKD Kabupaten Sukoharjo, Bapak Arifin Ibnu Islam yang memaparkan kendala dalam penyampaian rekonsiliasi pajak ke KPPN Surakarta. Ke depannya, dalam rangka mempercepat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak, perlu adanya komitmen bersama antara Pemda Sukoharjo dan KPP Pratama Sukoharjo agar penerimaan terealisasi dengan cepat.

KPPN Surakarta, Selasa, 10 Januari 2023, KPPN Surakarta mengapresiasi kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mencapai 100% dan Kabupaten Wonogiri yang mencapai 99,9%. KPPN Surakarta juga mendorong Pemda untuk segera melengkapi capaian output penyaluran Dana Desa tahun 2022 pada aplikasi OM SPAN. Hal ini disampaikan pada FGD Penyaluran Dana Desa Tahun 2023. Pada acara ini, KPPN Surakarta juga mendorong Pemda Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri untuk segera mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2023 agar pada saat DIPA disahkan, Pemda dapat segera mengajukan penyaluran dana desa.

KPPN Surakarta, Jumat, 6 Januari 2023, Kepala KPPN Surakarta menyampaikan apresiasi kepada BPKAD Surakarta yang telah melaksanakan rekonsiliasi pajak pusat atas beban APBD tercepat di antara Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerja KPPN Surakarta. Apresiasi tersebut disampaikan pada acara Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah antara BPKAD Surakarta, KPPN Surakarta, dan KPP Pratama Surakarta pada Jumat (6/1). Berita Acara Rekonsiliasi ini merupakan syarat penyaluran Dana Bagi Hasil sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Kepala KPPN Surakarta juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta agar terus menjaga sinergi yang baik dan tidak menunda permintaan konfirmasi penerimaan pajak ke KPPN sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

KPPN Surakarta, Kamis Sore, 22 Desember 2022, KPPN Surakarta melaksanakan FGD Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Kota Surakarta. Pembahasan pada FGD kali ini terkait realisasi penyaluran, penyerapan dana, capaian output kegiatan DAK Fisik tahun 2022, kendala yang dihadapi dan rekomendasi pengelolaan DAK Fisik tahun depan. DAK Fisik pada Kota Surakarta pada tahun ini telah selesai disalurkan yaitu sebesar 99,96% dari kontrak yang telah didaftarkan. Selanjutnya, realisasi penyerapan DAK Fisik agar dapat dilakukan percepatan sehingga capaian output dapat optimal. Harapannya, dengan adanya FGD ini dapat meningkatkan kerjasama yang baik antara pemda dengan KPPN sehingga penyaluran DAK Fisik dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

KPPN Surakarta, Kamis pagi , 22 Desember 2022, KPPN Surakarta menyelenggarakan FGD Pemberdayaan UMKM dengan mengundang 2 pelaku UMKM yaitu "Srimpi Crispy" dan "Intip & Karak Srambatan". Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia, diperlukan kontribusi aktif dan positif dari Kementerian Keuangan dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan program Pemberdayaan UMKM. Para pelaku UMKM menceritakan awal mula menggeluti bidang UMKM tersebut, bagaimana strategi pemasarannya, sejauh mana perkembangan UMKM nya dan menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi. Pemerintah, khususnya DJPb memiliki program layanan dan dukungan kepada UMKM melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, adanya "Pojok UMKM" pada KPPN diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk unggulannya sekaligus penyebarluasan informasi terkait program pembiayaan UMi dan KUR melalui brosur yang telah disediakan.

KPPN Surakarta, Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Desember 2022,Terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS, uang makan PNS, uang lembur PNS, dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023, tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. Pengintegrasian belanja pegawai dimaksud dilakukan dengan menyatukan anggaran belanja pegawai, yang semula dialokasikan pada satker lama (Kanwil Kemenag Provinsi, KanKemenag Kab/Kota, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Teologi Agama Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri) menjadi dialokasikan dan dilaksanakan pada satker Kanwil Kemenag Provinsi dan KanKemenag Kabupaten/kota (unit eselon 1 Sekretariat Jenderal) yang selanjutnya disebut satker yang dituju. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, KPPN Surakarta melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembuatan Gaji Induk Januari 2023 kepada 3 satker Kemenag lingkup kerja KPPN Surakarta. Ketiga satker tersebut adalah Kemenag Kota Surakarta, Kemenag Kabupaten Wonogiri dan Kemenag Kabupaten Sukoharjo dengan dipandu oleh CSO KPPN Surakarta, Bp. Eko Tjahyono.