Bertempat di Aula KPPN Surakarta telah dilangsungkan prosesi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Surakarta secara hybrid. Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Kepala KPPN Surakarta, Hartana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Kementerian/Lembaga. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Surakarta, Sekretaris BPKD Kabupaten Wonogiri, Kapolres Kab. Wonogiri, Kapolres Kab. Sukoharjo dan para KPA Satker Kementerian/Lembaga.
Dalam Sambutannya, Hartana memaparkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dengan harapan dapat menjadi perhatian bagi para KPA untuk peningkatan kualitas belanja dan pelaksanaan anggaran di Tahun Anggaran 2022. Pengecekan oleh KPA administrasi/kodefikasi isian DIPA, akselerasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengadaan barang dan jasa, penyiapan administrasi pejabat pengelola perbendaharaan dan kesiapan satker dalam implementasi SAKTI full modul di Tahun Anggaran 2022, menjadi hal penting yang disoroti Hartana dalam paparannya.
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah.
Dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi pada masa Pandemi Covid-19, APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang.
Ditengah upaya penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal 2022 yang dimanifestasikan dalam bentuk APBN tahun 2022 yang mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. APBN 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsive, antisipatif, dan fleksibel menghadapi ketidakpastian, serta tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian penghargaan kepada para KPA atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan keaktifan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam bertransaksi belanja pemerintah. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) atas sinergi dan kerjasamanya dengan KPPN Surakarta serta memberikan penghargaan mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jateng kepada desa terbaik di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2022.
Diakhir sambutannya, Hartana menyampaikan pesan dengan mengutip kata-kata mutiara dari dua tokoh dunia seorang penulis dari Inggris Duglas Adam, “Untuk memberikan pelayanan nyata, kamu harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas”. dan dari salah satu mantan presiden AS D.Eisenhower, “Kualitas Tertinggi untuk kepemimpinan adalah Integritas”.
Begitu pentingnya integritas bahkan dalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan, INTEGRITAS ditempatkan pada urutan pertama, dimaknai sebagai berpikir, berkata berperilaku dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, untuk selanjutnya bekerja secara PROFESIONAL, Selalu Membangun SINERGI, selalu meningkatkan PELAYANAN, dan senantiasa mengupayakan KESEMPURNAAN untuk menjadi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami Keluarga Besar KPPN Surakarta selaku insan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, senantiasa mendukung dan menerapkan jargon DJPb HANDAL, membangun hubungan Harmonis, selalu Amanah, Mengimplementasikan Digital, menerapkan Akuntabel dan tetap Loyal pada organisasi dan NKRI.
