Surakarta - Kepala KPPN Surakarta, Eko Budiyanto, turut menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani S.S., S.E., M.B.A., dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bank Indonesia, BPS, OJK, Bulog, Kejari, Polres, Kodim, KPPN, serta perangkat daerah terkait di lingkup Kota Surakarta.

Dengan tema “Sinergi Mendorong Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru,” forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pasokan pangan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada pada kondisi aman, mencukupi, dan terjangkau.

Jaga Stabilisasi Harga, Jaga Kenyamanan Warga di Masa Libur Nataru

Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai upaya antisipatif dibahas untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan inflasi Kota Surakarta tetap terkendali.

Ketersediaan pasokan, koordinasi distribusi, serta mitigasi potensi gangguan menjadi fokus pembahasan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil.

Selain itu, pada sesi diskusi lintas OPD dan instansi vertikal dibahas sejumlah isu strategis, antara lain:

• ketersediaan BBM subsidi untuk transportasi logistik,

• kenaikan permintaan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis,

• kesiapan BULOG dalam distribusi SPHP jagung bagi peternak untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur,

• pelaksanaan operasi pasar serta pemanfaatan fasilitas Controlled Atmosphere Storage (CAS),

• penguatan ekosistem pangan berkelanjutan melalui kerja sama antar daerah dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Langkah sinergis ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru.

KPPN Surakarta Sebagai Mitra Strategis Pengendalian Inflasi

Pada kesempatan tersebut, KPPN Surakarta menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi potensi tekanan inflasi pada akhir tahun hingga Februari 2026, menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Melalui penyaluran Belanja Negara dan Transfer ke Daerah (TKD) yang berjalan tepat waktu, KPPN Surakarta berkomitmen mendukung percepatan manfaat APBN bagi masyarakat, baik dalam bentuk: pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik, penguatan aktivitas ekonomi lokal, hingga stabilisasi distribusi dan harga kebutuhan pokok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

KPPN Surakarta tidak hanya berperan sebagai bendahara negara, tetapi juga menjalankan fungsi penting sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah.

Peran ini diwujudkan melalui :

• penyediaan analisis fiskal dan data APBN yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan;
• asistensi pengelolaan belanja pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran;
• rekomendasi kebijakan untuk memperkuat stabilitas fiskal daerah;
• dukungan atas tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berdampak pada pengendalian inflasi.

Dengan peran strategis tersebut, KPPN Surakarta menjadi mitra kunci dalam memastikan pemanfaatan anggaran publik berjalan optimal dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi Kota Surakarta. Selain itu, melalui sinergi yang solid antara seluruh unsur TPID, diharapkan inflasi Kota Surakarta dapat dijaga tetap rendah dan stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani periode akhir tahun dengan aman dan kebutuhannya terjamin.