Surakarta — Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, melaksanakan kunjungan kerja ke KPPN Surakarta pada Kamis, 12 Februari 2026. Kunjungan ini diawali dengan peninjauan langsung fasilitas kantor, dimulai dari area front office layanan hingga berakhir di Grha Artaka Lantai 2 KPPN Surakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu berinteraksi langsung dengan pegawai serta meninjau proses layanan perbendaharaan yang diberikan kepada satuan kerja. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung implementasi modernisasi layanan dan kesiapan KPPN sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan negara di daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan pengarahan Wamenkeu yang dihadiri oleh Staf Ahli Kepatuhan Pajak, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJP Provinsi Jawa Tengah II, Kepala KPPN Surakarta, perwakilan KPP Pratama dan KPPBC setempat, serta seluruh pejabat dan pegawai KPPN Surakarta. Dialog membahas transformasi peran DJPb, modernisasi layanan berbasis teknologi informasi, serta penguatan visi Integrated Treasury Indonesia.
Dalam arahannya, Wamenkeu menyampaikan apresiasi atas fasilitas gedung KPPN Surakarta yang dinilai sangat representatif, luas, serta memiliki rasio ruang kerja yang memadai bagi pegawai. Salah satunya dengan hadirnya Grha Artaka sebagai Pusat Studi Perbendaharaan Negara Surakarta. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk pertemuan internal Kemenkeu, tetapi juga sebagai pusat kegiatan intelektual, diskusi ekonomi, dan kolaborasi strategis di daerah.
Wamenkeu juga menekankan pentingnya memahami sejarah dan evolusi DJPb yang telah bertransformasi dari sistem manual berbasis kertas menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi. Transformasi tersebut tercermin dari efisiensi sumber daya manusia, dari sekitar 15.000 pegawai menjadi kurang lebih 6.000 pegawai, namun dengan kemampuan mengelola volume APBN yang terus meningkat secara signifikan.
Lebih lanjut, seluruh jajaran DJPb, khususnya di KPPN, didorong untuk mengubah pola pikir dari sekadar menjalankan fungsi administratif atau “kasir” menjadi economic manager, financial advisor, dan regional chief economist. Pegawai KPPN diharapkan mampu memahami dampak ekonomi dari setiap rupiah APBN yang disalurkan, termasuk Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menghadapi tantangan 10 hingga 20 tahun ke depan, Wamenkeu mengajak pegawai untuk bersikap visioner. Proses verifikasi administratif, seperti penelaahan kontrak, diproyeksikan akan semakin banyak dilakukan oleh sistem dan Artificial Intelligence (AI). Oleh karena itu, kompetensi pegawai perlu ditingkatkan dari kemampuan klerikal menuju kemampuan analitis, khususnya dalam mendeteksi anomali kebijakan serta menilai manfaat ekonomi suatu program atau proyek.
Dalam kesempatan tersebut, KPPN Surakarta juga didorong untuk menjadi pionir dalam merumuskan konsep Integrated Treasury Indonesia. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan kas negara dengan pemerintah daerah, mengingat lebih dari 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari APBN yang penyalurannya difasilitasi oleh KPPN.
Wamenkeu mencontohkan keberhasilan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kini ditransfer langsung dari pusat melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penerima sebagai wujud nyata modernisasi perbendaharaan yang lebih efisien. Inovasi serupa diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Wamenkeu menegaskan bahwa visi besar organisasi tidak hanya berasal dari Kantor Pusat, melainkan juga harus tumbuh dari pegawai di garis terdepan, yaitu KPPN. Pegawai di daerah didorong untuk aktif menyampaikan gagasan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat menjadi fondasi kebijakan di masa depan.
Pada isu lain, Wamenkeu menyoroti pentingnya pemanfaatan aset gedung KPPN yang luas sebagai ruang kolaborasi dan tempat bertemunya gagasan dengan para ekonom daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi wilayah Surakarta. Sinergi Kemenkeu Satu di daerah, yang melibatkan DJPb, DJP, DJBC, dan DJKN, juga perlu terus diperkuat, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas bersama secara efisien.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat peran KPPN Surakarta sebagai pusat layanan perbendaharaan modern sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
