KPPN Surakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 1 (pertama) dalam ajang festival bergengsi skala nasional “BMN Awards 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan” yang diadakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Setjen Kementerian Keuangan. Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan atas pengelolaan dan panatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan kategori satuan kerja (satker) menengah dalam pemenuhan Kualitas Data Master Aset. Pemberian penghargaan kepada KPPN Surakarta dilakukan pada peringatan Hari Oeang ke-75. Atas kinerja yang baik tersebut kualitas kelengkapan dan isian data master aset berupa tanah, bangunan dan rumah negara pada KPPN Surakarta melalui aplikasi SIMAN sangat dapat diandalkan.
BMN Awards di Lingkungan Kementerian Keuangan ini dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi secara langsung atas kinerja Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian BMN Awards 2021 dibagi menjadi beberapa kategori meliputi, Kualitas perencanaan BMN; Kualitas utilisasi dan Optimalisasi BMN; Kualitas pengamanan BMN; Kualitas penghapusan BMN; Kualitas data master aset dan Kualitas laporan BMN.
Apresiasi dan penghargaan atas capaian kualitas pemenuhan data master aset pada KPPN Surakarta ini tidak terlepas dari kerja sama segenap tim KPPN Surakarta, khususnya pada Sub Bagian Umum dalam menjaga kualitas kelengkapan dan ke-andalan data pada master aset BMN secara tertib dan teratur. “Harapan Saya, apresiasi dan penghargaan dari Menteri Keuangan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pegawai akan BMN (asset Awarness) dan pengelolaan BMN di KPPN Surakarta, pesan Kepala KPPN Surakarta, Hartana, kepada para semua pegawai KPPN Surakarta.
Hal yang patut dibanggakan lagi dalam BMN Awards 2021 ini adalah Terpilihnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Juara Umum pada acara BMN Awards ini. Prestasi sebagai juara umum dikarenakan kantor vertikal DJPb berhasil meraih juara pada setiap kategori dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kantor vertikal Unit Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan.
