Jl. Jos Sudarso No. 6 Ternate – 97711

Layanan

Layanan

Dasar Hukum:
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Kontrak (Contract Header)

Ringkasan Kontrak 
Isian Keterangan
No. Rfc otomatis terisi oleh sistem
⬜ Addendum dicentang hanya ketika akan melakukan addendum
   Kontrak tahunan baru  Addendum kontrak tahunan  Kontrak jamak baru  Addendum kontrak jamak  Kontrak
release baru		  Addendum
kontrak release
Tipe ADK  BCKA  BCAA  BCKM  BCAM  BCKR  BCAR
Tipe Kontrak Annual Year Annual Year Multi Year Multi Year Annual Year Annual Year
Tipe Komitmen Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Release Multi Year

Release Multi Year
 
Informasi Supplier

Sebelum melakukan pendaftaran kontrak, pastikan data supplier sudah sesuai dan sudah terdaftar pada KPPN Ternate.
Perubahan data supplier (misalnya perubahan nomor rekening atau NPWP) hanya bisa dilakukan apabila NRS dan site supplier tetap sama dengan data awal. Selain itu, satker harus melakukan pembatalan kontrak.

Isian Keterangan
Cari supplier untuk mencari data supplier yang sudah terdaftar dan otomatis mengisi data supplier dibawahnya
Nomor supplier  
NPWP  
Tipe Supplier untuk kontrak, tipe supplier wajib Tipe 2 (Penyedia Barang dan Jasa)
Nama site kombinasi NRS_Kode Pos
Kode pos  
Nomor rekening  
Nama bank  
 
Data Kontrak (Contract Header)
Isian Keterangan
⬜ Referensi Kontrak Multiyear dicentang hanya untuk merekam kontrak release
Nomor kontrak data unik kontrak, jika sudah ada nomor kontrak yang sama terdaftar pada SPAN, tidak bisa didaftarkan dua kali
Nilai kontrak
  • tidak boleh melampaui dana yang tersedia dalam pagu DIPA
  • harus sama dengan total nilai baris/line
  • nilai kontrak release harus lebih kecil atau sama dengan nilai kontrak jamaknya
Tipe kurs null dikosongkan oleh sistem apabila memilih mata uang IDR (Rupiah)
Nomor addendum diisikan jika akan mengajukan addendum
Tanggal addendum diisikan jika akan mengajukan addendum
Mata uang default IDR
Nilai rate null dikosongkan oleh sistem apabila memilih mata uang IDR (Rupiah)
Uraian Kontrak uraian pekerjaan dalam kontrak, free text maksimal 240 karakter
Jangka Waktu Pelaksanaan
  • Tgl. Mulai
  • Tgl. Selesai
Jangka Waktu Pemeliharaan
  • Tgl. Mulai
  • Tgl. Selesai
KPPN pilih KPPN 062 - Ternate
Nomor DIPA terisi otomatis oleh sistem
Tanggal DIPA terisi otomatis oleh sistem
Nomor Loan khusus PHLN
No NOL/NRC/PCSS/NOK/lainnya khusus PHLN
Tgl NOL/NRC/PCSS/NOK/lainnya khusus PHLN
Persentase Loan khusus PHLN
Kategori PHLN khusus PHLN
Ketentuan Sanksi diisikan sesuai dengan ketentuan pada kontrak dengan penyedia
Nilai uang muka null dikosongkan oleh sistem
Cara Pembayaran

dipilih sesuai kontrak satker

  • Sekaligus
  • Bertahap (Termin)
  • Kontrak bertahap
Bank/Asuransi Penjamin UM
(Uang Muka)
  • Tgl. Jaminan
  • Masa Berlaku
Nomor Surat Jaminan UM
(Uang Muka)
  • Tgl. Jaminan
  • Masa Berlaku
Bank/Asuransi Penjamin AT
  • Tgl. Jaminan
  • Masa Berlaku
Nomor Surat Jaminan AT
  • Tgl. Jaminan
  • Tgl. Berakhirnya
Koordinat  
Uraian Uang Muka null dikosongkan oleh sistem
Cara Pemotongan Retensi

dipilih sesuai kontrak satker (jika ada)

  • Sekaligus
  • Proporsional
  • Tidak teratur

 

Rencana Pembayaran (Contract Line)

Isian Keterangan
Nilai Kontrak otomatis terisi oleh sistem
No. Line otomatis terisi oleh sistem
Tipe Line default Belanja/Biaya
Deskripsi Line uraian line, free text maksimal 240 karakter
Kategori Line (Cara Tarik) default Rupiah Murni
Nilai Line
  • Jumlah nilai line harus sama dengan nilai kontrak
  • Jumlah nilai jadwal pembayaran (termin) yang berada dalam satu line harus sama dengan nilai line
Uang Muka null dikosongkan oleh sistem
Retensi null dikosongkan oleh sistem

 

Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Isian Keterangan
Nilai Line otomatis terisi oleh sistem setelah memilih line terkait
No. Jadwal Pembayaran otomatis terisi oleh sistem secara berurutan
Deskripsi Pembayaran uraian termin pembayaran, free text maksimal 240 karakter
Bayar Uang Muka? otomatis terpilih oleh sistem
Jenis Termin
  • Termin Non RPATA
  • Termin RPATA (hanya dipilih saat LLAT sesuai arahan dari KPPN)
Tanggal Pembayaran tanggal rencana pembayaran yang akan dilakukan
Pembayaran ke- pilih sesuai nomor/urutan jadwal pembayaran
Nilai Pembayaran Isikan sesuai nilai termin pada line terkait
Pengembalian UM null dikosongkan oleh sistem
Pengembalian Retensi null dikosongkan oleh sistem

 

Distribusi COA (Distribution)

Isian Keterangan
No. Distribusi otomatis terisi oleh sistem secara berurutan
Satker otomatis terisi oleh sistem
Kementerian, Eselon I otomatis terisi oleh sistem
Program dipilih sesuai kontrak satker
Aktivitas, KRO dipilih sesuai kontrak satker
AKUN dipilih sesuai kontrak satker, muncul jika sudah memilih Program
KPPN pilih KPPN 062 - Ternate
S. Dana
C. Penarikan
No. Register		 default A - RM
default 0 - RM
default 00000001 - DEFAULT Register 1
Rek. Bank otomatis terisi oleh sistem
Kewenangan otomatis terisi oleh sistem
Lokasi (Propinsi, Kab/Kota) otomatis terisi oleh sistem
Tipe Anggaran otomatis terisi oleh sistem
Intraco otomatis terisi oleh sistem
Cadangan otomatis terisi oleh sistem
Kode COA otomatis terisi oleh sistem, lakukan Pendetailan COA untuk memilih akun
Nilai otomatis terisi oleh sistem
PAGU otomatis terisi oleh sistem
Sisa Pagu otomatis terisi oleh sistem

 

Layanan

Pedoman Uraian dan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Lingkup KPPN Ternate

Berdasarkan Surat Kepala KPPN Ternate nomor S-240/KPN.3101/2025 tanggal 31 Januari 2025, berikut kami sampaikan Pedoman Uraian dan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Lingkup KPPN Ternate. Harap untuk operator aplikasi SAKTI beserta pejabat terkait (PPK dan PPSPM) dapat mengacu pada pedoman tersebut dalam pengajuan SPM.

Surat Terkait: S-240_KPN.3101_2025 Uraian SPM

PEDOMAN URAIAN DAN LAMPIRAN SPM
SATKER LINGKUP KPPN TERNATE

No

Jenis Belanja

Kode dan Uraian Jenis SPM

Uraian SPM

Dokumen Pendukung

Keterangan

SPM UANG PERSEDIAAN (SPM-UP)

1

Pengajuan UP RM

311 UP

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker .... Tahun Anggaran 20 ....

Surat persetujuan UP dari KPPN

Akun UP RM: 825111

2

Pengajuan UP PNBP

Penyediaan Uang Persediaan PNBP Satker .... Tahun Anggaran 20....

Akun UP PNBP: 825113

3

Pengajuan TUP RM

321 TUP

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker .... Tahun Anggaran 20....

1. Surat persetujuan TUP dari KPPN

2. Daftar Rincian TUP

Akun TUP RM: 825511

4

Pengajuan TUP PNBP

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan PNBP Satker .... Tahun Anggaran 20....

Akun TUP PNBP: 825513

SPM PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPM-GUP)

5

GUP Tunai RM

312 GUP

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja ....

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

Lampiran detail COA

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. Revolving UP minimal 50% dari Besaran UP Tunai

 

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja dan per sumber dana (tidak boleh digabung)

6

GUP Tunai PNBP

Penggantian Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

7

GUP KKP

317 GUP-KKP

Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. SPM GUP diajukan per jenis belanja dan per sumber dana (tidak boleh digabung)

 

8

GUP RM Nihil TA berjalan

313 GUP Nihil

Penggantian Uang Persediaan RM Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Bukti setor UP (jika ada)

1. Akun potongan GUP RM: 815111

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

9

GUP PNBP Nihil TA berjalan

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP PNBP: 815113

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

10

GUP SBSN Nihil TA berjalan

Penggantian Uang Persediaan SBSN Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP SBSN: 815111

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

11

GUP RM Nihil Lintas Tahun

Penggantian Uang Persediaan RM Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP RM: 815111

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

12

GUP PNBP Nihil Lintas Tahun

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP PNBP: 815113

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

13

GUP SBSN Nihil Lintas Tahun

313 GUP Nihil

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Bukti setor UP (jika ada)

1. Akun potongan GUP SBSN: 815111

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

SPM PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM-PTUP)

14

PTUP RM Nihil TA berjalan

322 PTUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan RM untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Daftar rincian permintaan TUP
3. Bukti setor UP (Jika ada)
4. Surat keterangan ketidaksesuaian penggunaan dana TUP (jika diperlukan)

1. Akun potongan PTUP RM: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

15

PTUP PNBP Nihil TA berjalan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP RM: 815513

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

16

PTUP SBSN Nihil TA berjalan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan SBSN untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP SBSN: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

17

PTUP RM Nihil Lintas Tahun

(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan RM untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP RM: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

18

PTUP PNBP Nihil Lintas Tahun
(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP PNBP: 815513
2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

19

PTUP SBSN Nihil Lintas Tahun

(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

 

322 PTUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan SBSN untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Daftar rincian permintaan TUP
3. Bukti setor UP (Jika ada)
4. Surat keterangan ketidaksesuaian penggunaan dana TUP (jika diperlukan)

1. Akun potongan PTUP SBSN: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

20

PTUP KKP

323 PTUP KKP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

SPM LS BELANJA PEGAWAI PNS/POLRI/TNI (SPM-LS AKUN 51xxxx)

21

Gaji Induk

211 GAJI INDUK

Pembayaran Gaji Induk bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan, dengan dokumen pendukung:
a. Halaman luar gaji
b. SKPP (jika ada pegawai baru)
c. SK perubahan pegawai/mutasi

2. Pengajuan SPM Gaji Induk paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan

3. Wajib dibayar kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

4. Pengajuan pembayaran gaji induk ke bendahara pengeluaran akan ditolak

22

Gaji Susulan

223 GAJI SUSULAN

Pembayaran Gaji Susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

23

Gaji Terusan

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran Gaji Terusan ke-.... bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

24

Kekurangan Gaji

222 KEKURANGAN GAJI

Pembayaran Kekurangan Gaji bulan .... tahun .... s.d. bulan .... tahun ....  untuk .... pegawai/ .... jiwa

25

Uang Makan

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran uang makan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan uang makan per pegawai
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon, tetapi tetap diproses melalui gaji.kemenkeu.go.id


2. Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

 

26

Uang Lembur

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran uang lembur bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar perhitungan uang lembur per pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur
2. Tidak perlu rekon, tetapi tetap diproses melalui gaji.kemenkeu.go.id
3. Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

27

Tunjangan Profesi

272 Tunjangan Kinerja (Non Interkoneksi)

Pembayaran .... bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Dipilih sesuai jenis pembayaran

1. Daftar perhitungan pembayaran tunjangan
2. SPTJM

3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Jenis pembayaran
- Tunjangan profesi guru
- Tunjangan profesi dosen
- Uang kehormatan profesor

2. Berdasarkan PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen

28

Honorarium Tetap/Rutin

237 LS-Banyak Penerima

Pembayaran honorarium .... bulan .... tahun .... sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi peruntukan honorarium

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3) atau banyak penerima (supplier tipe 6)

231 NON GAJI

Pembayaran kepada rekening bendahara

29

Honorarium Kegiatan

237 LS-Banyak Penerima

Pembayaran honorarium kegiatan .... bulan .... tahun .... sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi peruntukan honorarium

Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3) atau banyak penerima (supplier tipe 6)

231 NON GAJI

Pembayaran kepada rekening bendahara

SPM LS TUNJANGAN KINERJA (SPM-LS AKUN 51xxxx)

30

Tunjangan Kinerja Bulanan
(SP2D tanggal 1 hari libur)

271 Tunjangan Kinerja Bulanan

Pembayaran tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Berdasarkan PMK Nomor 20 Tahun 2023
2. Diajukan ke KPPN paling lambat hari kerja kedua sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

31

Tunjangan Kinerja Bulanan
(SP2D tanggal 1 hari kerja)

271 Tunjangan Kinerja Bulanan

1. Berdasarkan PMK Nomor 20 Tahun 2023
2. Diajukan ke KPPN paling lambat hari kerja terakhir sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

32

Tunjangan Kinerja Susulan

272 Tunjangan Kinerja Susulan

Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Pembayaran tunjangan kinerja untuk satker dengan periode perhitungan kinerja setelah periode pembayaran (bulan berjalan)

2. Contoh: tukin Januari 2024 dibayarkan pada bulan Februari 2024, diajukan ke KPPN tanggal 1 Februari 2024

33

Kekurangan Tunjangan Kinerja

273 Kekurangan Tunjangan Kinerja

Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Kekurangan tukin karena kenaikan grade/kelas pembayaran yang ditetapkan sesuai SK
2. Kekurangan karena kenaikan besaran tukin pada kementerian/lembaga

34

Selisih Tunjangan Kinerja

Pembayaran selisih tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

Kekurangan karena selisih besaran kelas tukin dengan tunjangan profesi untuk guru/dosen

SPM LS BELANJA NON KONTRAKTUAL

35

Perjalanan Dinas

237 LS-BANYAK PENERIMA/
231 NON GAJI

Pembayaran perjalanan dinas untuk .... pegawai sesuai SPD nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi perjalanan dinas

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Penggunaan akun sesuai ketentuan peruntukan perjalanan dinas

36

Pembayaran kepada Pihak Ketiga Non Kontraktual/
Sekaligus

231 NON GAJI

Pembayaran belanja .... sesuai .... nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan bukti pengadaan sesuai dengan ketentuan

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)
Belanja bantuan sosial (57xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. Bukti pengadaan dapat berupa:
- kuitansi
- tagihan
- invoice

37

Pembayaran kepada Pihak Ketiga Non Kontraktual/
Sekaligus

231 NON GAJI

Pembayaran belanja .... sesuai SPK nomor .... tanggal .... BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)
Belanja bantuan sosial (57xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

 

 

 

SPM LS BELANJA KONTRAKTUAL

38

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Sekaligus)

111 NON GAJI KONTRAKTUAL

Pembayaran .... sesuai BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. SSP
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu mencantumkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM

39

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Uang muka)

Pembayaran uang muka sesuai Jaminan Uang Muka nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. Salinan jaminan uang muka yang telah dilegalisir PPK
3. Surat pernyataan keabsahan jaminan
4. SSP
5. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu menyebutkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM


2. Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima

40

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Termin berjalan)

Pembayaran termin ke-.... sesuai BAPP nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. SSP
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu mencantumkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM

41

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Termin terakhir)

Pembayaran termin ke-.... sesuai BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

42

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Retensi)

111 NON GAJI KONTRAKTUAL

Pembayaran retensi sesuai Jaminan Pemeliharaan nomor .... tanggal .... BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. Salinan jaminan pemeliharaan yang telah dilegalisir PPK
3. Surat pernyataan keabsahan jaminan
4. SSP

1. Tidak perlu menyebutkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM


2. Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima

 

 

 

SPM LS BELANJA PENGHASILAN PPNPN

43

Penghasilan PPNPN Induk

217 Penghasilan PPNPN Induk

Pembayaran Penghasilan PPNPN Induk bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id


2. Rekon dan pengajuan SPM PPNPN Induk dilakukan tanggal 21-26 bulan berkenaan (menyesuaikan dengan hari libur)


3. Pembayaran PPNPN Induk untuk komisioner KPU dan Bawaslu/hakim adhoc/RRI dimintakan untuk pembayaran bulan berikutnya, uraian SPM menyesuaikan

44

Penghasilan PPNPN Susulan

227 Penghasilan PPNPN Susulan

Pembayaran Penghasilan PPNPN Susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

45

Lembur PPNPN

237 LS Banyak Penerima

Pembayaran belanja barang berupa uang lembur PPNPN bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Lembur PPNPN
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon ke KPPN, tetapi tetap diproses melalui gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id


2. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur


3. Pembayaran kepada rekening banyak penerima (supplier tipe 6)

SPM LS BELANJA GAJI DAN GAJI LAINNYA PPPK

46

Gaji Induk PPPK

212 Gaji Induk PPPK

Pembayaran Gaji Induk PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

47

Gaji Susulan PPPK

226 GAJI SUSULAN/
TERUSAN PPPK

Pembayaran Gaji Susulan PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

48

Kekurangan Gaji PPPK

228 KEKURANGAN GAJI PPPK

Pembayaran Kekurangan Gaji PPPK bulan .... tahun .... s.d. bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

49

Uang Makan PPPK

229 GAJI LAINNYA PPPK

Pembayaran Uang Makan PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan per pegawai
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu rekon ke KPPN (proses hitung dan buat ADK dari GPP Desktop)

50

Uang Lembur PPPK

229 GAJI LAINNYA PPPK

Pembayaran Uang Lembur PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar Perhitungan Uang Lembur
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon ke KPPN (proses hitung dan buat ADK dari GPP Desktop)

 

2. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur

SPM LS GAJI/PENGHASILAN KE-13

51

Gaji Ke-13

(PNS/TNI/
POLRI)

216 Gaji Ke-13 PNS/TNI/
POLRI

Pembayaran Gaji Ke-13 tahun .... untuk .... pegawai

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)

1. Berdasarkan juknis tahun berjalan
2. Untuk gaji wajib melakukan rekon terlebih dahulu

52

Gaji ke-13

(PPPK)

262 Gaji Ke-13 PPPK

53

Gaji ke-13

 

(PPNPN)

264 Penghasilan Ke-13 PPNPN

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) 13 PPNPN
2. SPTJM

3. SSP (jika ada)

54

Tunjangan Kinerja Ke-13

269 Tukin ke-13

Pembayaran Tunjangan Kinerja Ke-13 tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Kinerja
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)

SPM LS THR

55

THR Gaji

(PNS/TNI/POLRI)

251 THR Gaji PNS/TNI/Polri

Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun .... untuk .... pegawai

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)

1. Berdasarkan juknis tahun berjalan
2. Untuk gaji wajib melakukan rekon terlebih dahulu

56

THR Gaji

(PPPK)

252 THR PPPK

57

THR Gaji

(PPNPN)

254 THR PPNPN

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SSP (jika ada)

58

THR Tunjangan Kinerja

259 THR Tunkin

Pembayaran THR Tunjangan Kinerja tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan THR Tunjangan Kinerja
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)

 

SPM PENGESAHAN HIBAH DAN BLU

59

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

(Pengesahan satu kali per triwulan)

511 PENGESAHAN BLU

Pengesahan ke-.... Pendapatan dan/atau Belanja BLU Triwulan .... Tahun Anggaran 20...

1. SP3B BLU
2. SPTJM

-

60

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

(Pengesahan lebih dari satu kali per triwulan)

Pengesahan Pertama/Kedua/Ke.... Pendapatan dan/atau Belanja BLU Triwulan .... Tahun Anggaran 20...

61

Pengesahan Hibah Uang

512 PENGESAHAN HIBAH

Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Uang Tahun Anggaran 20.... untuk kegiatan .... sesuai .... nomor .... tanggal ....

*) Dipilih berdasarkan sumber dana dan dasar pengesahan hibah

1. SP2HL
2. SPTMHL
3. Rekening koran rekening hibah
4. Surat penetapan nomor register hibah
5. Surat persetujuan pembukaan rekening

1. Sumber dana hibah dapat berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri


2. Dasar Pengesahan Hibah dapat berupa:
- Surat Perjanjian Hibah
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN)


3. Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

SPM PENGEMBALIAN

62

Pengembalian Pajak

411 SPM-KP-PAJAK

Untuk membayar/memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan (PPN/PPh Pasal ...., dll.) Tahun 20.... Pendapatan (PPN/PPh Pasal ...., dll.) untuk (Orang Pribadi/Badan) Kota/Kabupaten ....

1. Surat Keputusan Pengembalian
2. Lampiran memuat rincian yang akan terutang

-

 

 

SPM KOREKSI

63

Koreksi ke KPPN untuk penggantian rekening khusus, BAS, deskripsi/
uraian SPM

515 KOREKSI

-

1. SPM hasil koreksi
2. SPM asli sebelum koreksi
3. Surat permintaan koreksi
4. Detil permintaan koreksi
5. SPTJM

Berdasarkan PER-16/PB/2024 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN

 

Layanan

Pedoman Uraian dan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Lingkup KPPN Ternate

Berdasarkan Surat Kepala KPPN Ternate nomor S-240/KPN.3101/2025 tanggal 31 Januari 2025, berikut kami sampaikan Pedoman Uraian dan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Lingkup KPPN Ternate. Harap untuk operator aplikasi SAKTI beserta pejabat terkait (PPK dan PPSPM) dapat mengacu pada pedoman tersebut dalam pengajuan SPM.

Surat Terkait: S-240_KPN.3101_2025 Uraian SPM

PEDOMAN URAIAN DAN LAMPIRAN SPM
SATKER LINGKUP KPPN TERNATE

No

Jenis Belanja

Kode dan Uraian Jenis SPM

Uraian SPM

Dokumen Pendukung

Keterangan

SPM UANG PERSEDIAAN (SPM-UP)

1

Pengajuan UP RM

311 UP

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker .... Tahun Anggaran 20 ....

Surat persetujuan UP dari KPPN

Akun UP RM: 825111

2

Pengajuan UP PNBP

Penyediaan Uang Persediaan PNBP Satker .... Tahun Anggaran 20....

Akun UP PNBP: 825113

3

Pengajuan TUP RM

321 TUP

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker .... Tahun Anggaran 20....

1. Surat persetujuan TUP dari KPPN

2. Daftar Rincian TUP

Akun TUP RM: 825511

4

Pengajuan TUP PNBP

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan PNBP Satker .... Tahun Anggaran 20....

Akun TUP PNBP: 825513

SPM PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPM-GUP)

5

GUP Tunai RM

312 GUP

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja ....

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

Lampiran detail COA

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. Revolving UP minimal 50% dari Besaran UP Tunai

 

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja dan per sumber dana (tidak boleh digabung)

6

GUP Tunai PNBP

Penggantian Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

7

GUP KKP

317 GUP-KKP

Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. SPM GUP diajukan per jenis belanja dan per sumber dana (tidak boleh digabung)

 

8

GUP RM Nihil TA berjalan

313 GUP Nihil

Penggantian Uang Persediaan RM Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Bukti setor UP (jika ada)

1. Akun potongan GUP RM: 815111

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

9

GUP PNBP Nihil TA berjalan

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP PNBP: 815113

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

10

GUP SBSN Nihil TA berjalan

Penggantian Uang Persediaan SBSN Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP SBSN: 815111

 

2. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

3. SPM GUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

11

GUP RM Nihil Lintas Tahun

Penggantian Uang Persediaan RM Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP RM: 815111

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

12

GUP PNBP Nihil Lintas Tahun

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan GUP PNBP: 815113

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

13

GUP SBSN Nihil Lintas Tahun

313 GUP Nihil

Penggantian Uang Persediaan PNBP Nihil untuk keperluan belanja ….

 

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Bukti setor UP (jika ada)

1. Akun potongan GUP SBSN: 815111

 

2. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

SPM PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM-PTUP)

14

PTUP RM Nihil TA berjalan

322 PTUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan RM untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Daftar rincian permintaan TUP
3. Bukti setor UP (Jika ada)
4. Surat keterangan ketidaksesuaian penggunaan dana TUP (jika diperlukan)

1. Akun potongan PTUP RM: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

15

PTUP PNBP Nihil TA berjalan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP RM: 815513

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

16

PTUP SBSN Nihil TA berjalan

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan SBSN untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP SBSN: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

17

PTUP RM Nihil Lintas Tahun

(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan RM untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP RM: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk RM

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

18

PTUP PNBP Nihil Lintas Tahun
(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PNBP untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Akun potongan PTUP PNBP: 815513
2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk PNBP

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

19

PTUP SBSN Nihil Lintas Tahun

(Nihil TUP diajukan bulan Januari TA berikutnya)

 

322 PTUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan SBSN untuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

1. Lampiran detail COA
2. Daftar rincian permintaan TUP
3. Bukti setor UP (Jika ada)
4. Surat keterangan ketidaksesuaian penggunaan dana TUP (jika diperlukan)

1. Akun potongan PTUP SBSN: 815511

2. SPM PTUP diajukan per jenis belanja (tidak boleh digabung) untuk SBSN

3. Khusus akhir tahun, jika SPM diajukan setelah tanggal 31 Desember 2024 (s.d. periode pertanggungjawaban yang ditetapkan)

20

PTUP KKP

323 PTUP KKP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan KKPuntuk keperluan belanja …. sebagai pengesahan atas UP Tahun Anggaran 20....

*) Dipilih sesuai jenis belanja

Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

SPM LS BELANJA PEGAWAI PNS/POLRI/TNI (SPM-LS AKUN 51xxxx)

21

Gaji Induk

211 GAJI INDUK

Pembayaran Gaji Induk bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan, dengan dokumen pendukung:
a. Halaman luar gaji
b. SKPP (jika ada pegawai baru)
c. SK perubahan pegawai/mutasi

2. Pengajuan SPM Gaji Induk paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan

3. Wajib dibayar kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

4. Pengajuan pembayaran gaji induk ke bendahara pengeluaran akan ditolak

22

Gaji Susulan

223 GAJI SUSULAN

Pembayaran Gaji Susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

23

Gaji Terusan

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran Gaji Terusan ke-.... bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/ .... jiwa

24

Kekurangan Gaji

222 KEKURANGAN GAJI

Pembayaran Kekurangan Gaji bulan .... tahun .... s.d. bulan .... tahun ....  untuk .... pegawai/ .... jiwa

25

Uang Makan

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran uang makan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan uang makan per pegawai
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon, tetapi tetap diproses melalui gaji.kemenkeu.go.id


2. Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

 

26

Uang Lembur

221 GAJI LAINNYA

Pembayaran uang lembur bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar perhitungan uang lembur per pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur
2. Tidak perlu rekon, tetapi tetap diproses melalui gaji.kemenkeu.go.id
3. Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3)

27

Tunjangan Profesi

272 Tunjangan Kinerja (Non Interkoneksi)

Pembayaran .... bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Dipilih sesuai jenis pembayaran

1. Daftar perhitungan pembayaran tunjangan
2. SPTJM

3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Jenis pembayaran
- Tunjangan profesi guru
- Tunjangan profesi dosen
- Uang kehormatan profesor

2. Berdasarkan PMK Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen

28

Honorarium Tetap/Rutin

237 LS-Banyak Penerima

Pembayaran honorarium .... bulan .... tahun .... sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi peruntukan honorarium

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3) atau banyak penerima (supplier tipe 6)

231 NON GAJI

Pembayaran kepada rekening bendahara

29

Honorarium Kegiatan

237 LS-Banyak Penerima

Pembayaran honorarium kegiatan .... bulan .... tahun .... sesuai SK nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi peruntukan honorarium

Pembayaran kepada rekening pegawai (supplier tipe 3) atau banyak penerima (supplier tipe 6)

231 NON GAJI

Pembayaran kepada rekening bendahara

SPM LS TUNJANGAN KINERJA (SPM-LS AKUN 51xxxx)

30

Tunjangan Kinerja Bulanan
(SP2D tanggal 1 hari libur)

271 Tunjangan Kinerja Bulanan

Pembayaran tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Berdasarkan PMK Nomor 20 Tahun 2023
2. Diajukan ke KPPN paling lambat hari kerja kedua sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

31

Tunjangan Kinerja Bulanan
(SP2D tanggal 1 hari kerja)

271 Tunjangan Kinerja Bulanan

1. Berdasarkan PMK Nomor 20 Tahun 2023
2. Diajukan ke KPPN paling lambat hari kerja terakhir sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

32

Tunjangan Kinerja Susulan

272 Tunjangan Kinerja Susulan

Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja pegawai
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Pembayaran tunjangan kinerja untuk satker dengan periode perhitungan kinerja setelah periode pembayaran (bulan berjalan)

2. Contoh: tukin Januari 2024 dibayarkan pada bulan Februari 2024, diajukan ke KPPN tanggal 1 Februari 2024

33

Kekurangan Tunjangan Kinerja

273 Kekurangan Tunjangan Kinerja

Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Kekurangan tukin karena kenaikan grade/kelas pembayaran yang ditetapkan sesuai SK
2. Kekurangan karena kenaikan besaran tukin pada kementerian/lembaga

34

Selisih Tunjangan Kinerja

Pembayaran selisih tunjangan kinerja bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

Kekurangan karena selisih besaran kelas tukin dengan tunjangan profesi untuk guru/dosen

SPM LS BELANJA NON KONTRAKTUAL

35

Perjalanan Dinas

237 LS-BANYAK PENERIMA/
231 NON GAJI

Pembayaran perjalanan dinas untuk .... pegawai sesuai SPD nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan deskripsi perjalanan dinas

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Penggunaan akun sesuai ketentuan peruntukan perjalanan dinas

36

Pembayaran kepada Pihak Ketiga Non Kontraktual/
Sekaligus

231 NON GAJI

Pembayaran belanja .... sesuai .... nomor .... tanggal ....

*) Cantumkan bukti pengadaan sesuai dengan ketentuan

1. Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)
Belanja bantuan sosial (57xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

2. Bukti pengadaan dapat berupa:
- kuitansi
- tagihan
- invoice

37

Pembayaran kepada Pihak Ketiga Non Kontraktual/
Sekaligus

231 NON GAJI

Pembayaran belanja .... sesuai SPK nomor .... tanggal .... BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. SSP (jika ada)
2. Lampiran detail COA

Jenis belanja:

Belanja barang (52xxxx)

Belanja modal (53xxxx)
Belanja bantuan sosial (57xxxx)

Belanja lain-lain (58xxxx)

 

 

 

SPM LS BELANJA KONTRAKTUAL

38

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Sekaligus)

111 NON GAJI KONTRAKTUAL

Pembayaran .... sesuai BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. SSP
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu mencantumkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM

39

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Uang muka)

Pembayaran uang muka sesuai Jaminan Uang Muka nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. Salinan jaminan uang muka yang telah dilegalisir PPK
3. Surat pernyataan keabsahan jaminan
4. SSP
5. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu menyebutkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM


2. Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima

40

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Termin berjalan)

Pembayaran termin ke-.... sesuai BAPP nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. SSP
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu mencantumkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM

41

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Termin terakhir)

Pembayaran termin ke-.... sesuai BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

42

Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(Retensi)

111 NON GAJI KONTRAKTUAL

Pembayaran retensi sesuai Jaminan Pemeliharaan nomor .... tanggal .... BAST nomor .... tanggal .... BAP nomor .... tanggal ....

1. Kartu pengawasan kontrak
2. Salinan jaminan pemeliharaan yang telah dilegalisir PPK
3. Surat pernyataan keabsahan jaminan
4. SSP

1. Tidak perlu menyebutkan nomor kontrak, karena sudah ada pada header SPM


2. Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima

 

 

 

SPM LS BELANJA PENGHASILAN PPNPN

43

Penghasilan PPNPN Induk

217 Penghasilan PPNPN Induk

Pembayaran Penghasilan PPNPN Induk bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

1. Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id


2. Rekon dan pengajuan SPM PPNPN Induk dilakukan tanggal 21-26 bulan berkenaan (menyesuaikan dengan hari libur)


3. Pembayaran PPNPN Induk untuk komisioner KPU dan Bawaslu/hakim adhoc/RRI dimintakan untuk pembayaran bulan berikutnya, uraian SPM menyesuaikan

44

Penghasilan PPNPN Susulan

227 Penghasilan PPNPN Susulan

Pembayaran Penghasilan PPNPN Susulan bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SK nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

45

Lembur PPNPN

237 LS Banyak Penerima

Pembayaran belanja barang berupa uang lembur PPNPN bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar Pembayaran Lembur PPNPN
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon ke KPPN, tetapi tetap diproses melalui gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id


2. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur


3. Pembayaran kepada rekening banyak penerima (supplier tipe 6)

SPM LS BELANJA GAJI DAN GAJI LAINNYA PPPK

46

Gaji Induk PPPK

212 Gaji Induk PPPK

Pembayaran Gaji Induk PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)
4. Lampiran detail COA

Wajib rekonsiliasi gaji terlebih dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

47

Gaji Susulan PPPK

226 GAJI SUSULAN/
TERUSAN PPPK

Pembayaran Gaji Susulan PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

48

Kekurangan Gaji PPPK

228 KEKURANGAN GAJI PPPK

Pembayaran Kekurangan Gaji PPPK bulan .... tahun .... s.d. bulan .... tahun .... untuk .... pegawai/.... jiwa

49

Uang Makan PPPK

229 GAJI LAINNYA PPPK

Pembayaran Uang Makan PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan per pegawai
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

Tidak perlu rekon ke KPPN (proses hitung dan buat ADK dari GPP Desktop)

50

Uang Lembur PPPK

229 GAJI LAINNYA PPPK

Pembayaran Uang Lembur PPPK bulan .... tahun .... untuk .... pegawai sesuai SPKL nomor .... tanggal ....

1. Daftar Perhitungan Uang Lembur
2. SSP (jika ada)
3. Lampiran detail COA

1. Tidak perlu rekon ke KPPN (proses hitung dan buat ADK dari GPP Desktop)

 

2. Tanggal Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) wajib sebelum pelaksanaan lembur

SPM LS GAJI/PENGHASILAN KE-13

51

Gaji Ke-13

(PNS/TNI/
POLRI)

216 Gaji Ke-13 PNS/TNI/
POLRI

Pembayaran Gaji Ke-13 tahun .... untuk .... pegawai

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)

1. Berdasarkan juknis tahun berjalan
2. Untuk gaji wajib melakukan rekon terlebih dahulu

52

Gaji ke-13

(PPPK)

262 Gaji Ke-13 PPPK

53

Gaji ke-13

 

(PPNPN)

264 Penghasilan Ke-13 PPNPN

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) 13 PPNPN
2. SPTJM

3. SSP (jika ada)

54

Tunjangan Kinerja Ke-13

269 Tukin ke-13

Pembayaran Tunjangan Kinerja Ke-13 tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Kinerja
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)

SPM LS THR

55

THR Gaji

(PNS/TNI/POLRI)

251 THR Gaji PNS/TNI/Polri

Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun .... untuk .... pegawai

1. Halaman luar gaji
2. Daftar perubahan data pegawai
3. SSP (jika ada)

1. Berdasarkan juknis tahun berjalan
2. Untuk gaji wajib melakukan rekon terlebih dahulu

56

THR Gaji

(PPPK)

252 THR PPPK

57

THR Gaji

(PPNPN)

254 THR PPNPN

1. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN
2. SSP (jika ada)

58

THR Tunjangan Kinerja

259 THR Tunkin

Pembayaran THR Tunjangan Kinerja tahun .... untuk .... pegawai

1. Rekapitulasi Perhitungan THR Tunjangan Kinerja
2. SPTJM
3. SSP (jika ada)

 

SPM PENGESAHAN HIBAH DAN BLU

59

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

(Pengesahan satu kali per triwulan)

511 PENGESAHAN BLU

Pengesahan ke-.... Pendapatan dan/atau Belanja BLU Triwulan .... Tahun Anggaran 20...

1. SP3B BLU
2. SPTJM

-

60

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

(Pengesahan lebih dari satu kali per triwulan)

Pengesahan Pertama/Kedua/Ke.... Pendapatan dan/atau Belanja BLU Triwulan .... Tahun Anggaran 20...

61

Pengesahan Hibah Uang

512 PENGESAHAN HIBAH

Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Uang Tahun Anggaran 20.... untuk kegiatan .... sesuai .... nomor .... tanggal ....

*) Dipilih berdasarkan sumber dana dan dasar pengesahan hibah

1. SP2HL
2. SPTMHL
3. Rekening koran rekening hibah
4. Surat penetapan nomor register hibah
5. Surat persetujuan pembukaan rekening

1. Sumber dana hibah dapat berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri


2. Dasar Pengesahan Hibah dapat berupa:
- Surat Perjanjian Hibah
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN)


3. Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

SPM PENGEMBALIAN

62

Pengembalian Pajak

411 SPM-KP-PAJAK

Untuk membayar/memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan (PPN/PPh Pasal ...., dll.) Tahun 20.... Pendapatan (PPN/PPh Pasal ...., dll.) untuk (Orang Pribadi/Badan) Kota/Kabupaten ....

1. Surat Keputusan Pengembalian
2. Lampiran memuat rincian yang akan terutang

-

 

 

SPM KOREKSI

63

Koreksi ke KPPN untuk penggantian rekening khusus, BAS, deskripsi/
uraian SPM

515 KOREKSI

-

1. SPM hasil koreksi
2. SPM asli sebelum koreksi
3. Surat permintaan koreksi
4. Detil permintaan koreksi
5. SPTJM

Berdasarkan PER-16/PB/2024 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN

 

Layanan

Berikut beberapa hal penting terkait pendaftaran data kontrak yang perlu diperhatikan:

  1. Pendaftaran data kontrak ke KPPN dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Kontrak ditandatangani.
  2. Dalam hal terdapat perubahan/addendum, PPK menyampaikan data perubahan Kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatangan perubahan/addendum kontrak.
  3. Upload dokumen pendukung data kontrak dilakukan melalui SAKTI Modul Komitmen > Upload/Rekam > Upload Dok Pendukung Kontrak
  4. Mohon pastikan telah upload berkas pendukung data kontrak sebelum melakukan OTP pada user PPK.

 

Layanan

Pengelolaan Data Kontrak
Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
Pengelolaan Data Kontrak merupakan kegiatan pendaftaran, perubahan (addendum), pembatalan, dan penutupan data kontrak pada level satuan kerja.


Pendaftaran Kontrak Tahunan
Mekanisme Pendaftaran Data Kontrak Tahunan
Pendaftaran Data Kontrak Tahunan melalui SAKTI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman data kontrak pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Kontrak
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Kontrak pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Kontrak Interkoneksi OTP > Pilih Nomor Kontrak yang akan didaftarkan > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Bukti Upload ADK KONTRAK (BCKA) yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier
    2. Resume Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Cetak > Cetak Resume Kontrak
    3. Karwas Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Karwas Kontrak
    4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan pencatatan NRK (CAN) secara manual pada menu Komitmen > Upload/Rekam > Upload Rekam ADK CAN

Addendum Kontrak Tahunan
Mekanisme Perubahan Data Kontrak (Addendum) Kontrak Tahunan
Perubahan Data Kontrak Tahunan melalui SAKTI terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Perubahan Data Kontrak Tanpa Merubah Struktur Kontrak, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman perubahan data kontrak pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Kontrak
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Kontrak pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Kontrak Interkoneksi OTP > Pilih Nomor Kontrak yang akan dilakukan perubahan > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Bukti Upload ADK KONTRAK (BCAA) yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring  ADK Kontrak dan Supplier
    2. Resume Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Cetak > Cetak Resume Kontrak
    3. Karwas Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Karwas Kontrak
    4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan pencatatan NRK (CAN) secara manual pada  menu Komitmen > Upload/Rekam > Upload Rekam ADK CAN

b. Perubahan Data Kontrak Dengan Merubah Struktur Kontrak, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman perubahan data kontrak pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Kontrak
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Kontrak pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Kontrak Interkoneksi OTP > Pilih Nomor Kontrak yang akan dilakukan perubahan > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Surat Permohonan Perubahan Data Kontrak;
    2. Bukti Upload ADK KONTRAK (BCAA/BCAR/BCAM) yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier
   3. Resume Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Cetak > Cetak Resume Kontrak
   4. Karwas Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Karwas Kontrak
4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan pencatatan NRK (CAN) secara manual pada menu Komitmen > Upload/Rekam > Upload Rekam ADK CAN

Pendaftaran Kontrak Multiyears
Mekanisme Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)
Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak (Multiyears) melalui SAKTI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman data kontrak pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Kontrak
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Kontrak pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Kontrak Interkoneksi OTP > Pilih Nomor Kontrak yang akan didaftarkan > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Bukti Upload ADK KONTRAK (BCKM) yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier
    2. Resume Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Cetak > Cetak Resume Kontrak
4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan pencatatan NRK (CAN) secara manual pada menu Komitmen > Upload/Rekam > Upload Rekam ADK CAN
5. Setelah mencatat CAN Multiyears, Operator Komitmen melanjutkan proses perekaman Data Komitmen Tahunan atas Kontrak Tahun Jamak (Release Multiyear).

Pendaftaran Release Multiyears
Mekanisme Pendaftaran Komitmen Tahunan Atas Data Kontrak Tahun Jamak (Release Multiyear)
Pendaftaran Data Kontrak Tahunan melalui SAKTI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman data kontrak pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Kontrak
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Kontrak pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Kontrak Interkoneksi OTP > Pilih Nomor Kontrak yang akan didaftarkan > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Bukti Upload ADK KONTRAK (BCKR) yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier
    2. Resume Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Cetak > Cetak Resume Kontrak
    3. Karwas Kontrak yang dapat diunduh pada menu Komitmen > Monitoring > Karwas Kontrak
4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan pencatatan NRK (CAN) secara manual pada menu Komitmen > Upload/Rekam > Upload Rekam ADK CAN

Juknis Lainnya
- Petunjuk Teknis Perekaman BAST Kontraktual

Layanan

Pengelolaan Data Supplier
Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Pengelolaan Data Supplier merupakan kegiatan pendaftaran (register), perubahan (update), penonaktifan (deaktivasi), atau penggabungan (merge) data supplier pada level satuan kerja.


Jenis dan peruntukkan data supplier adalah sebagai berikut

Kode Nama Tipe Supplier Jenis Transaksi
1 SATKER
  • Transaksi yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran satuan kerja;
  • Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan.

Contoh: Rekening Bendahara 
2 PENYEDIA BARANG/JASA
  • Transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
  • Transaksi belanja non kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme langsung

Contoh: Rekening rekanan/perusahaan penyedia Barang/Jasa
3 PEGAWAI
  • Transaksi Belanja Pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima

Contoh: Rekening pegawai (ASN) baik gaji maupun non gaji
4 BABUN
  • Transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) kecuali yang dikelompokkan ke dalam tipe 5 dan tipe 6
5 TRANSFER DAERAH
  • Transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima
6 BANYAK PENERIMA
  • Transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan sosial.
  • Transaksi konsorsium yang dimaksud adalah pembayaran yang ditujukan langsung kepada masing-masing anggota.
  • Pembayaran secara langsung kepada penerima yang bukan pegawai dari Satuan Kerja yang mengajukan tagihan (dengan menggunakan rekening selain yang dipakai untuk pembayaran gaji/honor/lembur sebagaimana dalam tipe 3)

Contoh: Rekening perorangan Non-PNS/PPNPN, Rekening penerima bantuan,  
7 LAIN-LAIN
  • Transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.

 

Mekanisme Pendaftaran Data Supplier
Pendaftaran Data Supplier melalui SAKTI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perekaman data supplier pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Supplier
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Supplier pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Supplier Interkoneksi OTP > Pilih Supplier yang akan didaftarkan (termasuk memilih Site Bank) > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan berkas ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Surat Pendaftaran Supplier; dan
    2. Data dukung berupa scan buku rekening/rekening koran; SKPP Mutasi; SK Pengangkatan CPNS/PNS; dan lain-lain jika diperlukan.
4. Setelah proses di KPPN selesai, operator komitmen melakukan monitoring pada user operator komitmen pada menu Komitmen > Monitoring > Monitoring ADK Kontrak dan Supplier . Apabila sudah ‘Approved’, supplier sudah dapat digunakan untuk transaksi.


Mekanisme Perubahan Data Supplier
Perubahan Data Supplier melalui SAKTI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Operator Komitmen melakukan perubahan data supplier pada menu Komitmen > RUH > Pencatatan Supplier dan memberikan tanda centang (V) pada pilihan Ubah (BCSU) sehingga status data berubah dari Register menjadi Ubah
2. PPK melakukan validasi dan mengirimkan ADK Supplier pada menu Komitmen > ADK > ADK > ADK Supplier Interkoneksi OTP > Pilih Supplier yang akan dilakukan perubahan (termasuk memilih Site Bank) > Process > Request OTP
3. Operator Komitmen mengirimkan berkas ke linktr.ee/062spm berupa:
    1. Surat Perubahan Supplier; dan
    2. Data dukung berupa scan buku rekening/rekening koran


Mekanisme Penonaktifan Data Supplier
Penonaktifan Data Supplier melalui SAKTI dilakukan dengan cara PPK mengirimkan surat permohonan penonaktifan data supplier dengan dilampiri:
1. Surat Keputusan/SKPP yang dilegalisasi pejabat yang menangani kepegawaian (untuk tipe 3);
2. Scan/fotokopi buku tabungan/rekening koran terakhir.
Surat Permohonan Penonaktifan Data Supplier dikirim melalui linktr.ee/062spm
- Format Surat Penonaktifan Supplier Tipe 3
- Format Surat Penonaktifan Supplier Selain Tipe 3


Mekanisme Pengaktifan Kembali Data Supplier
Dalam hal ditemukan pembayaran yang mengharuskan satuan kerja mengaktifkan kembali Data Supplier Pegawai yang sudah nonaktif, PPK mengirimkan surat permohonan pengaktifan kembali data supplier dengan dilampiri:
1. Surat Keputusan/SKPP yang dilegalisasi pejabat yang menangani kepegawaian;
2. Scan/fotokopi buku tabungan/rekening koran terakhir.
Surat Permohonan Pengaktifan Kembali Data Supplier dikirim melalui linktr.ee/062spm
- Format Surat Pengaktifan Kembali Supplier Tipe 3


Mekanisme Penggabungan (Merge) Data Supplier
Dalam hal ditemukan duplikasi informasi pokok supplier yang telah dilakukan pembayaran, satuan kerja dapat meminta penggabungan data supplier kepada unit khusus pengelola data supplier atas surat yang diajukan oleh satuan kerja.
Untuk melakukan penggabungan supplier, PPK mengirimkan surat permohonan penggabungan (merge) supplier dengan dilampiri:
1. Laporan Informasi Supplier dari Aplikasi SAKTI;
2. Laporan Pencarian Data Supplier dari Aplikasi OMSPAN;
3. Scan/fotokopi buku tabungan/rekening koran terakhir.
Surat Permohonan Pengaktifan Kembali Data Supplier dikirim melalui linktr.ee/062spm
- Format Surat Penggabungan (Merge) Supplier

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate
Call Center: 14090
Tel: (0921) 3121495

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Search