Jl. Yos Sudarso No. 6 Ternate – 97711
Profil

KPPN Ternate dengan beragam inovasi yang dikembangkan berhasil mendapatkan beragam penghargaan pada tahun 2018 dan 2019. Berbagai penghargaan tersebut seperti Kantor Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB Tahun 2018 dan Sertifikat ISO 9001:2015 dari TuV Rheinland. Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Kantor Berpredikat Wiilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM) dari Kemenpan-RB.

Gambar 1. Sertifikat ISO 9001:2015 dari TuV Rheinland

 

Gambar 2. Piagam WBK dari Kemenpan-RB 2018

 

Gambar 3. Piagam WBBM dari Kemenpan-RB 2019

Profil

Tugas

Sesuai PMK 262/PMK.01/2016 KPPN Ternate selaku KPPN Tipe A1 mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, KPPN Ternate juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Penerbiatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
  3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
  7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
  9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
  10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
  11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
  12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
  13. Pengelolaan rencana penarikan dana
  14. Pengelolaan rekening pemerintah
  15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah
  16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara
  17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja
  18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program
  19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan
  20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

 

 

VISI

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan.”

 

MISI

  • Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak.
  • Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan.
  • Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.
  • Mewujudkan tata Kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
  • Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak.
  • Mewujudkan tata Kelola sumber daya, proses bisnis, serta system teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

 
MASA LAMPAU
     Sejak zaman kolonial Belanda, urusan Perbendaharaan Negara sudah ada di daerah-daerah yang ditangani oleh Central Kantoor voor de Comptabliteit (CKC) yang bertugas melaksanakan wewenang ordonansering.
 
     Setelah pergerakan kedaulatan RI, maka CKC diubah dengan menggunakan nama dalam bahasa Indonesia menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN). Namun kemudian pada tahun 1964 dilakukan integritas KPPN, Kantor Kebendaharaan Negara (KKN) dan Kantor Pusat  Kas (KPK) ke dalam satu instansi yang disebut dengan Kantor Bendaharaa Negara (KBN) yang umumnya terdapat di ibukota provinsi, sedangkan di luar ibukota provinsi dibentuk Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN).
 
     Kantor Bendahara Negara (KBN) Ternate sudah berdiri sejak tahun 1970-an, masyarakat terutama orang-orang tua di Ternate lebih mengenal KBN ini dengan nama kantor CKC. Pada tahun 1975 KBN Ternate dipecah menjadi tiga unit kantor namun tetap berada di dalam satu lokasiyatu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dengan wilayah kerja Kab. Maluku Utara dan Kab. Halmahera kemudian Kantor Kas Negara (KKN) dan Satker Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang berada dalam wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Jayapura.
    Pada tanggal 12 Juni 1989 Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 645/KMK.01/1989 tentang reorganisasi di DJA
dalam rangka melaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Maka sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN
digabung menjadi satu kantor dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Ternate dalam wilayah kerja Kanwil XI
DJA Ambon.
    Sebagai konsekuensi penataan kantor pusat akibat pemisahan fungsi antara penyusunan anggaran dan pelaksana anggaran, maka pengalihan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran menjadi Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Perbendaharaan dan Likuidasi Instansi Badan Akuntansi Regional dan Badan Informasi Teknologi Keuangan saat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada tanggal 23 Juni 2004 sebagai hasil dari reorganisasi tersebut. Sejak saat itu, maka KPKN berubah nama menjjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate bersamaan dengan diberntuknya Kanwil XXVIII DJPBN Provinsi Maluku Utara dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 2004.
     Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-93/PB/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahap III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka pada tanggal 3 Juni 2008 KPPN Ternate telah dibuka secara resmi menjadi KPPN Percontohan.
 
SAAT INI
 
Pada saat ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 
Kepala Kantor

Semenjak berdiri sampai dengan saat ini, KPPN Ternate telah dipimpin oleh beberapa Kepala Kantor antara lain sebagai berikut :

  1. Lobo tahun 2001 s.d 2002
  2. S. Siregar tahun 2002 s.d 2003
  3. L. Mamahit tahun 2003 s.d 2004
  4. Irwan Wantogia tahun 2004 s.d 2005
  5. Hadi Supangkat tahun 2005 s.d 2006
  6. Karmo tahun 2006 s.d. 2006
  7. Bjardianto Pujiono tahun 2006 s.d 2007
  8. Irman tahun 2007 s.d. 2007
  9. Syahrial Djanin tahun 2007 s.d. 2009
  10. I Nengah Gradug tahun 2009 s.d. 2010
  11. Marno tahun 2010 s.d. 2012
  12. Saor Silitonga tahun 2013 s.d. 2015
  13. Toding Luther tahun 2015 s.d. 2018
  14. M. Izma Choironi tahun 2018 s.d. 2021
  15. Rochmad Arif Tri Setyawan 2021 s.d. 2023
  16. Royikan 2023 s.d. sekarang
Profil

 

    

INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Prilaku Utama ;

  1. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya

  2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

   

PROFESIONALISME

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Prilaku Utama ;

  1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.

  2. Bekerja dengan hati

   

SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Prilaku Utama ;

  1. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati

  2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

   

PELAYANAN

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Prilaku Utama ;

  1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan

  2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap

   

KESEMPURNAAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Prilaku Utama ;

  1. Melakukan perbaikan terus menerus

  2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

 

 

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate
Call Center: 14090
Tel: (0921) 3121655

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Search