Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2020 telah mengesahkan Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam mendorong percepatan dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah merumuskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa program penting dalam program PEN tersebut terkait erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam arahannya pada Rapimtas Ditjen Perbendaharaan (DJPb) 2020,  Senin (15/6).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam press briefing bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (5/6), Staf Ahli Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangat besar. Karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan membentuk Badan Pengelola (BP) Tapera.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah selalu berupaya hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mensejahterakan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu yaitu melakukan pengentasan kemiskinan dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa di Indonesia⁣

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto menyatakan bahwa setiap tugas yang dijalankan dengan penuh dedikasi oleh insan perbendaharaan di tengah pandemi Corona, baik itu yang WFO ataupun yang WFH merupakan bentuk cinta Insan Perbendaharaan kepada masyarakat Indonesia, untuk membantu memperlancar setiap program kegiatan dalam rangka meringankan beban rakyat dan memulihkan perekonomian bangsa. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan  dalam Halal Bihalal seluruh Insan Perbendaharaan secara virtual (28/05).

Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan kerabat seluruh Insan Perbendaharaan, atas pengorbanannya pada lebaran kali ini, karena secara ikhlas dapat menerima belum dapat berkumpul bersama keluarga.

"Kita semua tiada yang berharap dan menginginkan ini terjadi. Namun, ada semburat cinta yang telah diberikan anggota keluarga Bapak/Ibu sekalian, yaitu pengorbanan dan keihlasan yang tiada tara dan tak tergantikan." Ungkap Dirjen Perbendaharaan.

Lebih lanjut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa kontribusi dalam mengawal pelaksanaan dan pertanggunggjawaban anggaran tidak mengenal kata henti.

"Meskipun pekerjaan dilakukan dari rumah atau bahkan masih dilakukan di dalam kantor dengan berbagai risikonya, berikan yang terbaik bagi institusi kita, terlebih bagi masyarakat, bangsa dan negara kita tercinta. Jangan pernah hilangkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap aktivitas."  demikian Dirjen Perbendaharaan memberikan motivasi.

"Mari merajut kebersamaan dalam kebhinekaan, insya Allah setiap tantangan kehidupan terutama hidup di tengah pandemi ini dapat kita lalui." kata Dirjen Perbendaharaan menutup sambutannya.

Halal Bihalal kali ini mengangkat tema semburat cinta di tengah pandemi, merajut kebersamaan dalam kebhinekaan merupakan momen yang spesial karena pertama kalinya seluruh Insan Perbendaharaan dari seluruh tanah air dapat berkumpul bersama walau secara virtual. (FIS, SW, AAW)

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan sosial ekonomi dan bernegara. Di dalam kondisi yang bersifat luar biasa ini, Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk bekerja cepat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada hari terakhir Webkornas Ditjen Perbendaharaan, Rabu (20/05).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi sangat dalam. Di awal tahun kita optimis bertumbuh 5,3 persen, sesudah Covid turun menjadi 2,3 persen atau bahkan lebih parah sehingga minus 0,4 persen. Tahun lalu angka kemiskinan menjadi single digit, tetapi setelah Covid-19 jumlah orang miskin bertambah 1,16 sampai dengan 3,78 juta penduduk. Kombinasi hal tersebut menyebabkan APBN terdampak sangat signifikan. Proyeksi pendapatan negara turun drastis, sementara keperluan belanja meningkat guna mendukung penanganan Covid-19," sebut Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam arahannya ketika membuka Webkornas Ditjen Perbendaharaan, Senin (18/05).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam acara Rosi yang disiarkan oleh Kompas TV, Kamis (14/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dengan diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, APBN diharapkan mampu mereformasi keuangan Negara dengan tepat, sekaligus tetap akuntabel dan pruden dalam penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.