Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan telah menyusun tahapan perbaikan pengelolaan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari tahun ke tahun, di mana sebelumnya hanya sekedar “mengadministrasikan”, kemudian dilanjutkan pada tahapan “mengawasi” atau “memonitor”, dan sekarang sudah berada pada tahap yang lebih advance, yakni “mengendalikan”. Hal ini dilakukan karena DJPb ingin mewujudkan suatu kondisi bahwa pengelolaan dana Pinjaman dan hibah dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan prinsip efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat Pinjaman dan Hibah.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id -  Pemerataan kemandirian ekonomi di wilayah Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk di antaranya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. "Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak potensi, sehingga pembangunan yang dilakukan hendaknya bukan Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris," sebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada Workshop Mencari Pola Sinergi Pengembangan Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (11/07). Workshop tersebut diikuti oleh perwakilan dari enam Pemerintah Provinsi, 24 Pemerintah Kota, dan 60 Pemerintah Kabupaten.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dengan berakhirnya semester I 2019, sebagian tantangan telah berhasil dilalui. Salah satunya adalah mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Namun, mempertahankan pencapaian merupakan hal yang tidak mudah. Sejumlah tantangan lain pun menanti dalam memasuki semester II tahun ini. Hal tersebut terungkap dalam arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melantik para pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (08/07).

Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id,- “Menjadi sangat penting sekali kita (DJPb) di daerah untuk mengetahui berbagai kebijakan berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), sebab kita sebagai kantor vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki hubungan paling dekat dengan belanja negara,” papar Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id – Sistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) yang merupakan inovasi layanan Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu wakil Kementerian Keuangan dalam presentasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (Kemen PAN-RB) di Jakarta, Selasa (02/07).

Yogyakarta, 27 Juni 2019 -www.djpb.kemenkeu.go.id. - Kehadiran pembiayaan ultra mikro(UMi) menjadi solusi memadai bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dalam skala kecil untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pusat Investasi Pemerintah untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro di Yogyakarta, Kamis(27/06).

Bengkulu, djpb.kemenkeu.go.id – Hingga tanggal 21 Juni 2019, realisasi APBN Tahun 2019 pada KPPN Curup telah mencapai Rp269 miliar atau 26,05% dari pagu. Adapun realisasi DIPA KPPN Curup sebagai Kuasa BUN sampai dengan tanggal yang sama telah tercatat sebesar Rp965 juta atau 50,30% dari pagu. Hal tersebut terungkap dari paparan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerja ke KPPN Curup, Provinsi Bengkulu, Minggu (23/06).

“Saya mengapresiasi kinerja pelaksanaan anggaran KPPN yang mampu mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik dan tetap pruden, serta terus meningkatkan realisasi anggaran sembari tetap menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan menerapkan asas kemanfaatan,” ungkap Marwanto.