Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagaimana banyak negara di dunia, Indonesia pun terkena dampak yang serius dari pandemi Covid-19. Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 adalah minus 5,3%.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Bantuan operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Namun dalam prakteknya di lapangan sampai dengan tahun 2019, sekolah-sekolah masih mengalami kendala terkait dengan penyaluran dan penggunaan BOS, sehingga pemerintah mengambil kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Baik kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Setelah sebelumnya terbit KMK Nomor 255/KMK.05/2020 yang mengatur subsidi bunga/subsidi margin bagi debitur KUR, selanjutnya melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2020 pemerintah juga memberikan subsidi bunga bagi pembiayaan produktif UMKM non-KUR.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tak hanya mengejar pemulihan ekonomi nasional yang sempat melambat karena terdampak pandemi Covid-19, pemerintah juga mendukung pengendalian pandemi melalui sejumlah program. Salah satu bentuk dukungan ini diwujudkan dengan diperpanjangnya pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan hingga bulan Desember 2020. Meski kita berharap kurva dapat menurun, tetapi penanganan pandemi memerlukan proses yang bisa jadi tidak singkat, dan kerja keras seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang patut untuk diapresiasi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di masa pandemi sekarang ini, pernahkah terlintas pertanyaan : jika sampai ada kantor layanan DJPb yg harus ditutup karena temuan kasus covid19, lantas bagaimana dengan proses pencairan anggaran? Berhentikah layanan DJPb karena kantornya tutup?

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berkualitas sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dapat dipertahankan di masa mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam keynote speech  Menkeu Sri Mulyani Indrawati  pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Jakarta, Selasa(28/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,-  Akselerasi peningkatan belanja negara terus dilakukan untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat hingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Realisasi APBN yang tepat waktu dan tepat sasaran, didukung oleh berjalannya program yang telah dirancang untuk penanganan dampak di berbagai bidang menjadi kunci dari upaya suportif terhadap ketahanan masyarakat dan mendorong bangkitnya kembali perekonomian nasional.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk keempat kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah kebanggaan. Namun, Kementerian Keuangan tetap akan melakukan peningkatan kualitas LKPP di masa yang akan datang.⁣