Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan sosial ekonomi dan bernegara. Di dalam kondisi yang bersifat luar biasa ini, Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk bekerja cepat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada hari terakhir Webkornas Ditjen Perbendaharaan, Rabu (20/05).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi sangat dalam. Di awal tahun kita optimis bertumbuh 5,3 persen, sesudah Covid turun menjadi 2,3 persen atau bahkan lebih parah sehingga minus 0,4 persen. Tahun lalu angka kemiskinan menjadi single digit, tetapi setelah Covid-19 jumlah orang miskin bertambah 1,16 sampai dengan 3,78 juta penduduk. Kombinasi hal tersebut menyebabkan APBN terdampak sangat signifikan. Proyeksi pendapatan negara turun drastis, sementara keperluan belanja meningkat guna mendukung penanganan Covid-19," sebut Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam arahannya ketika membuka Webkornas Ditjen Perbendaharaan, Senin (18/05).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam acara Rosi yang disiarkan oleh Kompas TV, Kamis (14/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dengan diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, APBN diharapkan mampu mereformasi keuangan Negara dengan tepat, sekaligus tetap akuntabel dan pruden dalam penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

Jakarta, Djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam media briefing yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan hari ini, Rabu (13/05), Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto diagendakan menjadi salah satu narasumber. Media briefing tersebut membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani dampak pandemi Covid-19 yang telah memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor berpengaruh pada kinerja ekonomi yang menurun tajam. Akibatnya, terdapat potensi peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di masa pandemi COVID-19, Pemerintah terus berupaya menanggulangi dampaknya kepada masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui alokasi anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan COVID-19 pada Satker BNPB sebesar Rp3,34 Triliun.⁣

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tak terhenti dan terus berlanjut upaya-upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sedang melanda di hampir seluruh belahan dunia. Bentuk konkret upaya pemerintah dalam merespon dampak Covid-19 salah satunya dapat terpotret dari realisasi APBN di tengah masa pandemi.

Djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah selalu berupaya hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mensejahterakan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu yaitu melakukan pengentasan kemiskinan dengan menjamin akses layanan keuangan formal dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa di Indonesia.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dana BOS DAK Fisik atau yang akrab disebut dengan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Tahap Pertama gelombang ke-3 telah di realisasikan. Melalui salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mencairkan dana sejumlah Rp1.397.285.160.000,- untuk 23.686 sekolah penerima di 34 provinsi.⁣⁣