Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai salah satu instansi pengguna barang milik negara (BMN), meningkatkan dan mengoptimalkan nilai manfaat BMN tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi masyarakat menjadi perhatian penting Ditjen Perbendaharaan (DJPb). Hal ini tercermin dari salah satu inisiatif strategis DJPb berupa program optimalisasi pemanfaatan BMN termasuk diantaranya melalui hibah BMN kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah terus memberikan dukungan untuk mendorong agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bangkit kembali di tengah situasi perekonomian nasional yang melambat akibat pandemi Covid-19. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah antara lain dengan terus menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) dengan relaksasi yang diharapkan meringankan beban pelaku UMKM.

Bogor, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menekankan kembali pentingnya selalu menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Menjaga kesehatan harus berjalan seiring dengan memelihara semangat menjalankan tugas mengawal pelaksanaan APBN yang saat ini sedang sangat dibutuhkan negara & masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi KPPN Bogor pada Kamis (03/09).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Surfactan dan Bioenergi (SBRC) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institute Pertanian Bogor dalam rangka pembuatan sabun cair dan hand sanitizer berbahan sawit.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada masa pandemi seperti saat ini, dunia usaha menghadapi tantangan untuk bertahan, termasuk UMKM. Pemerintah berkomitmen membantu meringankan beban dengan terus menyalurkan berbagai fasilitas dan insentif, misalnya Kredit Usaha Rakyat. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi dapat bergerak ke arah yang positif dan mendorong akselerasi bangkitnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV 2020.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mengantisipasi merebaknya kasus-kasus baru pada klaster perkantoran seiring dimulainya kembali pembukaan aktifitas perkantoran khususnya di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu episentrum utama covid19 di Indonesia, DJPb menggelar tes swab masal bekerjasama dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) di Jakarta.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Secara khusus, kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan dan para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang hadir dalam pelantikan pejabat eselon II lingkup Kemenkeu hari ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Flexible Working Space (FWS) adalah sebuah kebijakan yang seharusnya mampu mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Karena dengan implementasi FWS, pegawai tidak hanya memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasinya, namun FWS juga memberikan pegawai otoritas dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bekerja”. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam pembukaan kegiatan Online Talk Show bertajuk Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja dalam Perspektif Gender, pada Rabu (12/8), yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Zoom Webinar.⁣⁣