Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Layanan perbendaharaan di KPPN Barabai dan KPPN Mamuju yang tengah terdampak banjir dan gempa pada pertengahan Januari 2021, harus dialihkan sementara pada KPPN Tanjung (untuk KPPN Barabai) dan KPPN Makassar II (untuk KPPN Mamuju). Pengalihan sementara lokasi layanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Business Continuity Plan (BCP) yang telah dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta kepada seluruh jajaran Insan Perbendaharaan untuk tetap fokus dan memiliki semangat bersama di dalam menjaga keuangan negara dalam situasi yang extraordinary karena pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya secara daring pada acara Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021 pada Kamis (14/1).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai pegawai baru, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditjen Perbendaharaan Lulusan PKN STAN tahun 2020 diharapkan segera dapat beradaptasi dengan lingkungan dan rekan kerja baru, dengan tetap menjaga integritas dan sinergi, karena kelancaran pelaksanaan APBN salah satunya ditentukan oleh sinergi internal maupun sinergi yang baik dengan stakeholders terkait. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam pembukaan Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru CPNS Ditjen Perbendaharaan Lulusan PKN STAN tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, Senin (11/01).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Namun, masa-masa penuh tantangan ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagaimana hampir semua negara lainnya, Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan. Sebagai responsnya, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan dan instrumen fiskal untuk melindungi rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi. APBN tahun anggaran 2020 mengalami perubahan yang signifikan untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, dengan kebijakan countercyclical yaitu membelanjakan APBN untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan mengungkit perekonomian yang merosot akibat COVID-19 melalui program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (06/01).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Program perlindungan sosial merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Diharapkan dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari berbagai resiko kemunduran sosial seperti akibat bencana pandemi Covid-19.