Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dampak pandemi Covid-19 yang secara nyata tampak di berbagai bidang memerlukan upaya luar biasa dalam penanganannya. Mengingat efeknya yang berskala nasional, pemerintah daerah pun perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Selain dalam hal penanggulangan pandemi di bidang kesehatan, sinergi juga diperlukan untuk mendorong percepatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Proses pembelajaran sudah mulai berlangsung kembali, tetapi ada hal yang berbeda dalam proses pembelajaran tahun ini karena dilakukan di masa pandemi. Pembelajaran secara daring menjadi model baru saat ini, sehingga bukan hanya guru, dalam proses pembelajaran secara daring, orang tua juga lebih berperan dalam pendidikan anaknya karena dilakukan dari rumah sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan gaji dan pensiun ke-13 bagi ASN, TNI dan POLRI akan direncanakan dibayarkan bulan Agustus 2020. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi yang akan mendukung kemampuan masyarakat dalam belanja. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers kebijakan gaji ke-13 tahun 2020 di Jakarta, Selasa(21/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah terus bekerja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di berbagai bidang, dan hal ini terwujud secara nyata dari pelaksanaan APBN dengan prioritas belanja negara untuk keperluan tersebut. Belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan belanja lain seperti padat karya masih terus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk digenjot realisasinya melalui berbagai upaya, baik di tataran regulasi maupun eksekusi untuk semakin cepat dan tepat realisasinya sebagai bagian dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada Kamis (16/07) dalam Paripurna DPR, Menkeu SMI menyampaikan Pokok2 Ket.Pem mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019. RUU ini telah diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan substansinya adalah Lap Keu Pem Pusat (LKPP) Th.2019 yg telah diaudit dan diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (14/07) .

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk semakin mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nyata, pemerintah mempermudah prosedur dan skema mendapatkan subsidi bunga dan subsidi margin dengan menerbitkan PMK 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merevisi PMK 65/PMK.05/2020.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- dalam rangka merespon dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat extraordinary, khususnya difokuskan pada tiga sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan dunia usaha. Dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19, sebanyak Rp203,9 triliun diperuntukkan bagi perlindungan sosial yang di antaranya mencakup program bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT atau kartu sembako), paket sembako Jabodetabek, dan bansos tunai non-Jabodetabek. Demikian diungkapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Sudarso dalam Leaders’ Talk Kementerian Keuangan yang mengangkat tema Perlindungan Sosial Pulihkan Ekonomi Indonesia, Jumat (10/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi tingginya, kepada Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan opini terbaik dari BPK disampaikan dalam sambutan Andin Hadiyanto Direktur Jenderal Perbendaharaan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring (8/7).