Banda Aceh, 31 Desember 2023 – Kepala Kanwil DJPb Aceh, Izharul Haq dalam kegiatan Dialog Akhir Tahun di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi Belanja APBN tahun 2023 di Aceh telah terealisasi sebesar Rp47,90 triliun atau setara dengan 97,93% dari total pagu sebesar Rp48,91 triliun. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp17,00 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp30,90 triliun.
Izharul menjelaskan, “realisasi belanja yang tinggi dan diiringi dengan kualitas belanja yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Tugas kita tidak hanya melihat bagaimana target realisasi belanja dan output rill belanja dapat tercapai, namun pelaksanaan anggarannya juga harus berkualitas sehingga dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat Aceh dan terukur melalui indikator-indikator ekonomi ditingkat regional.”
Dokumentasi: Dialog Akhir Tahun 2023 Bersama Kanwil DJPb Aceh dan KPPN Banda Aceh
Anggaran belanja negara TA 2023 telah dialokasikan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Program prioritas di Aceh dengan alokasi anggaran yang besar antara lain mega proyek Bendungan (Keureuto dan Rukoh), program infrastruktur konektivitas melalui Inpres jalan daerah, program pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah, KIP Kuliah, sertifikasi guru dan dosen, serta penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.
Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Aceh ditengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan proyek-proyek strategis padat karya.
“Kita punya proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti dua megaproyek PSN Bendungan (Keureuto dan Rukoh) dengan proyeksi manfaat multi dimensi di bidang ekonomi, ketahanan pangan, energi, pariwisata dan penanggulangan bencana khususnya banjir.
dokumentasi: Proyek Strategis Nasional Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie
Indikator pembangunan ekonomi di Aceh menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 di Aceh mencapai 74,70. Angka ini meningkat sebesar 0,59 poin atau 0,80% (y-on-y). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak di Provinsi Aceh.
Selanjutnya, ekonomi Aceh terus tumbuh dengan migas triwulan III-2023 bila dibandingkan triwulan III-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,76%. Sementara y-on-y tanpa migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,36%. Sedangkan inflasi pada November 2023 tetap terkendali dengan tingkat inflasi di Aceh sebesar 2,38% (y-on-y).
Walaupun tingkat kemiskinan di Aceh masih di atas tingkat kemiskinan secara nasional, APBN di Aceh berhasil menurunkan kemiskinan dari 14,75% pada September 2022 menjadi 14,45% pada Maret 2023. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah Aceh berhasil mendapat penghargaan dan menerima Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 karena upaya luar biasa seluruh pihak di Aceh kemiskinan ekstrem turun dari 2,95% pada tahun 2022 menjadi 1,83% pada tahun 2023.
Izharul mengapresiasi kinerja dan upaya jajaran Intress Aceh dalam menjalankan perannya sebagai Treasurer, Financial Advisor dan Regional Chief Economist di Tahun 2023. Selanjutnya, memasuki tahun anggaran 2024 Intress Aceh diharapkan terus mengawal transmisi APBN agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di Aceh.
***
Tim Humas
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
