Laporan Kinerja (LAKIN) Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Lampung adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan serta pihak-pihak terkait yang harapannya akan dapat memberikan saran-saran dalam rangka pengembangan organisasi dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

 (klik pada cover laporan)

Laporan Kinerja 2025		Laporan Kinerja 2024		Laporan Kinerja 2023		Laporan Kinerja 2022
Laporan Kinerja 2021		Laporan Kinerja 2020		Laporan Kinerja 2019		Laporan Kinerja 2018

BAGIKAN ARTIKEL INI ↓

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung telah melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada Triwulan IV Tahun 2025. Survei ini diselenggarakan untuk mengukur persepsi serta tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori Sangat Baik, dengan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,9 dari skala 5. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden atas partisipasi dan kepercayaan yang telah diberikan. Setiap masukan dan saran yang disampaikan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Dalam rangka menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung kembali melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada Triwulan III Tahun 2025. Survei ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung tingkat kepuasan serta penilaian pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori Sangat Baik, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,92 dari skala 5. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif bagi para pengguna layanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden atas partisipasi, kepercayaan, serta masukan yang diberikan. Berbagai saran tersebut menjadi motivasi bagi Kanwil DJPb Provinsi Lampung untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan yang semakin optimal ke depannya.

Sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung kembali melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada Triwulan II Tahun 2025.

Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan para pengguna layanan terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,90 skala 5.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepercayaan para responden. Setiap saran dan masukan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang lebih optimal di masa mendatang.

Hasil survei selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut ini.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung telah melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan para pengguna layanan atas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,92 Skala 5.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh responden atas partisipasi dan kepercayaannya. Masukan dan saran yang diberikan akan menjadi pedoman bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan di masa mendatang.

Hasil survei selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut ini.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, hari dan jam kerja diatur dalam PMK No. 221/PMK.01/2021 Tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2021 ini dibuat dikarenakan terdapat perubahan kebijakan terkait sistem kerja dan ketentuan mengenai disiplin pegawai, perkembangan teknologi serta untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan  Kementerian Keuangan. Selain itu, juga perlu dilakukan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan  ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja serta penegakan disiplin kaitannya dengan tunjangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai serta terkait penerapan hari kerja dan  jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta menjaga kedisiplinan pegawai termasuk pelaksanaan hari kerja dan jam kerja.

Hari dan jam kerja reguler pegawai Kemenkeu yaitu 5 (lima) hari kerja dalam 1 ( satu) minggu dengan rincian hari Senin sampai Kamis jam kerja dimulai pukul 07.30 sampai 17.00 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Kemudian untuk hari Jumat jam kerja pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat.

Pada Bulan Ramadhan 1445 H, jam kerja berubah dengan rincian hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 s.d. 15.30 dengan waktu istirahat: pukul 12.00 s.d. 12.30, dan hari Jumat: pukul 07.30 s.d. 15.30 dengan waktu istirahat: pukul 11.30 s.d. 12.30