“Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan representasi Kementerian Keuangan di Daerah. Kanwil memiliki tugas mengawal APBN termasuk penyaluran dana transfer untuk keperluan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dialokasikan lingkup Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga dapat menjadi faktor penggerak ekonomi bagi masyarakat. Mengingat kondisi pandemi, alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di desa” ungkap Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Buton Utara di Ereke, Selasa (13/07).

Minggu (13/6), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monev penyaluran Dana Desa ke Desa Labengki, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara. Kunjungan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan BPMD Kab. Konawe Utara sehingga bukan hanya bertemu Kades Desa Labengki saja, namun juga ada 2 Kades lainnya di sekitar Desa Labengki yakni Kades Desa Tapunopaka dan Kades Waturambaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga Kades tersebut, diperoleh informasi bahwa BLT Desa mereka baru dicairkan 2 bulan yakni untuk bulan Januari dan Februari. Penyebab dari keterlambatan penyaluran BLT Desa yang baru 2 bulan adalah dikarenakan APBDes terlambat ditetapkan.

Dalam rangka kordinasi pelaksanaan tugas yang diemban, Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah yang diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2021 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara yang digelar bertema “Akselerasi Kinerja Melalui Elaborasi Jabatan Fungsional dalam Rangka Memperkuat Tugas Perbendaharaan”. Alasan pemilihan tema menurut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa adalah Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha untuk menekuni dan mencermati jabatan fungsional secara utuh untuk mendukung penguatan tugas perbendaharaan. Berbagai macam tugas perbendaharaan akan dijadikan materi pembahasan pada rakorwil kali ini. Tugas tersebut adalah pengelolaan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kehumasan, dan Penerapan SAKTI secara penuh pada satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kamis (10/6), Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Rakorda PA yang bertema Penguatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam Akselerasi Pemulihan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tenggara ini dihadiri Para KPA Satker lingkup Kanwil DJPb Sultra secara luring maupun daring.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU dapat dibentuk baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BLU yang dibentuk di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD).

Perekonomian Sultra di triwulan I 2021 telah memasuki zona positif dengan capaian 0,06%. Ekspor Sultra menjadi penentu bagi tumbuhnya perekonomian Sultra dengan pertumbuhan mencapai 75,33%. Tingkat Pengangguran (TPT) Terbuka di Sultra turun 5,85% atau sebesar 4,22% dari total Angkatan kerja per Februari 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) turun dari 97,28 di Desember 2020 menjadi 96,89 di akhir triwulan I 2021. Kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan terutama untuk petani pada subsektor perkebunan rakyat.

Coffee Morning kali ini yang diadakan pada Jumat (21/05) bertepatan dengan masa idul fitri, sehingga ajang ini sekaligus dimanfaatkan sebagai halal bil halal antar Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini rutin diadakan dengan harapan dapat menjadi penguat tugas dan fungsi Kementerian Keuangan baik masing-masing unit Eselon I atau kegiatan yang bersinggungan antar eselon I serta diharapkan adanya inovasi terkait integrasi layanan.

Dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, Penempatan Dana pada BPD bertujuan untuk mendukung meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi. BPD Sultra telah mendapatkan kesempatan penempatan dana sebesar Rp200 miliar. Penyaluran sampai dengan Bulan Mei 2021 telah melampaui target yaitu sebesar 2,23 kali atau Rp446,89 miliar, dengan rincian penyaluran kredit antara lain segmen Mikro sebesar Rp970 juta, segmen Kecil sebesar Rp46,08 miliar, segemen Menengah sebesar Rp2,53 miliar dan segmen Konsumsi sebesar Rp397,31 miliar. Penempatan dana periode pertama akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2021. Dengan adanya penempatan dana pada BPD Sultra, kondisi kinerja keuangan BPD Sultra tetap terjaga diatas rata-rata industri sejenis.