Selasa (14/02) Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan FGD Pengelolaan Aset Pemda Lingkup Sulawesi Tenggara secara luring di Aula Kanwil DJPb Sultra. Acara FGD ini diikuti oleh seluruh pengelola aset BPKAD di lingkup Sulawesi Tenggara.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Bidang PAPK, Bapak Andi Khairuddin. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah yang dibawakan oleh narasumber yang handal, antara lain Bapak Marwan Amdar dari KPKNL Kendari serta Bapak Saul Pabendon dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab yang aktif antara pemateri dan peserta FGD.

Pelaksanaan FGD Pengelolaan Aset Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dan kerja sama Kementerian Keuangan dalam hal ini Kanwil DJPb Sultra dengan para stakeholders melalui Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) yang menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan aset negara yang tertib, efisien, transparan serta akuntabel.

Jumat (10/02) Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2023. Kegiatan LCC Kanwil DJPb Sultra 202 dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 48 peserta dari seluruh unit vertikal DJPb di lingkup Sulawesi Tenggara antara lain Kanwil, KPPN Kendari, KPPN Raha, KPPN Kolaka dan KPPN Bau-Bau. Materi yang dilombakan menyangkut pengetahuan seputar Indonesian Treasury yaitu pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, DJPb sebagai treasurer, regional economist serta financial advisor.

Kegiatan LCC Kanwil DJPb Sultra 2023 dibuka oleh Plt. 2 Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Adib Adli. Dilanjutkan dengan pelaksanaan LCC 2023 yang dibagi ke dalam 2 babak, babak pertama dilaksanakan untuk menyaring 10 besar peserta dengan skor tertinggi. Sedangkan babak kedua dilaksanakan untuk menjaring 4 peserta untuk melaju ke tahap regional Sulawesi.

Berdasarkan hasil LCC Kanwil DJPb Sultra 2023, berikut merupakan nama-nama peserta dengan skor tertinggi yang akan mewakili Sulawesi Tenggara ke babak regional Sulawesi:
1. Amin Nursudi - Kanwil DJPb Sultra
2. Asri Wijayani - KPPN Kolaka
3. Rosalia Arow - KPPN Bau-Bau
4. Nur Faizah Putri Haerul - KPPN Raha

Kami ucapkan selamat bertanding dan semoga sukses!

Rabu (08/02) telah dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan dilaksanakan secara hybrid dipimpin oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Supendi, dari Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Makassar.

Terdapat 11 Pegawai yang diambil Sumpah/Janji-nya dalam kegiatan tersebut, terdiri dari:
- 6 Pegawai Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara
- 3 Pegawai KPPN Kendari
- 2 Pegawai KPPN BauBau

Plt. Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Supendi, berharap semua Pegawai yang diambil sumpah/janji-nya agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesolidan sehingga dapat memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.

Halo, #SobatIntress!??

Selasa (31/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Acara dimulai dengan penetapan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Setelah melakukan penetapan dokumen tersebut, acara dilanjutkan dengan pengucapan Ikrar Netralitas yang dipimpinoleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Supendi dan diikuti oleh seluruh pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Pakta Integritas ini merupakan wujud komitmen dari seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai target kinerja tahun 2023.

#DJPbHAnDAL

Pada hari Kamis (26/1) dan Senin (30/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan dan Penetapan Profil Risko UPR-Two yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Lt.2 Kanwil DJPB Prov. Sultra pukul 14.00 WITA sd. Pukul 17.00 WITA. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, dan staf administrator risiko.

Kegiatan diawali penyampaian arahan dari Kepala Kantor Wilayah, Bapak Supendi yang menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan profil risiko Tahun 2023. Dilanjutkan dengan pemaparan singkat terkait KEP-252/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara untuk Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bapak Raharjo. Rapat dilanjutkan diskusi dengan para penanggung jawab risiko pada masing-masing bidang/bagian dalam penentuan level dan besaran risiko serta tindak lanjut mitigasi dan penyusunan manual IRU. Hasil dari pembahsan ini selanjutnya akan dituangkan secara lengkap dalam dokumen Manajemen Risiko tahun 2023.

Adanya Profil Risiko Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan mitigasi, evaluasi dan reviu penanganan risiko secara tepat dan cepat sehingga pencapaian kinerja tahun 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang baru saja diundangkan. Untuk itu, perlu sosialisasi yang aktif terkait materi muatan yang ada di dalamnya. Tidak hanya berkaitan dengan materi muatan yang ada dalam UU 1 2022, peraturan penunjang yang berada dibawah UU tersebut perlu untuk diketahui bersama.

Berdasarkan hal tersebut, Jumat (27/1) Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM lingkup Kanwil DJPb Sultra "Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah" yang juga dihadiri oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb Sultra secara daring.

Sebagai Narasumber yaitu Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara, Saul Pabendon, AK. CA, QRMP, memaparkan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan serta impact UU 1 2022 terhadap daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan Insan Perbendaharaan Sultra dalam memahami Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rabu (25/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Terdapat 54 JF APK APBN yang tersebar pada 40 Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada penilaian DUPAK (Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) Periode Semester II Tahun 2022, sebanyak 52 pejabat fungsional mengajukan pengusulan DUPAK untuk dilakukan penilaian Angka Kreditnya.

Rapat Sidang Pleno kali ini diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang SKKI, Bapak Triyanto, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang pleno dan penyampaian arahan oleh Bapak Supendi, selaku Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Penilai Angka Kredit JF APK APBN. Dalam arahannya, Bapak Kakanwil berharap pejabat fungsional tidak hanya fokus untuk mencari angka kredit yang tinggi, namun juga fokus untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Satker.

Kamis (26/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “ Potensi Investasi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara” yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Kegiatan tersebut terlaksana di Aula Kanwil DJPB Prov. Sultra pukul 09.00 WITA sd. Pukul 12.00 WITA. Kegiatan dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Sultra, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kemenkeu Satu.

Kegiatan diawali penyampaian rencana strategis Sulawesi Tenggara tahun 2023 oleh BAPPEDA berikut sektor unggulan dan hambatan investasi yang paparkan secara implisit. Dilanjutkan oleh Local Expert, Syamsir Nur yang memaparkan hasil analisis sektor unggulan di Sulawesi Tenggara dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Disusul oleh Kepala DPM PTSP, yang menyampaikan realisasi penanaman investasi asing di Sulawesi Tenggara. Diskusi disambung dengan Bank Indonesia, Biro Perekonomian, dan Kepala KPP yang membahas perkembangan investasi di Sulawesi Tenggara.