Halo, #SobatIntress!??

Selasa (31/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Acara dimulai dengan penetapan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Setelah melakukan penetapan dokumen tersebut, acara dilanjutkan dengan pengucapan Ikrar Netralitas yang dipimpinoleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Bapak Supendi dan diikuti oleh seluruh pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Pakta Integritas ini merupakan wujud komitmen dari seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai target kinerja tahun 2023.

#DJPbHAnDAL

Pada hari Kamis (26/1) dan Senin (30/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan dan Penetapan Profil Risko UPR-Two yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Lt.2 Kanwil DJPB Prov. Sultra pukul 14.00 WITA sd. Pukul 17.00 WITA. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, dan staf administrator risiko.

Kegiatan diawali penyampaian arahan dari Kepala Kantor Wilayah, Bapak Supendi yang menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan profil risiko Tahun 2023. Dilanjutkan dengan pemaparan singkat terkait KEP-252/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara untuk Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Bapak Raharjo. Rapat dilanjutkan diskusi dengan para penanggung jawab risiko pada masing-masing bidang/bagian dalam penentuan level dan besaran risiko serta tindak lanjut mitigasi dan penyusunan manual IRU. Hasil dari pembahsan ini selanjutnya akan dituangkan secara lengkap dalam dokumen Manajemen Risiko tahun 2023.

Adanya Profil Risiko Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan mitigasi, evaluasi dan reviu penanganan risiko secara tepat dan cepat sehingga pencapaian kinerja tahun 2023 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang baru saja diundangkan. Untuk itu, perlu sosialisasi yang aktif terkait materi muatan yang ada di dalamnya. Tidak hanya berkaitan dengan materi muatan yang ada dalam UU 1 2022, peraturan penunjang yang berada dibawah UU tersebut perlu untuk diketahui bersama.

Berdasarkan hal tersebut, Jumat (27/1) Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM lingkup Kanwil DJPb Sultra "Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah" yang juga dihadiri oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb Sultra secara daring.

Sebagai Narasumber yaitu Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara, Saul Pabendon, AK. CA, QRMP, memaparkan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan serta impact UU 1 2022 terhadap daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan Insan Perbendaharaan Sultra dalam memahami Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rabu (25/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Terdapat 54 JF APK APBN yang tersebar pada 40 Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada penilaian DUPAK (Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) Periode Semester II Tahun 2022, sebanyak 52 pejabat fungsional mengajukan pengusulan DUPAK untuk dilakukan penilaian Angka Kreditnya.

Rapat Sidang Pleno kali ini diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bidang SKKI, Bapak Triyanto, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang pleno dan penyampaian arahan oleh Bapak Supendi, selaku Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Penilai Angka Kredit JF APK APBN. Dalam arahannya, Bapak Kakanwil berharap pejabat fungsional tidak hanya fokus untuk mencari angka kredit yang tinggi, namun juga fokus untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Satker.

Kamis (26/1), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “ Potensi Investasi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara” yang diadakan secara hybrid yakni secara Daring dan Luring.

Kegiatan tersebut terlaksana di Aula Kanwil DJPB Prov. Sultra pukul 09.00 WITA sd. Pukul 12.00 WITA. Kegiatan dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Sultra, Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kemenkeu Satu.

Kegiatan diawali penyampaian rencana strategis Sulawesi Tenggara tahun 2023 oleh BAPPEDA berikut sektor unggulan dan hambatan investasi yang paparkan secara implisit. Dilanjutkan oleh Local Expert, Syamsir Nur yang memaparkan hasil analisis sektor unggulan di Sulawesi Tenggara dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Disusul oleh Kepala DPM PTSP, yang menyampaikan realisasi penanaman investasi asing di Sulawesi Tenggara. Diskusi disambung dengan Bank Indonesia, Biro Perekonomian, dan Kepala KPP yang membahas perkembangan investasi di Sulawesi Tenggara.

Halo, #InTress!

Kamis (19/01) Kanwil DJPb Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited UAPPA-W dan UAKPA Lingkup Sulawesi Tenggara, pelaksanaan rakor merupakan salah satu langkah meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W melalui pembahasan permasalahan dan penyelesaian akuntansi dan pelaporan keuangan khususnya di akhir tahun 2022. Kegiatan rakor yang dilakukan secara daring ini dihadiri 104 peserta dari seluruh UAPPA-W dan UAKPA di lingkup Sultra.

Kegiatan dibuka oleh Bapak Andi Khairuddin selaku Plt. Kepala Bidang PAPK. Dilanjutkan dengan penyampaikan materi oleh Bapak Samsul Hadi (Kepala Seksi PSAPP) mengenai Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited, antara lain overview Monsakti serta troubleshooting Modul Pelaporan Sakti. Pelaksanaan sesi diskusi berjalan secara hidup, dengan banyaknya tanya jawab yang terus muncul baik dari peserta UAPPA-W maupun UAKPA.

Dengan terselenggaranya Rakor Penyusunan LK Unaudited ini, diharapkan bisa membantu satker untuk meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Unaudited 2022 yang pada disusun pada tahun 2023 ini.

Halo, Sobat #InTress!

Dorong UMKM dan Koperasi naik kelas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mempercepat implementasi KKP Domestik pada Satker Kementerian/Lembaga.

Kamis (19/01/2023), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan KKP dan DigiPay yang diikuti oleh perwakilan Bank Himbara, satuan kerja, dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimoderatori oleh Bapak Hariyatmoko selaku Kepala Bidang PPA I, kegiatan diselenggarakan secara hybrid mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA. Dalam Rakor KKP dan DigiPay, dibahas mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik yang disampaikan oleh Bapak Abdullah selaku Kepala Seksi PPA IC dan evaluasi implementasi DigiPay-Marketplace yang disampaikan oleh Bapak Eko Prianggono selaku Kepala Seksi STA.

Himbara di Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa KKP Domestik telah siap diimplementasikan pada seluruh satker Di Sulawesi Tenggara. Oleh karena Itu, Bapak Hariyatmoko menghimbau agar seluruh satker yang wajib menggunakan KKP agar segera menggunakan KKP Domestik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengutamakan untuk produk UMKM dan koperasi melalui QRIS.

QRIS merupakan system pembayaran digital domestic yang telah banyak penggunanya termasuk UMKM dan koperasi. Implementasi KKP Domestik ini juga merupakan wujud dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI

Halo Sobat #InTress

Kamis (12/01/2023), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Early Warning Semester 1 TA 2023 secara hybrid, bertempat di aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan melalui media zoom. Kegiatan tersebut dimulai pukul 13.00 s.d. 16.00 WITA dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dibuka oleh Bapak Supendi selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Early Warning Semester 1 TA 2023 membahas beberapa hal, diantaranya:
1. Aturan dan kebijakan terbaru APBN yaitu PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN oleh Bapak Hariyatmoko selaku Kabid PPA I,
2. Optimalisasi KKP dalam pengadaan barang dan jasa satker di wilayah Sulawesi Tenggara oleh Bapak Abdullah selaku Kasi PPA IC,
3. Tata cara revisi pemutakhiran KPA oleh Bapak Firdan Fahmi selaku Pengolah Data PPA ID Junior, dan
4. Diseminasi RPA Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2022 oleh Bapak Amin Nursudi selaku Kasi PPA IA.

Sosialisasi dan diskusi ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan belanja Semester 1 TA 2023 sehingga output belanja dapat lebih cepat dimanfaatkan, efek dari transmisi belanja pemerintah ke dalam perekonomian lebih besar, dan mengurangi kepadatan pada akhir tahun.

#DJPbHAnDAL
#DINaNTI