Halo, #SobatSultra!??

Untuk menjaga integritas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJPb Sultra terkait pelayanan yang kami berikan maupun momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, kami tegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan layanan pada Kanwil DJPb Sultra adalah gratis/tanpa biaya dan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJPb Sultra.

Apabila #SobatSultra mengetahui terdapat pejabat/pegawai Kanwil DJPb Sultra yang menerima gratifikasi selaku ASN dan Penyelenggara Layanan, dapat segera melapor pada saluran pengaduan kami seperti: wise.kemenkeu.go.id, pengaduandjpb.kemenkeu.go.id, bit.ly/Punggolaka-Sultra, atau selengkapnya dapat diakses pada tautan https://s.id/LaranganGratifikasiDJPbSultra.

#TolakGratifikasi
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!??

Kamis (3/2), telah dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji PNS terhadap 19 pegawai Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesembilan belas Pegawai tersebut terdiri dari 5 orang laki-laki dan 14 orang perempuan dengan latar pendidikan S1 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 17 orang dan D1 sebanyak 1 orang. Adapun penempatan PNS yang dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji yaitu di Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3 orang, KPPN Kendari sebanyak 9 orang, KPPN Bau-Bau sebanyak 3 orang dan KPPN Kolaka sebanyak 4 orang.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful mengharapkan kepada PNS yang dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji untuk melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Disampaikan juga agar PNS yang baru disumpah untuk memberanikan diri mengungkapkan gagasannya, sebab unit organisasi saat ini sedang menjalankan budaya egaliter, yakni adanya kesetaraan dan kesamaan.

Tidak lupa Bapak Syaiful memberikan motivasi kepada Pegawai yang disumpah, bahwa Pegawai yang baru saja disumpah ditempatkan di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara karena dinilai layak dan mampu untuk berkontribusi bagi negara di tempat mereka ditempatkan.

#SumpahPNS
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!??

Rabu (2/2), Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful, melakukan briefing kepada seluruh jajaran Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam briefing tersebut, Plt. Kakanwil DJPb Prov. Sultra menyampaikan pentingnya '4-AS' dalam menjalankan pekerjaan sebagai Insan Perbendaharaan. '4-AS' tersebut adalah Kerja KerAS, Kerja CerdAS, Kerja IkhlAS, dan Kerja TuntAS.

Dalam melaksanakan prinsip '4-AS' tersebut, seorang Insan Perbendaharaan diharapkan dapat melaksanakannya melalui berbagai inovasi serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat yang ada sehingga pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan the best employee kepada para Pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Ketiga Pegawai tersebut adalah Sdri. Gayatri, Sdr. Firdan Fahmi dan Sdr. Bhima Agung Pambudi. Ketiga Pegawai tersebut diharapkan dapat menjadi contoh untuk memotivasi Pegawai lainnya agar dapat memberikan kinerja terbaiknya sebagai Insan Perbendaharaan.

#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!??

Jumat (4/2), bertempat di Aula Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan Coffee Morning Kemenkeu Satu yang dihadiri oleh jajaran Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Tenggara, diantaranya Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sultra (juga sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sultra) beserta jajaran; Kepala KPPN Kendari, Kepala KPPN Raha, Kepala KPPN Kolaka, Kepala KPP Kolaka, Kepala KPP Kendari, dan Perwakilan dari KPKNL Kendari dan KPP BC Kendari. Adapun sebelum Coffee Morning dimulai, telah dilaksanakan Senam Bersama terlebih dahulu di halaman Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas beberapa agenda strategis diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Chief Regional Economist. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara, Bapak Syaiful menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Chief Regional Economist bukanlah pekerjaan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara semata, tetapi merupakan tugas bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari Kemenkeu Satu di Sulawesi Tenggara. Adapun penguatan dalam tugas dan fungsi Chief Regional Economist dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya piloting Assets & Liabilities Committee (ALCo) dan Cash Planning Information Network (CPIN). Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Chief Regional Economist di wilayah Sulawesi Tenggara seperti dalam penyaluran dana desa dan pemungutan pajaknya yang perlu ditata kembali sebab terdapat beberapa desa yang belum memahami terkait perpajakan sehingga potensi penerimaan perpajakan menjadi tidak optimal.

Pada pokoknya setiap kantor Perwakilan bersama Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda) mitra kerjanya dapat meningkatkan koordinasi dan membangun bersama pemahaman tentang pentingnya untuk dapat menyusun dan membuat proyeksi Perencanaan Keuangan yang baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran secara akurat.

Adapun terkait kolaborasi bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tenggara dapat dilakukan melalui sharing data antar Kantor Perwakilan guna menghasilkan data yang akurat, komprehensif dan akuntabel dalam setiap analisis yang dilakukan oleh setiap Kantor Perwakilan. Selain itu, kolaborasi bersama dari seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tenggara juga diwujudkan melalui penyediaan spot atau tempat bersama pada Kantor Perwakilan Kemenkeu di Kabupaten/Kota yang hanya memiliki satu Kantor Perwakilan Kemenkeu. Misalnya di KPPN Kolaka akan disediakan spot atau tempat tertentu yang diperuntukan untuk pelayanan dari Kantor Perwakilan Kemenkeu lain yang tidak memiliki kantor di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya tengah digagas oleh Pemerintah Kota Kendari terkait Mall Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi. Dalam Mall tersebut, Pemkot Kendari telah memberikan slot tempat yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Perwakilan Kemenkeu Sultra untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesempatan ini juga turut dapat dimanfaatkan sebagai wadah kolaborasi Kemenkeu Satu oleh seluruh Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sultra.

#KemenkeuSatuKemenkeuTerpercaya
#DJPbHAnDAL

Hai, #SobatSultra ??

Senin (31/01), seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara telah menandatangai kontrak kinerja tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Januari.

Dalam kontrak kinerja tahun 2022, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki 10 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 indikator kinerja utama (IKU). Salah satunya adalah indeks efektivitas pelaksanaan tugas Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist yang merupakan IKU baru pada tahun ini.

Dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak kinerja ini, diharapkan seluruh target dapat tercapai pada tahun 2022 dan kualitas kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara dapat meningkat.

#KontrakKinerja2022
#DJPbHAnDAL

Hai, #SobatSultra!??

Jumat (14/1), telah diadakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2021 Tingkat UPPA-Wilayah Lingkup Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan mengundang 32 UAPPA-W untuk hadir secara langsung di Aula Kanwil DJPb Sultra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan seluruh KPPN dan satuan kerja di lingkup Sultra secara daring.

Kegiatan dibuka dengan laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kabid PAPK, Alexander Budi Dayantoro yang dilanjutkan dengan sambutan Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Joko Pramono. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra menyampaikan bahwa kinerja APBN lingkup nasional dan Provinsi Sultra mencapai angka yg optimal.
Penerimaan nasional mencapai 114,9 %, dan penerimaan Provinsi Sultra mencapai 103 %. Sedangkan belanja negara secara nasional senilai 101,3 % dan belanja Provinsi Sultra mencapai 97,14 %. Capaian pelaksanaan anggaran tersebut terwujud dari sinergi dan kontribusi seluruh satker UAPPA-W.

Setelah 1 tahun penuh periode pelaksanaan anggaran, kini saatnya dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Beberapa risiko audit harus dimitigasi dengan baik agar LK dapat memenuhi prinsip transaparansi dan akuntabilitas.
Dikutip dari sambutan Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, masih terdapat beberapa indikator transaksi keuangan di Provinai Sultra yang masih memerlukan perhatian. Seperti pagu minus, selisih transfer keluar masuk, jurnal tidak lazim, saldo akun2 tidak normal, dan sebagainya. Atas hal tersebut, perlu dilakukan langkah nyata penyelesaian masalah demi kualitas LKKL dan LKPP.

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi satker, hadir sebagai narasumber yaitu Samsul Hadi selaku Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang memaparkan materi mulai dari current issues penyusunan LK, kebijakan akuntansi akhir tahun 2021, update aplikasi pelaporan serta penilaian laporan keuangan. Dilakukan pula diskusi dan tanya jawab terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para UAPPA-W dalam penyusunan Laporan Keuangan Unaudited.

Kanwil DJPb Sultra menjadi Kanwil pertama yang mengadakan kegiatan sosialisasi penyusunan LK Unaudited, setelah sebelumnya seluruh materi disampaikan dalam Rapat Koodinasi Instansi Penyusunan LKKL yang diadakan oleh Direktorat APK DJPb pada Kamis (13/01). Diharapkan gerak cepat Kanwil DJPb Sultra dalam pelaksanaan sosialisasi ini dapat segera mendukung penyusunan LK UAPPA-W di Lingkup Sultra yang ditargetkan selesai pada tanggal 25 Januari 2021.

Materi yang disampaikan terkait dengan isu-isu terkini dan kebijakan akuntansi akhir tahun terkait dengan penyusunan laporan keuangan unaudited 2021. Harapannya semoga koordinator wilayah UAPPA-W tidak hanya sekedar menjadi kompilator atau pengumpul data saja, namun lebih dari itu, yakni mampu melakukan analisis data, penyelesaian permasalahan akuntansi, mampu melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran serta mampu menyusun laporan keuangan yang handal dan akuntabel serta tepat waktu.

Melalui kegiatan juga ini diharapkan seluruh UAPPA-W tidak lagi mengalami kesulitan yang berartii dalam penyusunan LK Unaudited dan dapat menyampaikan secara tepat waktu. Kanwil DJPb juga terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk mendukung tercapainya LK yang berpredikat WTP bagi seluruh K/L di lingkup Sultra.

#LKUnaudited2021
#DJPbHAnDAL

Halo, #SobatSultra!??

Realisasi APBN Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup menggembirakan. Kendati kinerja perekonomian secara umum masih terpengaruh oleh pandemi Covid-19, target penerimaan pada APBN 2021 dapat tercapai, demikian pula pada sisi belanja negara yang ditandai pencapaian output dan pemenuhan belanja Negara terutama belanja pemerintah pusat secara optimal. Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Tenggara, Joko Pramono pada Konferensi Pers Capaian APBN Akhir Tahun 2021 yang didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tenggara yang hadir atau yang mewakili, diantaranya Kepala KPP Kendari, Kepala KPKNL Kendari, Kepala KPPBC Kendari, Kepala KPPN Kendari pada Senin (17/1).

Dalam rilis yang dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, disampaikan Realisasi Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP pada Tahun 2021 mencapai Rp3,48 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 10,25% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai mencapai Rp7,41 Triliun pada Tahun 2021, atau sekitar 97,97% dari total Pagu sebesar Rp7,57 Triliun. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 18,07% bila dibandingkan realisasi belanja Tahun 2020.

Sedangkan untuk realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang terdiri dari DBH, DAU, DID, DAK Fisik dan non Fisik, serta Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 mencapai Rp18,01 Triliun atau sebesar 106,84% dari alokasi Rp16,86 Triliun.

Adapun belanja prioritas Pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi covid-19 yang terdiri dari Belanja Infrastruktur, Belanja Kesehatan, Belanja Kesejahteraan Rakyat, Belanja Pendidikan, dan Belanja Pertanian realisasinya telah mencapai 98,04% dari Pagu atau sebesar 2,648 T. Sedangkan untuk kegiatan strategis yang didanai oleh Belanja K/L di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, telah terserap hingga 99,40% atau sebesar Rp3,12 Triliun. 

 Tautan untuk mengunduh info APBN Sultra 2021 : https://bit.ly/APBNSultra2021

#KonferensiPersAPBN
#DJPbHAnDAL