Selasa 21 Juni 2022 – Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menjadi salah satu narasumber dalam acara TVRI bertajuk SUMBAR BICARA dengan tema Upaya Menghadapi Tantangan Kenaikan Inflasi di Sumatera Barat.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Sherly Zulkarnaen dari TVRI Sumatera Barat juga menghadirkan narasumber Kepala BPS Prov. Sumatera Barat Herum Fajarwati dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat Gunawan Wicaksono.
Dalam diskusi tersebut, Kepala BPS Prov. Sumatera Barat Herum Fajarwati menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Sumatera Barat pada periode Mei 2022 relatif cukup tinggi.
“Inflasi di Mei 2022 relatif cukup tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni naik mencapai 1,40%. Jika dibandingkan secara YoY dengan periode Mei 2021 perbedaannya mencapai 5,18%. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang tentunya berkaitan dengan produksi barang dan jasa, konsumsi masyarakat, dan distribusi.
“Penyumbang inflasi terbesar di Sumbar berasal dari kelompok pengeluaran transportasi. Dapat kita lihat Harga tiket naik sekitar 42 persen khusus di bulan Mei saja. Karena tahun sebelumnya masih ada covid-19 maka tidak ada mudik. Nah terus pada tahun 2022 mudik diperbolehkan maka terjadi mudik di tahun 2022 yang luar biasa. Animo masyarakat terhadap tiket meningkat, sehingga harga berapapun dibeli.”
Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat Gunawan Wicaksono menyampaikan bahwa Tujuan Bank Indonesia Hadir adalah dalam rangka menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Beliau juga menyampaikan bahwa upaya upaya koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan dalam rangka memastikan 4K yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan pasokan Kelancaran distribusi dan Komunikasi Efektif. Beliau juga menyampaikan perihal upaya dalam mempertahankan inflasi yang stabil dan rendah di Sumatera Barat
“5 hal yang dilakukan BI pada tahun 2022 adalah (1) Koordinasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian makro, supaya momentum pertumbuhan ekonomi dapat terjaga (2) Mitigasi dampak kenaikan nilai inflasi (3) Menjaga inflasi kelompok bahan makanan bergejolak volatile food melalui pemanfaatan TI, Digitalisasi pertanian, Pengembangan konektifitas, penguatan kerjasama antar daerah. (4) Penguatan sinergi dan (5) Membuat koordinasi antara pempus dan pemda”
Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho dalam pemaparannya menyampaikan peran penting DJPb khususnya Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat dalam hal mengendalikan dampak inflasi.
“Sebagaimana kita ketahui, APBN berperan dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Nah dalam rangka pengendalian dampak dari inflasi tersebut, Kementerian Keuangan berupaya memperkuat fungsi stabilisasi, yakni fungsi APBN menstabilkan fundamental ekonomi, melalui skema penguatan supaya masyarakat tidak menderita seperti subsidi bahan bakar, minyak tanah LPJ, skema bansos. Pembayaran THR 496 m di Sumbar, kedepannya pada 1 Juli 2022 penyaluran gaji 13 sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di Sumatera Barat.”
“upaya upaya tersebut tentunya dapat terlaksana dengan dukungan dari berbagai macam pihak, oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan Pemda, Koordinasi dengan Bank Indonesia selaku pengelola moneter dan Koordinasi dengan BPS juga.”
Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Sumatera Barat serta tersosialisasikannya peran pemerintah dan pihak terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Sumatera Barat.
