Padang, 12 Agustus 2024 – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Senin, 12 Agustus di Aula Lantai III Kanwil DJPb Sumbar. Forum ini bertujuan untuk memastikan kepuasan seluruh stakeholder yang menerima layanan dari DJPb, sekaligus menegaskan komitmen dalam menjaga integritas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar, Ibu Syukriah HG, menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan, terutama dalam pengelolaan APBN dan transfer ke daerah. "Kementerian Keuangan melalui DJPb berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder yang menerima layanan dari kami merasa puas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Kami bertekad untuk menjaga kualitas layanan dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara di Sumatera Barat."
Dari total Rp33 triliun APBN yang dikelola di Sumbar, lebih dari Rp20 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah, sedangkan Rp13 triliun digunakan untuk anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas, DJPb melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi (monev) atas kinerja anggaran, dengan indikator keberhasilan IKPA.
Dalam sesi diskusi, berbagai perwakilan stakeholder memberikan apresiasi terhadap kinerja DJPb Sumatera Barat. Muchtar dari Bawaslu Kabag PPSPM memuji bimbingan dan ruang konsultasi yang diberikan oleh KPPN Padang. Perwakilan KPU juga mengapresiasi respon cepat dari Kanwil DJPb Sumbar dalam mendampingi pengelolaan anggaran, meski menghadapi tantangan nilai IKPA yang sering direvisi oleh Eselon I.
Selain itu, perwakilan dari Pemda Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Kota Sawahlunto menyampaikan masukan terkait kendala teknis dalam pengelolaan DAK dan sistem OMSPAN. Mereka berharap adanya perbaikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan yang baru, serta koordinasi yang lebih baik dengan Kemenkeu.
Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, UMKM, dan KPKNL Padang. Mereka mengapresiasi langkah DJPb dalam mengadakan forum ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sinergi antar lembaga.
Sebagai penutup, Pak Budi Lesmana, Kepala Bagian Umum DJPb Sumbar, menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas kontribusi dan masukan yang diberikan. "Forum ini akan menjadi agenda rutin, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja seluruh satker dan Pemda di Sumbar," tutupnya.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara FKP oleh perwakilan dari berbagai instansi, menandai komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kualitas layanan DJPb di Provinsi Sumatera Barat.
