Padang, 23 September 2024 – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-Sumatera Barat mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada 23 September 2024 di Aula Kanwil DJPb Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman No. 3, Padang. Rakorwil kali ini mengusung tema “Peningkatan Peran TREFA dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Sumatera Barat.”
Rakorwil yang dihadiri seluruh pejabat administrator (Eselon III), perwakilan pejabat pengawas, dan seluruh pegawai Kanwil tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Dr. Syukriah HG, SH, M.Hum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peningkatan peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai TREFA (Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor) dalam mendukung peningkatan ekonomi Sumatera Barat. Peran TREFA meliputi tugas dalam penyaluran dana APBN, kajian fiskal dan ekonomi regional, serta penyampaian rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan ekonomi daerah.
Sebagai upaya peningkatan wawasan, Rakorwil turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan local expert dari Universitas Andalas. Dwi Susanti, SST, MIT dari BPS memaparkan perkembangan ekonomi regional dan indikator kesejahteraan masyarakat, sementara Dr. Fajri sebagai local expert menyampaikan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Sesi utama Rakorwil adalah evaluasi dan diskusi kinerja KPPN berdasarkan data dari tiap bidang/bagian di Kanwil DJPb Sumatera Barat. Bidang PPA-1 menyampaikan evaluasi indikator pelaksanaan anggaran satker Kementerian/Lembaga, dengan perhatian khusus pada peningkatan kualitas perencanaan kas terkait deviasi Halaman III DIPA, serta pengelolaan administrasi hibah. Bidang PPA-2 menyoroti kinerja penyaluran Transfer ke Daerah, termasuk penggunaan dana desa yang tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (nagari). Kanwil DJPb dan KPPN diharapkan mampu mengawal penyaluran dana desa agar berjalan efektif dan efisien.
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) fokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan satker Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Bidang PAPK menekankan kepatuhan penyampaian laporan keuangan oleh satker koordinator wilayah, serta mendorong koordinasi KPPN dengan pemerintah daerah dalam implementasi PSAP 17 tentang Properti Investasi.
Dalam acara Rakorwil, Kanwil DJPb juga memberikan penghargaan kepada KPPN di Sumatera Barat sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Sebanyak 32 piagam penghargaan diberikan sebagai upaya untuk memacu semangat dan kinerja KPPN se-Sumatera Barat.
Acara ditutup dengan pembacaan executive summary oleh Budi Lesmana, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sumatera Barat. Executive summary tersebut memuat beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, termasuk pembentukan forum bidang dan seksi di KPPN untuk meningkatkan kinerja dan layanan secara rutin. Melalui Rakorwil ini, diharapkan kinerja Kanwil dan KPPN terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
