Padang, 18 November 2025 — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menghadiri kegiatan Pelepasan Ekspor Produk Gambir yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Selasa (18/11). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan didampingi Gubernur Sumatera Barat, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong ekspor komoditas unggulan daerah.
Pelepasan ekspor gambir ini menjadi momentum penting bagi Sumatera Barat yang saat ini menunjukkan kinerja pendapatan negara yang kuat. Hingga triwulan III tahun 2025, pendapatan negara wilayah Sumbar tercatat mencapai Rp5,99 triliun, tumbuh 15,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekspor, khususnya dari komoditas minyak sawit mentah (CPO).
Penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp4,45 triliun atau tumbuh 17,17 persen, sedangkan PNBP mencapai Rp1,54 triliun, meningkat 11,02 persen. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional khususnya bea keluar melonjak signifikan hingga Rp1,6 triliun, melampaui target sebesar 403 persen, sejalan dengan kuatnya harga dan permintaan CPO global.
Namun demikian, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin, menegaskan bahwa ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada satu komoditas. Upaya diversifikasi perlu diperkuat agar berbagai komoditas unggulan Sumatera Barat mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar.
“Sawit memang sudah berjalan dan pasarnya mapan. Tetapi komoditas lain seperti gambir, nilam, pinang, dan tuna memiliki peluang besar asalkan didorong hilirisasinya. Kemarin sudah dilakukan pelepasan ekspor gambir oleh Menteri Perdagangan, namun produk tersebut masih berbentuk mentah. Bapak Menteri bahkan menantang agar ada hilirisasi. Ini yang perlu ditangkap secara serius,” ujarnya.
Dody menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah minimnya investasi industri pengolahan di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan banyak komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah maupun luar negeri, sehingga nilai tambahnya belum optimal dinikmati oleh pelaku usaha lokal.
“Untuk industri pengolahan, tantangannya cukup besar karena masuknya investasi saja sudah sulit. Maka komoditas yang ada cenderung dijual dalam bentuk mentah,” tambahnya.
Ia menekankan perlunya penguatan fasilitasi komoditas, keterlibatan BUMD, serta dukungan kebijakan daerah untuk membuka peluang hilirisasi, termasuk pendirian fasilitas pengolahan gambir, nilam, dan produk kelautan seperti tuna.
Kehadiran Kanwil DJPb Sumbar dalam agenda pelepasan ekspor gambir merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah memperluas basis ekspor dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Langkah ini sejalan dengan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist serta pengampu sinergi fiskal di daerah dalam memperkuat perekonomian regional. [Tim Kehumasan Kanwil DJPb Sumbar]
