Barabai – Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi pembayaran serta meningkatkan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) di tingkat satuan kerja (satker), KPPN Barabai menggelar kegiatan Koordinasi Implementasi Digitalisasi Pembayaran bersama perbankan mitra pada Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Barabai dan dihadiri oleh perwakilan sejumlah bank, yakni KC BRI Barabai, KC BRI Rantau, KC BRI Kandangan, KC Mandiri Barabai, dan KC BNI Kandangan.
Plh Kepala KPPN Barabai, Imam Subekhi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa koordinasi ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pemanfaatan KKP dan CMS sepanjang tahun 2025. Berdasarkan hasil monitoring CMS dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, tercatat baru 61 persen dari total 99 Virtual Account yang digunakan oleh satker. Sementara itu, dari 30 satker pemilik KKP, hanya 7 satker atau sebesar 23,33 persen yang nilai transaksinya telah melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
“Digitalisasi pembayaran bukan sekadar tuntutan sistem, tetapi juga bagian dari transformasi pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara KPPN, satker, dan perbankan untuk meningkatkan pemanfaatan KKP dan CMS,” ujar Imam.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas secara terbuka. Di antaranya masih terdapat satker pemilik KKP yang belum beralih ke KKP Domestik, keterbatasan jumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa yang bersedia menerima pembayaran melalui KKP dan CMS, serta belum tersedianya tools monitoring pada KPPN untuk memantau progres pengajuan dan aktivasi KKP maupun CMS. Selain itu, kurangnya komunikasi antara satker dan perbankan ketika terjadi kendala teknis, serta perlunya percepatan proses penggantian user, juga menjadi perhatian bersama.
Sebagai tindak lanjut, KPPN Barabai bersama bank mitra menyepakati sejumlah langkah konkret. Pertama, penyusunan tools monitoring pengajuan dan aktivasi KKP serta CMS yang didukung supply data dari perbankan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan gambaran progres secara lebih terukur dan real time. Kedua, pelaksanaan kegiatan diseminasi atau sosialisasi bersama kepada satker yang pemanfaatan KKP dan CMS-nya masih belum optimal, guna meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong perubahan perilaku transaksi ke arah cashless.
Selain itu, KPPN juga akan melakukan pendataan rekanan atau penyedia barang dan jasa yang menjadi mitra satker. Data tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak perbankan sebagai dasar penyiapan instrumen pendukung digitalisasi pembayaran, termasuk perluasan akseptasi KKP dan CMS. Untuk memperkuat komunikasi, disepakati pula pembentukan grup WhatsApp yang melibatkan KPPN, perbankan, dan satker sebagai wadah koordinasi yang lebih cepat dan responsif dalam menangani kendala operasional.
Melalui sinergi ini, KPPN Barabai berharap penggunaan KKP dan CMS pada tahun 2026 dapat meningkat signifikan dan berdampak positif terhadap capaian IKPA satker di wilayah kerjanya. Digitalisasi pembayaran diyakini menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
