TUP dapat diajukan dalam hal :

1. sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
2. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
3. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara, KPPN Jakarta I dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN Jakarta I menyampaikan surat teguran kepada KPA.

Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu.

Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN Jakarta I.

Kepala KPPN Jakarta I memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:

1. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan
2. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

SPM 2 rangkap dan ADK SPM.

Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN Jakarta I.

Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP.

KPA dapat mengajukan TUP-KKP untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan Pembayaran LS.

Penggunaan TUP-KKP berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan batasan belanja (limit) KKP.

TUP-KKP harus dipertanggungjawabkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Administrator KKP melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKP secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah masa berlaku penggunaan TUP-KKP berakhir.

Setelah dilakukan penilaian, Kepala KPPN Kotabumi menyetujui atau menolak permohonan TUP-KKP dari KPA Satker.

KPA mengajukan permintaan TUP tunai kepada Kepala KPPN Kotabumi disertai dengan:

1. Rincian rencana penggunaan TUP;
2. Surat Pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Seluruh persyaratan tersebut di atas dibuat melalui aplikasi SAS

Dalam hal pengajuan TUP tunai melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA, pengajuan TUP tunai setelah mendapatkan persetujuan pengguna anggaran/pejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.

Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan TUP tunai atas alokasi anggaran yang belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA, pengajuan permintaan TUP tunai  juga dilampiri dengan persetujuan pengguna anggaran/pejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional.

Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional Satker dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai, dengan ketentuan:

1. Pengajuan SPM TUP Tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional Satker dalam satu bulan.
2. Pengajuan SPM TUP Tunai dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani KPA.
3. Dalam hal TUP Tunai digunakan untuk kebutuhan melebihi waktu satu bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 bulan.
4. Dalam hal diperlukan, TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetorkan ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya.
5. Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Pembayaran belanja non-kontraktual dan/atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme TUP Tunai.
7. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran, dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai.

Pengajuan SPM LS Kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan banyak penerima.

Pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.