Mengingatkan bahwa batas rekon adalah lusa, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017.

Harap segera lakukan upload e-rekon agar dapat diketahui jika ada kesalahan/sdh benar untuk pertanggungjawaban pencairan dana yang andal, akurat, dan tepat waktu.

Keterlambatan (termasuk rekon yang masih salah s.d. tanggal 16 sore) akan berdampak pada terbitnya sanksi tidak dapat mengajukan SPM.

Untuk saat ini masih terdapat beberapa kendala untuk satker2 yang memiliki jenis rekon PNBP sehingga beberapa satker bisa mengalami perbedaan akibat selisih data SIAP. Jika terjadi demikian, maka kami akan menyetujui dgn catatan.

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)