Padang – Kepala KPPN Kuala Tungkal dan Tim mengikuti kegiatan Asistensi Unit Kerja Kementerian Keuangan dalam rangka Penilaian Nasional WBK/WBBM Tahun 2020 (03/03). 

Kuala Tungkal – KPPN Kuala Tungkal dan KPP Pratama Kuala Tungkal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menandatangani BAR atas Pajak-pajak Pusat yang disetor ke Kas Negara.

Kuala Tungkal – KPPN Kuala Tungkal mengadakan sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Persiapan Implementasi Marketplace kepada seluruh satuan kerja (11/02).

Pada hari ini, Selasa, 26 Februari 2019 dillaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara Periode I Tahun 2019 UPS KPPN Kuala Tungkal. Ujian sertifikasi pada periode ini diikuti  Bendahara dari tiga satuan kerja. Adapun bendahara satuan kerja yang mengikuti ujian tersebut adalah BPS Tanjung Jabung Barat, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, dan MAN 1 Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal – KPPN Kuala Tungkal ikut meramaikan Milenial Road Safety Festival (MRSF) di Alun-alun Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (17/2) .

Kuala Tungkal — Seluruh Pejabat, Pegawai, PPNPN dan Siswa/i (SMKN 1) PKL  KPPN Kuala Tungkal membersihkan sampah di lokasi wisata Ancol Beach Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat.

Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP)  PMK178/PMK.05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Secara Penuh pada K/L.

1. Uang Persediaan (UP) digunakan:

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

2. KPA dapat mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
3. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
   1. Belanja Barang;
   2. Belanja Modal; dan
   3. Belanja Lain-lain.
4. UP yang diajukan berupa :
5. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
6. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Mulai berlaku 1 Juli 2019.

Pemberian besaran UP mengikuti PMK  No.178/PMK.05/2018  sesuai Pasal 46, yaitu :  

1. Pemberian UP masih 100% dalam bentuk tunai, namun belum diberlakukan proporsi UP yang terdiri dari UP Tunai (60%) dan UP Kartu Kredit Pemerintah (40%). Berlaku mulai Januari s.d.  Juni 2019.
2. Satker dapat mengajukan SPM UP ke KPPN sebagaimana yang telah dilakukan/berjalan selama ini (existing).
3. Seluruh perjanjian kerja sama induk yang telah ditandatangani sebelum PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai berlaku, tetap berlaku dan diakui sebagai perjanjian kerja sama induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
4. Kartu kredit yang telah diterbitkan dalam pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP sebelum PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai berlaku, tetap diakui sebagai Kartu Kredit Pemerintah dan tetap dapat digunakan dalam pembayaran tagihan kepada negara melalui mekanisme UP.
5. Khusus bagi Satker yang belum pernah membuat atau melakukan/belum ikut menjadi peserta Uji Coba Pembayaran dengan kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP, diminta agar:

                     Bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal, KPPN Kuala Tungkal mengadakan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Kuala Tungkal. Acara rutin tahunan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 lalu, dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja. Setelah disahkan, DIPA akan diserahkan langsung kepada masing-masing satker yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan anggaran satker. Sebelum diserahkan, DIPA satker tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Bendara Umum Negara (BUN) dalam hal ini Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran. Penyerahan ini penting untuk dilakukan sebagai simbol pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satker.