Untuk membangun sebuah negara yang besar, tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak dan berbagai bidang agar proses pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat berjalan dengan baik. Apalagi untuk struktur pemerintahan NKRI cukup kompleks dengan adanya pembagian Pemerintahan Pusat dan Daerah. Koordinasi yang baik dan kesinambungan sangat diperlukan agar program-program Pemerintah dapat berjalan dengan baik.

KPPN Kuala Tungkal selaku Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan juga sebagai salah satu perwakilan dari Pemerintahan Pusat di Daerah terus berupaya untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat agar Program-program pementahan dapat berjalan baik.

Menjaga kesehatan adalah kewajiban setiap manusia. Terlebih lagi menjaga kesehatan organ yang paling vital bagi manusia, salah satunya penglihatan. Menjaga penglihatan sangat penting karena hampir keseluruhan pekerjaan kita sehari hari berhadapan dengan surat, menghadap layar komputer, HP, dan sebagainya.

KPPN Kuala Tungkal mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mata gratis bersama Optik Mitra Mata Jambi.

Setelah sebelumnya KPPN Kuala Tungkal bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kali ini KPPN Kuala Tungkal melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertemuan ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Ruang Bupati Tanjung Jabung Barat. Pertemuan Dua Pimpinan ini masih dengan agenda yang sama seperti di Tanjung Jabung Timur, yaitu menyampaikan Flash Report Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada pertemuan kali ini, KPPN Kuala Tungkal, Ibu Frida Zuliaty bertemu langsung dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Ir. H. Syafrial, MS.

Surat Pengumuman Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Unduh disini

Surat Pemberitahuan KPPN Kepada Satker - Unduh disini

Format Surat Usulan Peserta - Unduh disini

Form Sertifikasi Bendahara - Unduh disini

Penyaluran DAK FISIK dan DANA DESA menjadi program prioritas pemerintah khususnya di Tahun 2018 ini. Setelah sebelumnya di Tahun 2017 untuk pertama kalinya penyaluran dana transfer daerah berupa DAK FISIK

KPPN Kuala Tungkal sebagai salah satu kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di Wilayah Kuala Tungkal berkewajiban untuk menjaga performa dan kinerja seluruh pegawainya secara berkala. Hal itu wajib dilakukan agar KPPN Kuala Tungkal sebagai kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholdernya. Apalagi fungsi pelayanan ini juga merupakan perwujudan salah satu dari 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Pelayanan, dimana seluruh elemen di bawah Kementerian Keuangan harus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholdernya yang dilayani.

Ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan para pegawai. Di KPPN Kuala Tungkal, kami mewujudkan itu dengan berbagai cara.

Sebagai salah satu kantor vertikal yang memberikan pelayanan di daerah, KPPN Kuala Tungkal terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh elemen pegawainya dalam memberikan pelayanan. Peningkatan kompetensi tersebut salah satunya diwujudkan dengan pelatihan/training. Dan salah satunya adalah pelatihan/training service excellence. Training ini diberikan agar seluruh stakeholder dapat merasakan pelayanan yang semakin memuaskan ketika berada di KPPN kuala tungkal.

Pengadaan Barang dan Jasa selalu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara karena memakan porsi yang cukup besar dalam APBN. Selain itu, proses pengadaan selalu menjadi momok menakutkan bagi Pegawai Negeri Sipil karena banyak sekali kasus korupsi yang bermula dari proses pengadaan barang dan jasa yang tidak benar. Namun sekarang, setidaknya kita tidak perlu terlalu khawatir, karena untuk pengadaan barang dan jasa sudah dibantu menggunakan sistem yang canggih dan memiliki pengelolaan database yang cukup baik sehingga proses pengadaan menjadi sangat mudah. Salah satunya adalah menggunakan Aplikasi SIMPEL yang dibesut oleh LPSE Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak di beberapa daerah di Indonesia, Pemerintah resmi memutuskan untuk menetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional