Kuala Tungkal — Seluruh Pejabat, Pegawai, PPNPN dan Siswa/i (SMKN 1) PKL  KPPN Kuala Tungkal membersihkan sampah di lokasi wisata Ancol Beach Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat.

Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP)  PMK178/PMK.05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Secara Penuh pada K/L.

1. Uang Persediaan (UP) digunakan:

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

2. KPA dapat mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
3. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
   1. Belanja Barang;
   2. Belanja Modal; dan
   3. Belanja Lain-lain.
4. UP yang diajukan berupa :
5. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
6. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Mulai berlaku 1 Juli 2019.

Pemberian besaran UP mengikuti PMK  No.178/PMK.05/2018  sesuai Pasal 46, yaitu :  

1. Pemberian UP masih 100% dalam bentuk tunai, namun belum diberlakukan proporsi UP yang terdiri dari UP Tunai (60%) dan UP Kartu Kredit Pemerintah (40%). Berlaku mulai Januari s.d.  Juni 2019.
2. Satker dapat mengajukan SPM UP ke KPPN sebagaimana yang telah dilakukan/berjalan selama ini (existing).
3. Seluruh perjanjian kerja sama induk yang telah ditandatangani sebelum PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai berlaku, tetap berlaku dan diakui sebagai perjanjian kerja sama induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
4. Kartu kredit yang telah diterbitkan dalam pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP sebelum PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai berlaku, tetap diakui sebagai Kartu Kredit Pemerintah dan tetap dapat digunakan dalam pembayaran tagihan kepada negara melalui mekanisme UP.
5. Khusus bagi Satker yang belum pernah membuat atau melakukan/belum ikut menjadi peserta Uji Coba Pembayaran dengan kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP, diminta agar:

                     Bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal, KPPN Kuala Tungkal mengadakan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Kuala Tungkal. Acara rutin tahunan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 lalu, dengan mengundang seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja. Setelah disahkan, DIPA akan diserahkan langsung kepada masing-masing satker yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan anggaran satker. Sebelum diserahkan, DIPA satker tersebut sebelumnya telah disahkan oleh Bendara Umum Negara (BUN) dalam hal ini Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran. Penyerahan ini penting untuk dilakukan sebagai simbol pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satker.

    Menurut The World Most Literate Nation Study, tingkat literasi rakyat Indonesia berada pada peringkat ke 60 dari 61 negara. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi negara kita secara umum tergolong sangat rendah. Tingkat literasi tersebut dilihat dari dua sisi yaitu menulis dan membaca. Faktanya adalah minat baca dan menulis orang Indonesia memang belum sama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

       Acara puncak perayaan hari Oeang Republik Indonesia ORI ke-72 dengan tema ”Kemenkeu Berbakti pada Negeri” dan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018 diperingati dengan upacara bendera di halaman Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, Selasa 30/10. Upacara yang diikuti segenap pegawai KPPN Kuala Tungkal dan KPP Pratama Kuala Tungkal tahun 2018 ini tampak berbeda dengan kostum peringatan tahun sebelumnya yang mengenakan pakaian adat/nusantara. Upacara tahun ini mengenakan baju lengan panjang berwarna putih, bawahan warna hitam untuk pria sedangkan wanita mengenakan kemeja/blose lengan panjang warna putih, bawahan warna hitam dan hijab berwarna hitam bagi yang mengenakannya. Seluruh peserta upacara mengenakan tanda pengenal pegawai, dan “pita hitam” direkatkan di lengan kiri sebagai wujud penghormatan kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang ikut menjadi korban atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610. Kepala Kantor KPP Pratama Kuala Tungkal, Agus Budihardjo yang bertindak selaku pembina dan inspektur upacara dengan di dampingi Kepala KPPN Kuala Tungkal, Frida Zuliaty.

      Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi, pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2018, Kepala KPPN Kuala Tungkal, Frida Zuliaty beserta rombongan yang terdiri dari Kepala Seksi PDMS, Dina Andrini dan Tim Monev IKPA dan Bimtek Halaman III DIPA (Ardi Y., Rizky P.M., Ario S.A., dan Mukhlis S.M.) melaksanakan kegiatan Monev dan Bimtek Halaman III DIPA, silaturahmi dengan mitra kerja wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Satker Polres Tanjung Jabung Timur dan KPU Tanjung Jabung Timur serta melakukan pendampingan implementasi SAKTI di Satker KP2KP Muara Sabak.[carousel source="media: images/foto_berita/tjt/IMG_2982.JPG"]

Kegiatan hari pertama diawali dengan acara Monev IKPA dan Bimtek Halaman III DIPA bertempat di Aula Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Acara ini mengundang 29 Satker wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Acara dibuka langsung oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal, Frida Zuliaty, turut memberi sambutan Kepala Kemenag kabupaten Tanjung Jabung Timur Dr.H, Jamrizal, M.PD. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kuala Tungkal menyampaikan pentingnya satuan kerja untuk memberikan perhatian lebih pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini  merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Setelah pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan acara monitoring dan evaluasi IKPA dan Bimtek Halaman III DIPA yang dibawakan langsung oleh Tim Monev KPPN Kuala Tungkal (Ardi Y., Rizky P.M., Ario S.A., dan Mukhlis S.M.).[carousel source="media: images/foto_berita/tjt/WhatsApp-Image-2018-10-18-at-13.57.03.jpeg"][carousel source="media: images/foto_berita/tjt/WhatsApp-Image-2018-10-18-at-15.01.57.jpeg"]Siang harinya Kepala KPPN Kuala Tungkal, Frida Zuliaty dan Kasi PDMS, Dina Andrini melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang disambut dengan hangat oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Marinus Marantika Sitepu, S.Sos., M.Si.. Pada kesempatan ini, diberikan penghargaan kepada Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai indeks kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dengan nilai tertinggi pada triwulan III tahun 2018. Harapan pemberian penghargaan ini semoga hasil IKPA dapat dipertahankan dan ditingkatkan sampai akhir tahun anggaran 2018. Pada waktu yang sama, Tim Monev Ardi Y. dan Ario S.A. melakukan pendampingan implementasi SAKTI pada Satker KP2KP Muara Sabak.[carousel source="media: images/foto_berita/tjt/WhatsApp-Image-2018-10-19-at-13.22.32.jpeg"]
Komunikasi dan koordinasi dilanjutkan keesokan harinya, mengunjungi Satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga disambut dengan hangat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sumardi, S.STP, M.H., selain itu turut hadir Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurkholis S,IP dan 2 anggota KPU lainnya. Pada kesempatan silaturahmi ini,  selain menjalin sinergi dengan mitra kerja juga dibahas berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan menghadapi akhir tahun anggaran 2018.

Kontributor: Dina Andrini & Ardi Yoansah

[carousel source="media: images/foto_berita/kepolres/WhatsApp-Image-2018-10-10-at-15.50.01.jpeg"][carousel source="media: images/foto_berita/kepolres/WhatsApp-Image-2018-10-10-at-15.48.52.jpeg" loop="yes"]

        Demi mendukung sinergi Kuasa Bendahara Umum Negara dengan Perwakilan Kementerian/Lembaga di daerah, KPPN Kuala Tungkal mengadakan kunjungan ke salah satu mitra kerjanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Polres Tanjung Jabung Barat pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018. Kepala KPPN Kuala Tungkal, Frida Zuliaty bersama Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja beserta Customer Service Office KPPN Kuala Tungkal melakukan sharing knowlegde dengan Kepala Polres Tanjung Jabung Barat, AKBP A.D.G. Sinaga, S.IK yang dampingi Bendahara Pengeluaran Polres Tanjung Jabung Barat mengenai Pelaksanaan Anggaran.

       Kapolres menyambut dengan hangat kedatangan Kepala KPPN di ruang kerja Kapolres Tanjung Jabung Barat. Dengan koordinasi ini diharapkan sinergi tetap terus terjalin dan pelaksanaan APBN berjalan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2018, diharapkan pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Polres Tanjung Jabung Barat dapat berjalan lancar dan tanpa kendala.

Kontributor : Ardi Yoansah

Public speaking atau berbicara di depan umum dapat didefinisikan sebagai proses berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi (mempersuasi) dan/atau menghibur audiens. Banyak orang menyebut public speaking sebagai “presentasi”. Seperti layaknya semua bentuk komunikasi, berbicara di depan publik memiliki beberapa elemen dasar yakni komunikator (pembicara), pesan (isi presentasi), komunikan (pendengar/ audiens), medium, dan efek (dampak presentasi pada audiens). Tujuan berbicara di depan umum bermacam-macam, mulai dari sekadar menyampaikan informasi, memotivasi orang, atau hanya sekadar bercerita.

[carousel source="media: images/foto_berita/pubspeak/IMG_1330.JPG,images/foto_berita/pubspeak/IMG_1370.JPG"]

Namun, berdasarkan hasil survei The People’s Almanact Book of List yang dilakukan oleh Public Speaking School pada tahun 2006 kepada tiga ribu (3000) orang Amerika, dimana survey tersebut dilalukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ditakuti oleh mereka, menunjukkan bahwa sebagian besar responden takut berbicara di depan umum dibandingkan dengan takut kepada ketinggian, serangga dan hama, masalah keuangan, kedalaman air dll. Hasil survei tersebut juga kemungkinan besar relevan terhadap situasi yang terjadi di Indonesia. Banyak orang ketika berbicara di depan umum merasa gugup dan grogi. Grogi tersebut mungkin telah tertanam di bawah alam sadar sehingga perasaan tersebut akan muncul apabila menghadapi situasi yang sama.

[carousel source="media: images/foto_berita/pubspeak/IMG_1360.JPG,images/foto_berita/pubspeak/IMG_1381.JPG"]

Padahal, kemampuan berbicara di depan umum merupakan kemampuan yang sangat penting dalam bersosialisasi dalam masyarakat baik itu di lingkungan dunia bisnis, organisasi, perusahaan termasuk di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, KPPN Kuala Tungkal mengadakan Capacity Building – Teknik Berbicara di Depan Umum (Public Speaking) yang ditujukan untuk seluruh pihak yang menjadi bagian KPPN Kuala Tungkal meliputi para pejabat, pegawai, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan bertempat di aula KPPN Kuala Tungkal. Yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Subbaian Umum KPPN Kuala Tungkal, Bapak M. Rozali. Dengan diadakannya kegiatan ini, maka dapat menambah pengetahuan mengenai Public Speaking kemudian menerapkannya di dunia pekerjaan.