Madiun - Pada Senin (14/08), Joko Maryono, Kepala KPPN Madiun mengadakan kegiatan Press Release Pelaksanaan APBN wilayah kerja KPPN Madiun secara daring. Pada kegiatan press release tersebut, didahului dengan pemaparan materi terkait antikorupsi sebagai upaya mengawal dan mempertahankan prestasi KPPN Madiun yang telah tersertifikasi ISO SMAP 370001:2016. Acara tersebut dihadiri oleh satuan kerja dan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun.
Selanjutnya, Joko menyampaikan Pelaksanaan APBN Periode Juli 2023 dimulai dengan pemaparan realisasi belanja di wilayah kerja KPPN Madiun per jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja transfer. Realisasi kelima jenis belanja tersebut paling tinggi adalah belanja transfer yaitu sebesar Rp4.361 M atau 59,32% dari pagu. Hal ini dapat dijelaskan karena mulai Januari 2023 seluruh dana Transfer ke Daerah (TKD) dibayarkan melalui KPPN.
Untuk realisasi belanja APBN per satker s.d. 31 Juli 2023 dibagi ke dalam 4 cluster pagu DIPA. Dalam kategori ini beberapa satker diantaranya Kantor Kemenag. Kab. Ngawi, Depohar 20, MAN 2 Ponorogo dan Kantor Kemenag Kab. Ponorogo sudah sangat bagus realisasi belanjanya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk satker yang realisasinya telah 100% maupun mendekati 100% s.d. 31 Juli 2023 ini agar selanjutnya dikoordinasikan terkait kemungkinan terjadinya pagu minus. Jika benar terjadi pagu minus, satker diarahkan untuk segera melakukan revisi DIPA agar penilaian IKPA satker dapat tetap terjaga. 
Pada kesempatan tersebut disampaikan pula satker dengan realisasi belanja APBN masih rendah. “Para Kuasa Pengguna Anggaran satker diharapkan dapat mendorong kinerja pelaksanaan belanja satkernya secara optimal, salah satunya dengan melakukan akselerasi atas penyerapan belanja tersebut” jelas Joko lebih lanjut. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diupayakan bersama mengingat belanja pemerintah dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Madiun Raya.
Dengan dilaksanakannya Press Release ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada satker atas realisasi yang telah dicapai KPPN Madiun sebagai Kuasa BUN di daerah dan menjadi motivasi satker lain untuk melakukan percepatan dalam merealisasikan APBN sehingga fungsi APBN yaitu stabilisasi, alokasi dan distribusi perekonomian dapat berjalan dengan baik.
