Jl. Salak Nomor.52 Taman, Kota Madiun

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
  4. Berita
Layanan

Alur Pengajuan TUP KKP
Pengajuan Permohonan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN melalui aplikasi SAKTI disertai:
  1. Surat Permohonan TUP dari KPA;
  2. Surat Pernyataan TUP dari KPA; dan
  3. Rincian Rencana Penggunaan TUP.
Seluruh persyaratan tersebut di atas dibuat melalui aplikasi SAKTI.


Alur dari pembuatan Permohonan TUP Tunai ke KPPN adalah sebagai berikut:
  1. Satker membuat Permohonan TUP menggunakan user opr_Bendahara klik menu Bendahara >> Membuat Usulan >> Membuat Rincian Pembiayaan TUP;
  2. Untuk Mencetak dapat dilakukan dengan melakukan klik Unduh Pembiayaan TUP.docx;
  3. Validasi Permohonan TUP oleh KPA (user apr_KPA):
    • Status permohonan TUP yang sudah direkam oleh operator adalah BARU. Satker agar mencetak permohonan TUP berikut lampiran untuk dimintakan tandatangan oleh KPA; dan
    • Setelah surat permohonan berikut lampiran ditandatangani KPA, dokumen tsb discan PDF dan dilanjutkan dengan proses validasi oleh user sakti KPA (apr_KPA);
  4. Upload Surat Permohonan TUP yang sudah ditandatangani:
    • Upload dokumen surat permohonan TUP menggunakan user opr_Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan jika status permohonan sudah Divalidasi KPA;
  5. Tunggu proses persetujuan TUP oleh KPPN Madiun selesai:
    • Silahkan monitor status proses persetujuan TUP dari user opr_Bendahara klik menu Bendahara >> Membuat Usulan >> Membuat Rincian Pembiayaan TUP;
    • Selesainya proses persetujuan TUP oleh Kepala KPPN Madiun dibuktikan dengan status TUP adalah "Diupload Persetujuan KPPN"; dan
    • Satker dapat mendownload persetujuan dari KPPN di tombol Unduh Persetujuan TUP KPPN.

 

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Madiun

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Madiun

Nomor WhatsApp Pengaduan : +62 812-5959-0210

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Layanan

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit akuntansi di atasnya. Telaah Laporan Keuangan dilakukan oleh seluruh penyusun laporan keuangan, mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun LKPP. Pereviu laporan keuangan (APIP) dapat juga menggunakan telaah laporan keuangan ini sebagai tambahan dalam melakukan reviu atas laporan keuangan.

Adanya aplikasi e-Rekon&LK membuat Telaah Laporan Keuangan dapat dilakukan setiap saat sepanjang masa penyusunan laporan keuangan. Beberapa telaah yang dahulunya dilakukan secara manual, dengan memanfaatkan aplikasi e-Rekon&LK telaah dapat dimonitor melalui aplikasi e- Rekon&LK. Dalam rangka telaah LK, maka UAPPAW, UAPPA-E1 dan UAPA dapat memiliki lebih dari satu user dengan melakukan permintaan user kepada Kanwil DJPb dan Dit. APK.
 
 
Dasar Hukum
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 
 
Siapa yang Melakukan dan Kapan?
Siapa yang menelaah?
Yang melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan adalah seluruh penyusun laporan keuangan, mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA- E1, UAPA, hingga penyusun LKPP. Pereviu laporan keuangan (APIP) dapat juga menggunakan telaah laporan keuangan ini sebagai tambahan dalam melakukan reviu atas laporan keuangan.

Kapan dilakukan Telaah?
Telaah laporan keuangan dilakukan setiap laporan keuangan akan disampaikan ke Pihak Lain (Unit Akuntansi diatasnya). Hal ini berarti telaah laporan keuangan dilakukan triwulanan (biasanya untuk triwulan ke-III), semesteran, tahunan unaudited dan tahunan audited.
 
 
Bagaimana Menelaah Laporan Keuangan?
Telaah laporan keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan yang telah selesai disusun. Pada umumnya yang ditelaah adalah kewajaran nilai-nilai yang terdapat pada laporan keuangan dan kelengkapan laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Secara garis besar telaah laporan keuangan dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
  1. Kelengkapan laporan keuangan.
  2. Kesesuaian dengan persamaan dasar Akuntansi Pemerintah:
    • Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE.
    • Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca.
    • Aset = Kewajiban + Ekuitas.
  3. Kesesuaian Migrasi Saldo Awal.
  4. Telaah per komponen laporan keuangan:
    1. Neraca Percobaan Akrual.
    2. Laporan Operasional.
    3. Laporan Perubahan Ekuitas.
    4. Neraca.
    5. Laporan Realisasi Anggaran.
    6. Catatan Atas Laporan Keuangan.
  5. Telaah antar Laporan Keuangan:
    1. Keterkaitan transaksi akrual intra laporan keuangan.
    2. Kesesuaian dengan Laporan Barang Milik Negara (L-BMN).
  6. Hasil dari telaah laporan keuangan dituangkan dalam Kertas Kerja Laporan Keuangan.

 

 Jenjang Penyusunan Laporan Keuangan

 

Kelengkapan Laporan Keuangan
Untuk kelengkapan LK, LK pada setiap level (jenjang) harus disusun dari seluruh satker di bawahnya, termasuk dari satker yang dilikuidasi apabila proses likuidasinya belum selesai. Berikut merupakan kelengkapan komponen LK Pokok:
  1. Pernyataan telah direview (hanya untuk level LK/KL-Kementerian/Lembaga);
  2. Pernyataan tanggungjawab;
  3. Ringkasan LK;
  4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  5. Neraca;
  6. Laporan Operasional (LO);
  7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

 

TELAAH LAPORAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI E-REKON & LK

 Menu E-rekon & LK



Untuk keperluan telaah LK pada aplikasi e-rekon dapat diperhatikan pada menu "Monitoring", untuk transaksi yang perlu diselesaikan, dan pada menu "Daftar", untuk transaksi yang terindikasi salah atau yang seharusnya tidak ada.
Menu monitoring terdiri dari monitoring keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan monitoring lainnya. Sedangkan untuk menu daftar terdiri dari daftar keuangan dan daftar BMN.
 
 
Monitoring TDK Segmen CoA
TDK atau Transaksi Dalam Konfirmasi adalah transaksi-transaksi yang belum pasti atau benar penggunaan kodefikasinya. Sebelum muncul istilah TDK, hal ini dikenal dengan akun suspend.

CoA atau Chart of Account atau juga disebut Bagan Akun Standar (BAS) merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Segmen CoA (Segmen Chart Of Account) adalah potongan kodefikasi dari akun yang digunakan di SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Terdiri dari 7 segmen. Akan dijelaskan pada kesempatan lain.

Menu monitoring TDK segmen CoA merupakan turunan dari menu TDK, dimana pada menu ini ditambahkan elemen data segmen CoA sebagai unsur perbandingannya sehingga lebih detil. Apabila terdapat selisih pada segmen COA, bandingkan data SAIBA satker dengan data SPAN di KPPN, inputan yg salah dan tidak sesuai dokumen sumber wajib memperbaiki
 
 
Pengecekan Saldo Tidak Normal
Menu pengecekan saldo tidak normal dimaksudkan untuk mendeteksi akun-akun yang memiliki saldo di luar dari posisi normal debet atau kredit- nya. Saldo tidak normal dapat diakibatkan dari kesalahan penjurnalan pada transaksi
  1. Untuk dipastikan agar tidak terdapat saldo akun "Null".
  2. Daftar Saldo Tidak Normal merupakan gambaran kondisi saldo akhir suatu akun yang tidak sesuai dengan saldo standarnya. Yang perlu dilakukan adalah:
    1. Mencocokkan Neraca Percobaan Akrual SAIBA (Sistem Akuntansi Intansi Berbasis Akrual) dengan e-Rekon&LK;
    2. Cetak Listing Transaksi yang terdapat di dalam Menu Daftar; dan
    3. Apabila memang terdapat jurnal yang salah, maka perbaiki inputan di SAIBA, posting dan upload kembali ke e-rekon&LK.
  3. Berikut merupakan posisi saldo normal.
 
 
 
Daftar Aset Belum Diregister
Akun "Belum Diregister" hanya boleh ada pada Laporan Keuangan Interim Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran, sedangkan pada Laporan Keuangan Tahunan tidak boleh ada.
 
 
Akun Non Ref
Berisi daftar satker yang memiliki akun-akun yang tidak sesuai referensi atau akun-akun yang saat ini tidak digunakan lagi, baik akun kas ataupun akrual. Lakukan pengecekan data di SAIBA satker, apakah masih terdapat akun-akun nonref tersebut. Apabila berasal dari setoran PNBP menggunakan akun lama contohnya akun 423xxx maka segera lakukan ralat SSBP.
 
 
Pagu Minus
Apabila terdapat transaksi pada pagu minus, maka cetak LRA Belanja per Akun atau LRA Belanja COA, kemudian cocokan dengan LRA Belanja pada Aplikasi SAIBA. Indikasi permasalahan sebagian besar karena proses Revisi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) per Akun 6 digit belum sinkron dengan realisasi yang sudah ada.

Apabila ada data revisi yang kurang, cukup dengan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK kemudian cocokkan kembali LRA detailnya.
 
 
Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi
Apabila terdapat transaksi tersebut, cetak LRA Belanja per Akun atau LRA Belanja COA, kemudian cocokkan dengan LRA Belanja pada Aplikasi SAIBA.

Indikasi permasalahan sebagian besar karena transaksi pengembalian belanja yang berasal dari setoran tidak tercantum atau salah kodefikasi program/ kegiatan/ output.
 
 
Jurnal Tidak Lazim
Berisi daftar jurnal-jurnal terkait aset yang diinput di aplikasi SAIBA dan bukan berasal dari aplikasi SIMAK-BMN.

Jurnal tidak lazim belum tentu salah, cek kronologi penyebab dilakukan jurnal di SAIBA.
 
 
Monitoring Transfer Keluar/ Masuk
Menampilkan data semua satker yang memiliki transaksi transfer keluar/ masuk aset/persediaan/ aset tetap, bisa transaksi antar satker dalam 1 KL yang sama maupun berbeda KL.
 
 
Monitoring Transfer Keluar/ Masuk Piutang Pajak
Merupakan turunan dari Monitoring Transfer Keluar/ Masuk. Menu ini menampilkan data semua satker yang memiliki transaksi transfer keluar/ masuk piutang pajak, yang semestinya hanya di lingkup DJP.
 
 
Monitoring Transfer Keluar/ Masuk Non Persediaan
Merupakan turunan dari Monitoring Transfer Keluar/ Masuk. Dapat digunakan untuk membantu satker menelusuri detil selisih TKTM dengan menyajikan selisih per kode barang Aset Tetap pada Aplikasi SIMAK BMN.
 
 
Monitoring Transfer Keluar/ Masuk Persediaan
Merupakan turunan dari Monitoring Transfer Keluar/ Masuk. Dapat digunakan untuk membantu satker menelusuri detil selisih TK/ TM dengan menyajikan selisih per kode barang persediaan pada Aplikasi persediaan.
 
 
Monitoring Reklasifikasi Aset
Menampilkan perbandingan nilai reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar per Satker yang berasal dari inputan di SIMAK BMN. Apabila terjadi selisih RK/ RM agar dicek kembali pada aplikasi SIMAK BMN dan ditelusuri penyebab selisihnya.
 
 
Monitoring Resiprokal
Menampilkan nilai transaksi resiprokal yang direkam di SAIBA Satker Pemberi/ Penerima Kerja.

Resiprokal merupakan transaksi antara satker BLU/ Non BLU Pemberi Kerja dan satker BLU Penerima Kerja yang menggunakan dana APBN sehingga harus dieliminasi di tingkat LKPP.
 
 
Telaah Neraca Percobaan Akrual
Pada Neraca Percobaan Akrual, perlu dilakukan pengecekan pada akun-akun berikut:
  1. Akun-Akun yang TIDAK BOLEH ADA:
    1. Akun 41 (pendapatan perpajakan):
      • apabila ada, misalnya: Akun 411112, kemungkinan salah Jurnal kas lainnya di Bank penyeluaran yang merupakan potongan pajak.
      • akun ini hanya untuk BA.015 Kementrian keuangan.
    2. Akun 43 (pendapatan Hibah):
      • Akun ini hanya khusus untuk BA 999.20.
    3. Akun 423XXX (PNBP):
      • Akun ini sudah berubah menjadi akun 425XXX.
  2. Bila bukan merupakan Satker BLU/tidak terdapat satker BLU, maka TIDAK BOLEH ADA:
    1. Akun 424XXX, 525XXX, dan 537XXX.
    2. Akun di atas diperuntukan khusus untuk satker BLU.
  3. Akun Tertentu yang TIDAK BOLEH ADA:
    1. Akun 391121 (Ekuitas Transaksi lainnya):
      • (Akun di atas hanya untuk RRI,TVRI dan POLRI).
    2. Akun 425719 (pendapatan bungan lainnya):
      • Biasanya akun ini muncul karena salah memilih akun, seharusnya akun 425764 pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro) namun memilih Akun 425719.
    3. Akun 425916 (penerimaan kembali belanja Hibah TAYL):
      • Akun di atas hanya untuk BA-BUN HIBAH 999.02.
    4. Akun 425918 (penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL):
      • Akun di atas untuk BA-BUN Bel.lain-lain 999.08.
  4. Telaah Hibah Langsung:
    1. Jika ada akun 111827 (kas lainnya dari Hibah yang belum disahkan) maka harus ada akun 218211 (Hibah langsung belum disahkan). Namun tidak berlaku kebalikannya:
      • Akun 111827 nilainya maksimal sama atau lebih kecil dibanding 218211.
      • Akun 218211 Harus dikredit.
    2. Bagaimana bila ada akun "HIBAH langsung yang belum disahkan" bersaldo negatif (posisi debit)?
      • Jawab: Kemungkinannya telah terbit SP2HL PENGESAHAAN HIBAH LANGSUNG YANG BERUPA UANG NAMUN...Belum Melakukan Jurnal Manual Pencatatan penerimaan kas Hibahnya.
    3. Akun "Hibah Langsung Belum Disahkan" seharusnya tidak ada pada LK Tahunan namun tidak harus tidak ada.
      • LATAR BELAKANG : Terkadang ada satker "BANDEL" tidak berniat melaporkan/mengesahkan Hibah langsungnya. Saat Tripartied di temukan oleh BPK, dan tidak sempat lagi disahkan.
      • TINDAK LANJUT : Biarkan tetap muncul akun ini. Tunggu kebijakan akuntansi atas perlakuan selanjutnya pada TA berikutnya.
      • RESIKO: Satker menjurnal "sembarangan", yang penting akun "Hibah langsung belum diregistrsi" Hilang.
      • SOLUSI:
        • Cetak buku besar Akrual atau akun "Hibah langsung yang belum diregistrasi".
        • Cek pasangan jurnalnya, apakah dari SP2HL/ PMHL-BJS? bila tidak, berarti belum pernah ada pengesahaannya! Hapus Jurnal Tersebut.
  5. ANALISIS AKUN-AKUN TERTENTU:
    1. Transfer Keluar/Transfer Masuk:
      • Akun ini digunakan untuk:
        • Transfer keluar/ Transfer masuk Aset (persediaan/ Aset tetap/ Aset laninya) antar satker di lingkungan pemerintah pusat.
        • Transfer keluar/ Transfer masuk selain Aset (kas/ piutang/ utang) antara satker yang dilikuidasi ke satker penerima.
      • RISIKO:
        • Akun /menu ini tidak digunakan seharusnya.
        • Misal: Pembelian mengunakan Transfer masuk, Mengakibatkan Akun LPE (Transaksi antar Entitas) overstated.
        • Misal: Pemakaian menggunakan Transfer keluar, mengakibatkan akun beban persediaan understated dan LPE (Transaksi antar Entitas) overstate.
      • SOLUSI:
        • Cek kebenaran penggunaan akun/menu tersebut di aplikasi persediaan/SIMAK.
        • Bila ternyata jurnal di SAIBA, Cek kebenarannya.
      • Lakukan analisa sebagai berikut:
        • Mungkinkah di satker/ E1/ KL ini terdapat Transfer masuk/Transfer keluar?
        • Bila ya, seharusnya lebih besar mana? Transfer masuk atau Transfer keluar?
        • Adakah pengawasan Transfer keluar/ Transfer masuk?
        • Bandingkan analisa dengan KL, Apakah terdapat Perbedaan?
        • Jika ya, analisa kemungkinan kesalahannya.
    2. Akun 391119 (KOREKSI LAINNYA):
      • Akun ini mengkoreksi kesalahan pencatatan atas Transaksi selain Aset (selain mengkoreksi persediaan/Aset tetap/Aset lainnya). misalnya mengkoreksi kas, piutang dan utang.
      • Namun terkadang akun ini dipakai untuk yang lainnya, misalnya:
        • Koreksi selain yang seharusnya.
        • Menghilangkan "belum diregister"/"Hibah belum disahkan".
        • Menyamakan saldo SAIBA dengan L-BMN.
        • Cek kebenarannya lewat buku besar.
    3. Akun 491429 (PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA):
      • Sangat jarang terjadi "perolehan Aset lainnya", sehingga apabila ada akun ini, agar dikonfirmasi kebenarannya, karena ada kemungkinan salah memilih menu input pada aplikasi persediaan/SIMAK.
      • Akun ini jurnal kiriman dari persediaan/simak BMN, Yaitu saat memilih menu "perolehan lainnya".
      • Apabila berasal dari jurnal SAIBA, mungkin saja benar, namun dikonfirmasi penyebab input jurnal pendapatan ini di SAIBA.
 
 Telaah Laporan Operasional
  1. YANG TIDAK BOLEH TERISI DALAM LO:
    1. PENDAPATAN:
      • Pendapatan perpajakan (kecuali BA 15.04 Ditjen Pajak kementrian keuangan).
      • Pendapatan Hibah.
    2. BEBAN:
      • Beban Bunga.
      • Beban Subsidi.
      • Beban Hibah.
      • Beban Transfer.
      • Beban Lain-lain.
    3. Pasti tidak dapat Akun Null.
  2. PENGECEKAN SALDO NORMAL:
    1. Seluruh saldo pada LO (baik pendapatan maupun beban) harus bersaldo positif, termasuk pada kegiatan Non operasional, Kecuali Beban Penyisihan Piutang.
    2. Berdasarkan PMK 270/2014 dan perdirjen perbendaharaan NO.PER-43/PB/2015 Dimungkinkan bersaldo negatif, namun perlu dikonfirmasi kebenaran penyebab saldo negatif tersebut.
  3. Pengecekan Kebenaran Beban Penyisihan Piutang:
    1. Beban Penyisihan Piutang sama dengan saldo Awal penyisihan piutang (jangka pendek dan jangka panjang) dikurangi saldo akhir penyisian piutang (jangka pendek dan jangka penjang) ditambah penghapusan piutang (jangka pendek dan jangka panjang).
    2. Misalnya (bila tidak ada penghapusan piutang):
      • saldo awal penyisihan piutang (Rp.100,-);
      • saldo akhir penyisian piutang =(Rp.170,-); dan
      • maka beban penyisihan piutang adalah: (Rp.100,-)-(Rp.170,-)=Rp.70.-.
    3. Misalnya (bila ada penghapusan piutang):
      • saldo awal penyisihan piutang =(Rp.100,-);
      • saldo akhir penyisian piutang =(Rp.170,-);
      • penghapusan piutang =Rp.50,-; dan
      • maka beban penyisihan utang adalah: (Rp.100,-)-(Rp.170,-)+Rp.50,--Rp.120,-.
  4. TELAAH KETERKAITAN ANTAR LAPORAN:
    1. BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT:
      • Beban barang diserahkan di masyarakat muncul hanya dari kiriman jurnal aplikasi persediaan. Apabila tidak ada realisasi belanja Akun 526xxx (belanja barang diserahkan ke masyarakat), maka seharusnya beban barang diserahkan ke masyarakat tidak ada juga.
      • KECUALI : Pembelian 526xxx Tahun lalu, penyerahannya tahun berjalan (sehingga di tahun berjalan hanya ada beban penyerahan, tidak ada realisasi Belanjanya).
      • Apabila tidak ada realisasi 52xxx, ada beban barang diserahkan ke masyarakat, kemungkinannya adalah : Salah memilih kode barang.
        • Misal: membeli persediaan konsumsi menggunakan kode barang diserahkan ke masyarakat.
      • Apabila barang tsb belum habis digunakan, akan muncul saldo persediaan barang diserahkan ke masyarakat pada neraca dan beban barang diserahkan ke masyarakat di LO. Hal ini berlaku untuk Bansos juga.
    2. Hubungan Pembelian Persediaan, Penyajiaan di Neraca pembebanan di LO:
      • Beli persediaan untuk konsumsi
        • -> neraca : persediaan;
        • -> pemakaian: Beban persediaan.
      • Beli persediaan untuk pemeliharaaan
        • -> neraca : persediaan;
        • -> pemakaian: Beban pemeliharaan.
      • Beli persediaan untuk diserahkan ke masyarakat
        • -> neraca: persediaan;
        • -> pemakaan: Beban barang diserahkan ke masyarakat.
      • Beli persediaan untuk Bansos
        • -> neraca: persediaan;
        • -> pemakaian: Beban Bansos.
      • Aplikasi persediaan membedakan berdasarkan kode barang, yaitu: 1.22.33.44.55.xxx. Kode Kelompok:
        • 05:barang diserahkan ke masyarakat; dan
        • 10:Bantuan Sosial (Bansos).

 

 Telaah Laporan Perubahan Ekuitas
  1. ANALISA AKUN-AKUN TERTENTU
    1. Akun Ekuitas Awal:
      • Akun ini harus sama dengan Ekuitas akhir Tahun sebelumnya, yang terdapat pada:
        • Ekuitas Akhir di LPE Audited tahun sebelumnya; dan
        • Ekuitas di Neraca Audited Tahun sebelumnya.
    2. Akun "Penyesuaian Nilai Aset":
      • Seharusnya tidak ada, jika ada kemungkinan besar belum update aplikasi persediaan dan SAIBA.
    3. Akun "Selisih Revaluasi Aset:
      • Akun ini hanya bila ada "Inventarisasi dan Penilaian Kembali dari DJKN.
      • Bila Akun ini terisi: seharusnya merupakan jurnal kiriman dari simak.
    4. Akun "KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI":
      • Akun ini digunakan untuk mengkoreksi nilai aset tetap dan aset lainnya selain karena adanya IP dari DJKN Kementrian keuangan.
      • Normalnya akun ini merupakan jurnal kiriman dari apliksi SIMAK-BMN, Yaitu apabila menggunakan Menu saldo awal,Reklasifikasi,penggurangan nilai aset,dan koreksi.
      • Cek apabila bukan jurnal kiriman dari aplikasi simak-bmn.
    5. Akun Lain-lain:
      • Akun ini digunakan untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas Transaksi selain aset(selain mengkoreksi persediaan/Aset tetap/Aset lainnya), misalnya mengkoreksi kas,piutang dan utang.
      • Akun ini terbentuk berdasarkan jurnal penyesuaian di aplikasi saiba.
      • Akun lain-lain berasal dari akun 391119 (koreksi lainnya),391121 (Ekuitas Transaksi lainnya), dan 311315 (penyesuaian Sal Bul)dalam neraca percobaan.
      • Akun 391121 (Ekuitas Transaksi lainnya) khusus untuk satker RRI,TVRI dan POLRI.
  2. Transaksi Antar Entitas
    1. Antar K/L:
      • Transfer masuk (313221); dan
      • Transfer keluar (313221).
    2. Antar K/L dan BUN:
      • Ditagihkan ke Entitas lain (313111);
      • Ditagihkan dari Entitas lain (313121);
      • Penyesahan Hibah langsung (391131); dan
      • Pengesahan pengambilan Hibah (391132).
  3. Transaksi antar Entitas
    1. Akun 313111 (DKEL)pastikan berasal dari SMP/SPD2:
      • salah satu caranya: laporan buku besar JNSDOK terisi SP2DPL atau SISPEN; dan
      • untuk BLU (SP3B-BLU) masih tahap pembahasan.
    2. Akun 313121 (DDEL) pastikan berasl dari SSBP/SSPB/potongan SMP:
      • salah satu caranya: laporan buku besar JNSDOK terisi SISPEN atau SP2DPT.
    3. Akun 313211 (TK) dan 313212 (MT) pastikan berasal dari jurnal kiriman aplikasi persediaan atau SIMAK-BMN.bila bukan,maka pastikan dalam rangkah likuidasi:
      • salah satu caranya :laporan buku JNSDOK berisi JRNBMN.
    4. Akun 391131 dan 391132 (HL) pastikan berasl dari SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS:
      • salah satu caranya: laporan buku besar JNSDOK terisi SP2DPL atau SISPEN.

 

 Telaah Neraca
  1. Yang Harus sama:
    1. Akun "kas di bendahara pengeluaran HURUS SAMA dengan akun "uang muka dari KPPN" Akun ini bisa dijurnal. pastikan tidak ada jurnal yang menyebabkan perbedaan. (kecuali di ekmentrian luar negeri).
    2. Kesesuaian dengan berita acara Rekonsiliasi(BAR) Atas akun-akun sebagai berikut:
      • kas di bendahara penyeluaran;
      • kas dan bank blu(kas dan bank blu dan Depositi Blu); dan
      • kas lainnya di KL dari Hibah (111822).
    3. Telaah Keterkaitan Akun Neraca dengan laporan lainnya:
      • Apabila ada Akun piutang, maka:
        • ada penyisihan piutang;
        • ada beban penyisihan piutang di LO.
      • Bila tidak ada, kemungkinan belum melakukan penyisihan piutang diakhir periode.
    4. Apabila ada akun piutang jangka panjang (TP/TGR), maka:
      • ada bagian lancar piutang jangka panjang;
      • ada penyisihan piutang jangka panjang;
      • ada penyisihan bagian lancar piutang jangka panjang; dan
      • bila tidak ada, maka melum melakukan "Reklas piutang jangka panjang.
    5. Apabila ada akun persediaan, maka:
      • ada beban persediaan di LO; dan
      • kemungkinannya sangat kecil dalam satu periode tidak ada persediaan yang dipakai. atau hanya memiliki persediaan untuk pemeliharaan/ diserahkan ke masyarakat/bansos saja.
    6. Apabila ada aset tetap/aset lainnya, maka:
      • ada akumulasi penyusutan/amortisasi AT/AL; dan
      • ada beban penyusutan/amortisasi di LO.
  2. Pengecekan Dengan E-rekon & KL, Apakah sudah Melakukan Jurnal Akrual
    1. Sebelum melakukan pengecekan, Pastikan telah melakukan jurnal balik atas Transaksi Akrual Tahun sebelumnya.
    2. Jurnal Akrual terdiri dari:
      • pendapatan diterima dimuka;
      • pendapatan yang masi harus diterima;
      • beban dibayar dimuka; dan
      • beban yang masi harus dibayar.
    3. Transaksi Akrual yang umumnya ada di satker adalah:
      • pendapatan sewa diterima dimuka;
      • beban sewa yang masi harus dibayar;
      • beban listrik/Telpon/air yang masi harus dibayar; dan
      • beban pegawai yang masi harus dibayar.
    4. Selain Transaksi diatas masih ada kemungkinan transaksi lainnya.

 

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Madiun

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Madiun

Nomor WhatsApp Pengaduan : +62 813-3316-4121

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Layanan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Satker wajib menyampaikan LPJ Bendahara yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI secara rutin setiap bulan dengan batas waktu adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.

 
Dasar Hukum
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 
Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
  1. Per periode LPJ Bulan Februari 2024, seluruh proses penyusunan, penyampaian, verifikasi, dan persetujuan LPJ Bendahara Pengeluaran dilaksanakan melalui SAKTI pada alamat https://sakti.kemenkeu.go.id;
  2. Per periode LPJ Bulan April 2024, seluruh proses penyusunan, penyampaian, verifikasi, dan persetujuan LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Badan Layanan Umum dilaksanakan melalui SAKTI https://sakti.kemenkeu.go.id;
  3. Petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan, penyampaian, verifikasi, dan persetujuan LPJ Bendahara dapat diunduh melalui link sebagai berikut: https://s.id/Aturan-dan-Petunjuk-LPJ-Bendahara;
  4. Satuan kerja TIDAK DIWAJIBKAN untuk menyampaikan Hardcopy (Asli/Salinan) LPJ ke KPPN;
  5. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ.
 
Dokumen Kelengkapan Penyampaian LPJ Bendahara
Lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran
  1. Salinan rekening Koran untuk setiap rekening yang dikelola bendahara yang dicetak untuk periode berkenaan;
  2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  3. Hasil Pemeriksaan Kas hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  4. Laporan Rincian Saldo Rekening Bendahara hasil cetak SAKTI yang telah ditandatangani;
  5. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;
  6. Suplemen LPJ;
  7. Dokumen Lainnya sebagai pelengkap.
Lampiran LPJ Bendahara Penerimaan
  1. Salinan rekening Koran untuk setiap rekening yang dikelola bendahara yang dicetak untuk periode berkenaan;
  2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  3. Hasil Pemeriksaan Kas hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  4. Laporan Rincian Saldo Rekening Bendahara hasil cetak SAKTI yang telah ditandatangani;
  5. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Non-Pajak;
  6. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Pajak;
  7. Suplemen LPJ;
  8. Dokumen Lainnya sebagai pelengkap.

Dokumen LPJ Bendahara BLU

  1. Salinan rekening Koran untuk setiap rekening yang dikelola bendahara yang dicetak untuk periode berkenaan;
  2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  3. Hasil Pemeriksaan Kas hasil cetak pada SAKTI yang telah ditandatangani;
  4. Laporan Rincian Saldo Rekening Bendahara hasil cetak SAKTI yang telah ditandatangani;
  5. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;
  6. Dokumen Lainnya sebagai pelengkap

 

Sanksi
Layanan

Jenis Dispensasi Kepala KPPN
Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) antara lain untuk dispensasi sebagai berikut:
  1. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke rekening Bendahara Pengeluaran;
  2. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara Pengeluaran;
  3. Dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian/Renkas;
  4. Dispensasi Perpanjangan TUP; dan
  5. Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak.
 1. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke Rekening Bendahara Pengeluaran
  1. Diajukan jika satker ingin membayarkan Uang Makan dengan SPM-LS ke Rekening Bendahara Pengeluaran.
  2. KPPN Madiun hanya menyetujui jika alasan yang dikemukakan adalah alasan yang kuat (mis: pegawai ybs sudah pensiun/ diterbitkan SKPP/ sudah meninggal namun hak-hak ybs belum sepenuhnya terbayar).
 2. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke Rekening Bendahara Pengeluaran
  1. Diajukan jika satker ingin membayarkan tunjangan kinerja dengan SPM-LS ke Rekening Bendahara Pengeluaran.
  2. KPPN Madiun hanya menyetujui jika alasan yang dikemukakan adalah alasan yang kuat (mis: pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP/sudah meninggal namun hak-hak ybs belum sepenuhnya terbayar).
 3. Dispensasi Pengajuan SPM Tanpa RPD Harian/ Renkas
  1. Diajukan jika satker akan mengajukan SPM ke KPPN tanpa RPD Harian.
  2. SPM dapat diterima namun SP2D otomatis baru terbit 5 hari kerja setelah SPM diterima oleh petugas FO KPPN.
 4. Dispensasi Perpanjangan TUP
  1. Diajukan jika TUP yang telah diberikan oleh KPPN tidak habis dipergunakan dalam 1 bulan sejak terbitnya SP2D TUP.
  2. Konsekuensi pengajuan perpanjangan TUP adalah turunnya nilai IKPA untuk indikator Pengelolaan UP/TUP (karena sudah dianggap TUP yang terlambat).
  3. Lama perpanjangan TUP yang diberikan oleh Kepala KPPN Madiun maksimal 1 bulan saja.
 5. Dispensasi Pendaftaran Daftar Kontrak
  1. Diajukan jika satker terlambat mengajukan Data Kontrak ke KPPN.
  2. Batas akhir pendaftaran kontrak ke KPPN adalah 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak.
  3. PPK agar mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan data kontrak ke KPPN Madiun.
  4. Konsekuensi pengajuan dispensasi pendaftaran kontrak adalah turunnya nilai IKPA untuk indikator Belanja Kontraktual (karena sudah dianggap kontrak yang terlambat).

 

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Madiun

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Madiun

Nomor WhatsApp Pengaduan : +62 813-3316-4121

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Layanan

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
 
Dasar Hukum
  1. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

Kebijakan Rekonsiliasi melalui MonSAKTI
  1. Rekonsiliasi eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan KPPN dilaksanakan menggunakan Aplikasi MonSAKTI yang dapat diakses pada website https://monsakti.kemenkeu.go.id/.
  2. Rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI dilakukan oleh sistem secara otomatis setiap hari berdasarkan data penginputan transaksi yang dilakukan oleh satker pada Aplikasi SAKTI dan data pada aplikasi.
  3. Pelaksanaan rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI menggunakan Menu Rekonsiliasi yang menyajikan:
    1. Submenu Rekon Internal: Menyajikan monitoring terhadap data rekonsiliasi internal pada modul persediaan, modul aset tetap, dan modul piutang, serta rekonsiliasi dengan modul bendahara yang mengindikasikan adanya data atau saldo tidak normal;
    2. Submenu Rekon SAKTI-SPAN: Menyajikan hasil rekonsiliasi Nilai SPAN dan Nilai SAKTI dengan status data Sama (selisih 0) atau data rekonsiliasi yang masih terdapat selisih dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK).
  4. Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) meliputi TDK Rupiah, TDK COA, dan TDK Detail:
    1. TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai rupiah (Nilai SPAN dan Nilai SAKTI) per elemen data rekonsiliasi;
    2. TDK COA (Chart of Account) merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA;
    3. TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara Nilai SPAN dan Nilai SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat CoA dan pencatatan tanggal serta nomor dokumen sumber.

 

Pelaksanaan Rekonsiliasi
  1. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, satker agar melakukan penyelesaian TDK Rupiah, TDK COA, dan TDK Detail yang meliputi jenis-jenis elemen data rekonsiliasi sebagai berikut:
    1. Pagu Belanja: Data pagu belanja yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan antara data SPAN dan SAKTI.
    2. Belanja: Data belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    3. Pengembalian Belanja: Data pengembalian belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    4. Estimasi Pendapatan: Data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    5. Pendapatan Bukan Pajak: Data Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak: Data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    7. Pengembalian Pajak: Data Pengembalian Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.
    8. Mutasi Uang Persediaan: Penyandingan data mutasi transaksi UP/ GUP/ TUP antara yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SIAP.
    9. Kas di Bendahara Pengeluaran: Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SIAP.
    10. Kas pada Badan Layanan Umum: Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SIAP. Apabila terdapat selisih yang disebabkan Satker BLU melakukan reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya menjadi investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi penggunaannya) maka pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker BLU harus menjelaskan selisih tersebut.
    11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah: Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SIAP.
    12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga: Data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dibandingkan antara data SAI dan data SIAP, paling sedikit berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, dan Jumlah Rupiah.
  2. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, apabila:
    1. Masih terdapat selisih pada masing-masing elemen data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, satker agar mengidentifikasi kemungkinan terdapat kesalahan input atau terdapat dokumen sumber transaksi yang belum dilakukan penginputan pada Aplikasi SAKTI. Hasil perbaikan/input data pada SAKTI secara otomatis akan ter-update pada Aplikasi MonSAKTI.
    2. Tidak terdapat selisih pada masing-masing elemen data rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada TDK Rupiah dan TDK COA, sistem secara otomatis akan menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).
    3. Terdapat selisih/TDK yang disebabkan bukan kesalahan dari satker, maka satker dapat mengajukan permintaan persetujuan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN melakukan verifikasi atas permintaan dimaksud apakah selisih/ perbedaan termasuk dalam kriteria yang diperbolehkan sesuai ketentuan, antara lain:
      • Data Setoran/Belanja Belum Masuk ke SIAP;
      • Data Koreksi Dibukukan Berbeda antara Satker dengan KPPN;
      • Data Jurnal Balik pada SAKTI Tidak Sesuai (Satker Salah Melakukan Hapus Pencatatan);
      • Data Setoran Tidak Diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui;
      • Data estimasi PNBP SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber;
      • Selisih dikarenakan Perbedaan Perlakuan Pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN;
      • Selisih karena Data SAKTI Double; dan
      • Selisih Belanja karena Sisa Pagu tidak mencukupi ketika Kurs SP2D.
  3. Dalam hal terdapat TDK Pengembalian Belanja dan/atau TDK Pendapatan yang disebabkan transaksi Pengembalian Belanja dan/atau Pendapatan yang tidak diakui oleh satker, maka Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut diunggah pada saat Satker mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi ke KPPN dengan memilih alasan "Data Setoran Tidak Diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui" dan akan muncul otomatis pilihan attachment file.
  4. Dalam hal terdapat perubahan/perbedaan data setelah terbitnya SHR, tindak lanjut atas perubahan/perbedaan tersebut dilaksanakan pada periode bulan berikutnya.
  5. Dalam hal terdapat perbedaan yang disebabkan selisih kurs agar disesuaikan dengan nilai yang disajikan pada SPAN.
  6. Terkait perbedaan tanggal buku pada TDK detail yang disebabkan adanya perlakuan tanggal setoran penerimaan negara karena ada tanggal buku dan tanggal bayar, agar menggunakan tanggal buku sesuai SPAN (diutamakan pada data yang mengakibatkan selisih TDK Rupiah/TDK COA yang berbeda periode).
  7. Dalam hal terjadi koreksi setelah bulan berkenaan berakhir, satker agar membukukan koreksi tersebut pada periode koreksi tersebut dibukukan sehingga tidak terjadi TDK.
  8. Dalam hal terjadi kendala yang disebabkan oleh sistem, khususnya yang menyebabkan adanya TDK pada saat rekonsiliasi, satker agar menyampaikan kendala tersebut melalui HAI-DJPb.
 
Persiapan Rekonsiliasi Satker Pengguna SAKTI
  1. Satker harus memastikan semua transaksi sampai dengan periode rekonsiliasi sudah diinput semua (termasuk sudah di approve) sesuai dengan dokumen sumber yang ada dan telah diverifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diiput.
  2. Operator GLP harus memastikan seluruh jurnal transaksi dari masing-masing sub modul sudah tervalidasi dan terposting, hal ini dapat dilihat pada menu monitoring jurnal modul GLP.
  3. Operator GLP bisa mencetak laporan rekonsiliasi internal antara modul GLP vs Persediaan, modul GLP vs Aset tetap serta GLP vs Bendahara untuk memastikan tidak ada selisih transaksi/ kalo terdapat selisih bisa dijelaskan.
  4. Pastikan periode masing-masing modul sudah tertutup (modul Persediaan dan modul Aset) dan modul GLP sudah dilakukan tutup buku sementara.
  5. Untuk proses upload ADK rekon ke aplikasi e-Rekon LK oleh satker sudah tidak diperlukan lagi karena proses sudah diganti dengan push data GL dan BMN dari database sakti ke database e-Rekon LK secara terpusat. Proses push data akan dilakukan by system secara berkala yaitu pada pukul 04.00 WIB, 10.00 WIB, 16.00 WIB dan 22.00 WIB.
  6. Push data sebagaimana poin 5 akan dilakukan apabila periode rekonsiliasi sudah dibuka dan satker sudah tutup periode sampai dengan periode rekon. Apabila ada perbaikan data satker akan dilakukan push ulang apabila status rekonsiliasi sebelumnya untuk periode yang sama belum sampai TTD KPA (tanda tangan KPA).
  7. Satker wajib melakukan monitoring rekonsiliasi pada aplikasi e-RekonLK termasuk melakukan aktifitas pada aplikasi e-RekonLK kecuali upload ADK rekonsiliasi.
  8. Bila ada kondisi ketika satker sudah memenuhi persyaratan rekon seperti diatas dan data belum ter-push, bisa menghubungi haiDJPBN untuk push data manual (per satker).

 

Mekanisme Push Data dari SAKTI ke MonSAKTI
  1. Push data yang dimaksud adalah push data yang dilakukan oleh system, bukan push data manual dan dilakukan dalam rangka rekonsiliasi.
  2. Push data dapat dilakukan apabila:
    1. Periode rekonsiliasi sudah dibuka;
    2. Satker sudah melakukan tutup periode sampai dengan periode rekonsiliasi;
    3. Realisasi kinerja/ capaian output sudah diinput (dari modul Komitmen). Adapun monitoring pengisian capaian output dapat dilakukan melalui MONSAKTI (https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/komitmen/MonitoringCapaianOutput); dan
    4. Apabila terdapat perbaikan data satker, maka akan dilakukan push ulang apabila status rekonsiliasi sebelumnya untuk periode yang sama belum sampai TTD KPA (tanda tangan KPA).
  3. Sebelum melakukan tutup periode, satker harus memastikan semua transaksi pada periode tersebut sudah diinput semua (termasuk sudah di approve) sesuai dengan dokumen sumber yang ada dan telah diverifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diiput. Operator pada Modul GLP dapat berkoordinasi dengan operator di modul lain untuk memastikan hal ini.
  4. Operator GLP harus memastikan seluruh jurnal transaksi dari masing-masing sub modul sudah tervalidasi dan terposting, hal ini dapat dilihat pada menu monitoring jurnal modul GLP.
  5. Operator GLP dapat melakukan pencetakan laporan rekonsiliasi internal antara modul GLP vs Persediaan, modul GLP vs Aset tetap serta GLP vs Bendahara untuk memastikan tidak ada selisih transaksi/apabila terdapat selisih bisa dijelaskan.
  6. Pastikan periode masing-masing modul sudah tertutup (modul Persediaan dan modul Aset) dan modul GLP sudah dilakukan tutup buku sementara.
  7. Proses push data dilakukan secara system secara scheduler/berkala menyesuaikan jadwal E-Rekon-LK.
  8. Monitoring Push data ke Erekon-LK dapat di monitor pada monsakti pada menu GLP > Monitoring Push data SAKTI-Erekon (https://monsakti.kemenkeu.go.id/app/#monsakti/ledger/sdhPUSH).
  9. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan mengajukan ke HAI DJPB.

 

Tahapan Proses Rekonsiliasi
Alur proses rekonsiliasi pada tingkat UAKPA/Satker:
  1. Satker mengakses alamat https://monsakti.kemenkeu.go.id/;
  2. Satker login menggunakan user SAKTI masing-masing satker (role user operator modul GLP);
  3. Satker mengakses menu Rekonsiliasi >> Rekonsiliasi SAKTI-SPAN;
  4. Satker melakukan analisis atas perbedaan data pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK COA) yang berwarna merah dan data pada TDK Detail;
  5. Berdasarkan hasil analisis, satker menindaklanjuti selisih/perbedaan data melalui perbaikan pada Aplikasi SAKTI;
  6. Setelah melakukan perbaikan atas perbedaan/selisih data pada Aplikasi SAKTI, maka secara sistem data perbaikan akan ter-update pada Aplikasi MonSAKTI pada hari berikutnya setelah melalui proses OLAP system;
  7. Setelah melakukan perbaikan pada Aplikasi SAKTI, satker memastikan di Aplikasi MonSAKTI pada kolom TDK (TDK Rupiah, TDK COA dan TDK Detail) tercantum angka 0 (tidak terdapat selisih). Selanjutnya sistem secara otomatis akan menerbitkan SHR pada masing-masing periode jika pada TDK Rupiah dan TDK COA tidak terdapat selisih;
  8. Dalam hal terdapat selisih yang bukan disebabkan kesalahan pencatatan pada Aplikasi SAKTI, satker dapat memintakan persetujuan dengan catatan ke KPPN dengan cara melakukan klik tombol pada kolom Aksi (pojok kanan) dan memilih alasan permintaan persetujuan rekonsiliasi dari KPPN sebagaimana penjelasan tentang Terdapat selisih/TDK yang disebabkan bukan kesalahan dari satker di atas;
  9. Satker menunggu analisis/pengujian yang dilakukan oleh KPPN atas permintaan persetujuan dengan catatan; dan
  10. Apabila KPPN menolak permintaan persetujuan dengan catatan, maka satker tetap harus melakukan perbaikan hingga tidak terdapat selisih pada masing-masing periode permintaan persetujuan, namun apabila KPPN menyetujui maka SHR tetap dapat diterbitkan dengan catatan;

 

Jadwal Rekonsiliasi
 
Sanksi
  1. Satuan Kerja yang tidak/ terlambat melakukan rekonsiliasi sampai batas akhir jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif.
  2. Indikator pengenaan sanksi adalah apabila sampai batas akhir jadwal pelaksanaan rekonsiliasi belum mendapatkan persetujuan atas hasil rekonsiliasi dari KPPN atau di aplikasi e-rekon&LK belum memperoleh status "Menunggu Tanda Tangan KPA".
  3. Satuan Kerja yang belum mendapatkan persetujuan KPPN berarti data Satker belum memenuhi persyaratan penerbitan BAR.
  4. Sanksi diberikan dalam bentuk pengembalian SPM yang diajukan satuan kerja, kecuali untuk:
    1. SPM LS Belanja Pegawai;
    2. SPM LS Kontraktual kepada pihak ketiga; dan
    3. SPM Pengembalian.
  5. Pengenaan sanksi tidak membebaskan kewajiban:
    1. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN D/KPPN;
    2. UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil; dan
    3. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Pusat.
  6. Pengenaan sanksi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S).
  7. SP2S disampaikan kepada UAKPA yang diberikan sanksi.

 

RESET BAR

 
Ketentuan Umum
Proses analisis laporan keuangan dilaksanakan oleh satker maupun oleh unit pelaporan di atasnya. Sehingga dimungkinkan setelah BAR terbit, terdapat perbaikan berdasarkan hasil analisa/ telaah dari unit akutansi dan pelaporan. Atas perbaikan tersebut harus dilakukan pembatalan BAR (reset BAR) dan unggah ulang ADK.


Pembatalan BAR serta unggah ulang ADK dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Satker yang melakukan perbaikan data harus melakukan pengunggahan ulang ADK ke Aplikasi e-Rekon & LK.
  2. Bagi Satker yang telah mendapatkan BAR atas rekonsiliasi yang dilakukan, maka Satuan Kerja tersebut harus menyampaikan Surat Permohonan Reset BAR ke KPPN Madiun sebelum mengunggah kembali ADK ke Aplikasi E-Rekon&LK.
  3. Permintaan untuk pembatalan BAR disampaikan secara tertulis ke KPPN mitra kerja.
  4. Berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan BAR, KPPN Madiun akan melakukan langkah Pembatalan BAR pada aplikasi e-Rekon&LK.
  5. Pembatalan BAR dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satker, tanpa memperhatikan jadwal open-close period.
  6. Satker yang telah mengajukan pembatalan BAR dan disetujui KPPN Madiun, harus melakukan proses uplaod ADK ulang sampai dengan terbitnya BAR.

 

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas Layanan KPPN Madiun

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan KPPN Madiun

Nomor WhatsApp Pengaduan : +62 813-3316-4121

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Layanan

Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/ atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/ toko/ warung/ dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama.

Digital Payment - Marketplace mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/ jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.
 
 
Dasar Hukum
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
 
 
Pengertian
  • Sistem marketplace adalah sistem layanan pemesanan dan pengadaan barang/ jasa sampai dengan barang diterima secara elektronik dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikembangkan oleh Penyedia Platform yang telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/ jasa dan pembayaran pemerintah atas beban APBN.
  • Digital Payment atau DIGIPay adalah Pembayaran dengan mekanisme overbooking/ pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/ cash Management System (CMS) atau pendebetan kartu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/ jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui system marketplace.
  • Penyedia Barang/ jasa adalah Istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ jasa Kunsultan/ jasa Lainnya.
  • Pemesan adalah orang yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/ jasa dalam sistem marketplace yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  • Modul adalah Komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari system tersebut.
  • User adalah pemakaian atau pengguna dalam sebuah sistem atau jaringan komputer termasuk internet atau program interaktif.
 
Manfaat & Efisiensi DIGIPay
Manfaat DIGIPay bagi:
  1. Satker
    • Otomatisasi & efisiensi (seluruh proses dijalankan secara otomatis);
    • Integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan, & pelaporan;
    • Simplifikasi SPJ (platform menghasilkan dokumen SPJ); dan
    • Menghilangkan moral hazard (transparan dan akuntabel).
  2. Vendor atau UMKM
    • Kepastian pembayaran (platform menyediakan scheduled payment);
    • Peluang jadi rekanan di banyak satker (open and free marketing); dan
    • Bank lending facility (pinjaman bagi vendor dari bank mitra).
  3. Bank
    • Pasar baru kredit (dengan mempertimbangkan record vendor pada Digipay);
    • Layanan bagi targeted segment; dan
    • Brand mitra pemerintah.
  4. Ditjen Perbendaharaan
    • Manajemen likuiditas yang lebih efisien (saldo kas termonitor);
    • Perencanaan kas yang lebih efektif; dan
    • Data analytics.
  5. Auditor/ APH/ DJP
    • Mengurangi fraud (transaksi dijalankan melalui sistem, tidak ada pertemuan langsung satker - vendor);
    • E-audit (data Digipay dapat digunakan untuk e-audit); dan
    • Memastikan kepatuhan wajib pajak.

 
 
Memahami DIGIPay SATU
 
 
Perbedaan DIGIPay Lama dan DIGIPay SATU

 
 
Kewenangan dalam DIGIPay SATU
  1. Superadmin: mengelola sistem secara keseluruhan.
  2. Administrator PKN: mengelola data semua user dan referensi serta mengawasi semua transaksi yang berlangsung secara keseluruhan.
  3. Administrator KPPN: mengelola data user dan mengawasi semua transaksi yang berlangsung pada satker di wilayah bayarnya.
  4. Administrator Satker: mengelola data user satker yang lain (Pejabat Pengadaan, Staf Pengadaan, PPK, dan Bendahara).
  5. Pejabat Pengadaan: mengelola data vendor dan melakukan proses pemesanan pengadaan barang/ jasa serta proses pembayaran dengan metode KKP.
  6. Staf Pengadaan: membatu pejabat pengadaan dalam melakukan pemesanan yang meliputi memasukkan barang/ jasa ke dalam keranjang dan melengkapi informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan. Kewenangan staf adalah opsional, bisa ditambahkan apabila pejabat pengadaan perlu bantuan dalam melakukan pemesanan.
  7. PPK: melakukan verifikasi atas usulan pengadaan dari Pejabat Pengadaan.
  8. Bendahara: mengajukan proses pembayaran barang/ jasa metode VA dan pajak serta pertanggungjawabannya atas pengadaan dari Pejabat Pengadaan.
  9. Administrator Vendor: mengelola data usaha, staf, dan barang/ jasa yang disediakan.
  10. Staf Vendor: melakukan pemrosesan pesanan dari satker dan pengirimannya. Kewenangan staf adalah opsional, bisa ditambahkan apabila admin vendor perlu bantuan dalam mengelola pesanan.
Layanan

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari mana pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.
 
Dasar Hukum

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.

 

Ketentuan Pengisian Data Capaian Output
  1. Mulai tahun 2022, pelaporan data capaian output akan dilakukan melalui aplikasi SAKTI:
    1. Kewenangan pengisian data pada Operator Komitmen;
    2. Kewenangan Proses KIRIM data pada Operator PPK Umum; dan
    3. Otomasi pengisian data.
  2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Caput antara lain:
    1. Pengisian data Caput dilakukan secara non kumulatif, artinya data yang diisi tiap bulannya adalah penambahan capaian bulan tersebut saja.
    2. Penambahan fitur otomasi pengisian data untuk output dengan target 1 Layanan.
    3. Push data realisasi anggaran dilakukan terjadwal (terus menerus), sementara caput dilakukan pada saat satker kirim data.
      • Opsi push data realisasi >> push langsung ke OMSPAN; dan
      • Push realisasi di segmen 15.
    4. Open period pertama pelaporan capaian output dibuka pada bulan berjalan (setelah closed period bulan sebelumnya) s.d. tanggal 5 bulan berikutnya.
    5. Pengisian data dapat dilakukan sejak awal bulan s.d. closed period.
    6. Penambahan fitur pada user PPK Umum:
      • Tombol KIRIM apabila seluruh RO telah diinput; dan
      • Validasi ulang pengisian data pada saat klik KIRIM.
    7. Monev output yang bersifat prioritas berdasarkan tagging Prioritas Nasional (PN), bukan lagi referensi Output Strategis (OS).
    8. Penambahan komponen ketepatan waktu dalam penilaian IKPA Capaian Output. Ketepatan waktu berdasarkan (timestamp) tanggal kirim data.
    9. Penambahan progress bar pengisian data capaian output pada menu Realisasi Kinerja sebagai alat pengendalian (versi/tahap II).
    10. Apabila pada saat periode berjalan PPK/ operator PPK menemukan kekeliruan dalam pengisian data bulan-bulan yang lalu, maka penyesuaiannya dilakukan cukup pada periode pelaporan berikutnya.
    11. Setiap Satker harus menunjuk seorang PPK sebagai konsolidator yang bertugas untuk memonitor dan memverifikasi isian data capaian output konsolidasian dari seluruh PPK sebelum data tersebut dilaporkan ke OMSPAN.
    12. Terdapat perubahan formulasi penilaian IKPA indikator Capaian Output, yang semula berbobot 17% pada TA 2021 menjadi 25% pada TA 2022.
    13. Perhitungan capaian RO pada prinsipnya merupakan kewenangan Satker dalam hal ini PPK, dengan tetap memperhatikan kewajaran data dan informasi yang memadai.
    14. Batasan gap/ selisih untuk output yang tidak dinilai sebagai anomali adalah apabila gap antara Progres Capaian Rincian Output (PCRO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA) kurang dari 20% (5% untuk RO Prioritas Nasional) atau lebih besar dari -20% (-5% untuk RO Prioritas Nasional).
  3. Periode pengiriman Data Capaian Output dilakukan pada saat open period reguler dan open period tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Open period reguler, yaitu periode buka sistem secara nasional yang ditetapkan secara terotomasi untuk 5 hari kerja bulan berikutnya.
    2. Open period tambahan, yaitu periode pelaporan tambahan yang ditetapkan oleh KPPN di luar open period reguler. Open period tambahan dapat diberikan oleh KPPN berdasarkan permohonan dispensasi dari Satker (format terlampir).
  4. Dalam hal Satker belum menyampaikan data capaian output sampai dengan batas waktu yang ditentukan/ pembukaan sistem OM-SPAN reguler, Kepala KPPN akan menerbitkan Surat Teguran kepada Satker yang akan ditembuskan ke Pejabat Eselon I Satker terkait, Kepala Biro Perencanaan dan/atau Keuangan Kementerian/ Lembaga Satker terkait serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Madiun.

 

Pengukuran RVRO dan PCRO
 
 
Tips Pengisian Data Capaian Output
  1. Input persentase Progres Capaian Realisasi Output (PCRO) dan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dilakukan per-bulan periode laporan (bukan angka kumulatif).
  2. Penginputan data capaian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) harus berupa angka bulat sesuai target output pada RO di DIPA.
  3. Nilai PCRO kumulatif setiap akhir triwulan harus memenuhi target penyerapan anggaran triwulanan (setiap satker berbeda sesuai proporsi pagu masing-masing).
  4. Nilai maksimal untuk PCRO Kumulatif yang dapat dicantumkan adalah 100%.
  5. Nilai maksimal untuk RVRO Kumulatif yang dapat dicantumkan adalah 3X (tiga kali) target dalam DIPA.
  6. Jika PCRO = 0% maka RVRO = 0.
  7. Jika PCRO = 100% maka minimal RVRO = jumlah target satuan output (RO) dalam DIPA.
  8. Gap/Perbedaan WAJAR jika:
    1. RO Non Prioritas Nasional: selisih % PCRO Kumulatif dengan Nilai PPA (Persentase Penyerapan Anggaran) adalah kurang dari 20% atau lebih besar dari -20%;
    2. RO Prioritas Nasional : selisih % PCRO Kumulatif dengan Nilai PPA (Persentase Penyerapan Anggaran) adalah kurang dari 5% atau lebih besar dari -5%.
  9. Gap/Perbedaan ANOMALI jika:
    1. RO Non Prioritas Nasional : selisih % PCRO Kumulatif dengan Nilai PPA (Persentase Penyerapan Anggaran) adalah lebih dari 20% atau lebih kecil dari -20%;
    2. RO Prioritas Nasional : selisih % PCRO Kumulatif dengan Nilai PPA (Persentase Penyerapan Anggaran) adalah lebih dari 5% atau lebih kecil dari -5%.
  10. Gap ANOMALI (melebihi wajar) wajib mengisi keterangan/penjelasan terkait gap.
  11. Hindari memilih referensi ket gap '99', gunakan yang lain yang mendekati keadaan di lapangan.
 
Komponen Pengisian Data Capaian Output

 

JADWAL POSTING DATA OMSPAN

 
 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search