Magetan-KPPN Madiun melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sinergi fiskal bersama Pemerintah Kabupaten Magetan pada Kamis (12/02) bertempat di Pendopo Surya Graha. Kegiatan yang mengusung agenda penyampaian apresiasi dan evaluasi hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, didampingi Kepala Seksi Bank, Heru Winarno, beserta jajaran. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Magetan, hadir Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, Kepala BPKPD Yayuk Sri Rahayu, Kepala BPMD Eko Muryanto, Kepala Inspektorat Daerah Andy Feryanto, serta Sekretaris Daerah Welly Kristianto.
Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dan alokasi TKD tahun 2026 Kabupaten Magetan. Paparan tersebut mencakup capaian penyaluran, ketepatan waktu, serta beberapa aspek yang perlu terus dioptimalkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran. Bupati Magetan beserta jajaran menyambut baik evaluasi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin.
Pertemuan juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terbuka, di mana masing-masing perangkat daerah menyampaikan progres kinerja serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran dan penyaluran dana transfer. Dialog konstruktif ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan, KPPN Madiun menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Magetan atas capaian Penyaluran Dana Desa Tercepat Ke-3 Tahun 2024 dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong percepatan penyaluran dana desa guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Magetan.
Melalui kegiatan silaturahmi dan sinergi fiskal ini, KPPN Madiun dan Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta mewujudkan tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (AP)
