Madiun— KPPN Madiun menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai wadah dialog bersama pengguna layanan dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Forum yang digelar pada Kamis (6/8/2026) tersebut melibatkan perwakilan satuan kerja kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah, akademisi, media massa, serta vendor dan pelaku UMKM.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, membuka Forum Konsultasi Publik sekaligus menyampaikan materi pengantar mengenai penyelenggaraan layanan KPPN Madiun. Dalam sambutannya, Joko menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam forum. Menurutnya, FKP merupakan bagian penting dari upaya instansi pemerintah untuk memastikan pelayanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan.
“Forum Konsultasi Publik ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga menjadi ruang bagi kami untuk mendengar secara langsung saran, masukan, dan harapan dari pengguna layanan,” ujar Joko.
Sebagai unit pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Madiun memiliki standar dan indikator pelayanan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Komitmen terhadap kualitas pelayanan juga diperkuat dengan berbagai predikat dan sertifikasi yang telah diraih KPPN Madiun, antara lain Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, serta ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
“Berbagai predikat dan sertifikasi yang telah diperoleh tentu bukan menjadi titik akhir. Justru menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada pengguna layanan,” lanjut Joko. Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 juga menjadi momentum bagi KPPN Madiun untuk memberikan pengenalan sekaligus penyegaran mengenai layanan yang tersedia, sehingga pengguna layanan dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses, standar, serta kanal layanan yang dapat dimanfaatkan.
Beragam unsur yang hadir dalam forum turut memperkaya perspektif KPPN Madiun. Perwakilan satuan kerja kementerian/lembaga dan OPD pemerintah daerah menyampaikan sudut pandang sebagai pengguna layanan, sementara akademisi, media massa, dan vendor/pelaku UMKM memberikan perspektif dari sisi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Media massa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Jatim Satu News dan RRI.
Masukan yang disampaikan dalam forum menjadi bahan penting bagi KPPN Madiun untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan. Dengan membuka ruang komunikasi secara langsung, KPPN Madiun berharap pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga semakin mudah, cepat, transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Pelaksanaan FKP 2026 sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi. KPPN Madiun tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan pengguna layanan dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun pelayanan yang semakin baik.
Di akhir sambutannya, Kepala KPPN Madiun secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pelayanan KPPN Madiun yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
